SlideShare a Scribd company logo
Kantor Wilayah Kemenkumham
Jawa Timur
Subbid KI
Sosialisasi Merek
DEFINISI MEREK
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara
grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,
angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)
dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,
atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang
diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam
kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
(Ps. 1 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016)
TANDA DAPAT
DIREPRESENTASIKAN
SECARA GRAFIS
Memenuhi
3 Syarat
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1
UU 20/2016
MEMILIKI DAYA
PEMBEDA
UNTUK DIGUNAKAN
DALAM KEGIATAN
PERDAGANGAN
LUKISAN/LOGO
KATA KATA & LUKISAN
3 DIMENSI HOLOGRAM SUARA
*Tokopedia
IDM000934069 IDM000188370
SOUND
MEREK SUARA
Tokopedia
MEREK HOLOGRAM
Merek hologram, mengubah konten yang ditampilkan
berdasarkan sudut pandang
Fungsi Merek
IDENTITAS
PRODUK
*Sbg Pembeda dengan produk lainnya
IDM000729399
IDM000934069 IDM000188370
NILAI TAMBAH
Nilai ekonomi suatu produk dapat bertambah karena adanya
unsur merek.
Rp. 4.000,- Rp. 7.000,-
dgip.go.id
KAMU PILIH YANG MANA...??
Jaminan Kualitas
BABACIGA
REPUTASI
Merek merefleksikan dan mencitrakan reputasi dari suatu
produk, dapat meningkatkan prestise konsumen yang
menggunakan produk.
Fungsi Pendaftaran Merek
First to File
System
PRINSIP PELINDUNGAN
The Principle of
Territoriality
The Principle of
Specialty
MENGAPA MENDAFTARKAN MEREK?
Menggunakan sendiri merek tersebut;
Memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut;
Melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.
Hak Eksklusif
Diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, untuk:
Bukti Kepemilikan
Hak untuk melarang pihak lain yang
menggunakan merek anda tanpa izin;
Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
dari gugatan orang lain.
Kenyamanan & Keamanan
dalam Berbisnis
(/Permohonan/Kelas)
TARIF PENDAFTARAN MEREK:
UMUM
Rp. 1.800.000
UMKM
Rp. 500.000
(/Permohonan/Kelas)
• Melampirkan surat rekomendasi dari dinas terkait
Persiapan
Sebelum
Mendaftar
Persiapan Label/ Logo
Merek.
Identifikasi Kelas Barang/
Jasa.
Penelusuran Merek
Terdaftar/dimohonkan
lebih Dahulu.
Membuat Akun.
(https://skm.dgip.go.id/)
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
https://merek.dgip.go.id/
Hal-Hal yg Perlu Diperhatikan
Terkait Label
TAMPILKAN LABEL YG
SAMA DENGAN DATA YG
DIINPUT
Nama Merek: HOMI + Logo
Disclaimer: Senyaman Rumah Ibu
TIDAK MENIRU
Pastikan visual tidak meniru &
melanggar Merek milik
pihak lain.
Pada unsur yg tidak dilindungi
Seperti logo halal & logo ISO
HINDARI
MENCANTUMKAN
UNSUR NON MEREK
Seperti komposisi, cara
penyimpanan, dll.
HINDARI
MENCANTUMKAN LOGO
SERTIFIKASI
HINDARI
MENCANTUMKAN
MEREK PIHAK LAIN
Seperti logo marketplace, media
sosial, whatsapp dll.
CANTUMKAN TRANSLITERASI &
TRANSLASI
Transliterasi
오빠 : Dibaca Oppa
Translasi
오빠 : Saudara laki-laki
Hindari Mencantumkan Simbol ® dan TM
Pemeriksaan Substantif
Merek yang Tidak Dapat
Didaftarkan
Penolakan Absolut
Pasal 20 UU No.20/2016
Kelas 43: Jasa-jasa restoran, bar,
kafe, hotel, akomodasi sementara.
"Penggunaan simbol-simbol Buddha di
restaurant dan bar dinilai merupakan
bentuk penodaan agama. Dinilai
bertentangan dengan perundangan-
undangan yang berlaku, moralitas agama,
kesusilaan atau ketertiban umum".
BUDDHA BAR
PASAL. 20 (a) UU No. 20/2016
Bertentangan dengan ideologi negara,
peraturan perundang-undangan,
moralitas, agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum.
Kelas 32: Air Mineral, Air Minum
Dalam kemasan, Sirup.
Berkaitan dengan barang yang
dimohonkan pendaftarannya.
”Fresh Water” bersifat deskriptif
atau menjelaskan tentang sifat
barang yaitu air segar.
Kelas 29: Agar-agar, Jelly,
Tepung Agar-agar.
Berkaitan dengan barang yang
dimohonkan pendaftarannya. ”Pudding
Lapis" menjelaskan tentang jenis
barang, yaitu jenis agar-agar atau
pudding yang dibuat dengan bentuk
berlapis.
PASAL. 20 (b) UU No. 20/2016
Sama dengan, berkaitan dengan,
atau hanya menyebut barang
dan/atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya.
Stutterheim adalah merek fashion mewah
yang memiliki reputasi di banyak negara,
didirikan oleh Alexander Stutterheim di
Stockholm. Memuat unsur yang dapat
menyesatkan masyarakat tentang asal
barang.
STUTTERHEIM
Kelas 20: Tempat tidur, kasur-kasur,
Spring bed
PASAL. 20 (c) UU No. 20/2016
Memuat unsur yang dapat menyesatkan
masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,
ukuran, macam, tujuan penggunaan
barang dan/atau jasa yang dimohonkan
pendaftaranya atau merupakan nama
varietas tanaman yang dilindungi untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis.
VARIETAS TANAMAN DILINDUNGI
http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/
UNTUK BARANG/JASA YANG SEJENIS
*Varietas semangka
dilindungi
*Varietas Padi
dilindungi
*Varietas Kakako
dilindungi
Pandanwangi
PASAL. 20 (c) UU No. 20/2016
PASAL. 20 (d) UU No. 20/2016
Kelas 29: Susu & produk susu
Kelas 32: Bir-bir.
0.0% alkohol dapat
diartikan memuat
keterangan yang tidak
sesuai dengan kualitas
barang.
“Lactofree” yang berarti bebas
laktosa untuk produk laktosa akan
menjadi menipu karena tidak
mungkin suatu produk laktosa tidak
mengandung laktosa.
Happy
You
0.0%
Alcohol
Memuat keterangan yang tidak
sesuai dengan kualitas, manfaat,
atau khasiat dari barang dan/atau
jasa yang diproduksi.
TERLALU SEDERHANA RUMIT/ SULIT DI INGAT
PASAL. 20 (e) UU No. 20/2016
DISTINCTIVENESS
Satu huruf dianggap memiliki daya pembeda
apabila mempunyai karakter yang khas.
@&C^X14
Tidak memiliki daya pembeda
Merek yang Ditolak
Penolakan Relatif
Pasal 21 UU No. 20/2016
M E M I L I K I P E R S A M A A N P A D A P O K O K N Y A A T A U
K E S E L U R U H A N N Y A D E N G A N :
MEREK DITOLAK, JIKA:
PASAL. 21 AYAT 1 UU NO. 20 TAHUN 2016
Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak
lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis
yang memenuhi persyaratan tertentu;
Indikasi geografis terdaftar.
Dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan
oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu
dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya
persamaan.
merek.dgip.go.id
PENILAIAN PERSAMAAN PADA
POKOKNYA
Fonetik.
Konseptual.
Visual.
FONETIK
KONSEPTUAL
VISUAL
merek.dgip.go.id
PERSAMAAN PADA POKOKNYA
PASAL. 21 ayat 1 (a) UU No. 20/2016
Persamaa
n Fonetik
DGIP.GO.ID
merek.dgip.go.id
Kalosi Toraja
Coffee
IG Terdaftar Permohonan Merek
PERSAMAAN DENGAN IG TERDAFTAR
PASAL. 21 ayat 1 (d) UU No. 20/2016
MERUPAKAN TIRUAN ATAU
MENYERUPAI:
MEREK DITOLAK, JIKA:
Nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum
yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
PASAL. 21 AYAT 2 UU NO. 20 TAHUN 2016
Nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu
negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan
tertulis dari pihak yang berwenang;
Tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga
Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
erek.dgip.go.id
MEREK DITOLAK JIKA, DIAJUKAN OLEH
PEMOHON BERIKTIKAD TIDAK BAIK
Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan
Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak,
atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan
usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha
tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.
Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016
PASAL. 21 AYAT 3 UU NO. 20 TAHUN 2016
Tips Pendaftaran Merek
Unik, tidak ditemukan dalam kamus manapun.
Mudah diucapkan.
Jika menggunakan kata umum, jangan berkaitan dengan barang/ jasa yang dimohonkan.
Ajukan hanya jenis barang/jasa yang memang ingin diajukan permohonan mereknya.
Melekat di benak konsumen.
Jika menggunakan huruf non latin, sertakan transliterasi & terjemahan (jika memiliki arti).
Pastikan kesesuaian tampilan merek, dengan tipe merek yang dipilih & nama merek
yang diinput pada sistem.
Lanjutan..
Cek PDKI, Sistem Klasifikasi Merek, Global Brand Database & E-Indikasi Geografis.
Gunakan alamat email yang jelas dan aktif.
Jika mendapatkan surat usulan penolakan, tanggapi surat tersebut dengan argumen dan
bukti-bukti yang meyakinkan pemeriksa, bahwa permohonan mereknya layak diterima.
Contoh Bukti Daftar Merek
Lanjutan contoh bukti daftar Merek
Contoh Surat Usulan Penolakan
Contoh Surat Penetapan Penolakan
Sertifikat Merek
REFERENSI PENELUSURAN
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
PDKI
WIPO GLOBAL BRAND
DATABASE
SISTEM KLASIFIKASI
MEREK
https://www3.wipo.int/branddb/en/ https://skm.dgip.go.id/
TERIMA KASIH ATAS
PERHATIAN ANDA

More Related Content

What's hot

Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Zsazsa Dhysha
 
4. Surat Pernyataan Tagihan Listrik (diketahui Keluarahan).docx
4. Surat Pernyataan Tagihan Listrik (diketahui Keluarahan).docx4. Surat Pernyataan Tagihan Listrik (diketahui Keluarahan).docx
4. Surat Pernyataan Tagihan Listrik (diketahui Keluarahan).docxjuprianto6
 
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahmohamad amsanudin
 
Lampiran sk kepsek ttg siswa bebas biaya
Lampiran sk kepsek ttg siswa bebas biayaLampiran sk kepsek ttg siswa bebas biaya
Lampiran sk kepsek ttg siswa bebas biayagie_anyar
 
Surat keterangan penghasilan orang tua
Surat keterangan penghasilan orang tuaSurat keterangan penghasilan orang tua
Surat keterangan penghasilan orang tuaMeizan Herbian
 
Kondisi Fisik & Sosial Kota Bandung
Kondisi Fisik & Sosial Kota Bandung Kondisi Fisik & Sosial Kota Bandung
Kondisi Fisik & Sosial Kota Bandung Iqlima Pebrianti
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Eko Mardianto
 
Xii geografi kd 3.1_pembangunan dan pertumbuhan wilayah part 3
Xii geografi kd 3.1_pembangunan dan pertumbuhan wilayah part 3Xii geografi kd 3.1_pembangunan dan pertumbuhan wilayah part 3
Xii geografi kd 3.1_pembangunan dan pertumbuhan wilayah part 3jopiwildani
 
201512409 ekonomi-pembangunan-pdf
201512409 ekonomi-pembangunan-pdf201512409 ekonomi-pembangunan-pdf
201512409 ekonomi-pembangunan-pdfSigit Wahyudi
 
Kebijakan perencanaan pembangunan regional
Kebijakan perencanaan pembangunan regional Kebijakan perencanaan pembangunan regional
Kebijakan perencanaan pembangunan regional Hamid Zukhair
 
Makalah "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi"
Makalah "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi"Makalah "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi"
Makalah "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi"Riska Yuliatiningsih
 
Formulir pendaftaran pengurus bem fkip
Formulir pendaftaran pengurus bem fkipFormulir pendaftaran pengurus bem fkip
Formulir pendaftaran pengurus bem fkipEndi Irmansyah
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
Teori ketergantungan-1-fd
Teori ketergantungan-1-fdTeori ketergantungan-1-fd
Teori ketergantungan-1-fdFrans Dione
 
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintahRatih Puji Astuti
 
Contoh surat pernyataan
Contoh surat pernyataanContoh surat pernyataan
Contoh surat pernyataanWAhyu Chool
 

What's hot (20)

Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1
 
4. Surat Pernyataan Tagihan Listrik (diketahui Keluarahan).docx
4. Surat Pernyataan Tagihan Listrik (diketahui Keluarahan).docx4. Surat Pernyataan Tagihan Listrik (diketahui Keluarahan).docx
4. Surat Pernyataan Tagihan Listrik (diketahui Keluarahan).docx
 
Surat kuasa pengurusan pembuatan paspor
Surat kuasa pengurusan pembuatan pasporSurat kuasa pengurusan pembuatan paspor
Surat kuasa pengurusan pembuatan paspor
 
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
 
Lampiran sk kepsek ttg siswa bebas biaya
Lampiran sk kepsek ttg siswa bebas biayaLampiran sk kepsek ttg siswa bebas biaya
Lampiran sk kepsek ttg siswa bebas biaya
 
Surat keterangan penghasilan orang tua
Surat keterangan penghasilan orang tuaSurat keterangan penghasilan orang tua
Surat keterangan penghasilan orang tua
 
Kondisi Fisik & Sosial Kota Bandung
Kondisi Fisik & Sosial Kota Bandung Kondisi Fisik & Sosial Kota Bandung
Kondisi Fisik & Sosial Kota Bandung
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis
 
Xii geografi kd 3.1_pembangunan dan pertumbuhan wilayah part 3
Xii geografi kd 3.1_pembangunan dan pertumbuhan wilayah part 3Xii geografi kd 3.1_pembangunan dan pertumbuhan wilayah part 3
Xii geografi kd 3.1_pembangunan dan pertumbuhan wilayah part 3
 
201512409 ekonomi-pembangunan-pdf
201512409 ekonomi-pembangunan-pdf201512409 ekonomi-pembangunan-pdf
201512409 ekonomi-pembangunan-pdf
 
Kebijakan perencanaan pembangunan regional
Kebijakan perencanaan pembangunan regional Kebijakan perencanaan pembangunan regional
Kebijakan perencanaan pembangunan regional
 
Makalah "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi"
Makalah "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi"Makalah "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi"
Makalah "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi"
 
Formulir pendaftaran pengurus bem fkip
Formulir pendaftaran pengurus bem fkipFormulir pendaftaran pengurus bem fkip
Formulir pendaftaran pengurus bem fkip
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
Biodata
BiodataBiodata
Biodata
 
Teori ketergantungan-1-fd
Teori ketergantungan-1-fdTeori ketergantungan-1-fd
Teori ketergantungan-1-fd
 
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
 
Ekonomi regional
Ekonomi regionalEkonomi regional
Ekonomi regional
 
Contoh surat pernyataan
Contoh surat pernyataanContoh surat pernyataan
Contoh surat pernyataan
 
Makalah teori lokasi
Makalah teori lokasiMakalah teori lokasi
Makalah teori lokasi
 

Similar to materi merek madiun 21 agustus 2023.pptx

Bab i peci
Bab i peciBab i peci
Bab i pecipeci
 
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarmaIdo Mantan
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaanGindha Wayka
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaanEriRomadhon
 
Ketentuan Merek di Indonesia.pdf
Ketentuan Merek di Indonesia.pdfKetentuan Merek di Indonesia.pdf
Ketentuan Merek di Indonesia.pdfRiszaFransiscus
 

Similar to materi merek madiun 21 agustus 2023.pptx (10)

Bab i peci
Bab i peciBab i peci
Bab i peci
 
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
 
uas hki.pptx
uas hki.pptxuas hki.pptx
uas hki.pptx
 
Pengenalan merek pdf
Pengenalan merek pdfPengenalan merek pdf
Pengenalan merek pdf
 
M erek pak fat
M erek pak  fatM erek pak  fat
M erek pak fat
 
(Bahan) tentang merek
(Bahan) tentang merek(Bahan) tentang merek
(Bahan) tentang merek
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan
 
Ketentuan Merek di Indonesia.pdf
Ketentuan Merek di Indonesia.pdfKetentuan Merek di Indonesia.pdf
Ketentuan Merek di Indonesia.pdf
 
Uu 15 2001
Uu 15 2001Uu 15 2001
Uu 15 2001
 

More from Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun

Kepkaban No. 22 Tahun 2023 - Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare...
Kepkaban No. 22 Tahun 2023 - Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare...Kepkaban No. 22 Tahun 2023 - Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare...
Kepkaban No. 22 Tahun 2023 - Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare...Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
Mekanisme Perizinan Berusaha di Jatim via JOSS - Madiun 11 Mei 2023.pdf
Mekanisme Perizinan Berusaha di Jatim via JOSS - Madiun 11 Mei 2023.pdfMekanisme Perizinan Berusaha di Jatim via JOSS - Madiun 11 Mei 2023.pdf
Mekanisme Perizinan Berusaha di Jatim via JOSS - Madiun 11 Mei 2023.pdfBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxPENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSSPAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSSBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 

More from Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun (20)

SOSIALISASI LKPM + PENCABUTAN 2023.pptx
SOSIALISASI LKPM + PENCABUTAN 2023.pptxSOSIALISASI LKPM + PENCABUTAN 2023.pptx
SOSIALISASI LKPM + PENCABUTAN 2023.pptx
 
Kepkaban No. 22 Tahun 2023 - Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare...
Kepkaban No. 22 Tahun 2023 - Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare...Kepkaban No. 22 Tahun 2023 - Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare...
Kepkaban No. 22 Tahun 2023 - Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare...
 
Registrasi Pangan Olahan_100723.pptx
Registrasi Pangan Olahan_100723.pptxRegistrasi Pangan Olahan_100723.pptx
Registrasi Pangan Olahan_100723.pptx
 
INOVASI LAURA JOSS.pptx
INOVASI LAURA JOSS.pptxINOVASI LAURA JOSS.pptx
INOVASI LAURA JOSS.pptx
 
Materi_Halal_Datik.pdf
Materi_Halal_Datik.pdfMateri_Halal_Datik.pdf
Materi_Halal_Datik.pdf
 
paparan madiun.pptx
paparan madiun.pptxpaparan madiun.pptx
paparan madiun.pptx
 
KKPR, PBG dan SLF.pptx
KKPR, PBG dan SLF.pptxKKPR, PBG dan SLF.pptx
KKPR, PBG dan SLF.pptx
 
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptxKementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
 
Mekanisme Perizinan Berusaha di Jatim via JOSS - Madiun 11 Mei 2023.pdf
Mekanisme Perizinan Berusaha di Jatim via JOSS - Madiun 11 Mei 2023.pdfMekanisme Perizinan Berusaha di Jatim via JOSS - Madiun 11 Mei 2023.pdf
Mekanisme Perizinan Berusaha di Jatim via JOSS - Madiun 11 Mei 2023.pdf
 
Paparan kota madiun.pptx
Paparan kota madiun.pptxPaparan kota madiun.pptx
Paparan kota madiun.pptx
 
SOSIALISASI LKPM TW 1 2023.pptx
SOSIALISASI LKPM TW 1 2023.pptxSOSIALISASI LKPM TW 1 2023.pptx
SOSIALISASI LKPM TW 1 2023.pptx
 
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptxBahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
 
Launching Inovasi Baru 2023.ppt
Launching Inovasi Baru 2023.pptLaunching Inovasi Baru 2023.ppt
Launching Inovasi Baru 2023.ppt
 
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxPENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 
K3L Sektor Perhotelan dan Restoran.pptx
K3L Sektor Perhotelan dan Restoran.pptxK3L Sektor Perhotelan dan Restoran.pptx
K3L Sektor Perhotelan dan Restoran.pptx
 
PAPARAN PNM GRAHA MANGGA 15072022.pptx
PAPARAN PNM GRAHA MANGGA 15072022.pptxPAPARAN PNM GRAHA MANGGA 15072022.pptx
PAPARAN PNM GRAHA MANGGA 15072022.pptx
 
PAPARAN OSS SEKTOR INDUSTRI.pptx
PAPARAN OSS SEKTOR INDUSTRI.pptxPAPARAN OSS SEKTOR INDUSTRI.pptx
PAPARAN OSS SEKTOR INDUSTRI.pptx
 
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSSPAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
PAPARAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL PERTANIAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM OSS
 
Paparan OSS UNIPMA
Paparan OSS UNIPMAPaparan OSS UNIPMA
Paparan OSS UNIPMA
 

Recently uploaded

KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANGKERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANGEviRohimah3
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogorWILDANREYkun
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfTarkaTarka
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdferlita3
 
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNajwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfnaqarin2
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfheridawesty4
 
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusiSusanti94678
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxbobobodo693
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIgloriosaesy
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docxRinawatiRinawati10
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER MULYADI.A S.Pd.,M.Pd.pdf
LAPORAN EKSTRAKURIKULER MULYADI.A S.Pd.,M.Pd.pdfLAPORAN EKSTRAKURIKULER MULYADI.A S.Pd.,M.Pd.pdf
LAPORAN EKSTRAKURIKULER MULYADI.A S.Pd.,M.Pd.pdfpkbmattariqpaud
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfUditGheozi2
 
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufalKhawariz
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxKurnia Fajar
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..widyakusuma99
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaagusmulyadi08
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfNurSriWidyastuti1
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt xjohan199969
 

Recently uploaded (20)

KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANGKERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNajwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER MULYADI.A S.Pd.,M.Pd.pdf
LAPORAN EKSTRAKURIKULER MULYADI.A S.Pd.,M.Pd.pdfLAPORAN EKSTRAKURIKULER MULYADI.A S.Pd.,M.Pd.pdf
LAPORAN EKSTRAKURIKULER MULYADI.A S.Pd.,M.Pd.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 

materi merek madiun 21 agustus 2023.pptx

  • 1. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur Subbid KI Sosialisasi Merek
  • 2. DEFINISI MEREK Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Ps. 1 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016)
  • 3. TANDA DAPAT DIREPRESENTASIKAN SECARA GRAFIS Memenuhi 3 Syarat Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU 20/2016 MEMILIKI DAYA PEMBEDA UNTUK DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN
  • 4. LUKISAN/LOGO KATA KATA & LUKISAN 3 DIMENSI HOLOGRAM SUARA *Tokopedia IDM000934069 IDM000188370
  • 6. MEREK HOLOGRAM Merek hologram, mengubah konten yang ditampilkan berdasarkan sudut pandang
  • 8. IDENTITAS PRODUK *Sbg Pembeda dengan produk lainnya IDM000729399 IDM000934069 IDM000188370
  • 9. NILAI TAMBAH Nilai ekonomi suatu produk dapat bertambah karena adanya unsur merek. Rp. 4.000,- Rp. 7.000,-
  • 10. dgip.go.id KAMU PILIH YANG MANA...?? Jaminan Kualitas
  • 11. BABACIGA REPUTASI Merek merefleksikan dan mencitrakan reputasi dari suatu produk, dapat meningkatkan prestise konsumen yang menggunakan produk.
  • 13. First to File System PRINSIP PELINDUNGAN The Principle of Territoriality The Principle of Specialty
  • 14. MENGAPA MENDAFTARKAN MEREK? Menggunakan sendiri merek tersebut; Memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut; Melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Hak Eksklusif Diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, untuk:
  • 15. Bukti Kepemilikan Hak untuk melarang pihak lain yang menggunakan merek anda tanpa izin; Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari gugatan orang lain. Kenyamanan & Keamanan dalam Berbisnis
  • 16. (/Permohonan/Kelas) TARIF PENDAFTARAN MEREK: UMUM Rp. 1.800.000 UMKM Rp. 500.000 (/Permohonan/Kelas) • Melampirkan surat rekomendasi dari dinas terkait
  • 17. Persiapan Sebelum Mendaftar Persiapan Label/ Logo Merek. Identifikasi Kelas Barang/ Jasa. Penelusuran Merek Terdaftar/dimohonkan lebih Dahulu. Membuat Akun. (https://skm.dgip.go.id/) https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ https://merek.dgip.go.id/
  • 18. Hal-Hal yg Perlu Diperhatikan Terkait Label
  • 19. TAMPILKAN LABEL YG SAMA DENGAN DATA YG DIINPUT Nama Merek: HOMI + Logo Disclaimer: Senyaman Rumah Ibu TIDAK MENIRU Pastikan visual tidak meniru & melanggar Merek milik pihak lain. Pada unsur yg tidak dilindungi
  • 20. Seperti logo halal & logo ISO HINDARI MENCANTUMKAN UNSUR NON MEREK Seperti komposisi, cara penyimpanan, dll. HINDARI MENCANTUMKAN LOGO SERTIFIKASI
  • 21. HINDARI MENCANTUMKAN MEREK PIHAK LAIN Seperti logo marketplace, media sosial, whatsapp dll. CANTUMKAN TRANSLITERASI & TRANSLASI Transliterasi 오빠 : Dibaca Oppa Translasi 오빠 : Saudara laki-laki
  • 24. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan Penolakan Absolut Pasal 20 UU No.20/2016
  • 25. Kelas 43: Jasa-jasa restoran, bar, kafe, hotel, akomodasi sementara. "Penggunaan simbol-simbol Buddha di restaurant dan bar dinilai merupakan bentuk penodaan agama. Dinilai bertentangan dengan perundangan- undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum". BUDDHA BAR PASAL. 20 (a) UU No. 20/2016 Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
  • 26. Kelas 32: Air Mineral, Air Minum Dalam kemasan, Sirup. Berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. ”Fresh Water” bersifat deskriptif atau menjelaskan tentang sifat barang yaitu air segar. Kelas 29: Agar-agar, Jelly, Tepung Agar-agar. Berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. ”Pudding Lapis" menjelaskan tentang jenis barang, yaitu jenis agar-agar atau pudding yang dibuat dengan bentuk berlapis. PASAL. 20 (b) UU No. 20/2016 Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
  • 27. Stutterheim adalah merek fashion mewah yang memiliki reputasi di banyak negara, didirikan oleh Alexander Stutterheim di Stockholm. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal barang. STUTTERHEIM Kelas 20: Tempat tidur, kasur-kasur, Spring bed PASAL. 20 (c) UU No. 20/2016 Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaranya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
  • 28. VARIETAS TANAMAN DILINDUNGI http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/ UNTUK BARANG/JASA YANG SEJENIS *Varietas semangka dilindungi *Varietas Padi dilindungi *Varietas Kakako dilindungi Pandanwangi PASAL. 20 (c) UU No. 20/2016
  • 29. PASAL. 20 (d) UU No. 20/2016 Kelas 29: Susu & produk susu Kelas 32: Bir-bir. 0.0% alkohol dapat diartikan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas barang. “Lactofree” yang berarti bebas laktosa untuk produk laktosa akan menjadi menipu karena tidak mungkin suatu produk laktosa tidak mengandung laktosa. Happy You 0.0% Alcohol Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
  • 30. TERLALU SEDERHANA RUMIT/ SULIT DI INGAT PASAL. 20 (e) UU No. 20/2016 DISTINCTIVENESS Satu huruf dianggap memiliki daya pembeda apabila mempunyai karakter yang khas. @&C^X14 Tidak memiliki daya pembeda
  • 31. Merek yang Ditolak Penolakan Relatif Pasal 21 UU No. 20/2016
  • 32. M E M I L I K I P E R S A M A A N P A D A P O K O K N Y A A T A U K E S E L U R U H A N N Y A D E N G A N : MEREK DITOLAK, JIKA: PASAL. 21 AYAT 1 UU NO. 20 TAHUN 2016 Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; Indikasi geografis terdaftar.
  • 33. Dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. merek.dgip.go.id PENILAIAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA Fonetik. Konseptual. Visual.
  • 36. merek.dgip.go.id Kalosi Toraja Coffee IG Terdaftar Permohonan Merek PERSAMAAN DENGAN IG TERDAFTAR PASAL. 21 ayat 1 (d) UU No. 20/2016
  • 37. MERUPAKAN TIRUAN ATAU MENYERUPAI: MEREK DITOLAK, JIKA: Nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; PASAL. 21 AYAT 2 UU NO. 20 TAHUN 2016 Nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; Tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  • 38. erek.dgip.go.id MEREK DITOLAK JIKA, DIAJUKAN OLEH PEMOHON BERIKTIKAD TIDAK BAIK Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 PASAL. 21 AYAT 3 UU NO. 20 TAHUN 2016
  • 39. Tips Pendaftaran Merek Unik, tidak ditemukan dalam kamus manapun. Mudah diucapkan. Jika menggunakan kata umum, jangan berkaitan dengan barang/ jasa yang dimohonkan. Ajukan hanya jenis barang/jasa yang memang ingin diajukan permohonan mereknya. Melekat di benak konsumen. Jika menggunakan huruf non latin, sertakan transliterasi & terjemahan (jika memiliki arti). Pastikan kesesuaian tampilan merek, dengan tipe merek yang dipilih & nama merek yang diinput pada sistem.
  • 40. Lanjutan.. Cek PDKI, Sistem Klasifikasi Merek, Global Brand Database & E-Indikasi Geografis. Gunakan alamat email yang jelas dan aktif. Jika mendapatkan surat usulan penolakan, tanggapi surat tersebut dengan argumen dan bukti-bukti yang meyakinkan pemeriksa, bahwa permohonan mereknya layak diterima.
  • 42. Lanjutan contoh bukti daftar Merek
  • 43. Contoh Surat Usulan Penolakan
  • 46. REFERENSI PENELUSURAN https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ PDKI WIPO GLOBAL BRAND DATABASE SISTEM KLASIFIKASI MEREK https://www3.wipo.int/branddb/en/ https://skm.dgip.go.id/