KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Dokumen ini membahas tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. KKPR terdiri dari konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi, dan dapat diberikan setelah kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang ditinjau. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan KKPR selama masa trans
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Dokumen ini membahas tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. KKPR terdiri dari konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi, dan dapat diberikan setelah kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang ditinjau. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan KKPR selama masa trans
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
1. Diperlukan pengadaan komputer di depo obat IGD rumah sakit untuk mengintegrasikan data pemakaian obat dan alat dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang telah berjalan
2. Saat ini hanya modul IGD yang mencatat tindakan dan inventory saja, sedangkan pemakaian obat dan alat belum terintegrasi
3. Pengadaan komputer diharapkan dapat mengintegrasikan semua data pelayanan ke dalam satu basis
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.
The document is a land use plan (RDTR) for Diwek, Jombang that divides the area into several zones, including: [1] protected zones, [2] residential zones, [3] trade and service zones, [4] office zones, [5] industry zones, [6] public service zones, and [7] other designation zones. It provides guidelines for which activities are permitted in each zone, such as allowing homes and small shops in the residential zone but restricting large factories to the industry zone. The plan aims to organize development in a way that balances different land uses.
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Desa tahun 2023, termasuk formula pengalokasian dan kriteria alokasi kinerja; (2) Total Dana Desa dari 2015-2023 mencapai Rp538,9 triliun dengan rata-rata per desa meningkat 3,2 kali lipat; (3) Dana Desa berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan status desa.
Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang. Pengelolaan keuangan negara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, serta pengawasan oleh badan pemeriksa yang independen.
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Manajemen lahan berpengaruh terhadap pendayagunaan dan pengelolaan lahan. Manajemen lahan meliputi pengertian, jenis (pengadaan, pemanfaatan, pengendalian), dan konsep (land consolidation, land acquisition, land sharing, land pooling, land banking, transfer of development right). Studi kasus menunjukkan pentingnya manajemen lahan untuk kepentingan umum.
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dokumen ini menjelaskan konsep, pelaksanaan, dan upaya implementasi penataan ruang di tingkat nasional maupun daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang subsistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sistem OSS yang mencakup dasar hukum, objek, pelaksana, koordinator pengawasan, unsur-unsur pengawasan, sanksi administratif, dan fitur-fitur subsistem pengawasan pada sistem OSS.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
1. Diperlukan pengadaan komputer di depo obat IGD rumah sakit untuk mengintegrasikan data pemakaian obat dan alat dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang telah berjalan
2. Saat ini hanya modul IGD yang mencatat tindakan dan inventory saja, sedangkan pemakaian obat dan alat belum terintegrasi
3. Pengadaan komputer diharapkan dapat mengintegrasikan semua data pelayanan ke dalam satu basis
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.
The document is a land use plan (RDTR) for Diwek, Jombang that divides the area into several zones, including: [1] protected zones, [2] residential zones, [3] trade and service zones, [4] office zones, [5] industry zones, [6] public service zones, and [7] other designation zones. It provides guidelines for which activities are permitted in each zone, such as allowing homes and small shops in the residential zone but restricting large factories to the industry zone. The plan aims to organize development in a way that balances different land uses.
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Desa tahun 2023, termasuk formula pengalokasian dan kriteria alokasi kinerja; (2) Total Dana Desa dari 2015-2023 mencapai Rp538,9 triliun dengan rata-rata per desa meningkat 3,2 kali lipat; (3) Dana Desa berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan status desa.
Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang. Pengelolaan keuangan negara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, serta pengawasan oleh badan pemeriksa yang independen.
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Manajemen lahan berpengaruh terhadap pendayagunaan dan pengelolaan lahan. Manajemen lahan meliputi pengertian, jenis (pengadaan, pemanfaatan, pengendalian), dan konsep (land consolidation, land acquisition, land sharing, land pooling, land banking, transfer of development right). Studi kasus menunjukkan pentingnya manajemen lahan untuk kepentingan umum.
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dokumen ini menjelaskan konsep, pelaksanaan, dan upaya implementasi penataan ruang di tingkat nasional maupun daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang subsistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sistem OSS yang mencakup dasar hukum, objek, pelaksana, koordinator pengawasan, unsur-unsur pengawasan, sanksi administratif, dan fitur-fitur subsistem pengawasan pada sistem OSS.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Garut, mencakup prinsip dasar, proses perizinan, peran pemerintah daerah, dan tantangan pelaksanaannya."
1. PP No. 24/2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS yang meliputi pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial/operasional, serta pengawasan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha mikro kecil di Provinsi Jambi. OSS merupakan sistem perizinan berbasis elektronik tunggal yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha mikro kecil di Provinsi Jambi. OSS merupakan sistem perizinan berbasis elektronik tunggal yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.
1. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS.
2. Sistem OSS mencakup seluruh proses perizinan mulai dari pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial, hingga pengawasan.
3. PP ini mengatur pokok-pokok seperti jenis perizinan, pemohon, penerbit, mekanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS.
Mekanisme _Tata Cara Pengisian Data Perizinan Kegiatan Usaha pada OSS 1.1Kanaidi ken
Sistem OSS memungkinkan pelaku usaha mendaftar dan memperoleh izin secara online. Pelaku usaha mendaftar dengan memasukkan NIK dan informasi lain, lalu menerima email verifikasi untuk login. Setelah itu, pelaku usaha mengisi data perusahaan dan bidang usaha untuk memperoleh NIB dan dokumen pendukung lainnya. Pelaku usaha harus memenuhi komitmen izin dalam tenggat waktu tertentu, dan sanksi berupa pembatalan iz
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfIrvanChang
PRESENTASI INI AKU UPLOAD BIAR PACAKLAH KAMU GOCO PALAK ADMINNYO KARENO KAMU TULAH PENYEBAB AKU JADI CAK INI. SADAR OII MANUSIO MANUSIO KAMPANG PILAT HITAM BUSUK DAN KAU YANG CAK BABI.
Organisasi perizinan di Kota Bekasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan beberapa bagian dan subbagian yang membawahi berbagai bidang perizinan. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, visi dan misi, jenis perizinan, target PAD, wilayah tertib administrasi, dan beberapa indikator evaluasi kinerja. Beberapa temuan meliputi masih adanya celah SOP antara BPPT dan dinas terkait, perencanaan daerah yang belum
Inovasi "Laura Joss" adalah pelaksanaan layanan perizinan berusaha secara bergerak di lapak-lapak kelurahan di Kota Madiun untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di enam kelurahan yang berbeda dengan tujuan memberikan informasi perizinan, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sertifikasi halal di Indonesia, termasuk pengaturan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta jadwal pelaksanaannya untuk berbagai jenis produk."
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan Laporan Kinerja Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I tahun 2023, termasuk tujuan sosialisasi, dasar hukum, prinsip penyampaian, dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan."
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi One Stop Service untuk sektor industri di Kota Madiun. Sosialisasi ini membahas tentang definisi industri, perizinan industri berdasarkan undang-undang terkait, dan penjelasan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sebagai klasifikasi resmi bidang usaha perusahaan di Indonesia.
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang perizinan berusaha bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan perizinan berusaha seperti NIB dan STPW serta kewajiban dalam kemitraan dengan UMKM seperti pelatihan, konsultasi, dan bantuan permodalan.
Dokumen tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya perizinan berusaha bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Persyaratan untuk perizinan berusaha meliputi perjanjian waralaba, prospektus penawaran waralaba, dan formulir data teknis. Kegiatan usaha waralaba harus mematuhi peraturan dan dapat bekerja sama dengan UMKM melalui pelatihan, konsultasi, pasokan barang, permodalan, atau bantuan lainny
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
3. KOORDINATOR PENGAWASAN
(KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI. DPMPTSP KAB/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BP KPBPB)
dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KEMENTERIAN/
LEMBAGA/
PEMERINTAH DAERAH
pengawasan terhadap standar
dan/atau kewajiban
pelaksanaan kegiatan usaha
PELAKSANAAN KEGIATAN
USAHA
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP
PROVINSI, DPMPTSP
KABUPATEN/KOTA,
ADMINISTRATOR KEK, BADAN
PENGUSAHAAN KPBPB SESUAI
KEWENANGANNYA
perkembangan realisasi penanaman modal
serta pemberian fasilitas, insentif dan
kemudahan untuk penanaman modal
DATA SHARING
ATAS HASIL
PENGAWASAN
pada OSS RBA
4. DASAR HUKUM
• Amanat UUCK No 11
Tahun 2020
• Amanat PP 5 Tahun
2021
OBJEK PENGAWASAN
• Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan
usaha
• Perkembangan realisasi penanaman modal serta
pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk
penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan
PELAKSANA
• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Administrator KEK
• Badan Pengusahaan KPBPB
DASAR HUKUM, OBJEK DAN PELAKSANA
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO – SISTEM OSS
5. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan
Pelaksanaan Pengawasan
Laporan berkala pelaku usaha
Tindak Lanjut Pengawasan
Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha
Pengaduan (Masyarakat & Pelaku Usaha)
Tindakan Administratif
1
2
3
4
5
6
7
ELEMEN SUBSISTEM PENGAWASAN
Profil pelaku usaha
8
Sanksi
9
6. Dalam hal hasil inspeksi lapangan, Pelaku usaha
dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat
mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi
lapangan tahunan berikutnya.
Skala Prioritas
Pelaku Usaha
(Tahap Persiapan
Atau Tahap
Operasional
Dan/Atau Tahap
Komersial)
1. Perizinan Berusaha
2. nilai rencana Penanaman Modal
3. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan
Berusaha
4. perkembangan realisasi Penanaman Modal;
dan/atau
5. kriteria prioritas lainnya
• Dalam hal hasil inspeksi lapangan telah dilakukan selama 2 (dua) tahun
berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan
nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka K/L/D menindaklanjuti dengan
mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut
• K/L/D dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya
dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan
1
7. Pelaksanaan Pengawasan
2
• Data profil awal dan informasi pelaku usaha yang terdapat di OSS
• Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan
• Surat pemberitahuan kunjungan
• Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban
• Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
• Perangkat kerja lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
pengawasan
3 Laporan Berkala Pelaku Usaha
a. Laporan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB.
b. Laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM kepada
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,
administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.
SINGLE SIGN ON
(SSO)
8. Tindak Lanjut Pengawasan
Pelaksana
• K/L/D
• Administrator KEK
• Badan
Pengusahaan
KPBPB
Tindak Lanjut
• Pembinaan
• Perbaikan
• Penerapan Sanksi
Hasil Pengawasan
Adanya
ketidaksesuaian/ketidakpatuhan
Pelaku Usaha atas ketentuan
peraturan perundang-undangan
Kementerian/lembaga, pemda provinsi, pemda
kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan
pengusahaan KPBPB mencatatkan informasi
pemberian sanksi ke dalam sistem OSS
4
9. Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha
5
Dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau
kewajiban perizinan berusaha
Kepatuhan
Teknis
• indikator pemenuhan rasio realisasi
Penanaman Modal,
• pemenuhan penyampaian laporan berkala,
• penyerapan tenaga kerja Indonesia,
• kewajiban kemitraan dengan koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah,
• pemanfaatan fasilitas dan insentif serta
• dukungan terhadap pemerataan ekonomi
Kepatuhan
Administratif
PROFIL PELAKU USAHA
10. OSS
MASYARAKAT Obyek Pengaduan:
Pelaku Usaha;
Lembaga OSS, K/L/D, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB; dan
ASN dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
HAK AKSES
Kategori Pengaduan:
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Pelaksanaan kegiatan usaha
Pelaksanaan kegiatan Pengawasan
Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengaduan (Masyarakat & Pelaku Usaha)
6
PELAKU USAHA
Elemen data pada sistem OSS yang perlu dilengkapi oleh pelaku usaha atau
masyarakat yang menyampaikan pengaduan meliputi jenis pengaduan, sub jenis
pengaduan, tujuan pengaduan, kriteria pengaduan
11. • Pembubaran badan usaha
• Pencabutan perizinan
berusaha dan/atau kegiatan
usaha yang tidak
membubarkan badan usaha
Tindakan Administratif
7
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KABUPATEN/KOTA, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB,
ATAU ADMINISTRATOR KEK SESUAI KEWENANGANNYA
TINDAKAN ADMINISTRATIF
BERDASARKAN
PERMOHONAN PELAKU
USAHA
(Pasal 20 – 26 Per BKPM 5/2021)
• Pembatalan Sertifikat Standar
dan/atau Izin yang langsung
diterbitkan sesuai kriteria
percepatan penerbitan Izin,
yang telah terbit dan belum
terverifikasi; atau
• Pencabutan NIB, Sertifikat
Standar, dan/atau Izin yang
telah terverifikasi.
TINDAKAN ADMINISTRATIF
BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Pasal 19 Per BKPM 5/2021)
*Semua Tindakan Administratif akan dinotifikasi kepada K/L/D melalui Sistem OSS
12. Kriteria kepatuhan pelaku usaha
1. Sangat baik
2. Baik
3. Kurang baik
DATA KEPATUHAN
Bidang Usaha, Lokasi Usaha, Produk/Jasa yang
dihasilkan, Kapasitas Produksi/Jasa, Nilai Investasi,
Tenaga Kerja, Jumlah Bangunan, Perizinan Berusaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal
DATA KEGIATAN USAHA
Informasi dan data terkait pelaku usaha
(Nama Pelaku Usaha, Alamat, NPWP, Status Penanaman
Modal (PMA/PMDN), Data Permodalan, Susunan
Pemegang Saham, Maksud dan Tujuan)
DATA LEGALITAS
DATA SHARING
Profil Pelaku Usaha
8
13. Sanksi Administratif
Sanksi Administrasi
Peringatan Tertulis
Penghentian sementara kegiatan berusaha
Pencabutan Perizinan Berusaha
Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha
*Sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk
Sank
si
Sanksi dinyatakan gugur bila
memenuhi kewajiban dan
memberikan tanggapan ke sistem
OSS, bila tidak diberikan sanksi
administratif selanjutnya
Pengenaan denda administratif
Pengenaan daya paksa polisional
Pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan
Diberikan K/L/D sesuai kewenangannya
DAPAT DIKENAKAN
SECARA
BERJENJANG
• Peringatan Pertama (30 Hari)
• Peringatan Kedua (15 Hari)
• Peringatan Ketiga (10 Hari)
• Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir (30 Hari)
• Penghentian Sementara (30 Hari)
• Pencabutan
*hari: hari kerja
9
16. TINDAKAN ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 19:
Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui
Sistem OSS
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang
pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha
Pasal 20:
Tindakan Administratif yang dimaksud adalah:
a. Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria
percepatan penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum terverifikasi; atau
b. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.
17. Pembatalan Perizinan Berusaha
• Dilakukan terhadap SS/Izin yang
belum terverifikasi
• Dapat diajukan untuk 1 KBLI
maupun lebih dari 1 KBLI
• Verifikasi NPWP dan LKPM untuk
keseluruhan kegiatan usaha
• Terbit secara otomatis
• Produk: Pembatalan SS/Izin
disertai dengan pemuktahiran NIB
Pencabutan Perizinan Berusaha
• Dilakukan terhadap Kegiatan Usaha,
SS/Izin yang telah terverifikasi
• Dapat dilakukan untuk 1 KBLI atau
lebih dari 1 KBLI (Non Likuidasi),
maupun keseluruhan KBLI/Kegiatan
Usaha (Likuidasi)
• Non Likuidasi : Verifikasi NPWP,
Verifikasi LKPM dan terbit otomatis
• Likuidasi: Verifikasi NPWP oleh
sistem, Upload Akta Pembubaran,
Verifikasi oleh Verifikator
TINDAKAN ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA
Atas permohonan pelaku usaha
18. www.free-powerpoint-templates-design.com
Sistem OSS akan melakukan
Validasi NPWP Pelaku Usaha.
Validasi NPWP
Pengajuan Permohonan Pembatalan
secara daring melalui sistem OSS
Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pembatalan >
Permohonan
SISTEM OSS RBA
Pelaku Usaha memilih
proyek/kegiatan usaha yang akan
dibatalkan
Memilih SS/Izin Belum
Terverifikasi
ALUR PERMOHONAN PEMBATALAN
PERIZINAN BERUSAHA
Sistem OSS akan melakukan validasi
LKPM untuk seluruh proyek yang
dimiliki
Validasi LKPM
Pengisian Formulir Pembatalan
Perizinan Berusaha
Pengisian Formulir
19. 19
PEMOHON PERSYARATAN
1. Validasi Identitas Pelaku Usaha
2. Validasi NPWP
3. Validasi LKPM periode terakhir yang telah
disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki
Pelaku Usaha
4. Validasi akta notaris tentang pendirian
badan usaha dan perubahan terakhir
serta pengesahan dari Sistem
Administrasi Badan Hukum (AHU-Online)
(khusus PMA)
1. Pelaku Usaha Perseorangan
2. Pelaku Usaha badan usaha
nonperseroan
3. Pelaku Usaha badan usaha
perseroan
PERMOHONAN PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA
Validasi sistem OSS dilakukan terhadap
data pelaku usaha yang tersimpan pada
database sistem OSS.
20. PRODUK PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA
NIB + SS
Risiko Menengah Tinggi (MT)
belum terverifikasi
NIB + Izin Percepatan
(berlokasi usaha di KEK,
KPBPB, dan Kawasan Industri
atau proyek strategis
nasional.)
Risiko Tinggi (T)
belum terverifikasi
Pemutakhiran NIB
+
Pembatalan SS
Pemutakhiran NIB
+
Pembatalan Izin
21. www.free-powerpoint-templates-design.com
Sistem OSS akan melakukan
Validasi NPWP Pelaku Usaha.
Validasi NPWP
Pengajuan Permohonan Pencabutan
secara daring melalui sistem OSS
Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pencabutan Non
Likuidasi > Permohonan
SISTEM OSS RBA
Pelaku Usaha memilih
proyek/kegiatan usaha yang akan
dicabut.
Memilih SS/Izin Sudah
Terverifikasi
ALUR PERMOHONAN
PENCABUTAN NON LIKUIDASI
PERIZINAN BERUSAHA
Sistem OSS akan melakukan validasi
LKPM untuk seluruh proyek yang
dimiliki
Validasi LKPM
Pengisian Formulir Pencabutan
Non Likuidasi Perizinan
Berusaha
Pengisian Formulir
22. 22
PEMOHON PERSYARATAN
1. Validasi Identitas Pelaku Usaha
2. Validasi NPWP
3. Validasi LKPM periode terakhir yang telah
disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki
Pelaku Usaha
4. Validasi akta notaris tentang pendirian
badan usaha dan perubahan terakhir
serta pengesahan dari Sistem
Administrasi Badan Hukum (AHU-Online)
(khusus PMA)
1. Pelaku Usaha Perseorangan
2. Pelaku Usaha badan usaha
nonperseroan
3. Pelaku Usaha badan usaha
perseroan
PERMOHONAN PENCABUTAN NON LIKUIDASI
PERIZINAN BERUSAHA
Validasi sistem OSS dilakukan terhadap
data pelaku usaha yang tersimpan pada
database sistem OSS.
23. PRODUK PENCABUTAN NON LIKUIDASI
PERIZINAN BERUSAHA
NIB Risiko
Rendah (R)
NIB + SS
Risiko Menengah
Rendah (MR)
NIB + SS
Risiko
Menengah
Tinggi (MT)
telah
terverifikasi
NIB + Izin
Risiko Tinggi
(T)
telah
terverifikasi
Pemutakhiran NIB
Pemutakhiran NIB
+ Pencabutan SS
Pemutakhiran NIB +
Pencabutan SS
Pemutakhiran NIB +
Pencabutan Izin
Perizinan Berusaha OSS
RBA
Izin Usaha Versi 1.0 - 1.1 Telah berstatus efektif dan migrasi ke
OSS RBA
Izin Usaha
Pemutakhiran NIB +
Pencabutan Izin
Usaha
24. www.free-powerpoint-templates-design.com
SISTEM
OSS RBA
Pengajuan Permohonan
Pencabutan secara daring
melalui sistem OSS Berbasis
Risiko
Perizinan Berusaha >
Pencabutan > Likuidasi
Proses
Permohonan
Pelaku Usaha
mengajukan
permohonan likuidasi
Permohonan
Terkirim
Permohonan Pencabutan
Likuidasi terkirim kepada
verifikator
Validasi
NPWP
Sistem OSS akan
melakukan
Validasi NPWP
Pelaku Usaha.
Pengisian
Formulir
Pengisian Formulir
Pencabutan Likuidasi
Perizinan Berusaha
termasuk upload akta
pembubaran
Verifikasi
Verikator akan
memverifikasi
permohonan pencabutan
likuidasi.
ALUR PERMOHONAN PENCABUTAN
LIKUIDASI PERIZINAN BERUSAHA
25. 25
PEMOHON PERSYARATAN
1. Validasi Identitas Pelaku Usaha
perseorangan/likuidator/ tim penyelesai;
2. Validasi NPWP
3. Akta notaris tentang pembubaran badan
usaha
4. Pencatatan pembubaran badan usaha
dari Sistem Administrasi Badan Hukum
1. Pelaku Usaha Perseorangan
2. Likuidator
3. Tim Penyelesai
PERMOHONAN PENCABUTAN (LIKUIDASI) PERIZINAN BERUSAHA
26. Verifikasi oleh
Kementerian
Investasi/BKPM,
DPMPTSP Prov/Kab/Kota,
Badan Pengusahaan
KPBPB, atau
administrator KEK
sesuai kewenangan
KEWENANGAN VERIFIKASI DAN PRODUK PENCABUTAN
(LIKUIDASI) PERIZINAN BERUSAHA
NIB Risiko
Rendah (R)
NIB + SS
Risiko Menengah
Rendah (MR)
NIB + SS
Risiko Menengah
Tinggi (MT)
NIB + Izin
Risiko Tinggi
(T)
Pencabutan NIB
Pencabutan NIB
+ Pencabutan SS
Pencabutan NIB +
Pencabutan SS
Pencabutan NIB +
Pencabutan Izin
Perizinan Berusaha OSS
RBA
Izin Usaha Versi 1.0 - 1.1
Izin Usaha
Pencabutan NIB +
Pencabutan Izin
Usaha
KEMINVEST/
BKPM
PENCABUTAN NIB
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA KEW PEM PUSAT
DPMPTSP
PROV
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA KEW PEM
KAB/KOTA
DPMPTSP
KAB/KOTA
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA KEW PEM
PROVINSI
27. Akta memuat Informasi pembubaran badan usaha
Akta memuat Informasi penunjukan Nama Likuidator yang diberikan
wewenang mengurus proses likuidasi
Halaman depan Akta Pembubaran memuat
Informasi Nama Notaris, Alamat Notaris, Nomor
dan Tanggal Akta, Jenis Akta
Verifikator melakukan pengecekan atas informasi data akta pembubaran dan Pencatatan Penerimaan
Pembubaran dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditulis oleh pemohon
dengan lampiran dokumen yang diupload oleh pemohon.