Dokumen tersebut membahas tentang subsistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sistem OSS yang mencakup dasar hukum, objek, pelaksana, koordinator pengawasan, unsur-unsur pengawasan, sanksi administratif, dan fitur-fitur subsistem pengawasan pada sistem OSS.
1. PP No. 24/2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS yang meliputi pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial/operasional, serta pengawasan.
Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Garut, mencakup prinsip dasar, proses perizinan, peran pemerintah daerah, dan tantangan pelaksanaannya."
Dokumen tersebut membahas tentang subsistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sistem OSS yang mencakup dasar hukum, objek, pelaksana, koordinator pengawasan, unsur-unsur pengawasan, sanksi administratif, dan fitur-fitur subsistem pengawasan pada sistem OSS.
1. PP No. 24/2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS yang meliputi pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial/operasional, serta pengawasan.
Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Garut, mencakup prinsip dasar, proses perizinan, peran pemerintah daerah, dan tantangan pelaksanaannya."
Kebijakan dan hasil pengawasan pembangunan sarana distribusi alat kesehatan membahas regulasi global dan nasional terkait pengawasan alat kesehatan, perubahan regulasi distribusi alat kesehatan, persyaratan penanggung jawab teknis, sertifikasi CDAKB dan strategi percepatannya, serta hasil pengawasan sarana distribusi alat kesehatan di Jawa Timur dari tahun 2016-2021."
1. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS.
2. Sistem OSS mencakup seluruh proses perizinan mulai dari pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial, hingga pengawasan.
3. PP ini mengatur pokok-pokok seperti jenis perizinan, pemohon, penerbit, mekanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Dokumen tersebut membahas proses pencabutan izin usaha melalui One Stop Service (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia. Proses pencabutan izin usaha sekarang dapat dilakukan secara online melalui OSS, tidak lagi secara langsung ke kantor BKPM. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan pencabutan izin usaha secara daring.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha mikro kecil di Provinsi Jambi. OSS merupakan sistem perizinan berbasis elektronik tunggal yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.
Kebijakan dan hasil pengawasan pembangunan sarana distribusi alat kesehatan membahas regulasi global dan nasional terkait pengawasan alat kesehatan, perubahan regulasi distribusi alat kesehatan, persyaratan penanggung jawab teknis, sertifikasi CDAKB dan strategi percepatannya, serta hasil pengawasan sarana distribusi alat kesehatan di Jawa Timur dari tahun 2016-2021."
1. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS.
2. Sistem OSS mencakup seluruh proses perizinan mulai dari pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial, hingga pengawasan.
3. PP ini mengatur pokok-pokok seperti jenis perizinan, pemohon, penerbit, mekanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Dokumen tersebut membahas proses pencabutan izin usaha melalui One Stop Service (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia. Proses pencabutan izin usaha sekarang dapat dilakukan secara online melalui OSS, tidak lagi secara langsung ke kantor BKPM. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan pencabutan izin usaha secara daring.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha mikro kecil di Provinsi Jambi. OSS merupakan sistem perizinan berbasis elektronik tunggal yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.
Inovasi "Laura Joss" adalah pelaksanaan layanan perizinan berusaha secara bergerak di lapak-lapak kelurahan di Kota Madiun untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di enam kelurahan yang berbeda dengan tujuan memberikan informasi perizinan, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sertifikasi halal di Indonesia, termasuk pengaturan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta jadwal pelaksanaannya untuk berbagai jenis produk."
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan Laporan Kinerja Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I tahun 2023, termasuk tujuan sosialisasi, dasar hukum, prinsip penyampaian, dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan."
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi One Stop Service untuk sektor industri di Kota Madiun. Sosialisasi ini membahas tentang definisi industri, perizinan industri berdasarkan undang-undang terkait, dan penjelasan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sebagai klasifikasi resmi bidang usaha perusahaan di Indonesia.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
4. Data Pelaku
Usaha:
Perseorangan &
Badan Usaha
Hak
Akses
- Pilih KBLI
- Input Lokasi Usaha
- Input Kriteria Lain
Penentu Risiko
Validasi Basis Risiko
& Bidang Usaha
Penanaman Modal
Input Data Kegiatan
Usaha:
- Utama
- Pendukung
- Kantor Cabang
Administrasi
Validasi & Notifikasi
KKPR (ATR/BPN &
KKP)
• Data Rencana Umum Kegiatan
Usaha (Produk, Tenaga Kerja,
Investasi, Dll)
• Persetujuan Lingkungan
Validasi Dukcapil
& Imigrasi
Validasi Dokumen
Lingkungan
ALUR PROSES
1
Perorangan
• KTP/Paspor
• NPWP
Non Perorangan
• KTP/Paspor
• NPWP
• AHU
• Persetujuan
Bangunan
Gedung
• Pernyataan
Mandiri
(Pemenuhan
Persyaratan &
Kewajiban)
Validasi AHU
Online & KSWP
Notifikasi
• Persetujuan Lingkungan > KLHK
• Persetujuan Bangunan Gedung > PUPR
• Sertifikat Halal > Kemenag
• SNI > BSN,
• Pengawasan/verifikasi > KLD
• Pelaku Usaha
5. Self Declare
Standar +
Mengisi
Formulir SPPL/
UKL-UPL
Pemenuhan
Izin
Rendah
Menengah
Rendah
Menengah
Tinggi
Tinggi
Self Declare
Standar +
Mengisi
Formulir SPPL/
UKL-UPL
NIB,
SS (Telah
Diverifikasi) *)
NIB,
Izin *)
Pemenuhan
Persyaratan
PBUMKU
Penerbitan
PBUMKU
Apabila
Membutuh
kan
NIB,
Sertifikat Standar
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko
Pemenuhan
SS termasuk
persetujuan
UKL/UPL
Mengisi
Formulir SPPL
persiapan, operasional, dan komersial
Operasion
al dan
komersial
persiapan
Pengajuan fasilitasberusaha
Pengajuan
fasilitas
berusaha
Pengajuan
fasilitas
berusaha
NIB, SS
(Belum
Diverifikasi)
NIB
persiapan
Pengajuan
fasilitas
berusaha
Operasional
dan
komersial
Pemenuhan &
Persetujuan
AMDAL
Perset
ujuan
UKL-
UPL
Mengisi
Formulir &
Persetujuan
UKL/UPL
NIB termasuk SPPL
dan merupakan
perizinan tunggal
bagi UMK
Pengajuan
fasilitas
berusaha
ALUR PROSES
2
6. PEMOHON
Alur Penerbitan Sertifikasi Standart OSS
OSS
OSS menerbitkan
Sertifikasi standart
belum terferivikasi
dan kewenangan
• Pengembalian Berkas
• Pemenuhan Ferivikasi Standar
Melalui aplikasi JOSS
TIM VERIFIKATOR
OPD
Verifikasi Data oleh Tim Verifikator
dalam 5 hari kerja
TIM VERIFIKATOR
Verifikasi Data oleh Tim Verifikator
Pemohon melakukan
Permohonan sertifikasi
standart di aplikasi oss
Pemohon melakukan
Permohonan Pemenuhan
sertvikasi standart di
aplikasi JOSS
Ya Ya
Ya
Tidak
Ya Ya
Tidak
Verifikasi Data oleh Tim Lapangan/
Perangkat Daerah
PERANGKAT DAERAH
7. Memberikan
persetujuan
penerbitan
pemenuhan
sertivikasi standart
dengan tanda
tangan elektronik
Pemohon
melakukan cetak
sertfikasi standart
secara eletronik dan
mandiri
Ya
Tidak
PEMOHON
KADIS DPMPTSP
KABID DPMPTSP
Memberikan
persetujuan
penerbitan
pemenuhan
Sertifikasi Standar
TIM VERIFIKATOR
Verifikasi Data oleh Tim
Verifikator
Ya
PEMOHON
Pemohon melakukan Permohonan
sertvikasi standart di aplikasi OSS
dengan melampirkan Pemenuhan
sertivikasi standart
OSS
OSS menerbitkan
Sertifikasi standart
belum terferivikasi
dan kewenangan
TIM VERIFIKATOR
OPD
Verifikasi Data oleh Tim Verifikator
dalam 5 hari kerja dan Template
lampiran Sertifikasi standart
KABID/TIM TEKNIS
Persetujuan Verifikasi Data oleh
Tim Teknis dan koreksi
Template lampiran Sertifikasi
standart
Memberikan
persetujuan
penerbitan Sertifikasi
Standart
KADIS DPMPTSP
Alur Penerbitan Sertifikasi Standart OSS
9. 11
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
PENGAWASAN
PERIZINAN
BERUSAHA
BERBASIS
RESIKO
Pengawasan
PB2R
Pengawasan
Penanaman
Modal
Sub system
pengawasan
3. SUBSISTEM PENGAWASAN
12. 11
Pengawasan Penanaman Modal
OSS
RBA
Pengawasan Insidental
• Adanya pengaduan masyarakat
• Adanya pengaduan pelaku usaha lain
• Adanya indikasi adanya kegiatan yang
tidak sesuai dengan kegiatan usaha
• Kebutuhan yang sangat mendesak
berupa terjadinya pencemaran
lingkungan, membahayakan
masyarakat, mengganggu
perekonomian
Pengawasan Rutin
• Laporan Pelaku Usaha dan Inspeksi
laapangan
Ruang Lingkup
Pengawasan penanamaan modal
dilakukan terhadap perkembangan
realisasi penanaman modal serta
pemberian fasilitas, insentif dan
kemudahan untuk penanaman modal dan
atau kewajiban kemitraan.
Pelaksana
BKPM, DPM PTSP Provinsi, DPM PTSP
Kabupaten/Kota, administrator KEK, dan
atau Badan Pengusahaan KPBPB.
Pelaksanaan
Pengawasan dilaksanakan sejak pelaku
usaha mendapat perizinan berusaha
13. 11
Sub sistem Pengawasan
SISTEM
OSS
Pengawasan Rutin
• Perencanaan inspeksi lapangan tahunan
• Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang
dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan
kewenangan pengawasan
Perangkat Kerja Pengawasan
• Data, Profil dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat
pada system OSS
• Surat Tugas pelaksana inspeksi lapangan
• Surat pemberitahuan kunjungan
• Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait
• Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan
kewajiban, dan BAP
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Pembinaan, perbaikan, dan/atau penerapan sanksi
Tindakan Administratif
Tindakan administrative atas dasar permohonan pelaku
usaha atau putusan pengadilan
Pengaduan
Pengaduan terhadap pelaku usaha dari pelaksana
pengawasan serta tindak lanjuti
Laporan berkala dari pelaku usaha
Laporan yang disampaikan sesuai ketentuan
sectoral LKPM
Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan
berusaha
Kualifikasi : Baik sekali, Baik, atau kurang baik
Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Secara
Terintegrasi