1. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpah kan
rahmat
dan karunia nya sehingga penulis berhasil menyusun makalah ini yang berjudul ‘’
Konsep
pancasila dalam pembangunan Nasional Pancasila dalam Paradigma pembangunan
Repormasi’’. Walau pun dalam proses penyusunan makalah ini penulis mendapat kan
beberapa hambatan dan masalah tetapi dengan bantuan beberapa pihak dan atas seizin
zat
yang maha kuasa akhirnya kami berhasil menyusun makalah ini.
Makalah ini di buat sebagai tugas kelompok pendidikan pancasila semester satu
dan juga di gunakan sebagai pelengkap materi diskusi yang akan dilaksanakan ketika
jam pelajaran pendidikan pancasila.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Kami menyadari bahwa
dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh
karna kritik dan saran dari pembaca sangat di harapkan dan akan di terima ole kami
dengan senang hati demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang.
Bogor, 10 Oktober 2016
Penulis
2. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.........................................................................i
DAFTAR ISI .................................................................................ii
BA B I : PENDAHULUAN
1.Latar Belakang .................................................................................3
2.Rumusan Masalah ............................................................................3
3.Tujuan Penulisan Makalah ...............................................................3
BA B II : PEMBAHASAN
1. pancasila dalam pembangunan Nasional ........................................4
BAB III :PENUTUP
A. KESIMPULAN ..................................................................15
B. SARAN...............................................................................15
C. DAFTAR PUSTAKA .........................................................16
3. A.LATAR BELAKANG
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar,
terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa
pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang
kurang baik menuju suatu kehdiupan yang lebih baik dalam rangka mencapai
tujuan
nasional suatu bangsa (Tjokroaminoto & Mustopadidjaya, 1988; Siagian,
1985).Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan
mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk
mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan
keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat
B. RUMUSAN MASALAH
Dalam makalah kami berikut beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas :
1. Bagaimana kosep pacasila dalam pembangunan nasional ?
2. Jelaska bagaimana pancasila dalam paradigma pembangunan reformasi?
C. TUJUAN
Di dalam penyusunan makalah ini ada beberapa tujuan yang ingin kami paparkan
antara lain sebagai berikut :
4. 1 . Untuk megetahi konseppacasila dalam pembakngunan nasioa
2. Untuk mengetahui bagai mana pancasila dalam paradigma pembangunan
reformasi
Pengertian Pembangnan nasional
Pengertian Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan
kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No.
IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasikan Pembangunan Nasional senantiasa
mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk
mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera,
maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia.
1.Pengalaman Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mencakup tanggung jawab
bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa secara bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang
kukuh bagi pembangunan nasional.Pengalaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, antara lain mencakup
2.poeningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga Negara serta
penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi.
3.Pengalaman Sila Persatuan Indonesia antara lain mencakup peningkatan pembinaan
bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara
sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam ragnka memperkukuh persatuan
dan kesatuan bangsa.
5. 4. Pengalaman Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan anatara lain mencakup upaya makin
menumbuhkan dan mengembangkan system politik Demokrasi Pancasila yang
makin mampmemelihara stabilitas nasional yang dinamis.
5. Pengalaman Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia antara
lainupaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang
dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada
terciptanya kemakmuran yang berkeadilan. Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka
hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan
dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata
diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat,
tetapi untuk seluruh masyarakat.Keseluruhan semangat arah dan gerak pembangunan
dilaksanakan sebagai pengalaman semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai
kesatuan yang utuh, yang meliputi :Pembangunan nasional dilaksanakan secara
berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu
peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar
dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional adalah
pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan semua aspek kehidupan bangsa
yang meliputi aspek politik, ekonomi, social-budaya dan aspek pertahanan keamanan
dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta
memperkukuh Ketahanan Nasional yang diselenggarakan dengan sasaran jangka
panjang yang ingin diwujudkan.
Hakikat Pembangunan NasionalHakikat Pembangunan Nasional adalah
pembangunanmanusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan
pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut:
1. Ada keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam
seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan
sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini,
unsur manusia, unsur sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan
perhatian yang seimbang.
2. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah
tanah air.
3. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia,
sehingga
6. 4. pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula.
5. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban
untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.
Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling
mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju
tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Visi dan Misi Pembanguanan Nasional
Dalam mewujudkan visi Pembangunan Nasional tersebut ditempuh delapan misi
Pembangunan Nasional sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
2. beradab berdasrkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter
bengsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa
3. kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan
4. internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya,
5. mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan
meiliki kebanggab sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan
landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa
6. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan
7. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan
dan
8. pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan , dan penerapan menuju
inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta
reformasi
9. dibidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik
10. berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan
11. membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk
pelayanan jasa dalam negeri
12. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan
kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil;
memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin
pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan
kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan
meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen,
tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
7. 13. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan
TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani dikawasan
regionaldan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan
profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat
mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun
kapabilitas lembaga intelejen dan kontra intelejen negara dalam penciptaan
kemanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan,
komponen pendukung pertahanan dan kotribusi industri pertahanan nasional
dalam sistem pertahanann semesta
14. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan
pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,
keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih
lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis;
menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan
sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi
dalam berbagai aspektermasuk gender
15. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan
pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara
pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan
dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatab ruang
yang serasu antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan
upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan
lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan
keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan
pemanfaatan keanekargaman hayati sebagai modal dasar pembangunan
16. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepualauan yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari
bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunana Indonesia berorientasi
kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan
kelauatan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan
kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan
mengoptimalkan pemanfaatab sumber kekayaan laut secara berkelanjutan
8. 17. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan
kepentinagn nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan
identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong
kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok,
serta antarlembaga di berbagai bidan Tujuan Pembangunan NasionalTujuan
nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu :Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosialPernyataan di atas merupakan cerminan
bahwa pada dasarnya tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan
kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh
bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang
meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.Agar
pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya
guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan
yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap
dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah merancang suatu
perencanaan pembangunan yang tersusun dalam suatu Repelita (Rencana
Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan dalam suatu
Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat uraian kebijakan secara
rinci dan terukur tentang beberapa Propenas (Program Pembangunan Nasional).
Rancangan APBN tahun 2001 adalah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas
yang merupakan penjabaran GBHN 1999-2004, di samping merupakan tahun
pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sejak repelita
pertama (tahun 1969) hingga repelita sekarang (tahun1999) telah terealisasi
beberapa program pembangunan yang hasilnya telah menyentuh seluruh aspek
kehidupan masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir
seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata
lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan
kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau
kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah
atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara Kawasan Timur
Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya pada sektor
ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantarany
tidakmeratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya
9. tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran,
mekanisme pasar dan lain-lain.Dampak dari kesenjangan tersebut telah
menimbulkan beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan
pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah di
Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut
pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya
dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah
untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki
oleh masing-masing daerah.Jadi rumusan masalah tersebut mengandung lima
sila
10. BAB III
PENUTUP
A.KESI.MPULAN
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat
Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta
perhatikan
tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa
dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat,
mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya.
Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi
tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara
Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai
dengan profesi dan kemampuan masing-masing Da untuk Gerakan Reformasi terjadi
disebabkan oleh lemahnya pandangan manusia terhadap nilai-nilai Pancasila.
Keinginan mereka untuk meraih kejayaan dengan KKN justru membalikan fakta
sesungguhnya. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau tepatnya tahun 1997
seharusnya dijadikan pelajaran oleh bangsa kita. Secara umum Pancasila merupakan
dasar cita-cita reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi dan bidang pendidikan
tidak mungkin dilakukan dengan pemikiran secara teori namun haruslah mendasar dan
memiliki landasan yang mana bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
B. SARAN
Kita harus menerapkan niai-nilai yang terkandung pada pancasila dalam kehidupan
sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat cocok untuk dijadikan
pedoman dalam melakukan setiap perbuatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku
di dalam masyarakat.
C.DAFTAR PUSTAKA
Drs. H. KAELAN, M.S. Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi Tahun 2000,
11. Paradigma Yogyakarta Almarsudi,Subandi.2006.pancasila dan UUD dlm
Paradigma
Reformasi.jakarta:Rajawali Pers.
Buku panduan mata kuliah pendidikan Pancasila, Pendidikan Pancasila, Penerbit
Paradigma, Yogyakarta, 2010
