LKPM adalah laporan yang harus disampaikan pelaku usaha kepada BKPM dan instansi terkait yang mencakup realisasi penanaman modal, tenaga kerja, dan produksi. Laporan ini harus disampaikan berkala sesuai skala usaha, yaitu setiap semester untuk usaha kecil dan setiap triwulan untuk usaha menengah dan besar. Terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan Laporan Kinerja Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I tahun 2023, termasuk tujuan sosialisasi, dasar hukum, prinsip penyampaian, dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan."
Laporan perjalanan dinas dari Raha ke Kendari untuk konsultasi urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik di kantor gubernur. Hasilnya adalah peran penting staf ahli dalam memberikan masukan kepada bupati dan diperlukannya analisis kebijakan yang komprehensif untuk kesejahteraan publik berdasarkan visi dan misi. Kesimpulannya adalah pentingnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ant
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Dokumen ini membahas tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. KKPR terdiri dari konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi, dan dapat diberikan setelah kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang ditinjau. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan KKPR selama masa trans
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSangidYahya
Dokumen ini menjelaskan prosedur pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan di Puskesmas Moswaren. Prosedur tersebut meliputi penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan informasi tindak lanjut atas umpan balik yang disampaikan secara lisan di Puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan Laporan Kinerja Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I tahun 2023, termasuk tujuan sosialisasi, dasar hukum, prinsip penyampaian, dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan."
Laporan perjalanan dinas dari Raha ke Kendari untuk konsultasi urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik di kantor gubernur. Hasilnya adalah peran penting staf ahli dalam memberikan masukan kepada bupati dan diperlukannya analisis kebijakan yang komprehensif untuk kesejahteraan publik berdasarkan visi dan misi. Kesimpulannya adalah pentingnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ant
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Dokumen ini membahas tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. KKPR terdiri dari konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi, dan dapat diberikan setelah kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang ditinjau. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan KKPR selama masa trans
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSangidYahya
Dokumen ini menjelaskan prosedur pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan di Puskesmas Moswaren. Prosedur tersebut meliputi penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan informasi tindak lanjut atas umpan balik yang disampaikan secara lisan di Puskesmas.
PP 24/2018 memperkenalkan sistem OSS untuk mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha secara online tunggal. OSS memungkinkan pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbagai izin lainnya secara elektronik dengan mengisi permohonan secara online melalui oss.go.id. Izin Usaha akan diterbitkan setelah komitmen terpenuhi, kemudian Izin Operasional/Komersial akan dikeluark
Dokumen tersebut memuat program dan kegiatan Bagian Kerjasama Setda tahun 2014, termasuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya, kerjasama wilayah perbatasan, antar daerah, dengan dunia usaha dan lembaga, serta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier dengan fokus pada sistem prestasi kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dan meliputi sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Dokumen tersebut berisi soal ujian tentang pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Terdiri dari 25 pernyataan yang harus dipilih benar atau salah, dan 16 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
- Sistem
- Lingkungan
- Kebijakan
- Prosedur
- Teknologi
- Sanksi
- Reward
Konsekuen:
Perilaku integritas
(jujur, disiplin,
netral, dll)
Sistem mendukung
integritas individu
dan organisasi
Sistem
menghambat
integritas individu
dan organisasi
Sistem yang
mendukung
integritas
Sistem yang
menghambat
integritas
Hubungan antara Individu, Organ
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tambakboyo menetapkan jenis-jenis pelayanan yang terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan serta Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) yang meliputi 14 poliklinik dan layanan lainnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016.
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modalheckaathaya
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi jenis belanja pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa operasional maupun non-operasional, sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang menambah nilai aset tetap.
Achmad Avandi meminta mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alasan mencari pengalaman kerja baru dan menjadi pegawai kementerian. Permohonan tersebut mendapat rekomendasi dari atasan dan pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau pendidikan.
Register risiko digunakan untuk mendokumentasikan risiko-risiko dan tindakan pengelolaannya. Risiko-risiko yang diidentifikasi dicatat beserta tindakan untuk merespons risiko tersebut. Puskesmas diminta mengidentifikasi risiko pelayanan klinik, kegiatan UKM, dan terkait sarana prasarana, kemudian menyusun register risiko untuk masing-masing.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptxKarnopaChandra
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan yang wajib disampaikan pelaku usaha mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi. LKPM harus disampaikan secara berkala sesuai dengan ukuran modal dan periode pelaporan melalui sistem online single submission (OSS). LKPM terdiri atas tahap konstruksi dan tahap produksi yang mencakup pengisian data realisasi, tenaga kerja, dan permasalahan.
PP 24/2018 memperkenalkan sistem OSS untuk mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha secara online tunggal. OSS memungkinkan pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbagai izin lainnya secara elektronik dengan mengisi permohonan secara online melalui oss.go.id. Izin Usaha akan diterbitkan setelah komitmen terpenuhi, kemudian Izin Operasional/Komersial akan dikeluark
Dokumen tersebut memuat program dan kegiatan Bagian Kerjasama Setda tahun 2014, termasuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya, kerjasama wilayah perbatasan, antar daerah, dengan dunia usaha dan lembaga, serta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier dengan fokus pada sistem prestasi kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dan meliputi sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Dokumen tersebut berisi soal ujian tentang pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Terdiri dari 25 pernyataan yang harus dipilih benar atau salah, dan 16 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
- Sistem
- Lingkungan
- Kebijakan
- Prosedur
- Teknologi
- Sanksi
- Reward
Konsekuen:
Perilaku integritas
(jujur, disiplin,
netral, dll)
Sistem mendukung
integritas individu
dan organisasi
Sistem
menghambat
integritas individu
dan organisasi
Sistem yang
mendukung
integritas
Sistem yang
menghambat
integritas
Hubungan antara Individu, Organ
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tambakboyo menetapkan jenis-jenis pelayanan yang terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan serta Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) yang meliputi 14 poliklinik dan layanan lainnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016.
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modalheckaathaya
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi jenis belanja pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa operasional maupun non-operasional, sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang menambah nilai aset tetap.
Achmad Avandi meminta mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alasan mencari pengalaman kerja baru dan menjadi pegawai kementerian. Permohonan tersebut mendapat rekomendasi dari atasan dan pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau pendidikan.
Register risiko digunakan untuk mendokumentasikan risiko-risiko dan tindakan pengelolaannya. Risiko-risiko yang diidentifikasi dicatat beserta tindakan untuk merespons risiko tersebut. Puskesmas diminta mengidentifikasi risiko pelayanan klinik, kegiatan UKM, dan terkait sarana prasarana, kemudian menyusun register risiko untuk masing-masing.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptxKarnopaChandra
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan yang wajib disampaikan pelaku usaha mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi. LKPM harus disampaikan secara berkala sesuai dengan ukuran modal dan periode pelaporan melalui sistem online single submission (OSS). LKPM terdiri atas tahap konstruksi dan tahap produksi yang mencakup pengisian data realisasi, tenaga kerja, dan permasalahan.
LKPM adalah laporan wajib yang disampaikan pelaku usaha kepada BKPM untuk memberikan informasi mengenai realisasi penanaman modal, produksi, dan permasalahan yang dihadapi. Laporan disampaikan secara berkala sesuai dengan skala usaha, yaitu per semester bagi pelaku usaha kecil dan per triwulan bagi menengah dan besar. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berjenjang mulai dari peringatan hingga pencabutan izin bila tidak men
Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 memberikan relaksasi persyaratan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan mengatur proses bisnis permohonan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi serta mengatur perubahan sistem informasi terkait penerapannya.
OSS versi 1.1 merupakan pengembangan lebih lanjut dari OSS versi 1.0 dengan beberapa perbaikan dan penambahan fitur, antara lain menyediakan penjelasan mengenai jenis pelaku usaha, memisahkan tahapan perizinan berusaha menjadi beberapa langkah, menambahkan format isian berdasarkan jenis badan usaha, membedakan antara kegiatan utama dan penunjang, serta menambah validasi dan fitur-fitur lain
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha mikro kecil di Provinsi Jambi. OSS merupakan sistem perizinan berbasis elektronik tunggal yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha mikro kecil di Provinsi Jambi. OSS merupakan sistem perizinan berbasis elektronik tunggal yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang meliputi pengertian, ruang lingkup, modul-modul, dan kebijakan umum akuntansi SAKTI."
Dokumen tersebut membahas tentang subsistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sistem OSS yang mencakup dasar hukum, objek, pelaksana, koordinator pengawasan, unsur-unsur pengawasan, sanksi administratif, dan fitur-fitur subsistem pengawasan pada sistem OSS.
Inovasi "Laura Joss" adalah pelaksanaan layanan perizinan berusaha secara bergerak di lapak-lapak kelurahan di Kota Madiun untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di enam kelurahan yang berbeda dengan tujuan memberikan informasi perizinan, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sertifikasi halal di Indonesia, termasuk pengaturan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta jadwal pelaksanaannya untuk berbagai jenis produk."
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi One Stop Service untuk sektor industri di Kota Madiun. Sosialisasi ini membahas tentang definisi industri, perizinan industri berdasarkan undang-undang terkait, dan penjelasan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sebagai klasifikasi resmi bidang usaha perusahaan di Indonesia.
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang perizinan berusaha bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan perizinan berusaha seperti NIB dan STPW serta kewajiban dalam kemitraan dengan UMKM seperti pelatihan, konsultasi, dan bantuan permodalan.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
LKPM ONLINE OSS RBA
1. PELAPORAN LKPM
BAGI PELAKU USAHA
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
Kementerian Investasi/BKPM
2. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang
memuat perkembangan kegiatan usaha
3. Pasal 15 :
‘Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.’
Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Pasal 32 ayat (1):
Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap
bidang usaha dan/atau lokasi.
Pasal 32 ayat (2):
Penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui
sistem OSS
Pasal 5 huruf c :
Setiap Pelaku Usaha
berkewajiban:
menyampaikan LKPM
DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LKPM
4. What?
LKPM adalah laporan mencakup
realisasi Penanaman Modal, realisasi
tenaga kerja, realisasi produksi
termasuk nilai ekspor, kewajiban
kemitraan dan kewajiban lainnya
terkait pelaksanaan Penanaman
Modal yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha orang perseorangan, dan
badan usaha.
Who?
Peraturan BKPM Nomor 5/2021
Pasal 32 ayat (4):
a. Pelaku usaha kecil Rp 1 – 5
miliar (per semester);
b. Pelaku Usaha menengah
Rp 5 – 10 miliar dan
Pelaku Usaha > Rp 10 miliar
besar (per triwulan).
Pelaku Usaha besar dan menengah
menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga)
bulan (triwulan) dengan batas
penyampaian:
• LKPM triwulan I: 10 April;
• LKPM triwulan II: 10 Juli;
• LKPM triwulan III: 10 Oktober;
• LKPM triwulan IV: 10 Januari tahun
berikutnya.
Pelaku Usaha kecil wajib
menyampaikan LKPM setiap 6 (enam)
bulan (semester) dengan batas
penyampaian:
• LKPM semester II: 10 Januari tahun
berikutnya.
• LKPM semester I: 10 Juli;
When?
PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM
5. KEWENANGAN PEMANTAUAN LKPM
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
atas LKPM Pelaku Usaha PMA dan PMDN
dengan skala usaha Menengah dan Besar
sesuai kewenangannya
DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP
KABUPATEN/KOTA, ADMINISTRATOR
KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB
atas LKPM Pelaku Usaha PMDN dengan
skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Besar sesuai kewenangannya
Pasal 35 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Verifikasi dan evaluasi dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan
dalam LKPM atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. LKPM UMK
Pelaku usaha skala mikro
atau kecil dengan nilai modal
usaha ≤5 miliar.
LKPM disampaikan per
semester.
LKPM tidak terbagi atas
tahap konstruksi dan
produksi/operasi komersial.
LKPM NON UMK
Pelaku Usaha skala
menengah Rp 5 – 10 miliar.
Pelaku Usaha skala besar>
Rp 10 miliar.
LKPM disampaikan per
triwulan.
LKPM terbagi atas tahap
konstruksi dan
produksi/operasi komersial.
JENIS LKPM BERDASARKAN SKALA USAHA
7. SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan Tertulis
Penghentian
Sementara
Pencabutan Perizinan
Berusaha dan/atau
kegiatan usaha
Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran ringan,
salah satunya karena:
• Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut
• Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan
realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan
nilai realisasi nihil
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas
sanksi pelanggaran ringan
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas
sanksi pelanggaran sedang
• Peringatan Pertama (30 hari kerja)
• Peringatan Kedua (15 hari kerja)
• Peringatan Ketiga (10 hari kerja)
• Penghentian Sementara (30 hari kerja)
• Pencabutan Perizinan Berusaha
dan/atau kegiatan usaha
Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi
kewajiban dan memberikan tanggapan ke
sistem OSS. Apabila tidak, akan
diberikan sanksi administratif selanjutnya
DAPAT DIKENAKAN SECARA BERJENJANG
TENGGAT WAKTU SANKSI
9. Tahap Persiapan: Hak Akses LKPM Online
https://lkpmonline.bkpm.go.id
SPIPISE OSS
Hak akses LKPM online yang
dimiliki Pelaku Usaha sebelum
melakukan pendaftaran OSS tetap
berlaku.
Hak akses LKPM online dikirimkan
bersamaan dengan hak akses OSS
setelah Pelaku Usaha melakukan
pendaftaran pada laman OSS
(https://oss.go.id).
Hak akses OSS dapat langsung
digunakan untuk melaporkan
LKPM pada laman OSS
(https://oss.go.id)
Apabila Pelaku Usaha lupa username atau password, dapat mengirimkan e-mail ke helpdesk.spipise@bkpm.go.id
dengan melampirkan:
a) Surat permohonan yang ditandatangani Direksi;
b) Identitas Direksi (KTP/Paspor);
c) Akta susunan direksi terakhir;
d) Jika diwakilkan, maka harus melampirkan urat kuasa asli bermeterai cukup dari Direksi, dilengkapi identitas diri
(KTP/Paspor) dari penerima kuasa.
10. 1. Bagi Perusahaan Tahap Konstruksi
(Belum Berproduksi Komersial)
Data keuangan /pengeluaran:
1)Pembelian dan pematangan tanah
2)Pembangunan gedung
3)Pembelian mesin dan komponen/suku cadang
4)Lain-lain : seluruh biaya operasional termasuk gaji
karyawan, biaya sewa bangunan, dll
2. Bagi Perusahaan Tahap Produksi
(Sudah operasional/produksi
komersial)
a.mengisi form pernyataan siap berproduksi
komersial SEBELUM dapat mengisi LKPM
tahap produksi komersial
b.Data keuangan/pengeluaran:
1) Modal tetap, terdiri dari : tanah, gedung,
mesin, dan lain-lain
2) Modal kerja
3) Realisasi Produksi
4) Kewajiban perusahaan:
• Kemitraan Pelatihan TKI pendamping
• CSR
• Kewajiban pengelolaan lingkungan –
UKL-UPL/AMDAL/Izin lingkungan
Kewajiban Divestasi
• BPJS Ketenagakerjaan
• Lain-lain (jika dipersyaratkan)
3. Umum
a. Tambahan tenaga kerja
1) TKI – Tambahan TKI – Laki-laki dan perempuan,
tenaga kerja kontraktor/pihak ketiga
2) TKA – RPTKA, IMTA, Data pelatihan khusus TKI
pendamping yang akan menggantikan jabatan
TKA
b. Dokumen terkait permasalahan yang dihadapi
termasuk dokumen updatenya.
c. LKPM sebelumnya (bila ada)
Tahap Persiapan: Dokumen Data Pendukung untuk Pengisian Data LKPM
13. Login melalui laman LKPM Online: lkpmonline.bkpm.go.id
Masukkan username dan password LKPM Online.
14. Halaman LKPM Online
Pengertian masing-masing status :
1. Draft : LKPM belum terkirim, masih dapat diubah dan dihapus;
2. Terkirim ke BKPM : LKPM telah dikirim dan akan diverifikasi;
3. Perlu Perbaikan : LKPM telah diverifikasi dan harus diperbaiki oleh Pelaku Usaha;
4. Sudah diperbaiki : LKPM telah diperbaiki oleh perusahaan dan dikirim kembali;
5. Disetujui : LKPM telah diverifikasi dan penginputan LKPM dinyatakan benar.
Semua LKPM
yang telah
dibuat oleh
Pelaku Usaha
terekam di
halaman
beranda.
15. Tahap Konstruksi
Pilih “Tahap Konstruksi/Belum Komersial”. Setelah itu, klik tombol “Tambah LKPM Baru”.
Tahap konstruksi/belum komersial adalah tahapan dimana Pelaku Usaha masih melakukan
persiapan usaha (pengurusan izin dan pembangunan/konstruksi), belum berproduksi
komesial/operasional, serta belum mendapatkan omset perusahaan.
16. Halaman 1: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Pilih KBLI dan lokasi proyek yang akan dilaporkan. Setelah itu, klik tombol “Lanjut”.
Apabila perusahaan
memiliki NIB untuk proyek
yang sama dengan Izin
Prinsip, maka LKPM yang
dilaporkan hanya atas NIB
saja untuk menghindari
double counting.
17. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Isi kolom “Aktualisasi/Realisasi” dengan nilai tambahan realisasi investasi pada periode pelaporan.
Klik tombol “Ubah”untuk mengubah nilai total realisasi investasi.
Realisasi investasi merupakan biaya pengeluaran riil yang dibelanjakan untuk merealisasikan
proyeknya. Pencatatan nilai realisasi investasi berdasarkan nilai perolehan.
18. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (land
clearing, cut and fill, dan lain-lain).
Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana
yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen
di dalam lokasi proyek, fasum, fasus.
Biaya yang dikeluarkan atas barang tersebut untuk pembelian mesin dan suku cadang
(spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal, termasuk peralatan
pencegahan pencemaran lingkungan.
Biaya yang dikeluarkan untuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor, maupun
biaya studi kelayakan, perizinan, biaya survey, sewa lahan/gedung, serta seluruh modal
kerja yang mencakup biaya operasional (listrik, air, telepon), gaji/upah karyawan, dan biaya
overhead perusahaan selama perusahaan belum siap berproduksi komersial.
MODAL
TETAP
MODAL
KERJA
Biaya pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, dan biaya overhead
pada saat akan/siap melakukan produksi komersial. Modal kerja hanya diisi sekali ketika
perusahaan sudah siap berproduksi komersial.
19. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Isi kolom realisasi mesin dan peralatan apabila ada pengeluaran riil pada periode pelaporan. Kolom
tambahan tenaga kerja diisi apabila ada tambahan penyerapan tenaga kerja pada periode pelaporan.
20. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan
mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
Impor atau pengadaan dari luar negeri, yaitu nilai realisasi
pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri, baik yang
menggunakan fasilitas pabean atau tanpa menggunakan
fasilitas pabean dari BKPM.
REALISASI
MESIN/
PERALATAN
Data tenaga kerja yang dilaporkan adalah tambahan
penyerapan tenaga kerja pada periode pelaporan, bukan
tenaga kerja existing.
TENAGA
KERJA
21. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Kolom permasalahan dapat diisi dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.
Data Penanggung Jawab LKPM diisi dengan identitas penanggung jawab yang mengisi LKPM, bukan data direksi.
Klik tombol “Kirim” untuk submit LKPM. Notifikasi penerimaan ataupun perbaikan LKPM akan dikirim otomatis ke
email penanggung jawab tersebut.
22. Halaman Beranda LKPM Online
LKPM yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha akan terekam di halaman beranda. Klik “Data LKPM” untuk melihat
print out LKPM yang telah dibuat. Apabila verifikator membutuhkan klarifikasi atas data yang diinput, maka
verifikator akan mengisi kolom “Catatan perbaikan” pada saat melakukan verifikasi. Kolom “Catatan perbaikan”
dapat dilihat oleh Pelaku Usaha pada LKPM dengan status perlu perbaikan. Klik “Edit” untuk melakukan
perbaikan data isian LKPM dan Pelaku Usaha dapat memberikan feedback pada kolom “Tanggapan”.
23. Pernyataan siap berproduksi komersial diisi jika Pelaku Usaha sudah siap/telah berproduksi komersial/operasional.
Pernyataan siap berproduksi komersial bukan hanya berlaku bagi Pelaku Usaha yang menghasilkan produk barang
saja, namun seluruh Pelaku Usaha yang telah selesai dalam tahap pembangunan/konstruksi. LKPM tahap produksi
dapat diisi setelah Pelaku Usaha mengisi pernyataan siap berproduksi pada sistem LKPM Online.
Pernyataan Siap Berproduksi Komersial
24. Halaman Pernyataan Siap Berproduksi
Pilih KBLI dan lokasi proyek yang siap/telah berproduksi komersial. Klik “Isi Form”.
25. Halaman Pernyataan Siap Berproduksi
Pernyataan dibuat oleh Direksi. Setelah menyetujui, Pelaku Usaha dapat lanjut ke pelaporan LKPM tahap produksi.
26. Pilih “Tahap Produksi/Sudah Komersial ”. Setelah itu, klik tombol “Tambah LKPM Baru”.
Tahap produksi/sudah komersial adalah tahapan dimana Pelaku Usaha telah melakukan
produksi komersial atau operasional atas barang/jasa, memasarkan barang/jasa tersebut,
serta telah mendapatkan omset perusahaan.
Tahap Produksi
27. Halaman 1: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Pilih “Tahap Produksi/Sudah Komersial ”. Setelah itu, klik tombol “Tambah LKPM Baru”.
Tahap produksi/sudah komersial adalah tahapan dimana Pelaku Usaha telah melakukan
produksi komersial atau operasional atas barang/jasa, memasarkan barang/jasa tersebut,
serta telah mendapatkan omset perusahaan.
28. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Isi kolom tambahan realisasi investasi dan tambahan realisasi barang dan bahan sesuai dengan
pengeluaran riil di lapangan pada periode pelaporan.
29. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
•Setelah produksi komersial, tidak ada lagi tambahan modal tetap kecuali ada
perubahan data realisasi yang sudah dilaporkan. Komponen modal tetap yang dicatat
adalah nilai perolehan atas pembelian capital expenditure (capex) berupa tanah,
bangunan, ataupun pembelian mesin produksi.
MODAL
TETAP
•Komponen modal kerja diisi apabila ada tambahan nilai realisasi pengeluaran bahan
baku/penolong, pembelian spareparts/suku cadang, gaji/upah karyawan dan biaya
overhead perusahaan untuk satu turn over.
MODAL
KERJA
•Realisasi mesin/peralatan didapat dari nilai perolehan pembelian mesin produksi pada
komponen realisasi investasi modal tetap.
•Realisasi barang dan bahan dicatat dari nilai perolehan pembelian bahan
baku/penolong pada komponen realisasi modal kerja.
•Realisasi komponen/suku cadang dicatat dari nilai perolehan pembelian
spareparts/suku cadang pada komponen realisasi modal kerja.
REALISASI
BARANG &
BAHAN
30. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Kolom tambahan tenaga kerja diisi apabila ada tambahan penyerapan tenaga kerja pada periode pelaporan. Kolom
permasalahan dapat diisi dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.
31. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Isi data realisasi produksi barang/jasa yang dipasarkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Apabila
barang yang diproduksi diekspor, maka isi nilai ekspor atas barang tersebut. Kewajiban kemitraan
maupun pelatihan tenaga kerja diisi apabila ada.
32. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Isi data kewajiban CSR dan pengelolaan lingkungan. Data Penanggung Jawab LKPM diisi dengan identitas
penanggung jawab yang mengisi LKPM, bukan data direksi. Klik tombol “Kirim” untuk submit LKPM. Notifikasi
penerimaan ataupun perbaikan LKPM akan dikirim otomatis ke email penanggung jawab tersebut.
33. Halaman Beranda LKPM Online
LKPM yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha akan terekam di halaman beranda. Klik “Data LKPM” untuk melihat print
out LKPM yang telah dibuat. Apabila verifikator membutuhkan klarifikasi atas data yang diinput, maka verifikator akan
mengisi kolom “Catatan perbaikan” pada saat melakukan verifikasi. Kolom “Catatan perbaikan” dapat dilihat oleh
Pelaku Usaha pada LKPM dengan status perlu perbaikan. Klik “Edit” untuk melakukan perbaikan data isian LKPM dan
Pelaku Usaha dapat memberikan feedback pada kolom “Tanggapan”.