2. DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LKPM
Undang-undang No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman
Modal
Pasal 15:
Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman
modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
Pasal 5 huruf c :
Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM
Pasal 32 ayat (1):
Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau
lokasi.
Peraturan Pemerintah No. 5
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 173 ayat (1) huruf c:
Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan
penanaman modal
3. PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM
LKPM adalah laporan
mencakup realisasi
Penanaman Modal, realisasi
tenaga kerja, realisasi produksi
termasuk nilai ekspor,
kewajiban kemitraan, dan
kewajiban lainnya terkait
pelaksanaan Penanaman
Modal
Berdasarkan Peraturan BKPM
Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat
(4):
1. Pelaku usaha kecil Rp 1
– 5 miliar (per
semester);
2. Pelaku Usaha menengah
Rp 5 – 10 miliar dan
Pelaku Usaha besar > Rp
10 miliar (per triwulan).
What? Who?
Pelaku Usaha besar dan
menengah wajib
menyampaikan LKPM setiap 3
(tiga) bulan (triwulan)
Pelaku Usaha kecil wajib
menyampaikan LKPM setiap 6
(enam) bulan (semester)
When?
4. KEWENANGAN PEMANTAUAN LKPM
KEMENTERIANINVESTASI/BKPM
atas LKPM Pelaku Usaha PMA dan
PMDN dengan skala usaha menengah
dan besar sesuai kewenangannya
DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP
KABUPATEN/KOTA, ADMINISTRATOR
KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB
atas LKPM Pelaku Usaha PMDN
dengan skala usaha mikro, kecil,
menengah, dan besar sesuai
kewenangannya
Verifikasi dan evaluasi dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang
dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
PEMANTAUAN
LKPM
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 35
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
5. LKPM untuk Pelaku Usaha Kecil
JENIS LKPM BERDASARKAN SKALA USAHA
• Bagi Pelaku Usaha skala kecil dengan
nilai modal usaha lebih besar dari Rp 1
miliar sampai dengan paling banyak Rp
5 miliar (tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha)
• Disampaikan setiap 6 bulan sekali (per
semester)
• LKPM tidak terbagi atas tahap
konstruksi/persiapan maupun
operasional dan/atau komersial
LKPM untuk Pelaku Usaha Non UMK
• Bagi Pelaku Usaha skala menengah dengan
nilai modal usaha Rp 5 - 10 miliar (tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha)
• Bagi Pelaku Usaha skala besar dengan nilai
modal usaha lebih besar dari Rp 10 miliar
(tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha)
• Disampaikan setiap 3 bulan (per triwulan)
• LKPM terbagi atas tahap konstruksi/
persiapan maupun operasional dan/atau
komersial
6. KESALAHAN UMUM PENGISIAN LKPM
a. LKPM yang dilaporkan bukan atas NIB (masih menggunakan izin yang diterbitkan
sebelum OSS)
b. Pelaku usaha menyampaikan LKPM tahap konstruksi untuk kegiatan usaha yang sudah komersial
c. Pelaku usaha mengisi nilai realisasi penanaman modal sama dengan nilai rencana investasi pada izin di OSS
d. Pengeluaran selama tahap kontruksi diluar tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan diinput sebagai tambahan
realisasi modal kerja
e. Tambahan realisasi modal tetap pada LKPM tahap produksi tidak disertai penjelasan
f. Data tambahan tenaga kerja diisi dengan tenaga kerja eksisting
g. Duplikasi pengisian LKPM, seperti:
• Mengisi nilai tambahan realisasi penanaman modal sama persis untuk setiap KBLI (apabila memiliki lebih dari satu
KBLI)
• Menyampaikan LKPM atas kegiatan yang sama sebanyak 2 kali atau lebih di periode yang sama (dengan
menggunakan NIB dan Izin Prinsip/Izin Usaha yang diterbitkan sebelum OSS)
7. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PELAKU USAHA
1. LKPM perlu perbaikan dapat diperbaiki selama periode masa
pelaporan
2. Pelaku usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM
ketika LKPM telah disetujui
3. Pelaku Usaha tidak diizinkan memiliki KBLI atas Perdagangan Besar dan
Perdagangan Eceran secara bersamaan dalam 1 (satu) entitas
4. Pelaku Usaha dengan KBLI single purpose tidak diizinkan memiliki
lebih dari 1 (satu) KBLI
5. Pelaku Usaha (PMA) wajib merealisasikan nilai minimum investasi
sebesar Rp. 10 (sepuluh) Miliar (Pasal 12 Peraturan BKPM No. 4 Tahun
2021)
6. Pelaku Usaha agar merealisasikan rencana investasinya dalam waktu
maksimal 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan
8. PELAPORAN LKPM
LKPM dilaporkan pada laman https://oss.go.id/
Hak Akses bagi Pelaku Usaha
Belum memiliki hak akses OSS
• Registrasi dan buat NIB pada laman https://oss.go.id
Sudah memiliki hak akses OSS
• Login ke laman https://oss.go.id dan lakukan penggantian hak akses OSS 1.1 ke
OSS Berbasis Risiko
9. Tanah Bangunan
Mesin/
sarana/
Peralatan
Lain-lain
MODAL
TETAP
Biaya pengeluaran untuk pengadaan
dan pematangan tanah (land
clearing, cut and fill, dan lain-lain)
dalam lokasi proyek
Biaya pengeluaran bangunan gedung
termasuk renovasi atau penambahan
bangunan gedung baru yang tidak
berdampak pada peningkatan kapasitas
produksi, serta biaya konsultan desain,
pembangunan jalan permanen di dalam
lokasi proyek, fasum, dan fasus
Biaya yang dikeluarkan untuk
penggantian/penambahan
mesin/peralatan baru yang tidak
berdampak pada kapasitas produksi,
baik yang diimpor maupun
pembelian lokal, termasuk peralatan
pencegahan pencemaran lingkungan,
serta biaya pengiriman dan instalasi
Biaya pengeluaran untuk sewa tanah,
bangunan, mesin peralatan, maupun
penambahan kendaraan operasional
penunjang usaha dan peralatan kantor,
serta pengadaan sumber daya manusia
serta kegiatan lain sebelum dilakukannya
operasional dan/atau komersia
PELAPORAN LKPM TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
Pencatatan Realisasi Penanaman Modal
Pencatatan realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset
10. Pencatatan Realisasi Penanaman Modal
Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional
dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu turnover* pengeluaran
untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon),
suku cadang, dan biaya overhead perusahaan
*) Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian
bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk
pembelian bahan baku kembali)
Pencatatan Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja perusahaan diluar jabatan Komisaris dan Direksi,
yang meliputi pencatatan data TKI, TKA, serta tenaga kerja lokal setempat
Pencatatan Permasalahan Pelaku Usaha
Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya
11. PELAPORAN LKPM TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL
Pencatatan Realisasi Penanaman Modal
Setelah operasional/produksi
komersial, tidak ada lagi tambahan
realisasi modal tetap, kecuali atas
pembelian capital expenditure (capex)
berupa tanah, bangunan, mesin
produksi, kendaraan, ataupun asset
perusahaan lainnya
Realisasi modal kerja diisi apabila
ada penambahan nilai realisasi
pengeluaran bahan baku atau
penolong, biaya sewa
lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah
karyawan, biaya operasional (listrik,
air, telepon), dan biaya overhead
perusahaan
12. Pencatatan Tenaga Kerja Pencatatan Permasalahan Pelaku Usaha
Tenaga kerja yang diinput adalah
tenaga kerja perusahaan diluar jabatan
Komisaris dan Direksi, yang meliputi
pencatatan data TKI, TKA, serta tenaga
kerja lokal setempat
Pelaku Usaha dapat mencatat
permasalahan yang dihadapi dalam
menjalankan kegiatan usahanya
13. Pencatatan Realisasi Produksi/Jasa dan Pemasaran
Realisasi produksi/jasa diisi atas produksi barang/jasa yang dihasilkan dalam satu tahun
Pencatatan realisasi ekspor dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US$) selama satu tahun
dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor
Pencatatan Kewajiban Pelaku Usaha
a. Kewajiban divestasi
b. BPJS Ketenagakerjaan
c. Kemitraan
d. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing
e. Tanggung jawab sosial perusahaan
f. Kewajiban pengelolaan lingkungan
g. Kewajiban lainnya yang dipersyaratkan
Pencatatan realisasi produksi/jasa dan pemasaran serta kewajiban Pelaku Usaha hanya dilakukan saat pelaporan LKPM triwulan IV
15. SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan
Tertulis
Penghentian
Sementara
Pencabutan
Perizinan
Berusaha
dan/atau
kegiatan usaha
Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran
ringan, salah satunya karena:
• Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode
berturut-turut
• Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai
tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode
berturut-turut dengan nilai realisasi nihil
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang
• Peringatan Pertama (30 hari kerja)
• Peringatan Kedua (15 hari kerja)
• Peringatan Ketiga (10 hari kerja)
• Penghentian Sementara (30 hari
kerja)
• Pencabutan Perizinan Berusaha
dan/atau kegiatan usaha
Sanksi dinyatakan gugur bila
memenuhi kewajiban dan
memberikan tanggapan ke
sistem OSS. Apabila tidak, akan
diberikan sanksi administratif
selanjutnya
TENGGATWAKTU SANKSI
DAPAT DIKENAKAN SECARA
BERJENJANG
