SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
ALUR PENGAJUAN NIB MELALUI
IMPLEMENTASI
ONLINE SINGLE SUBMISSION
(OSS)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
Mekanisme sebelum proses implementasi sistem OSS untuk penerbitan
izin usaha
Pengusaha Notaris Kemenkumham - AHU Lembaga OSS
Pendirian Badan Usaha terlebih dahulu
Sistem OSS
Kementerian / Lembaga
K/L terintegrasi, melakukan
pertukaran data dengan OSS dan
menyusun NSPK Izin.
Pelaku Usaha
Pelaku usaha meliputi
Perseorangan, Non
Perseorangan, Perwakilan, dan
STPW Luar Negeri
Daerah
Izin dan Komitmen akan ditembuskan ke Daerah
untuk diproses dan diverifikasi. Bila komitmen
telah terpenuhi semua maka Izin Usaha yang
dimohonkan akan berlaku Eektif
OSS
PP 24 / 2018
Gambaran Umum
OSS merupakan sistem yang
mengintegrasikan seluruh pelayanan
perizinan berusaha yang menjadi
kewenangan menteri/pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota secara
elektronik.
Pendaftaran
Izin Efektif
Permohonan Izin
Monitoring dan Follow-Up
Tahap Mendapatkan Izin dengan OSS
Memilih Akta
Pokok-pokok dalam PP 24/2018 dan Implementasi OSS
SEMUA JENIS USAHA diterbitkan melalui OSS, kecuali sektor
pertambangan, keuangan, serta properti dan perumahan
SATU PERUSAHAAN, SATU NIB
KBLI 2 KBLI…dst
KBLI 1
IU Sektor 2 IU Sektor…dst
IU Sektor 1
Izin Usaha (nomenklatur sesuai sektor)
Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS
*
3
*
user-id * * * * * *
password *
* * * * * * *
*
Input NIK/paspor direksi dan
data lainnya
Aktivasi melalui email
perusahaan untuk
mendapatkan user ID
dan password
*) Waktu aktivasi 3 hari
Pelaku usaha
menerima email berisi
user ID dan password
2
1
Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya adalah perorangan dan badan usaha (termasuk
UMKM) baru, maupun yang sudah berdiri, dan juga kantor perwakilan
Permohonan Perizinan Berusaha
BPJSKES& NAKER
NPWP RPTKA
FASILITASFISKAL IZINUSAHA(SIUP)
AKSESKEPABEANAN
API
TDP
Login melalui oss.go.id
1 2 3
Pelaku usaha mengisi:
• Data perusahaan
• Data modal
• Data akta
• Data pengurus dan
pemegang saham
• Maksud dan tujuan
kegiatan
• Data usaha
• Nomor Induk Berusaha (NIB)
diterbitkan
• Dokumen pendaftaran
lainnya dapat diterbitkan
(jika diperlukan)
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah
IDENTITAS PELAKU USAHA
dalam rangka pelaksanaan kegiatan
berusaha sesuai bidang usahanya.
Izin Usaha
Izin Usaha adalah izin yang diperlukan
sebelum memulai kegiatan usaha.
• Izin Usaha diterbitkan setelah pernyataan
komitmen
• Setelah mendapat Izin Usaha, maka
persiapan usaha dapat dilakukan
Izin Usaha berlaku efektif setelah
pelaku usaha memenuhi komitmen,
termasuk pembayaran PNBP (jika
disyaratkan)
Izin Operasional/Komersial
Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha
memasuki tahapan komersial atau operasional
2 3
1
• Pelaku usaha mengisi pernyataan
komitmen untuk menyelesaikan Izin
Operasional/Komersial;
• Sistem OSS otomatis menerbitkan
Izin Operasional/Komersial
Pelaku usaha melaksanakan
pemenuhan standar-standar atau
persyaratan operasional/ komersial
Sistem OSS mengaktivasi
Izin
Komersial/Operasional
Proses Permohonan Izin
Preview data akta
Step 1
Pengisian proyek
Step 2
Pemilihan komitmen dan
Izin Usaha
Step 3
Pemilihan komiten Izin
Komersial
Step 4
Summary permohonan
Step 1-4
Step 5
1 2 3 4 5
Permohonan
Akta NIB Terbit
IU Terbit
(Efektif/ Tidak
Efektif)
Komitmen
Izin
Komersil
Roll back
Cabut NIB/Hapus Permohonan
OSS

More Related Content

What's hot

Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Literasi keuangan digital.pptx
Literasi keuangan digital.pptxLiterasi keuangan digital.pptx
Literasi keuangan digital.pptxDEMAHADYATMACIPTA
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiLeks&Co
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi SahamUji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi SahamLeks&Co
 
Ppt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan KonsumenPpt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan Konsumenrianymonika
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Leks&Co
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
 
Tugas sim telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel
Tugas sim   telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabelTugas sim   telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel
Tugas sim telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabelTheresia Magdalena
 
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)publicprocurementinstitute
 
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptxSosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptxnilaapriani3
 
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaKonsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaSugianto Eko Prambudi
 

What's hot (20)

Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Literasi keuangan digital.pptx
Literasi keuangan digital.pptxLiterasi keuangan digital.pptx
Literasi keuangan digital.pptx
 
Hukum pasar modal
Hukum pasar modalHukum pasar modal
Hukum pasar modal
 
Contoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus AkuisisiContoh Kasus Akuisisi
Contoh Kasus Akuisisi
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi SahamUji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 
Ppt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan KonsumenPpt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan Konsumen
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
 
Tugas sim telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel
Tugas sim   telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabelTugas sim   telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel
Tugas sim telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel
 
Tiktok Shop.pptx
Tiktok Shop.pptxTiktok Shop.pptx
Tiktok Shop.pptx
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptxSosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
 
Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerahPembiayaan daerah
Pembiayaan daerah
 
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaKonsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
 

Similar to OSS

Mekanisme _Tata Cara Pengisian Data Perizinan Kegiatan Usaha pada OSS 1.1
Mekanisme _Tata Cara Pengisian Data Perizinan Kegiatan Usaha pada OSS 1.1Mekanisme _Tata Cara Pengisian Data Perizinan Kegiatan Usaha pada OSS 1.1
Mekanisme _Tata Cara Pengisian Data Perizinan Kegiatan Usaha pada OSS 1.1Kanaidi ken
 
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBudiYono268411
 
Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda erlina nuraeni
 
Sistem-OSS-dan-PP-24-Tahun-2018-IPPAT-Bekasi-20-Sep-2018_Pak-Elen.pptx
Sistem-OSS-dan-PP-24-Tahun-2018-IPPAT-Bekasi-20-Sep-2018_Pak-Elen.pptxSistem-OSS-dan-PP-24-Tahun-2018-IPPAT-Bekasi-20-Sep-2018_Pak-Elen.pptx
Sistem-OSS-dan-PP-24-Tahun-2018-IPPAT-Bekasi-20-Sep-2018_Pak-Elen.pptxannagikhwandito
 
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...GilangArdi4
 
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptxperaturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptxxsmuzi
 
Panduan hak akses_oss_bagi_umk
Panduan hak akses_oss_bagi_umkPanduan hak akses_oss_bagi_umk
Panduan hak akses_oss_bagi_umksidosermo
 
BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx
BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptxBAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx
BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptxFahrulFauzi14
 
mengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
mengenal Perizian Berusaha berbasis risikomengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
mengenal Perizian Berusaha berbasis risikoKasumaYeni
 
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptxalvasuramultikarya
 
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptxPERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptxindonesiawuamesu
 
Slide Mata Kuliah Kewirausahaan/Islamic Entreprneuer Temu#13
Slide Mata Kuliah Kewirausahaan/Islamic Entreprneuer Temu#13Slide Mata Kuliah Kewirausahaan/Islamic Entreprneuer Temu#13
Slide Mata Kuliah Kewirausahaan/Islamic Entreprneuer Temu#13Mas YuLee H.Yulikuspartono
 
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptxPERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptxafeefitria
 
Langkah Membangun Fintech _ Materi Training "Financial Technology"
Langkah Membangun Fintech _ Materi Training "Financial Technology"Langkah Membangun Fintech _ Materi Training "Financial Technology"
Langkah Membangun Fintech _ Materi Training "Financial Technology"Kanaidi ken
 

Similar to OSS (20)

Pedoman indonesia
Pedoman indonesiaPedoman indonesia
Pedoman indonesia
 
Mekanisme _Tata Cara Pengisian Data Perizinan Kegiatan Usaha pada OSS 1.1
Mekanisme _Tata Cara Pengisian Data Perizinan Kegiatan Usaha pada OSS 1.1Mekanisme _Tata Cara Pengisian Data Perizinan Kegiatan Usaha pada OSS 1.1
Mekanisme _Tata Cara Pengisian Data Perizinan Kegiatan Usaha pada OSS 1.1
 
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
 
Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda
 
Sistem-OSS-dan-PP-24-Tahun-2018-IPPAT-Bekasi-20-Sep-2018_Pak-Elen.pptx
Sistem-OSS-dan-PP-24-Tahun-2018-IPPAT-Bekasi-20-Sep-2018_Pak-Elen.pptxSistem-OSS-dan-PP-24-Tahun-2018-IPPAT-Bekasi-20-Sep-2018_Pak-Elen.pptx
Sistem-OSS-dan-PP-24-Tahun-2018-IPPAT-Bekasi-20-Sep-2018_Pak-Elen.pptx
 
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
 
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptxperaturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
 
Panduan hak akses_oss_bagi_umk
Panduan hak akses_oss_bagi_umkPanduan hak akses_oss_bagi_umk
Panduan hak akses_oss_bagi_umk
 
BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx
BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptxBAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx
BAHAN_PRESENTASI_OSS_BANDUNG.pptx
 
mengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
mengenal Perizian Berusaha berbasis risikomengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
mengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
 
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
 
Modul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaanModul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaan
 
Powerpoint 5
Powerpoint 5Powerpoint 5
Powerpoint 5
 
Powerpoint 5
Powerpoint 5Powerpoint 5
Powerpoint 5
 
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptxPERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
 
Slide Mata Kuliah Kewirausahaan/Islamic Entreprneuer Temu#13
Slide Mata Kuliah Kewirausahaan/Islamic Entreprneuer Temu#13Slide Mata Kuliah Kewirausahaan/Islamic Entreprneuer Temu#13
Slide Mata Kuliah Kewirausahaan/Islamic Entreprneuer Temu#13
 
pp
pppp
pp
 
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptxPERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
 
Langkah Membangun Fintech _ Materi Training "Financial Technology"
Langkah Membangun Fintech _ Materi Training "Financial Technology"Langkah Membangun Fintech _ Materi Training "Financial Technology"
Langkah Membangun Fintech _ Materi Training "Financial Technology"
 
Kewirausahaan
KewirausahaanKewirausahaan
Kewirausahaan
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (13)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

OSS

  • 1. ALUR PENGAJUAN NIB MELALUI IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
  • 2. Mekanisme sebelum proses implementasi sistem OSS untuk penerbitan izin usaha Pengusaha Notaris Kemenkumham - AHU Lembaga OSS Pendirian Badan Usaha terlebih dahulu
  • 3. Sistem OSS Kementerian / Lembaga K/L terintegrasi, melakukan pertukaran data dengan OSS dan menyusun NSPK Izin. Pelaku Usaha Pelaku usaha meliputi Perseorangan, Non Perseorangan, Perwakilan, dan STPW Luar Negeri Daerah Izin dan Komitmen akan ditembuskan ke Daerah untuk diproses dan diverifikasi. Bila komitmen telah terpenuhi semua maka Izin Usaha yang dimohonkan akan berlaku Eektif OSS PP 24 / 2018 Gambaran Umum OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota secara elektronik. Pendaftaran Izin Efektif Permohonan Izin Monitoring dan Follow-Up Tahap Mendapatkan Izin dengan OSS Memilih Akta
  • 4. Pokok-pokok dalam PP 24/2018 dan Implementasi OSS SEMUA JENIS USAHA diterbitkan melalui OSS, kecuali sektor pertambangan, keuangan, serta properti dan perumahan SATU PERUSAHAAN, SATU NIB KBLI 2 KBLI…dst KBLI 1 IU Sektor 2 IU Sektor…dst IU Sektor 1 Izin Usaha (nomenklatur sesuai sektor)
  • 5. Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS * 3 * user-id * * * * * * password * * * * * * * * * Input NIK/paspor direksi dan data lainnya Aktivasi melalui email perusahaan untuk mendapatkan user ID dan password *) Waktu aktivasi 3 hari Pelaku usaha menerima email berisi user ID dan password 2 1 Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya adalah perorangan dan badan usaha (termasuk UMKM) baru, maupun yang sudah berdiri, dan juga kantor perwakilan
  • 6. Permohonan Perizinan Berusaha BPJSKES& NAKER NPWP RPTKA FASILITASFISKAL IZINUSAHA(SIUP) AKSESKEPABEANAN API TDP Login melalui oss.go.id 1 2 3 Pelaku usaha mengisi: • Data perusahaan • Data modal • Data akta • Data pengurus dan pemegang saham • Maksud dan tujuan kegiatan • Data usaha • Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan • Dokumen pendaftaran lainnya dapat diterbitkan (jika diperlukan) Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah IDENTITAS PELAKU USAHA dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.
  • 7. Izin Usaha Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha. • Izin Usaha diterbitkan setelah pernyataan komitmen • Setelah mendapat Izin Usaha, maka persiapan usaha dapat dilakukan Izin Usaha berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen, termasuk pembayaran PNBP (jika disyaratkan)
  • 8. Izin Operasional/Komersial Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki tahapan komersial atau operasional 2 3 1 • Pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Izin Operasional/Komersial; • Sistem OSS otomatis menerbitkan Izin Operasional/Komersial Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan standar-standar atau persyaratan operasional/ komersial Sistem OSS mengaktivasi Izin Komersial/Operasional
  • 9. Proses Permohonan Izin Preview data akta Step 1 Pengisian proyek Step 2 Pemilihan komitmen dan Izin Usaha Step 3 Pemilihan komiten Izin Komersial Step 4 Summary permohonan Step 1-4 Step 5 1 2 3 4 5 Permohonan Akta NIB Terbit IU Terbit (Efektif/ Tidak Efektif) Komitmen Izin Komersil Roll back Cabut NIB/Hapus Permohonan