Makalah ini membahas tentang pemahaman pembangunan menurut Pancasila dan UUD 1945. Beberapa poin penting yang dijelaskan antara lain pengertian pembangunan nasional sebagai usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional, visi pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, serta tujuan pembangunan nasional sebagaimana ter

1. PEMBANGUNAN MENURUT PANCASILA DAN UUD
DISUSUN OLEH :
 Arsan Isro
 Noni Novianti
 Nurul Faida
Dosen Pengampu :
THOMAS ALFA EDISON,M.Si
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AS-SHIDDIQIYAH
TAHUN AKADEMIK 2014 /2015
JL. Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI
Sum-sel 30657

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
makalah ini. Shalawat serta salam semoga tercurahlimpahkan kepada Nabi
MuhammadSAW yang telahmembawakitasemuake jalan kebenaran yang diridhoi
Allah SWT.
Maksud penulis membuat makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata
kuliah Pancasila yang diamanatkan oleh dosen kepada penulis. Penulis menyadari
bahwadalampenyusunanmakalahini banyaksekali kekurangannya baik dalam cara
penulisan maupun dalam isi.
Mudah-mudahanmakalahini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis yang
membuat dan umumnya bagi yang membaca makalah ini, untuk menambah
pengetahuan tentang pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Amin.
LempuingJaya, Desember2014
Penulis

3. iii
Daftar isi
Halaman Depan ...............................................................................................i
Kata Pengantar ................................................................................................ii
Daftar Isi..........................................................................................................iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ...................................................................................1
1.2 RumusanMasalah ..............................................................................1
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PengertianPembangunanNasional ......................................................2
2.2 HakikatPembangunanNasional ...........................................................3
2.3 Visi danMisi PembanguananNasional..................................................4
2.4 TujuanPembangunanNasional ............................................................5
2.5 Asas-AsasPembangunanNasional .......................................................7
BAB II PENUTUP
3.1 Kesimpulan .........................................................................................8
3.2 Saran...................................................................................................9
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................10

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung
secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu
bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan
atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehdiupan yang lebih
baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroaminoto &
Mustopadidjaya, 1988; Siagian, 1985).Pembangunan Nasional bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan
sosial. Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan,
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan
negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.
1.2 Rumusan Masalah
Di dalam makalah ini mempunyai beberapa rumusan masalah antara lain :
1. Pengertian Pembangunan Nasioanal
2. Hakikat Pembangunan Nasional
3. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
4. Tujuan Pembangunan Nasional
5. Asas-Asas Pembangunan Nasional

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pembangunan Nasional
Pengertian Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan
kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara
berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan
global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasikan
Pembangunan Nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai
luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat,
mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral
maupun etika bangsa Indonesia.
 Pengalaman Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mencakup
tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama meletakkan
landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan
nasional.
 Pengalaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, antara lain
mencakup poeningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga
Negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari
muka bumi.
 Pengalaman Sila Persatuan Indonesia antara lain mencakup peningkatan
pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat,
bangsa dan Negara sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam
ragnka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
 Pengalaman Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan anatara lain mencakup upaya makin
menumbuhkan dan mengembangkan system politik Demokrasi Pancasila
yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis.
 Pengalaman Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia antara
lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan.
Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka hakikat pembangunan nasional
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan
dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan

6. 3
merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau
sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat.
Keseluruhan semangat arah dan gerak pembangunan dilaksanakan
sebagai pengalaman semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan
yang utuh, yang meliputi :Pembangunan nasional dilaksanakan secara
berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu
peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang
sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan
nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan semua
aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, social-budaya
dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus merupakan
perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional yang
diselenggarakan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan.
2.2 Hakikat Pembangunan Nasional
Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti
dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut:
1. Ada keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam
seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan
bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan
dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial-budaya, dan unsur lainnya harus
mendapatkan perhatian yang seimbang.
2. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh
wilayah tanah air.
3. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat
Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula.
4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan
suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah
mesti saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam
satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

7. 4
2.3 Visi dan Misi Pembanguanan Nasional
Dalam mewujudkan visi Pembangunan Nasional tersebut ditempuh
delapan misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,
dan beradab berdasrkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan
karakter bengsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia
yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum,
memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan
interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-
nilai luhur budaya bangsa, dan meiliki kebanggab sebagai bangsa
Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika
pembangunan bangsa
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan
pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian,
pengembangan , dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;
membangun infrastruktur yang maju serta reformasi dibidang hukum dan
aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis
keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan
membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan
termasuk pelayanan jasa dalam negeri
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah
memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat
peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi
daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam
mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan
struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum
secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun
kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta
disegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan
dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan
mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan
tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelejen dan kontra
intelejen negara dalam penciptaan kemanan nasional; serta meningkatkan
kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan
kotribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanann semesta
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah
meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial
secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan
wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi
masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

8. 5
ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek
termasuk gender
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan
pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara
pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan
kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui
pemanfaatab ruang yang serasu antara penggunaan untuk permukiman,
kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan
pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang
berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan
keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan
dan pemanfaatan keanekargaman hayati sebagai modal dasar
pembangunan
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepualauan yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan
wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunana
Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia yang berwawasan kelauatan melalui pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional
untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatab
sumber kekayaan laut secara berkelanjutan
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka
memperjuangkan kepentinagn nasional; melanjutkan komitmen Indonesia
terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional
dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan
bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai
bidang
2.4 Tujuan Pembangunan Nasional
Tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan
Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat
Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia

9. 6
merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh
aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan
hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia
maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang
terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan
perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu
pemerintah merancang suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dalam
suatu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII
diuraikan dalam suatu Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat
uraian kebijakan secara rinci dan terukur tentang beberapa Propenas
(Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun 2001 adalah
Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang merupakan penjabaran
GBHN 1999-2004, di samping merupakan tahun pertama pelaksanaan
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Sejak repelita pertama (tahun 1969) hingga repelita sekarang
(tahun1999) telah terealisasi beberapa program pembangunan yang hasilnya
telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik,
ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh
dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi
secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum
mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak
terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya,
baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan
antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI),
khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi
tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap
wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk,
tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain.
Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak
dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-
hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi
bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh
beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang pada
prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus
rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-
masing daerah.

10. 7
2.5 Asas-Asas Pembangunan Nasional
Asas Pembangunan Nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan
dan dipegang teguh dalam perencanan dan pelaksanaan Pembangunan
Nasional:
 Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 Asas Manfaat Kegiatan pembangunan memberikan manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan
 Asas Demokrasi Pancasila Kegiatan Pembangunan Nasional dilakukan
berdasarkan kekeluargaan
 Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam
Perikehidupan Dalam Pembangunan Nasional adanya keseimbangan,
keserasian dan keselarasan antara dunia dan akhirat, materil dan spiritual
dan lain-lain
 Asas Hukum Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional,
masyarakat harus taat dan patuh kepada hukum
 Asas Kemandirian Pembangunan Nasional berlandaskan kepercayaan
akan kemampuan diri sendiri
 Asas Kejuangan Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional
masyarakata harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat
 Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan Nasional dapat
memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya
Modal dasar Pembangunan Nasional adalah keseluruhan sumber
kekuatan nasional baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki dan
didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, yaitu :
a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia
b. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa
c. Wilayah nusantara yang luas yang berkedudukan di garis khatulistiwa
d. Kekayaan alam yang beraneka ragam
e. Penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensuial
f. Rohaniah dan mental
g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamais
h. Potensi dan kekuatan efektif bangsa
i. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

11. 8
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia
dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan
kemajuan IPTEK serta perhatikan tantangan perkembangan global.
Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang
universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri,
berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan
Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya
menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap
warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan
pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.
Keikutsertaan setiap warga negara dalam Pembangunan Nasional dapat
dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar,
melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya.
Pembangunan Nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun
batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya Pembangunan
Nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia
yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.
Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi
kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan,
pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan
olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat
batiniah adalah pembanguanan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan,
rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya.
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri
dengan zaman. Tetapi tidak berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diganti
dengan nilai dasar lain. Dengan meniadakan jati diri bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar
Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa
Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif, dengan
memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia
sendiri.

12. 9
Pancasila harus memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa
Indonesia untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan
dihadapinya, terutama menghadapai globalisasi dan keterbukaan. Ideologi
Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan
budaya bangsa Indonesia dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat
Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan
kepribadian, bangsa perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan.
Karena itu pancasila di jadikan idiologi negara
3.1 Saran
Sebagai warga negara yang baik, jika kita telah mengerti dan mengetahui
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hendaknya dilaksanakan dengan
baik agar terciptanya kondisi masyarakat yang aman, damai, tertib dan tentram.

13. 10
DAFTAR PUSTAKA
Listyarti, Retno. 2005.Pendidikan Kewarganegaraan SMA untuk kelas XI
kurikulum 2004. Jakarta: Esis.
Budiyanto.
Abdul Karim, Aim. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMA untuk kelas XII
kurikulum 2006. Jakarta: Grafindo.
Drs. Kaelan. M.S., 2003. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma.
Soeprapto, H.Z.A. BAB III Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Jakarta: BP-
Pusat.