Download to read offline
Uploaded byBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
Paparan kota madiun.pptx
Dokumen ini menjelaskan tentang perizinan dan pengawasan usaha berbasis risiko di Indonesia, mencakup alur sistem OSS-RBA, persyaratan perizinan, dan proses verifikasi data. Terdapat sistem pengawasan yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha serta penanganan laporan masyarakat. Selain itu, pengawasan rutin dan insidental dilakukan untuk menjaga kualitas dan integritas pelaksanaan izin usaha.
More Related Content
Similar to Paparan kota madiun.pptx
More from Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
Paparan kota madiun.pptx
- 1. PERIZINAN & PENGAWASANOSS BERBASISRISIKO
- 2. 11 Persyaratan dasar PerizinanBerusaha
- 3. 11 Alur Sistem OSS-RBA- PerBKPM 3/2021
- 4. Data Pelaku Usaha: Perseorangan & BadanUsaha Hak Akses - Pilih KBLI - Input Lokasi Usaha - Input Kriteria Lain Penentu Risiko Validasi Basis Risiko & Bidang Usaha Penanaman Modal Input Data Kegiatan Usaha: - Utama - Pendukung - Kantor Cabang Administrasi Validasi & Notifikasi KKPR (ATR/BPN & KKP) • Data Rencana Umum Kegiatan Usaha (Produk, Tenaga Kerja, Investasi, Dll) • Persetujuan Lingkungan Validasi Dukcapil & Imigrasi Validasi Dokumen Lingkungan ALUR PROSES 1 Perorangan • KTP/Paspor • NPWP Non Perorangan • KTP/Paspor • NPWP • AHU • Persetujuan Bangunan Gedung • Pernyataan Mandiri (Pemenuhan Persyaratan & Kewajiban) Validasi AHU Online & KSWP Notifikasi • Persetujuan Lingkungan > KLHK • Persetujuan Bangunan Gedung > PUPR • Sertifikat Halal > Kemenag • SNI > BSN, • Pengawasan/verifikasi > KLD • Pelaku Usaha
- 5. Self Declare Standar + Mengisi FormulirSPPL/ UKL-UPL Pemenuhan Izin Rendah Menengah Rendah Menengah Tinggi Tinggi Self Declare Standar + Mengisi Formulir SPPL/ UKL-UPL NIB, SS (Telah Diverifikasi) *) NIB, Izin *) Pemenuhan Persyaratan PBUMKU Penerbitan PBUMKU Apabila Membutuh kan NIB, Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pemenuhan SS termasuk persetujuan UKL/UPL Mengisi Formulir SPPL persiapan, operasional, dan komersial Operasion al dan komersial persiapan Pengajuan fasilitasberusaha Pengajuan fasilitas berusaha Pengajuan fasilitas berusaha NIB, SS (Belum Diverifikasi) NIB persiapan Pengajuan fasilitas berusaha Operasional dan komersial Pemenuhan & Persetujuan AMDAL Perset ujuan UKL- UPL Mengisi Formulir & Persetujuan UKL/UPL NIB termasuk SPPL dan merupakan perizinan tunggal bagi UMK Pengajuan fasilitas berusaha ALUR PROSES 2
- 6. PEMOHON Alur Penerbitan SertifikasiStandart OSS OSS OSS menerbitkan Sertifikasi standart belum terferivikasi dan kewenangan • Pengembalian Berkas • Pemenuhan Ferivikasi Standar Melalui aplikasi JOSS TIM VERIFIKATOR OPD Verifikasi Data oleh Tim Verifikator dalam 5 hari kerja TIM VERIFIKATOR Verifikasi Data oleh Tim Verifikator Pemohon melakukan Permohonan sertifikasi standart di aplikasi oss Pemohon melakukan Permohonan Pemenuhan sertvikasi standart di aplikasi JOSS Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Tidak Verifikasi Data oleh Tim Lapangan/ Perangkat Daerah PERANGKAT DAERAH
- 7. Memberikan persetujuan penerbitan pemenuhan sertivikasi standart dengan tanda tanganelektronik Pemohon melakukan cetak sertfikasi standart secara eletronik dan mandiri Ya Tidak PEMOHON KADIS DPMPTSP KABID DPMPTSP Memberikan persetujuan penerbitan pemenuhan Sertifikasi Standar TIM VERIFIKATOR Verifikasi Data oleh Tim Verifikator Ya PEMOHON Pemohon melakukan Permohonan sertvikasi standart di aplikasi OSS dengan melampirkan Pemenuhan sertivikasi standart OSS OSS menerbitkan Sertifikasi standart belum terferivikasi dan kewenangan TIM VERIFIKATOR OPD Verifikasi Data oleh Tim Verifikator dalam 5 hari kerja dan Template lampiran Sertifikasi standart KABID/TIM TEKNIS Persetujuan Verifikasi Data oleh Tim Teknis dan koreksi Template lampiran Sertifikasi standart Memberikan persetujuan penerbitan Sertifikasi Standart KADIS DPMPTSP Alur Penerbitan Sertifikasi Standart OSS
- 8. 11 Alur Penerbitan PerizinanBerusaha (dengan Fiktif Positif)
- 9. 11 Pengawasan Perizinan BerusahaBerbasis Resiko PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO Pengawasan PB2R Pengawasan Penanaman Modal Sub system pengawasan 3. SUBSISTEM PENGAWASAN
- 10. 11 Tingkat kepatuhan pelaku usaha Lembaga OSS Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemerintah Daerah Kota Kawasan PBPB Kawasan KEK Pelaksanaan terintegrasi dan terkoordinasi memperhatikan tugas dan fungsiatau kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Tujuan Pelaksanaan Pengawasan
- 11.
- 12. 11 Pengawasan Penanaman Modal OSS RBA PengawasanInsidental • Adanya pengaduan masyarakat • Adanya pengaduan pelaku usaha lain • Adanya indikasi adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha • Kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan, membahayakan masyarakat, mengganggu perekonomian Pengawasan Rutin • Laporan Pelaku Usaha dan Inspeksi laapangan Ruang Lingkup Pengawasan penanamaan modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal dan atau kewajiban kemitraan. Pelaksana BKPM, DPM PTSP Provinsi, DPM PTSP Kabupaten/Kota, administrator KEK, dan atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sejak pelaku usaha mendapat perizinan berusaha
- 13. 11 Sub sistem Pengawasan SISTEM OSS PengawasanRutin • Perencanaan inspeksi lapangan tahunan • Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan pengawasan Perangkat Kerja Pengawasan • Data, Profil dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada system OSS • Surat Tugas pelaksana inspeksi lapangan • Surat pemberitahuan kunjungan • Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait • Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban, dan BAP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembinaan, perbaikan, dan/atau penerapan sanksi Tindakan Administratif Tindakan administrative atas dasar permohonan pelaku usaha atau putusan pengadilan Pengaduan Pengaduan terhadap pelaku usaha dari pelaksana pengawasan serta tindak lanjuti Laporan berkala dari pelaku usaha Laporan yang disampaikan sesuai ketentuan sectoral LKPM Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha Kualifikasi : Baik sekali, Baik, atau kurang baik Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Terintegrasi
- 14.