Dokumen ini membahas rencana kebutuhan barang milik negara (BMN) melalui aplikasi SIMAN yang digunakan untuk mengelola BMN secara digital dari perencanaan hingga pengawasan. SIMAN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara dengan sistem otomasi berbasis database terpusat. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) mencakup pengadaan dan pemeliharaan serta memperhatikan standar barang sesuai peraturan yang berlaku.

1. R E N C A N A
K E B U T U H A N B A R A N G
M I L I K N E G A R A
Digital Book
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT
Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Negara

2. Pendahuluan....................................................................................................................... 1
Penyusunan RKBMN Aplikasi SIMAN.................................................................................. 5
Tahap Persiapan.................................................................................................................. 5
Tahap Penyusunan.............................................................................................................. 6
Pengajuan RKBMN Pengadaan berupa Tanah dan/atau Bangunan Gedung ..................... 8
Pengajuan RKBMN Pengadaan berupa Tanah Bangunan Gedung Rumah Negara............ 15
Pengajuan RKBMN Pengadaan berupa Alat Angkutan Darat Bermotor ............................ 17
Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan.......................................................................... 21
Tahap Pelaporan ................................................................................................................. 27
Tahap Dokumentasi dan Pengiriman.................................................................................. 31
Check List Dokumen RKBMN SIMAN .................................................................................. 33
Contoh Format Dokumen SIMAN ....................................................................................... 34
Penyusunan RKBMN Aplikasi REKAN.................................................................................. 39
Profil Satuan Kerja............................................................................................................... 40
Pengajuan RKBMN .............................................................................................................. 44
Pengadaan REKAN............................................................................................................... 45
Pemeliharaan REKAN.......................................................................................................... 47
Upload Dokumen REKAN .................................................................................................... 49
Check List Dokumen RKBMN REKAN .................................................................................. 52
Contoh Format Dokumen RKBMN REKAN.......................................................................... 53
Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) ................................................................. 57
Frequently Asked Questions (FAQ)..................................................................................... 62
Daftar Isi

3. BUKU PANDUAN
SIMAN
Sistem Informasi Manajemen
Aset Negara

4. PENDAHULUAN
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) merupakan aplikasi yang
digunakan untuk otomasi kegiatan pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, penggunaan,
pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian BMN. SIMAN menggunakan
database terpusat dan komunikasi data berbasis internet yang dapat diakses oleh
Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
Tujuan Pengembangan SIMAN adalah :
1. Membangun sistem informasi manajemen aset negara yang standar untuk
Pengelola Barang dan Pengguna Barang
2. Membangun database aset terpusat dengan memberikan otorisasi akses kepada
masing- masing user sesuai kewenangan yang dimiliki
3. Membangun sistem otomasi proses pengajuan perencanaan, penggunaan,
pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan
aset sehingga pengelolaan BMN menjadi lebih akurat, cepat, efisien serta
terdokumentasi secara digital
4. Membangun sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat penyajian
informasi terkait pengelolaan BMN secara akurat, dan up to date
5. Membangun sistem monitoring online dan realtime yang dapat diakses Pengelola
Barang dan Pengguna Barang
6. Meningkat efektitas, efisiensi serta optimalisasi pengelolaan BMN.
SIMAN pada Pengguna Barang terdiri dari 4 (empat) level user, yaitu :
1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1),
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
Salah satu fitur SIMAN Pengguna yang sangat penting adalah fitur Perencanaan
Kebutuhan BMN. Fitur ini dibangun untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri
1

5. Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN.
Perencanaan Kebutuhan BMN dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara
kebutuhan BMN sesuai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan ketersediaan
BMN yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga serta Standar
Barang dan Standar Kebutuhan. Maksud dan Tujuan Perencanaan Kebutuhan BMN
adalah mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan berdasarkan Standar Barang
dan Standar Kebutuhan, yang diatur pada :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang
dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang
Dan Standar Kebutuhan Alat Angkutan Darat Dinas Bermotor Operasional Jabatan
Dalam Negeri.
RKBMN dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, RKBMN pengadaan dan pemeliharaan. Adapun ruang
lingkup RKBMN untuk pengadaan BMN, meliputi :
1. Tanah dan/atau Bangunan untuk Gedung Kantor Pemerintah;
2. Tanah dan/atau Bangunan untuk Rumah Negara; dan
3. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri.
Penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN, meliputi:
1. BMN berupa Bangunan Gedung dan Alat Angkutan Bermotor
2. BMN selain Bangunan Gedung dan Alat Angkutan Bermotor dengan nilai perolehan
per unit minimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
RKBMN untuk pemeliharaan tidak dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang terhadap :
 BMN yang dalam kondisi rusak berat
 BMN yang sedang diusulkan akan dipindahtangankan
 BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara
2

6.  BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain
 BMN yang sedang dalam status dimanfaatkan.
 BMN berupa Tanah (tanah tidak ada mata anggaran pemeliharaan tanah)
 RKBMN untuk pemeliharaan BMN dalam status pinjam pakai, dioperasionalkan
pihak lain, dan/atau pemanfaatan lainnya dengan jangka waktu kurang dari 6
(enam) bulan dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang.
Fungsi SIMAN Fitur Perencanaan BMN bagi Pengguna Barang adalah untuk penyusunan
usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengadaan dan
Pemeliharaan, untuk monitoring status pengiriman RKBMN dan untuk digitalisasi dokumen
RKBMN. Sedangkan bagi Pengelola Barang digunakan untuk proses penelaahan RKBMN.
Berikut ini adalah alur perencanaan kebutuhan BMN menggunakan SIMAN:
3

7. Keterangan :
No User Keterangan
1 Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang / UAKPB
(Satuan Kerja)
1. Menyusun RKBMN untuk Pengadaan dan
Pemeliharaan
2. Menyampaikan RKBMN ke unit diatasnya secara
berjenjang.
2 Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah /
UAPPB-W (Koordinator
Wilayah)
1. Mengkonsolidasikan RKBMN dari Satker,
2. Menyampaikan RKBMN ke unit diatasnya secara
berjenjang.
3 Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Eselon 1 /
UAPPB-E1 (Koordinator
Eselon I)
1. Mengkonsolidasikan RKBMN dari Koordinator
Wilayah;
2. Melakukan penelitian atas RKBMN sesuai
kewenangannya;
3. Menyampaikan RKBMN ke Unit diatasnya secara
berjenjang.
4 Unit Akuntansi Pengguna
Barang / UAPB (Pengguna
Barang)
1. Mengkonsolidasikan RKBMN dari Koordinator
Wilayah;
2. Melakukan penelitian atas RKBMN;
3. Menyusun RKBMN tingkat Pengguna Barang
(RKBMN PB)
4. Meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) untuk melakukan Review atas RKBMN PB;
5. Menyampaikan RKBMN PB kepada Pengelola
Barang
5 Pengelola Barang 1. Melakukan penelaahan RKBMN;
2. Menyampaikan hasil penelaahan RKBMN kepada
Pengguna Barang
4

8. PENYUSUNAN RKBMN TINGKAT SATUAN KERJA
Untuk melakukan penyusunan RKBMN tingkat Satuan Kerja menggunakan SIMAN
(Perencanaan BMN), berikut langkah-langkahnya :
1. Tahap Persiapan
a. Instalasi Aplikasi SIMAN
Aplikasi SIMAN yang digunakan untuk penyusunan RKBMN minimal menggunakan
SIMAN Versi 4.0.2.0 Installer untuk Aplikasi SIMAN versi terbaru dapat di unduh
melalui website: www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman
b. Login SIMAN
Login ke SIMAN dengan menggunakan user dan password Koordinator UAKPB.
Apabila belum memiliki user SIMAn, maka lakukan proses registrasi secara online
pada aplikasi SIMAN. KPKNL akan memberikan persetujuan user.
Tampilan setelah login:
5

9. c. Lengkapi Plugin Identitas Unit Kerja
Menggunakan SIMAN Plugin Identitas, untuk :
a) Identitas User, satker harus merubah passwordnya secara berkala demi
keamanan, jika lupa password maka KPKNL akan melakukan reset agar
kembali ke default NIP;
b) Unit kerja, lengkapi unit kerja karena akan berpengaruh pada
penandatangan RKBMN, Laporan Wasdal dan Berita Acara Rekonsiliasi
BMN;
c) Komposisi Pegawai, diisi sesuai komposisi pegawai pada unit yang
bersangkutan.
2. Tahap Penyusunan
Dalam penyusunan RKBMN, Satker berpedoman pada Renstra-
Kementerian/Lembaga yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya dan Standar
Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).
Langkah menggunakan SIMAN dengan fitur Perencanaan tingkat Satuan Kerja:
1. Persiapan Aplikasi
a. Klik plugin Perencanaan
Pastikan sudah menggunakan plugin versi 4.0.2.0 atau yang lebih baru, cek update
aplikasi di www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman secara periodik.
6

10. b. Buat Tiket Perencanaan
Untuk membuat tiket RKBMN Tingkat Satuan Kerja, klik menu Perencanaan ˃˃
Permohonan Perencanaan. Kemudian klik tombol Tambah untuk membuat tiket
RKBMN KPB baru. Masukan tahun anggaran RKBMN. Pada penyusunan RKBMN
tahun 2019, masukan tahun anggaran 2021. Kemudian klik Tombol SIMPAN.
Setelah disimpan maka akan masuk ke form penyusunan RKBMN. Tampilan form
penyusunan RKBMN adalah sebagai berikut:
7

11. 2. Penyusunan RKBMN Pengadaan berupa Tanah dan/atau Bangunan Gedung
a. Klik Pengadaan
b. Pilih Jenis Pengadaan (TB)
c. Isi form Pengadaan (TB)
Keterangan Gambar :
Nama Icon Keterangan
Jenis
Pengadaan
TB untuk pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Gedung
Kantor
Nomor Pengadaan (TB-01) yang sama untuk satu paket usulan pengadaan.
Apabila akan membuat paket usulan pengadaan yang berbeda, kode nomor
pengadaan dapat otomatis berubah sesuai urutan yang berlaku. Contoh :
TB-02, TB-03 dst.
Program Setiap Eselon 1 mempunyai satu program, sehingga setiap satker
otomatis muncul satu program.
Kegiatan Memilih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker
Kode Output Diisi kode Output, disesuaikan dengan kode yang tercantum
pada RKAKL masing-masing satker.
Uraian
Output
Pilih Bangunan dan/atau Tanah Usulan pengadaan tanah hanya dapat
diusulkan bersamaan dengan usulan pengadaan bangunan. Sehingga
8

12. pilihan output pertama yang dapat dipilih adalah BANGUNAN,
kemudian di nomor pengadaan yang sama dibuat
Tujuan Tujuan Pengadaan :
1. Pembangunan Baru, untuk usulan pengadaan BMN berupa Bangunan
Gedung Kantor oleh satker yang belum mempunyai kantor sendiri.
2. Penambahan Unit, untuk usulan pengadaan BMN berupa
penambahan unit Gedung Kantor baru oleh satker yang sudah
mempunyai kantor sendiri.
3. Perluasan, untuk usulan pengadaan BMN berupa perluasan gedung
kantor dikuasai sendiri.
Tujuan Pengadaan disesuaikan dengan status kewenangan dan type
kantor pada satker yang bersangkutan.
Contoh Kasus:
1. Satker mempunyai Tipe Kantor E1 (Pejabat tertinggi setingkat
Eselon III), maka:
 Pada Master Aset terdapat kode barang 4010101001 (Bangunan
Gedung Kantor Permanen) maka pilihan tujuan yang muncul adalah
PERLUASAN.
 Pada Master Aset tidak terdapat kode barang 4010101001, maka
pilih tujuan yang muncul adalah PEMBANGUNAN BARU.
2. Satker mempunyai Tipe Kantor D (Pejabat tertinggi setingkat Eselon II),
maka:
 Pada Master Aset terdapat kode barang 4010101001 (Bangunan
Gedung Kantor Permanen) maka pilihan tujuan yang muncul adalah
PENAMBAHAN UNIT dan PERLUASAN
 Pada Master Aset tidak terdapat kode barang 4010101001, maka
pilih tujuan yang muncul adalah PEMBANGUNAN BARU.
Skema Pilih usulan pengadaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan
skema Pembelian atau Sewa.
Lokasi Pilih lokasi tempat rencana pengadaan bangunan.
Jenis Kantor Dipilih sesuai dengan jenis kantor satuan kerja (Dapat dilihat di PMK
248/2011 jo. PMK 7/2016 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan
BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan).
Kode Barang Diisi kode Barang, disesuaikan dengan kode yang tercantum pada
RKAKL masing-masing satker.
Uraian
Barang
Pilih Bangunan Gedung Kantor Permanen atau Bangunan Gedung Kantor
Semi Permanen.
Usulan Diisi luas Tanah dan/atau Bangunan yang diusulkan
9

13. Untuk usulan pengadaan yang terdiri dari satu paket bangunan dan tanah maka prosedur
setelah selesai simpan bangunan, langsung dilanjutkan dengan rekam tanah dengan klik
tombol Tambah, sebagaimana berikut ini :
d. Langkah selanjutnya adalah Perhitungan Standar Barang dan Standar Kebutuhan
(SBSK), yang terdiri dari:
1) SBSK Rencana, yaitu proses perhitungan berdasarkan rumus SBSK untuk
mendapatkan standar maksimum (batas tertinggi) atas rencana pengadaan
yang akan diusulkan dalam RKBMN. Data yang diisikan untuk menghitung
SBSK rencana adalah data perkiraan komposisi pegawai yang akan
mengisi gedung baru (direncanakan).
 Klik SBSK TB pada grid utama, sehingga muncul halaman dibawah ini:
10

14.  Klik pada kolom Hitung maka akan muncul form Rekam Data SBSK:
Cara melakukan perekaman:
Nama Icon Keterangan
Rekam Pegawai Diisi jumlah pejabat/pegawai sesuai level dimaksud.
 Untuk Tujuan Perluasan dan Pembangunan Baru,
diisikan jumlah pegawai eksisting ditambah
penambahan pegawai yang akan direncanakan.
 Untuk Tujuan Penambahan Unit, diisi jumlah
pegawai yang direncanakan akan menempati
Jenis Ruang
Pelayanan
Diisi jumlah pengunjung yang dilayani, dihitung
jumlah rata-rata terbanyak dalam sehari.
Nisbah Luas Netto Pilih Jenis kantor yang direncanakan untuk SBSK
Rencana atau Jenis kantor eksisting untuk
perhitungan SBSK Eksisting.
Jumlah Lantai Diisi jumlah lantai gedung bangunan kantor yang
direncanakan/eksisting
Koefisien Dasar
Bangunan (KDB)
Diisi persentase KDP yang berlaku di daerah lokasi
kantor, isian persentase beserta Nomor dan
tanggal Perda sebagai dasar pedoman KDB yang
berlaku
 Selesai melengkapi isian form kemudian klik Simpan.
11

15.  Lakukan verifikasi perhitungan pada KERTAS KERJA HASIL
PERHITUNGAN SBSK Rencana.
Keterangan:
Proses perhitungan SBSK rencana selesai.
Luas Bangunan Bruto (LBB) Luas hasil perhitungan SBSK untuk BMN
berupa Bangunan
Luas Minimum Lahan (L.Min) Luas Tanah minimal yang boleh diadakan.
Luas Maksimum Lahan
(L.Max)
Luas Tanah maksimum yang boleh
diadakan.
12

16. 2) SBSK Eksisting, yaitu proses perhitungan berdasarkan rumus SBSK untuk
mendapatkan informasi terkait efisiensi penggunaan gedung kantor
eksisting (yang dikuasai).
 Klik tombol GENERATE (kanan) pada grid perhitungan SBSK, sehingga
muncul BMN Eksisting pada Master Aset. Proses GENERATE hanya
dapat dilakukan sekali perhitungan SBSK Eksisting. Sebelum melakukan
generate eksisting yang harus diperhatikan adalah :
 Sebelum menghitung SBSK Eksisting, pastikan pada Master Aset
Tanah, seluruh tanah Bangunan Gedung Kantor telah direlasikan
dengan seluruh bangunan diatasnya .
 Untuk tujuan penambahan unit berupa tanah dan bangunan,
seluruh bangunan eksisting harus dihitung SBSK eksisting. Pada saat
merekam form SBSK Eksisting selain Bangunan Gedung Kantor
Permanen dan Semi Permanen, maka jumlah pegawai tidak perlu
diisi.
Jika terjadi kesalahan dalam melakukan pengisian perhitungan SBSK
Eksisting, operator Satker harus keluar dari halaman perhitungan
SBSK Eksisting, kemudian masuk lagi ke halaman SBSK dengan
melakukan doubel klik pada Cell SBSK TB yang sesuai.
 Pilih BMN Existing yang akan dijadikan SBSK Eksisting dengan mengisi
ceklis pada kolom SBSK Eksisting.
 Tanda ceklis pada kolom SBSK Eksisting menunjukan bahwa
BMN Eksisting terpilih untuk menjadi dasar perhitungan SBSK
Eksisting pada Usulan di nomor pengadaan tersebut.
13

17.  Klik HITUNG pada baris BMN Eksisting, maka akan muncul
Form REKAM DATA SBSK. Rekam isiannya SBSK Eksisting.
 Format perhitungan SBSK Eksisting dan Kertas Kerja
Perhitungan SBSK Eksisting bentuknya sama dengan SBSK Rencana.
 Hasil perhitungan SBSK akan muncul pada grid SBSK dan Grid Utama
Keterangan Perhitungan SBSK
 Hasil perhitunngan SBSK Rencana menjadi nilai yang muncul
pada kolom SBSK Usulan.
 Hasil perhitungan SBSK Eksisting menjadi nilai yang muncul
pada kolom SBSK Eksisting.
 Luas Eksisting dikurangi SBSK Eksisting menjadi Luas
Optimalisasi.
 Hasil perhitungan SBSKUsulan dikurangi Luas Optimalisasi akan
memunculkan nilai Kebutuhan Riil pada kolom Kebutuhan Riil.
14

18. 3. Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN berupa Tanah dan/atau
Bangunan Rumah Negara
 Klik tomboh Tambah, kemudian isikan detil usulan pengadaan BMN
berupa Tanah dan/atau bangunan untuk Rumah Negara, sebagaimana
contoh dibawah
Keterangan isian detail usulan RUMAH NEGARA:
Jenis Pengadaan RN untuk pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
Rumah
Negara. Nomor Pengadaan (RB-01) yang sama untuk satu
paket usulan pengadaan. Apabila akan membuat paket
usulan pengadaan yang berbeda, kode nomor pengadaan
dapat dirubah sesuai urutan yang berlaku.
Program Setiap Eselon 1 mempunyai satu Program, sehingga setiap
satker otomatis muncul satu program.
Kegiatan Memilih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker
Kode Output Diisi kode Output, disesuaikan dengan kode yang
tercantum pada RKAKL masing-masing satker.
Uraian Output Pilih Bangunan dan/atau Tanah Usulan pengadaan tanah
hanya dapat diusulkan satu paket bersamaan dengan
usulan pengadaan bangunan. Sehingga pilihan output
pertama yang dapat dipilih adalah BANGUNAN, kemudian
di nomor pengadaan yang sama dibuat Usulan untuk
TANAH. Nomor pengadaan dapat dirubah, untuk
menyesuaikan paket usulan pengadaan yang diajukan,
satu paket usulan dibuatkan satu nomor pengadaan.
Contoh:
RN-01 : Satu paket pengadaan, terdiri dari :
 Bangunan Rumah Negara
15

19.  Tanah untuk Bangunan Bangunan Rumah Negara
RN-02 : Bangunan Rumah Negara. RN-03 : dst.
Tujuan Tujuan Pengadaan :
Pembangunan Baru, untuk usulan pengadaan BMN
berupa tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara oleh
satker yang belum mempunyai BMN Eksisting berupa
Rumah Negara.
Penambahan Unit, untuk usulan pengadaan BMN berupa
penambahan bidang/unit tanah dan/atau Bangunan
Rumah Negara oleh satker yang sudah mempunyai BMN
Eksisting berupa Rumah Negara.
Skema Pilih skema Pembelian atau Sewa.
Lokasi
Kabupaten/Kota
Pilih lokasi tempat rencana pengadaan bangunan.
Jenis Rumah
Negara
Dipilih sesuai dengan jenis kantor satuan kerja (Dapat
dilihat di PMK 248/2011 jo. PMK 7/2016 tentang Standar
Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Tanah
dan/atau Bangunan).
Kode Barang Pilih Kode Barang yang sesuai. Pilihan kode barang
difilter berdasarkan jenis pengadaan dan output terpilih.
Uraian Barang Otomatis pada saat kode dipilih.
Lokasi Rumah
Negara
Ibukota Kabupaten/Kota
Usulan/Jumlah
Unit
Diisi jumlah Bangunan dan/atau Tanah yang
direncanakan akan dibangun
Luas Per Unit Diisi luas Bangunan dan/atau Tanah yang direncanakan
akan dibangun.
 Klik Hitung SBSK RN untuk menghitung SBSK Rumah Negara, dan
 Klik GENERATE RN untuk melihat jumlah Rumah Negara yang Existing.
16

20. 4. Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN berupa Alat Angkutan Darat
Bermotor untuk Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri (AADB)
 Klik tambah, untuk membuat usulan AADB, kemudian pilih Kode
pengadaan AA-0X.
 Atau Klik pada Nomor Pengadaan (AA-0X), untuk
melanjutkan/koreksi penyusunan RKBMN berupa AADB.
 Isi form pengadaan AADB atau ubah isian jika diperlukan
koreksi/perubahan, kemudian klik SIMPAN
Keterangan isian detail usulan AADB:
Jenis Pengadaan AA untuk pengadaan Alat Angkutan Bermotor Darat Untuk
Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri (AADB), Nomor
Pengadaan (AA-0X).
Satu paket usulan pengadaan (satu nomor pengadaan),
berlaku untuk level jabatan dan jenis kendaraan sama,
apabila terdapat usulan dengan jabatan dan/atau jenis
kendaraan berbeda maka nomor pengadaan harus dibuat
baru, sesuai urutan nomor yang berlaku.
Program Setiap Eselon 1 mempunyai satu Program, sehingga setiap
satker otomatis muncul satu program.
Kegiatan Memilih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker
Kode Output Diisi kode Output, disesuaikan dengan kode yang
tercantum pada RKAKL masing-masing satker.
Uraian Output Pilih Kendaraan Bermotor
Skema Pilih skema Pembelian atau Sewa.
Akun Belanja Otomatis pada saat output dipilih
Akun Neraca Otomatis pada saat output dipilih
Pejabat Pemakai Level jabatan yang akan dibuatkan usulan AADB
17

21. Jumlah Pejabat Jumlah pejabat eksisting pada satker ybs, sesuai level
jabatan yang dipilih.
Jenis Kendaraan Jenis kendaraan yang akan dipilih sebagai kendaraan dinas
jabatan, pilihan sudah difilter sesuai kategori maksimum
berdasarkan PMK 76 Tahun 2015.
Setelah dipilih, maka uraian jenis kendaraan muncul secara
otomatis.
Kode Barang Pilih Kode Barang yang sesuai. Pilihan kode barang
difilter berdasarkan jenis pengadaan dan output terpilih.
Uraian Barang Otomatis pada saat kode dipilih.
Usulan/Jumlah
Unit
Diisi jumlah Kendaraan Bermotor yang akan diadakan
 Selanjutnya menghitung Kendaraan Dinas Eksisting dan Rencana, caranya
KLIK SBSK AA pada GRID UTAMA sesuai usulan AADB yang akan dihitung.
 Setelah klik SBSK AA maka muncul form hitung eksisting AADB sebagai
berikut:
18

22.  Untuk menampilkan Data Eksisting kendaraan bermotor pada satker yang
bersangkutan Klik GENERATE AA
 CEKLIS menunjukan bahwa kendaraan tersebut pada periode berjalan
sedang digunakan sebagai Kendaraan Dinas Jabatan untuk pejabat yang
diusulkan.
 Data BMN eksisting yang bisa di CEKLIS, adalah Kendaraan dengan
Status DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK DINAS JABATAN, apabila status
kendaraan masih DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL harus
dilakukan perubahan STATUS.
 Apabila Satker belum mengupdate Status Penggunaan Kendaraan, dapat
dilakukan melalui PLUGIN MASTER ASET atau tombol UBAH STATUS.
 Hanya Kendaraan yang Ter-CEKLIS yang dapat dihitung RENCANA, terkait
usulan pengadaan AADB tersebut. RENCANA disini maksudnya adalah
tindakan yang akan dilakukan pada kendaraan dinas jabatan eksisting,
terkait permintaan usulan pengadaan kendaraan dinas jabatan yang baru.
 Untuk menampilkan isian FORM RENCANA AADB, di Klik RENCANA.
 Pada FORM RENCANA AADB, satker memilih opsi RENCANA untuk
Kendaraan Dinas Jabatan Eksisting, dengan pilihan sebagai berikut :
o Status Tetap, artinya Kendaraan Dinas Jabatan eksisting akan tetap
digunakan oleh pejabat ybs sebagai kendaraan dinas jabatan;
19

23. o Penghapusan, artinya Kendaraan Dinas Jabatan eksisting akan
direncanakan untuk dihapuskan pada jarak waktu kurang dari 2
tahun yang akan datang.
o Alih Fungsi Penggunaan, artinya Kendaran Dinas Jabatan eksisting
akan di alihkan fungsinya menjadi kendaraan operasional;
o Alih Pejabat Pengguna, artinya Kendaraan Dinas Jabatan
eksisting akan dialihkan penggunaannya oleh pejabat lain yang
sesuai;
o Alih Status Penggunaan, artinya Kendaraan Dinas Jabatan
eksisting akan ditransfer ke satker lain.
 Apabila pilihan pada Status Tetap, maka akan menjadi unit yang akan
dioptimalisasi, sehingga mengurangi jumlah Kebutuhan Riil satker yang
bersangkutan. Pilihan selain Status Tetap, menjadi SBSK Eksisting pada
perhitungan SBSK Usulan AADB.
USULAN adalah jumlah usulan pengadaan AADB sesuai detil pada
nomor pengadaan tersebut.
o SBSK USULAN adalah jumlah maksimal AADB menurut PMK SBSK AADB.
o EKSISTING adalah jumlah AADB eksisting
o SBSK Eksisting adalah jumlah AADB eksisting yang sudah direncanakan
akan di pindahfungsikan terkait usulan AADB berikut
o OPTIMALISASI adalah jumlah AADB yang statusnya tetap.
20

24. 5. Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan
Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan berdasarkan PMK No.
150/PMK.06/2014 dan KMK No. 174/KM.6/2016, sebagian besar prosesnya
sudah didukung dalam Aplikasi SIMAN Fitur Perencanaan BMN.
Filter otomatis yang dilakukan oleh Aplikasi dalam RKBMN untuk Pemeliharaan
terhadap objek RKBMN dengan data-data sebagai berikut:
1) Kodefikasi BMN objek pemeliharaan, yaitu Bangunan, Kendaraan
Bermotor dan Selain Bangunan dan Kendaraan Bermotor dengan Nilai
perolehan >100 Juta.
2) Kondisi BMN, yang dapat diusulkan pemeliharaannya adalah yang
kondisinya Baik dan Rusak Ringan.
3) Penguasaan BMN, untuk BMN dengan status dihentikan penggunaan
operasional, BMN Dekon/TP yang sudah diserahkan, BMN berstatus
BPYBDS, BMN dengan status KSP dan dalam status sedang diusulkan
penghapusannya tidak dapat diusulkan pemeliharaannya dalam RKBMN
untuk Pemeliharaan.
Untuk filter yang belum diotomasi pada saat penarikan data, dilakukan verifikasi
manual dan bertahap secara prosedural dalam aplikasi berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku, sehingga proses bisnis di aplikasi sudah dikondisikan
agar dalam proses penyusunan RKBMN Satker untuk Pemeliharaan sudah
berdasarkan prinsip efektif dan efisiensi BMN dan Anggaran.
Tahapan penyusunan RKBMN Satker untuk Pemeliharaan, adalah
sebagai berikut:
a. Penarikan Data
1) Klik Tombol Generate untuk menampilkan data BMN yang akan di
masukan dalam Usulan RKBMN untuk Pemeliharaan.
21

25. 2) Data BMN berasal dari Master Aset yang termasuk objek RKBMN untuk
Pemeliharaan. Data yang ditampilkan sudah sesuai prinsip, objek dan
ruang lingkup RKBMN untuk Pemeliharaan berdasarkan kategori di atas.
3) Proses Generate dapat diulangi jika terdapat data/informasi yang
disajikan dalam Grid Pemeliharaan dianggap belum Up to Date dengan
kondisi BMN yang sekarang.
4) Apabila terdapat data BMN yang disajikan belum memenuhi syarat
untuk diusulkan pemeliharaannya, misal: masih ada Luas Bangunan 0
atau 1 (nol/satu), satker harus melakukan koreksi di Master Aset
kemudian diproses kembali Tombol Generate pada Fitur RKBMN untuk
Pemeliharaan.
5) Apabila masih ada data yang belum ditampilkan di GRID Pemeliharaan,
Satker menekan Tombol Lebih Banyak untuk menampilkan data BMN
yang belum muncul saat proses Generate.
b. Verifikasi Data
Verifikasi data dilakukan terhadap Data BMN, sebagai berikut:
a) Sudah sesuai dengan laporan BMN dalam SIMAK BMN;
b) Kondisi BMN yang diusulkan riil sesuai kondisi sebenarnya (Up to
Date);
c) Status BMN yang diusulkan memenuhi persyaratan untuk
diusulkan pemeliharaannya;
d) Pastikan semua BMN yang berhak dan memenuhi persyaratan
sudah diusulkan dalam RKBMN untuk Pemeliharaan.
22

26. Prosedur verifikasi pada Aplikasi SIMAN Fitur Perencanaan untuk
Pemeliharaan dilakukan sebagai berikut:
 Apabila terdapat BMN yang tidak perlu diusulkan pemeliharaannya,
satker dapat menghilangkan tanda CEKLIS pada kolom CEKLIS
 Apabila terdapat BMN dengan status selain DIGUNAKAN SENDIRI
satker dapat melakukan update status penggunaan BMN dengan
Double KLIK pada data BMN yang akan dikoreksi statusnya. Setelah
muncul PopUp Ubah Data Pemeliharaan, satker dapat merubah
status BMN menjadi sesuai kondisi riil-nya.
 Untuk melengkapi isian status penggunaan BMN sesuai form di
atas, jika BMN yang dipilih dalam status:
a) Digunakan Sendiri, maka satker dapat memberikan penjelasan
atas usulan pemeliharaan tersebut;
b) Penggunaan Sementara, Dioperasionalkan oleh Pihak Lain, dan
Dimanfaatkan, maka satker wajib menginformasikan periode
tahun pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, contoh: 2015
– 2018
c) Rencana Penghapusan, Rencana Pemindahtanganan dan Rencana
Pemanfaatan, maka satker wajib menyampaikan informasi tahun
rencana akan dilaksanakan. Contoh: 2018.
 Untuk isian SELAIN status penggunaan Digunakan Sendiri, maka
satker wajib mengisi keterangan berupa informasi pihak ketiga yang
memanfaatkan BMN tersebut. Contoh: di pinjamkan pada satker
XXA.
 KLIK Detil Aset, untuk melihat data detil BMN untuk verifikasi
yang lebih terperinci, satker dapat membuka detil BMN tersebut
sesuai update terakhir di Fitur Master asset.
23

27. c. Barang Tambahan
Barang Tambahan digunakan untuk memasukan ke dalam Usulan
Pemeliharaan atas BMN dan/atau Non BMN yang tidak/belum tercatat dalam
data Master Aset, namun secara peraturan dan prinsip penyusunan RKBM
untuk Pemeliharaan memenuhi syarat untuk diusulkan rencana
pemeliharaannya. Contoh Barang Tambahan yang dapat diusulkan
pemeliharaannya adalah:
a) Barang dalam status penggunaan sementara, dimana usulan ini dibuat
oleh pemakai BMN;
b) BMN belum tercatat yang akan pasti dibeli ditahun berikutnya
setelah tahun penyusunan;
c) BMN pinjaman dari pihak lain, dimana dalam perjanjian
pinjampakainya harus dipelihara oleh satker yang bersangkutan.
Klik Barang Tambahan, Untuk mulai memasukan Barang Tambahan.
Pilih sumber barang yang akan dimasukkan ke dalam Barang Tambahan.
24

28. 25

29. Isikan informasi yang diminta pada Form Isian Pemeliharaan Barang
Tambahan tersebut.
Keterangan Isian Form Pemeliharaan Barang Tambahan adalah sebagai
berikut:
a) Nomor tiket, terisi otomatis sesuai tiket pengadaan di tahun tersebut;
b) Kode-Nama Akun, pilih kode dan uraian akun neraca yang sesuai
dengan barang yang akan diinput;
c) Kode – Nama Barang, pilih kode dan uraian barang sesuai klasifikasi
(pengkodean) dan uraian barang menurut peraturan perundangan
tentang kodefikasi BMN;
d) NUP, isikan No Asetnya jika yang diusulkan Barang Tambahan masih
status BMN, dan isikan kode 99 jika bukan BMN;
e) Kode–Nama Lokasi, isikan lokasi dimana barang tersebut
berada/disimpan/dimanfaatkan/dipakai;
f) Merk-Type, isikan merk/jenis/type barang sesuai dengan yang
tertulis/riil;
g) Kondisi Barang, pilih kondisi barang sesuai keadaan riil terkini barang
tersebut;
h) Status, diisi Barang Tambahan.
i) Nilai Perolehan diisi nilai perolehan barang tersebut, bila tidak
terdapat dokumen yang menunjukan adanya nilai perolehan dapat
diisikan nilai taksiran (nilai wajar);
j) Tanggal perolehan, diisi tanggal perolehan barang tersebut;
k) Luas eksisting, diisi khusus usulan BMN berupa Bangunan, Jalan dan
Jembatan, yaitu ukuran kuantitas total dalam satuan luas atas barang-
barang tersebut;
l) Luas Pemanfaatan, diisi khusus usulan BMN berupa Bangunan,
Jalan dan Jembatan, yaitu luas bagian yang dimanfaatkan dari luas
total (eksisting).
26

30. m) Luas Usulan, diisi khusus usulan BMN berupa Bangunan, Jalan dan
Jembatan, yaitu luas bagian yang diusulkan dari luas total (eksisting).
n) Luas Riil, diisi khusus usulan BMN berupa Bangunan, Jalan dan
Jembatan, yaitu luas total (eksisting) dikurangi Luas Pemanfaatan.
o) Sisa Waktu Bulan, yaitu waktu sisa kerjasama pemanfaatan BMN
dihitung mulai dari tanggal berlakunya RKBMN.
p) Jumlah, diisi untuk usulan BMN selain berupa Bangunan, Jalan dan
Jembatan. q)
q) Keterangan, diisi informasi lain yang diperlukan.
Setelah selesai input KLIK Simpan, jika semua Barang Tambahan
sudah selesai dimasukan KLIK Keluar.
6. TAHAP PELAPORAN
Sebelum dilakukan proses cetak, satker melakukan verifikasi atas RKBMN
untuk Pengadaan dan Pemeliharaan.
Usulan RKBMN yang dapat dicetak melalui aplikasi adalah:
1. Usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Untuk
Pengadaan RKBMN untuk Pengadaan yang sudah final dapat dicetak
melalui aplikasi dengan KLIK Cetak pada Tab Pengadaan.
27

31. Contoh Cetakan Usulan RKBMN Pengadaan:
28

32. 2. Usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Untuk
Pemeliharaan RKBMN untuk Pemeliharaan yang sudah final dapat dicetak
melalui aplikasi dengan KLIK Cetak pada Tab Pemeliharaan.
Jika pada usulan pemeliharaan terdapat BMN berupa Bangunan, Jalan atau
Jembatan dengan luas usulan 0 (nol) atau 1 (satu), maka akan muncul pesan
peringatan.
Agar dapat melanjutkan proses cetak RKBMN untuk Pemeliharaan, satker
harus memperbaiki satuan luas untuk bangunan-bangunan yang tercetak
luasnya 0 (nol) atau 1 (satu) dengan luas yang sebenarnya. Perbaikan luas
dilakukan di master asset, setelah proses koreksi luas di master asset telah
selesai satker harus melakukan generate ulang di tab pemeliharaan.
Selain itu, satuan kerja juga harus mengupload foto seluruh BMN
pemeliharaan yang ada di Master Aset.
Contoh Cetak RKBMN untuk Pemeliharaan:
29

33. 3. Daftar Detil Usulan RKBMN untuk Pemeliharaan.
Daftar Detil berfungsi untuk alat bantu verifikasi detil per barang, dicetak
dengan meng-KLIK Cetak Detil.
Contoh Cetak Detil BMN untuk Pemeliharaan:
30

34. 7. TAHAP DOKUMENTASI DAN PENGIRIMAN
Setelah semua dokumen kelengkapan RKBMN dilengkapi, satker harus
mendokumentasikannya ke dalam dokumen elektronik sebelum dilakukan
pengiriman dokumen secara hardcopy.
Proses digitalisasi dokumen tersebut dilakukan terhadap dokumen-dokumen
yang wajib maunpun pelengkap (tambahan/lampiran), dalam rangka proses
penyusunan RKBMN tingkat Satker. Langkah Digitalisasi tersebut dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Scan Dokumen
Adalahb proses pembuatan dokumen elektronik dari hardcopy yang sudah
dilegalisasi (disahkan) dengan ditandatangan oleh penanggungjawab dan
stempel resmi.
2. Upload Dokumen
Proses penyimpanan dokumen elektronik (digital) kedalam server SIMAN,
penyimpanan dokumen ini dilakukan dalam rangka mempermudah prosedur
pelaporan dan verifikasi oleh unit di atasnya, secara realtime.
Proses upload dilakukan dengan aplikasi SIMAN Fitur Perencanaan pada
menu Tab Dokumen
Keterangan isian:
a) Asal Dokumen, terisi otomatis sesuai nama satker yang bersangkutan;
b) Tujuan Dokumen, diisi tujuan pengiriman satker;
c) Penanda tangan, terisi otomatis sesuai penanggung jawab satker;
31

35. d) NIP, terisi otomatis sesuai NIP penanggungjawab satker;
e) Nomor Dokumen, diisi nomor dokumen pada surat pengantar RKBMN;
f) Tanggal Dokumen, diisi tanggal dokumen pada surat pengantar RKBMN;
g) Jenis Dokumen, pilih jenis dokumen yang akan diupload, tdd:
1) Surat Pengantar;
2) RKBMN untuk Pengadaan;
3) RKBMN untuk Pemeliharaan;
4) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
5) Dokumen Pelengkap AADB;dan
6) Lampiran Lainnya (bila ada).
7) File Dokumen, cari file yang akan diupload;
i. Upload File, proses upload file.
Tahap terakhir dalam penyusunan RKBMN Satker adalah pengiriman Data
ADK dari satker ke unit di atasnya. Pengiriman ini dilakukan jika seluruh
dokumen RKBMN sudah diupload. Untukmelakukan pengiriman KLIK Ajukan
RKBMN.
32

36. CHECK LIST RKBMN SIMAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
Satuan Kerja:
A Kelengkapan Dokumen ADA TIDAK Keterangan
1 Surat Pengantar RKBMN
2 Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak
(SPTJM)
3 RKBMN untuk Pengadaan
4 RKBMN untuk Pemeliharaan
5 Surat Pernyataan Kebenaran data Digital
B Dokumen Pendukung ADA TIDAK Keterangan
1 Surat Pernyataan Penghapusan
2 Surat Pernyataan Alih Fungsi Kendaraan
3 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Kendaraan
Dinas Jabatan
4 Surat Pernyataan Kondisi BMN
5 SK Penghapusan (jika ada)
6 Surat Pembahasan dengan Dinas Pekerjaan
Umum/Dinas terkait untuk RKBMN Rumah
Negara
C Legalitas Dokumen YA TIDAK Keterangan
1 Apakah sudah ditandatangani pejabat yang
berwenang?
2 Apakah sudah terdapat stempel kantor untuk
setiap dokumen?
3 Apakah sudah terdapat materai untuk surat
pernyataan?
4 Apakah tahun anggaran sudah benar?
D Keseuaian Format Dokumen RKBMN YA TIDAK Keterangan
1 Apakah dokumen telah disajikan sesuai
dengan format yang ada?
31
1
33

37. Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Memiliki Kendaraan Dinas Jabatan
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI KENDARAAN DINAS JABATAN
NOMOR :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa satuan kerja ........ saat ini belum
memiliki kendaraan dinas jabatan untuk ..... (khusus untuk KaSatker)
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
......................,..................................2019
Kepala Kantor ....................,
Nama
NIP
KOP SURAT
Meterai
6000,
Stempel
34

38. Contoh Format Surat Pernyataan Alih Fungsi Kendaraan
SURAT PERNYATAAN ALIH FUNGSI KENDARAAN
NOMOR :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan bahwa akan mengajukan alih fungsi kendaraan dinas jabatan
menjadi kendaraan dinas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :
No Kode BMN NUP Nama BMN Merk/Tipe
Tahun
Perolehan
Nama
Satuan Kerja
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
......................,.......................................2019
Kepala Kantor Wilayah ....................,
Nama
NIP
KOP SURAT
Meterai
6000,
Stempel
35

39. Contoh Format Surat Pernyataan Penghapusan
SURAT PERNYATAAN PENGHAPUSAN
NOMOR :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan bahwa akan mengajukan usulan rencana penghapusan BMN
berupa ....... dengan rincian sebagai berikut :
No Kode BMN NUP Nama BMN Merk/Tipe
Tahun
Perolehan
Nama
Satuan Kerja
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
......................,.......................................2019
Kepala Kantor ....................,
Nama
NIP
KOP SURAT
Meterai
6000,
Stempel
36

40. Contoh Format Surat Pernyataan Kebenaran Data
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Data Digital yang telah diupload ke
dalam aplikasi SIMAN telah lengkap dan sesuai dengan data aslinya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
......................,................................... 2019
Kepala Kantor ....................,
Nama
NIP
KOP SURAT
Meterai
6000,
Stempel
37

41. Contoh Format Surat Pernyataan Kondisi BMN
SURAT PERNYATAAN KONDISI BMN
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Kondisi Rumah Negara Golongan I Tipe
..... yang beralamat di ..... telah... (kondisi BMN) dengan rincian sebagai berikut:
No Kode barang Nama Barang NUP
Tahun
Perolehan
Keterangan
1
2
3
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
......................,..................................2019
Kepala Kantor ....................,
Nama
NIP
KOP SURAT
Meterai
6000,
Stempel
38

42. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Barang pada .... (nama
Satuan Kerja) menyatakan bahwa :
1. Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada ..... (nama Satuan Kerja)
periode Tahun Anggaran ... yang kami susun selaku Kuasa Pengguna Barang sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/Tahun 2014 tentang Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Negara, telah benar dan lengkap serta mematuhi penerapan
kaidah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
2. Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara tersebut disusun dengan
memperhatikan kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) berupa Barang
Milik Negara dengan Rencana Strategis pada ... (nama Satuan Kerja) dan ketersediaan
Barang Milik Negara pada satuan kerja di lingkungan Kuasa Pengguna Barang.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
......................,..................................2019
Kuasa Pengguna Barang
Kepala Kantor ....................,
Nama
NIP
39
KOP SURAT
Meterai
6000,
Stempel

43. BUKU PANDUAN
REKAN
Rencana Kebutuhan Aset
Negara

44. 1
LOGIN
1. Untuk memulai aplikasi, buka Browser dan ketikan alamat
rekans.kemenkumham.go.id. Tampilan awal aplikasi akan seperti gambar berikut :
2. Ketikkan username dan Password.
rekans.kemenkumham.go.id 40

45. 2
3. Berikut tampilan awal dari aplikasi rekans.
4. Pada pojok kanan atas halaman terdapat menu profil satker dan logout.
rekans.kemenkumham.go.id 41

46. 3
PROFIL SATKER
1. Sebelum memulai aplikasi isikan profil satker terlebih dahulu
Data harus diisi sesuai dengan keadaan asli pada satker masing masing, mulai dari tab data
satker hingga tab akses sistem.
a. Pertama, pada pojok kanan atas pilih tahun sesuai dengan tahun pengajuan.
rekans.kemenkumham.go.id 42

47. 4
b. lalu isi semua kolom form yang tersedia mulai dari TAB “DATA SATKER”. Semua
kolom wajib diisi. Apabila ada kuantitas data yang tidak ada, maka diisikan dengan
nilai “0”.
c. Setelah semua diisi klik tombol “SIMPAN DATA”.
d. Klik pada TAB “AKSES SISTEM”. Isi seluruh form yang ada. Mulai dari NIP Pengguna
anggaran hingga Password Login. Setelah semua terisi, klik “SIMPAN DATA”.
rekans.kemenkumham.go.id 43

48. 5
PENGAJUAN RKBMN
Terdapat 3 menu utama dalam aplikasi ini, yaitu: dashboard, RKBMN, dan Menu Unduh. Pada
menu RKBMN terdapat 2 buah sub menu, yaitu: Tambah Usulan Pengajuan dan Daftar Usulan
Pengajuan.
A. Tambah Usulan Pengajuan
Sub Menu ini berfungsi untuk menambahkan usulan pengajuan barang. Berikut tampilan
dari sub menu ini:
Pilih tahun pengajuan dan tahun penganggaran, lalu klik tombol “SELANJUTNYA”. Kemudian
user akan di arahkan ke sub menu “Daftar Pengajuan RKBMN”.
rekans.kemenkumham.go.id 44

49. 6
B. Daftar Pengajuan RKBMN
Sub Menu ini berfungsi untuk menampilkan list usulan pengajuan yang telah dibuat.
Pada halaman ini terdapat 4 buah tombol utama:
1. , tombol ini berfungsi untuk menambahkan list barang yang akan
diajukan.
a. Berikut tampilan setelah mengklik tombol ini.
b. ketikkan nama barang, jumlah usulan, jumlah penghapusan barang (jumlah
barang yang dihapuskan tidak bisa lebih dari jumlah existing), dan keterangan.
Setelah terisi, klik tombol “TAMBAHKAN BARANG”.
c. Barang yang sudah berhasil ditambahkan akan muncul pada tabel di bagian
bawah.
rekans.kemenkumham.go.id
45

50. 7
d. Klik tombol (hapus) apabila ingin menghapus daftar barang yg diajukan.
e. Klik tombol (cetak) apabila ingin mencetak daftar barang yang diajukan.
f. Setelah mengklik tombol , akan muncul form yang berisikan tempat cetak
dan tanggal cetak. Isi kedua kolom tersebut dan klik tombol “cetak”.
g. Berikut hasil cetak nya:
rekans.kemenkumham.go.id 46

51. 8
2. , tombol ini berfungsi untuk memilih barang – barang yang akan
dipelihara dalam jangka waktu tahun anggaran yang ditentukan.
a. Berikut tampilan setelah mengklik tombol ini.
b. Lakukan proses seleksi dengan cara klik pada ‘’checkbox” yang ada di sebelah kiri
nama barang. Barang yang sudah diajukan untuk dihapus, tidak bisa dipelihara.
c. Apabila ingin menyeleksi semua barang, klik “checkbox” yang ada pada sebelah
kiri header kolom barang. Pastikan barang yang diajukan untuk dihapus tidak
ikut tercentang.
rekans.kemenkumham.go.id 47

52. 9
d. Klik Tombol simpan setelah selesai. Tombol ini berada pada bagian paling bawah
halaman.
e. Lakukan hal yang sama pada halaman selanjutnya.
f. Klik tombol (cetak) apabila ingin mencetak daftar barang yang dipelihara.
g. Setelah mengklik tombol , akan muncul form yang berisikan tempat cetak
dan tanggal cetak. Isi kedua kolom tersebut dan klik tombol “cetak”.
h. Berikut hasil cetak nya:
rekans.kemenkumham.go.id 48

53. 10
3. , tombol ini berfungsi untuk mengupload dokumen kelengkapan
pengadaan barang.
a. Berikut tampilan setelah mengklik tombol ini:
b. Pilih kategori dokumen dan isi seluruh form input yang tersedia. Terakhir, input
file surat yang sudah dijadikan PDF. Setelah semua input terisi, tekan tombol
“TAMBAHKAN DOKUMEN”
c. Dokumen yang berhasil ditambahkan akan muncul pada bagian bawah.
d. Pada kolom aksi terdapat 3 buah tombol, yaitu: lihat , download , dan
hapus
rekans.kemenkumham.go.id 49

54. 11
4. Jika semua telah dipastikan terisi dengan benar klik tombol ini.
Namun perlu diperhatikan apabila telah berhasil mengajukan usulan, usulan tidak dapat
diedit kembali.
a. Setelah mengklik tombol ini, sistem akan menanyakan konfirmasi pengajuan
usulan. Klik “YA, SAYA SETUJU” apabila usulan ingin diajuakan.
b. Berikut tampilan setelah berhasil mengajukan usulan. Status RKBMN akan
berubah menjadi “diperiksa wilayah”.
rekans.kemenkumham.go.id 50

55. 12
MENUGUNDUH
Menu ini berisikan dokumen – dokumen yang dapat dibaca dan diunduh oleh setiap user.
Mulai dari Buku Panduan Aplikasi hingga Kepmen mengenai pedoman standar barang dan
standar kebutuhan peralatan. Klik tombol “UNDUH” untuk mengunduh dokumen.
51

56. 13
CHECK LIST RKBMN REKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
Satuan Kerja:
A Kelengkapan Dokumen ADA TIDAK Keterangan
1 Surat Pengantar RKBMN
2 Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak
(SPTJM)
3 RKBMN untuk Pengadaan
4 RKBMN untuk Pemeliharaan
5 Surat Pernyataan Kebenaran data Digital
B Dokumen Pendukung ADA TIDAK Keterangan
1 Surat Pernyataan Penghapusan
2 Surat Pernyataan Kondisi BMN
3 SK Penghapusan (jika ada)
C Legalitas Dokumen YA TIDAK Keterangan
1 Apakah sudah ditandatangani pejabat yang
berwenang?
2 Apakah sudah terdapat stempel kantor untuk
setiap dokumen?
3 Apakah sudah terdapat materai untuk surat
pernyataan?
4 Apakah tahun anggaran sudah benar?
D Keseuaian Format Dokumen RKBMN YA TIDAK Keterangan
1 Apakah dokumen telah disajikan sesuai
dengan format yang ada?
52

57. 14
Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Barang pada .... (nama Satuan
Kerja) menyatakan bahwa :
1. Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada ..... (nama Satuan Kerja) periode
Tahun Anggaran ... yang kami susun selaku Kuasa Pengguna Barang sesuai Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/Tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Negara, telah benar dan lengkap serta mematuhi penerapan kaidah
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
2. Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara tersebut disusun dengan memperhatikan
kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) berupa Barang Milik Negara dengan
Rencana Strategis pada ... (nama Satuan Kerja) dan ketersediaan Barang Milik Negara
pada satuan kerja di lingkungan Kuasa Pengguna Barang.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
......................,..................................2019
Kuasa Pengguna Barang
Kepala Kantor ....................,
Nama
NIP
KOP SURAT
Meterai
6000, Stempel
53

58. 15
Contoh Format Surat Pernyataan Kebenaran Data
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Data Digital yang telah diupload ke dalam aplikasi
SIMAN telah lengkap dan sesuai dengan data aslinya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
......................,................................... 2019
Kepala Kantor ....................,
Nama
NIP
KOP SURAT
Meterai
6000, Stempel
54

59. 16
Contoh Format Surat Pernyataan Penghapusan
SURAT PERNYATAAN PENGHAPUSAN
NOMOR :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan bahwa akan mengajukan usulan rencana penghapusan BMN berupa .......
dengan rincian sebagai berikut :
No Kode BMN NUP Nama BMN Merk/Tipe
Tahun
Perolehan
Nama
Satuan Kerja
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
......................,.......................................2019
Kepala Kantor ....................,
Nama
NIP
KOP SURAT
Meterai
6000, Stempel
55

60. 17
Contoh Format Surat Pernyataan Kondisi BMN
SURAT PERNYATAAN KONDISI BMN
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Kondisi Rumah Negara Golongan I Tipe ..... yang
beralamat di ..... telah... (kondisi BMN) dengan rincian sebagai berikut:
No Kode barang Nama Barang NUP
Tahun
Perolehan
Keterangan
1
2
3
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
......................,..................................2019
Kepala Kantor ....................,
Nama
NIP
KOP SURAT
Meterai
6000, Stempel
56

61. LAMPIRAN

62. Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)
1. SBSK Bangunan Gedung Kantor Standar Luas Ruang Kerja (PMK 7/2016)
Menteri
dan yang
setingkat
Wamen
dan yang
setingkat
Eselon IA
Dan yang
setingkat
Eselon IB
Dan yang
setingkat
Eselon IIa
Dan yang
setingkat
Eselon IIb
dan yang
setingkat
Luas Total 223 m2 102 m2 102 m2 79 m2 70 m2 58 m2
R. Kerja 28 m2 16 m2 16 m2 16 m2 14 m2 14 m2
R. Tamu 40 m2 14 m2 14 m2 14 m2 12 m2 12 m2
R. Rapat 40 m2 20 m2 20 m2 20 m2 14 m2 10 m2
R. Tunggu 60 m2 18 m2 18 m2 9 m2 12 m2 6 m2
R. Istirahat 20 m2 10 m2 10 m2 5 m2 5 m2 5 m2
R. Sekretaris 15 m2 10 m2 10 m2 7 m2 7 m2 5 m2
R. Simpan 14 m2 10 m2 10 m2 5 m2 3 m2 3 m2
Toilet 6 m2 4 m2 4 m2 3 m2 3 m2 3 m2
Eselon III
sbg
kepala
kantor
dan
yang
setingkat
Eselon
III
bukan
kepala
kantor
Eselon IV
sbg
kepala
kantor
dan yang
setingkat
Eselon
IV
bukan
kepala
kantor
Pejabat
Fungsional
Gol. IV
Pejabat
Fungsional
Gol. III
Eselon V/
Pelaksana
Luas Total 37 m2 21 m2 31 m2 11 m2 17 m2 11 m2 5 m2
R. Kerja 12 m2 12 m2 8 m2 8 m2 12 m2 8 m2 5 m2
R. Tamu 6 m2 6 m2 4 m2 - - - -
R. Rapat 10 m2 - 10 m2 - - - -
R.
Sekretaris
3 m2 - 3 m2 - - - -
R. Simpan 3 m2 3 m2 3 m2 3 m2 5 m2 3 m2 -
Toilet 3 m2 - 3 m2 - - - -
57

63. Ruang Penunjang
Ruang Rapat Utama Kementerian 140 m2
Rapat Utama Eselon I 90 m2
Ruang Rapat Utama Eselon II 40 m2
Ruang Pertemuan/Aula pada K/L 400 m2
Ruang Pertemuan/Aula pada Pimpinan Unit
Eselon I
150 m2
Ruang Pertemuan/Aula pada
Eselon II sbg Kepala Kantor
100 m2
Ruang Pertemuan/Aula pada Eselon III sbg
Kepala Kantor
80 m2
Ruang Arsip 0,4 m2 (nol koma empat meter persegi) x
jumlah pegawai
Ruang Fungsional 0,8 m2 (nol koma delapan meter persegi) x
jumlah pegawai
Toilet 5 m2 (lima meter persegi)/25 (dua puluh lima)
orang pegawai
Ruang Server 0,02 m2 (nol koma dua meter persegi) x jumlah
pegawai, minimal 2 m2 (dua meter persegi)
Lobby/ Fasilitas Lain 20 m2 (dua puluh meter persegi)/1.000 m2
(seribu meter persegi) luas netto yang tidak
termasuk lobby
Ruang Pelayanan Khusus untuk Kantor Pelayanan
< 25 pengunjung/hari 25 m2 (dua puluh meter persegi)
25-100 pengunjung/hari 75 m2 (lima puluh meter persegi)
101-200 pengunjung/hari 150 m2 (delapan puluh meter persegi)
> 200 pengunjung/hari Berdasarkan analisis kebutuhan
58

64. 2. SBSK Bangunan Rumah Negara (PMK 7/2016)
Standar Kebutuhan Unit : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengusulkan jumlah unit
bangunan rumah negara, keluasan tanah, dan keluasan bangunan dalam Perencanaan Kebutuhan
BMN berdasarkan pembahasan bersama antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
bersangkutan dengan instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.
Standar Luas Bangunan Rumah Negara
TIPE LUAS
TIPE KHUSUS 400 m2
TIPE A 250 m2
TIPE B 120 m2
TIPE C 70 m2
TIPE D 50 m2
TIPE E 36 m2
Jenis dan Jumlah Ruang Rumah Negara
URAIAN KHUSUS A B C D E
Ruang Tamu 1 1 1 1 1 1
Ruang Kerja 1 1 1 - - -
Ruang Duduk 1 1 1 - - -
Ruang Fungsional 1 - - - - -
Ruang Makan 1 1 1 1 1 1
Ruang Tidur 4 4 3 3 2 2
Kamar Mandi/WC 2 2 1 1 1 1
Dapur 1 1 1 1 1 1
Gudang 1 1 1 1 - -
Garasi 2 1 1 - - -
Ruang Tidur Pramuwisma 2 2 1 - - -
Ruang Cuci 1 1 1 1 1 1
Kamar Mandi Pramuwisma 1 1 1 - - -
59

65. Luas Tanah Maksimum
Tipe Khusus 1000 m2
Tipe A 600 m2
Tipe B 350 m2
Tipe C 200 m2
Tipe D 120 m2
Tipe E 100 m2
Toleransi Luas Maksimum
DKI Jakarta 1000 m2
Ibu Kota Provinsi 600 m2
Ibu Kota Kabupaten 350 m2
Pedesaan 200 m2
3. Standar Barang AADB Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri (PMK 76/2015)
Kualifikasi Jenis Kapasitas Mesin Jumlah Silinder
A
Sedan 3.500 cc 6
SUV 3.500 cc 6
B
Sedan 2.500 cc 4
SUV 3.000 cc 6
C Sedan 2.000 cc 4
D SUV 2.500 cc 4
E SUV 2.000 cc 4
F
MPV 2.000 cc Bensin atau 2.500 cc
Diesel
4
G
MPV 1.500 cc 4
Sepeda Motor 225 cc 1
60

66. 4. Daftar Batas Tertinggi Standar Kebutuhan AADB Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri
(PMK 76/2015)
Tingkatan Jabatan Jumlah Maksimum Pilihan Jenis Kelas Maksimum
Menteri yang setingkat 2
Sedan dan/atau SUV
(Sport Utility
Vehicles)
Kualifikasi A
Wakil Menteri dan yang
setingkat
1 Sedan/SUV Kualifikasi A
Eselon Ia dan yang setingkat 1 Sedan/SUV Kualifikasi B
Eselon Ib dan yang setingkat 1 Sedan Kualifikasi C
Eselon IIa dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi D
Eselon IIb dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi E
Eselon III dan yang setingkat,
yang berkedudukan sebagai
kepala kantor
1
MPV (Multi Purpose
Vehicles)
Kualifikasi F
Eselon IV dan yang setingkat,
yang
berkedudukan sebagai kepala
kantor dengan wilayah kerja
minimal 1 (satu)
kabupaten/kota
1 MPV Kualifikasi G
Eselon IV dan yang setingkat,
yang
berkedudukan sebagai kepala
kantor dengan wilayah kerja
kurang dari 1 (satu)
kabupaten/kota
1 Sepeda Motor Kualifikasi G
61

67. Pertanyaan 1:
Apakah satuan kerja wajib menyusun RKBMN untuk rencana pengadaan tanah
dan/atau bangunan yang akan dipenuhi melalui mekanisme sewa?
Jawaban:
K/L tetap mengusulkan RKBMN atas rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan
gedung kantor yang akan dipenuhi melalui mekanisme sewa.
Pertanyaan 2:
Hasil Penelaahan RKBMN disampaikan Pengelola Barang kepada K/L dengan
tembusan kepada DJA dan APIP-K/L pada minggu III bulan Februari tahun
sebelumnya. Dalam hal pada periode setelah minggu III bulan Februari satuan kerja
melaksanakan lelang sebagai tindak lanjut persetujuan pemindahtanganan, apakah
satuan kerja dapat menyampaikan kebutuhan BMN pengganti BMN yang telah
dipindahtangankan melalui mekanisme penganggaran?
Jawaban:
K/L tetap mengusulkan RKBMN atas rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan
gedung kantor yang akan dipenuhi melalui mekanisme sewa.
Pertanyaan 3:
Apabila setelah penyampaian Hasil Penelaahan RKBMN oleh Pengelola Barang
kepada K/L dengan tembusan kepada DJA dan APIP-K/L, apakah K/L dapat
menyampaikan permohonan penggunaan BMN Idle untuk memenuhi kebutuhan
yang kebutuhannya belum diajukan dalam RKBMN dan otomatis tidak terdapat
dalam Hasil Penelaahan RKBMN?
Jawaban:
K/L agar menyampaikan kepada Pengelola Barang permohonan kebutuhan BMN.
Dalam hal disetujui seluruh/sebagiannya, dalam forum penelahaan antara
Pengelola Barang dan Pengguna Barang, penggunaan BMN eks BMN Idle dapat
menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan.
FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS
(FAQ)
62

68. Pertanyaan 4:
Terdapat beberapa kebutuhan pengadaan/pemeliharaan dalam suatu TA yang
terindikasi setelah pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN. Apakah
dimungkinkan Pengguna Barang menyampaikan langsung dalam proses
penyusunan dan penelaahan RKA-K/L?
Jawaban:
Hanya dimungkinkan dalam hal terdapat kondisi darurat antara lain bencana alam
dan gangguan keamanan skala besar atau kondisi lainnya seperti pelaksanaan
perjanjian/komitmen internasional dan instruksi/kebijakan presiden.
Pertanyaan 5:
Dalam hal anggaran yang dialokasikan berdasarkan Hasil Penelaahan RKBMN
mencukupi untuk pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan dengan jenis dan
spesifikasi yang lebih tinggi, apakah diperbolehkan pelaksanaan anggarannya tidak
mengacu pada ketentuan mengenai SBSK?
Jawaban:
Pelaksanaan anggaran bukan merupakan domain Perencanaan Kebutuhan BMN
yang merupakan siklus sebelum penetapan alokasi anggaran.
Pertanyaan 6:
Dalam hal satuan kerja belum terbentuk, apakah dapat dipertimbangkan
pembangunan gedung kantornya mendahului ijin prinsip Kemenkumham?
Jawaban:
Usulan kebutuhan pengadaan gedung kantor disampaikan kepada Pengelola Barang
oleh satuan kerja induk melalui RKBMN Untuk Pengadaan dengan didukung
dokumen yang terkait dengan pembentukan kantor baru sebagai contoh
pengusulan pembentukan kantor baru kepada Kemmenkumham dan keterangan
seperlunya.
Pada dokumen Hasil Penelaahan RKBMN agar diungkapkan bahwa kebutuhan
dimaksud dapat dipenuhi dalam hal pembentukan kantor baru telah mendapat
persetujuan dari Kemenkumham.
63

69. Pertanyaan 7:
KPB A menggunakan bangunan gedung kantor milik KPB B. KPB A dan KPB B
berada dalam satu K/L. KPB A memerlukan perluasan bangunan gedung kantor.
Bagaimana pengajuannya dan siapa yang mengajukan?
Jawaban:
Terdapat 3 kondisi yang dimungkinkan:
KPB A menyusun RKBMN Pengadaan untuk perluasan bangunan gedung kantor.
KPB A mengisi kolom “USULAN” seluas perluasan bangunan gedung kantor saja.
Mengikuti formula aplikasi, kebutuhan riil bangunan gedung kantor KPB A
adalah seluas mana yang lebih kecil antara usulan atau luas sesuai SBSK setelah
dikurangi optimalisasi existing BMN yang dalam hal ini adalah nul (0).
Dalam hal KPB A mengusulkan perluasan bangunan gedung kantor seluas SBSK,
KPB A agar menginformasikan bahwa sebagiannya telah terpenuhi dengan
penggunaan bangunan gedung kantor milik KPB B.
Dalam hal KPB A mengusulkan perluasan bangunan gedung kantor seluas SBSK
dan tidak menginformasikan bahwa sebagiannya telah terpenuhi dengan
penggunaan bangunan gedung kantor milik KPB B, maka Pengguna Barang yang
membawahi KPB A agar meneliti dan melakukan edit atas RKBMN KPB A
berkenaan dengan telah terpenuhinya sebagian kebutuhan bangunan gedung
kantor KPB A.
Pertanyaan 8:
Siapa yang mengajukan RKBMN Pemeliharaan dalam satu K/L, apakah satuan kerja
yang mencatat atau satuan kerja yang menggunakan BMN?
Jawaban:
Pengguna Barang agar mengatur secara internal mengenai pengajuan RKBMN
Pemeliharaan dan meneliti RKBMN Pemeliharaan KPB sehingga tidak terjadi
pengajuan RKBMN Pemeliharaan ganda atas suatu BMN.
Pertanyaan 9:
Apakah pemeliharaan BMN berupa Rumah Negara termasuk obyek RKBMN?
Jawaban:
Pemeliharaan Rumah Negara yang dapat diusulkan RKBMN-nya adalah Gol. I dan
Gol. II. Rumah Negara Gol. III bukan obyek RKBMN Pemeliharaan karena tidak
digunakan untuk TUSI K/L dan telah ada penetapan sebagai Rumah Negara Gol. III.
1.
2.
3.
64

70. Pertanyaan 10:
Bagaimana penyusunan RKBMN untuk pembangunan gedung kantor yang
didalamnya terdapat ruang khusus seperti ruang senjata atau yang menyatu dengan
lantai parkir dan tempat ibadah karena keterbatasan lahan?
Jawaban:
RKBMN Pengadaan disampaikan dengan SBSK sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengguna Barang dapat menyampaikan usulan kebutuhan di atas SBSK dengan
keterangan bahwa usulan kebutuhan termasuk ruang khusus.
Dalam kolom keterangan Hasil Penelaahan RKBMN diungkapkan bahwa
penelaahan belum dilakukan atas ruang khusus yang direncanakan sebagai bagian
dari bangunan gedung kantor sebagaimana diusulkan.
Ruang khusus adalah ruang yang spesifik tidak termasuk ruang laktasi,
perpustakaan, dsb yang dikategorikan sebagai ruang fungsional dan telah termasuk
dalam perhitungan luas sesuai SBSK
Pertanyaan 11:
Bagaimana apabila existing gedung kantor tidak dapat diperluas karena
keterbatasan lahan dan/atau existing bangunan merupakan heritage yang harus
dipertahankan strukturnya sehingga jumlah lantai tidak dapat ditambah, sementara
berdasarkan ketentuan SBSK, satuan kerja yang bersangkutan hanya boleh
memiliki 1 unit gedung kantor?
Jawaban:
Dilakukan penataan ulang penggunaan gedung berupa BMN sehingga instansi
vertikal dapat terpenuhi kebutuhannya sesuai standar yang berlaku. Sebagai
contoh, dalam hal existing bangunan merupakan gedung heritage maka dapat
dipertimbangkan untuk peruntukkan lain/tidak difungsikan untuk bangunan
gedung kantor sehingga KPB yang bersangkutan diyakini belum memiliki gedung
kantor.
Pertanyaan 12:
Apakah RKBMN untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional hanya ditujukan
bagi kendaraan dinas operasional jabatan saja? Bagaimana untuk pemeliharaan
kendaraan dinas operasional kantor?
Jawaban:
Seluruh pemeliharaan alat angkutan bermotor merupakan obyek RKBMN
Pemeliharaan.
65

71. Pertanyaan 13:
Apakah penelaah RKBMN dapat menyetujui usulan pengadaan dan/atau
pemeliharaan BMN yang telah ditolak APIP-K/L yang bersangkutan dalam
pelaksanaan review RKBMN?
Jawaban:
Dimungkinkan. Terdapat kemungkinan dispute antara PB dengan APIP. Dalam hal
PB tidak menindaklanjuti rekomendasi APIP, APIP akan menyampaikan dokumen
Pernyataan Telah Direview Dengan Catatan. Hal ini menjadi perhatian penelaah
apakah akan menyetujui/ tidak menyetujui usulan pengadaan/pemeliharaan
dimaksud.
Pertanyaan 14:
Terdapat alokasi anggaran pemeliharaan bangunan gedung kantor pada satuan
kerja A. Dalam tahun pelaksanaan anggaran, bangunan gedung kantor digunakan
sementara oleh satuan kerja B dalam kementerian yang sama. Apakah K/L wajib
menyampaikan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN?
Jawaban:
Tidak.
Pergeseran anggaran merupakan salah satu obyek revisi anggaran. Namun
demikian, dalam hal ini tidak terdapat perubahan kebutuhan pemeliharaan BMN.
Pertanyaan 15:
Dalam hal DIPA ditetapkan lain dari Hasil Penelaahan RKBMN, apakah diperlukan
Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN untuk disesuaikan dengan DIPA?
Jawaban:
Hasil Penelaahan RKBMN tidak diusulkan perubahannya untuk menyesuaikan
dengan DIPA.
66

72. Pertanyaan 16:
Apakah data pegawai non PNS bisa dipertimbangkan dalam perhitungan SBSK
bangunan gedung kantor?
Jawaban:
Pegawai non PNS yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan
termasuk dalam perhitungan SBSK bangunan gedung kantor sepanjang pegawai
dimaksud memerlukan ruang kerja.
Pertanyaan 17:
Dalam hal terdapat pengurangan kebutuhan dari semula yang telah disetujui dalam
Hasil Penelaahan RKBMN, apakah diperlukan penyampaian Usulan Perubahan
Hasil Penelaahan RKBMN?
Jawaban:
UNTUK PENGADAAN BMN:
Hasil Penelaahan RKBMN Untuk Pengadaan memuat informasi pengadaan BMN
yang disetujui berdasarkan standar yang merupakan batas tertinggi atau range
dalam hal BMN berupa tanah mana yang lebih kecil antara standar dengan
kebutuhan yang diusulkan. Pengurangan kebutuhannya otomatis tidak melampaui
standar. Untuk itu, tidak diperlukan penelaahannya sehingga juga tidak perlu
diusulkan perubahan kebutuhannya.
UNTUK PEMELIHARAAN BMN:
Pengurangan kebutuhan pemeliharaan sebagai dampak pengelolaan BMN yang
belum direncanakan sebelumnya (penggunaan/ pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemusnahan/ penghapusan BMN) diajukan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan
RKBMNnya.
Pertanyaan 18:
Bagaimana cara melakukan update kondisi BMN pada aplikasi SIMAN menu
pemeliharaan?
Jawaban:
Data kondisi BMN merupakan data transaksi sehingga update data dilaksanakan
pada aplikasi SIMAK BMN terlebih dahulu dan dilakukan sinkronisasi SIMAK-
SIMAN.
67

73. Pertanyaan 19:
Apakah fungsi fasilitas input “Barang Tambahan” pada menu pemeliharaan aplikasi
SIMAN Perencanaan Kebutuhan BMN?
Jawaban:
Fungsi fasilitas input “Barang Tambahan” adalah untuk mengakomodir BMN yang
memerlukan pemeliharaan namun tidak tercatat sebagai BMN di bawah
penguasaan KPB yang bersangkutan, antara lain karena kondisi sebagai berikut:
BMN yang pengadaannya telah dialokasikan dan akan memerlukan
pemeliharaan pada tahun yang direncanakan;
BMN yang tidak tercatat sebagai BMN dalam penguasaan suatu K/L namun
berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus dipelihara oleh K/L yang
bersangkutan; atau
BMN digunakan sementara oleh suatu K/L.
Pertanyaan 20:
Bagaimana penyusunan RKBMN untuk satuan kerja yang akan membangun gedung
kantor sekaligus menyewa gedung kantor selama masa pembangunan?
Jawaban:
Kebutuhan bangunan gedung kantor adalah seluas sebagaimana diajukan dalam
RKBMN Untuk Pengadaan melalui pembangunan. Dengan demikian, jumlah
kebutuhan (maksimum) sewa selama masa pembangunan telah sekaligus dilakukan
penyusunan dan penelaahan RKBMNnya sehingga tidak diperlukan penyusunan
dan penelaahan RKBMN tersendiri. Pengajuan kebutuhan sewa diungkapkan dalam
kolom keterangan bahwa sewa dilaksankaan untuk jangka waktu selama masa
pembangunan.
68

74. KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
JL. JAKARTA NO. 27 BANDUNG
KRITIK DAN SARAN MENGENAI LAYANAN INFORMASI INI
DAPAT MENGHUBUNGI
TIM PENGELOLA BMN KANWIL KUMHAM JABAR
https:/jabar.kemenkumham.go.id
kemenkumhamjabar Kemenkumham_Jbr
kemenkumhamjabar kemenkumhamjabar
0822 2676 2267