Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi OSS-RBA sebagai implementasi UUCK dalam rangka EODB. KBLI 2020 digunakan untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia secara standar dan merujuk pada klasifikasi internasional. KBLI berfungsi untuk menyeragamkan aktivitas usaha menjadi klasifikasi yang bisa digolongkan dan menjadi acuan pendaftaran legalitas perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi One Stop Service untuk sektor industri di Kota Madiun. Sosialisasi ini membahas tentang definisi industri, perizinan industri berdasarkan undang-undang terkait, dan penjelasan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sebagai klasifikasi resmi bidang usaha perusahaan di Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang sosialisasi penggunaan KBLI 2020 dalam rangka diseminasi pelayanan perizinan untuk toko swalayan. KBLI adalah klasifikasi resmi untuk mengkategorikan jenis bisnis di Indonesia yang disusun oleh BPS berdasarkan standar internasional. KBLI berfungsi untuk menstandarisasi aktivitas bisnis dan digunakan sebagai acuan pendaftaran legalitas perusahaan. Kode KBLI untuk toko swalayan adalah 47111 yang mencakup per
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi OSS-RBA sebagai implementasi UUCK dalam rangka EODB. KBLI 2020 digunakan untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia secara standar dan merujuk pada klasifikasi internasional. KBLI berfungsi untuk menyeragamkan aktivitas usaha menjadi klasifikasi yang bisa digolongkan dan menjadi acuan pendaftaran legalitas perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi One Stop Service untuk sektor industri di Kota Madiun. Sosialisasi ini membahas tentang definisi industri, perizinan industri berdasarkan undang-undang terkait, dan penjelasan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sebagai klasifikasi resmi bidang usaha perusahaan di Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang sosialisasi penggunaan KBLI 2020 dalam rangka diseminasi pelayanan perizinan untuk toko swalayan. KBLI adalah klasifikasi resmi untuk mengkategorikan jenis bisnis di Indonesia yang disusun oleh BPS berdasarkan standar internasional. KBLI berfungsi untuk menstandarisasi aktivitas bisnis dan digunakan sebagai acuan pendaftaran legalitas perusahaan. Kode KBLI untuk toko swalayan adalah 47111 yang mencakup per
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Inovasi "Laura Joss" adalah pelaksanaan layanan perizinan berusaha secara bergerak di lapak-lapak kelurahan di Kota Madiun untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di enam kelurahan yang berbeda dengan tujuan memberikan informasi perizinan, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sertifikasi halal di Indonesia, termasuk pengaturan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta jadwal pelaksanaannya untuk berbagai jenis produk."
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan Laporan Kinerja Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I tahun 2023, termasuk tujuan sosialisasi, dasar hukum, prinsip penyampaian, dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan."
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang perizinan berusaha bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan perizinan berusaha seperti NIB dan STPW serta kewajiban dalam kemitraan dengan UMKM seperti pelatihan, konsultasi, dan bantuan permodalan.
Dokumen tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya perizinan berusaha bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Persyaratan untuk perizinan berusaha meliputi perjanjian waralaba, prospektus penawaran waralaba, dan formulir data teknis. Kegiatan usaha waralaba harus mematuhi peraturan dan dapat bekerja sama dengan UMKM melalui pelatihan, konsultasi, pasokan barang, permodalan, atau bantuan lainny
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Inovasi "Laura Joss" adalah pelaksanaan layanan perizinan berusaha secara bergerak di lapak-lapak kelurahan di Kota Madiun untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di enam kelurahan yang berbeda dengan tujuan memberikan informasi perizinan, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sertifikasi halal di Indonesia, termasuk pengaturan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta jadwal pelaksanaannya untuk berbagai jenis produk."
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan Laporan Kinerja Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I tahun 2023, termasuk tujuan sosialisasi, dasar hukum, prinsip penyampaian, dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan."
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang perizinan berusaha bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan perizinan berusaha seperti NIB dan STPW serta kewajiban dalam kemitraan dengan UMKM seperti pelatihan, konsultasi, dan bantuan permodalan.
Dokumen tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya perizinan berusaha bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Persyaratan untuk perizinan berusaha meliputi perjanjian waralaba, prospektus penawaran waralaba, dan formulir data teknis. Kegiatan usaha waralaba harus mematuhi peraturan dan dapat bekerja sama dengan UMKM melalui pelatihan, konsultasi, pasokan barang, permodalan, atau bantuan lainny
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
1. SOSIALISASI OSS-RBA
SEBAGAI IMPLEMENTASI
UUCK DALAM RANGKA EODB
SEKTOR PENDIDIKAN
Disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi
OSS RBA Sektor Pendidikan,
RM. Ayam Goreng Pemuda, 3 Desember 2021
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. KBLI 2020
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
adalah kode klasifikasi resmi untuk
mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di
Indonesia.
Perusahaan yang ingin mendaftarkan bidang
usahanya di Akta ataupun di NIB harus memasukkan
kode yang sesuai dengan klasifikasi di KBLI.
KBLI disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik)
dengan merujuk pada International Standard
Classification of All Economic Activities (ISIC),
ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan
East Asia Manufacturing Statistics (EAMS)
22. KBLI 2020
Apa fungsi KBLI?
KBLI berfungsi untuk menyeragamkan
aktivitas ataupun kegiatan usaha di
Indonesia menjadi sebuah klasifikasi yang
bisa digolongkan.
Standarisasi atau penyeragaman ini
menjadi acuan untuk pendaftaran legalitas
seperti di Akta Perusahaan ataupun NIB
(Nomor Induk Berusaha)
23. SEKTOR PENDIDIKAN
Belum ada NSPK perizinan
sektor pendidikan sebagai
tindak lanjut Pasal 134
PP Nomor 5 Tahun 2021,
sehingga izin dan pemenuhan
kewajiban/syarat melalui MASS