Downloaded 28 times
Uploaded byBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
Dokumen ini membahas pengintegrasian penataan ruang dalam OSS RBA di Jawa Timur, menyoroti tantangan seperti keterbatasan SDM dan anggaran serta ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan daerah. Ditekankan pentingnya koordinasi antara instansi dan pemda untuk mempercepat penyelesaian rencana tata ruang dan penyusunan dokumen terkait. Selain itu, terdapat strategi dan rekomendasi untuk mempercepat penyediaan database Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan prosedur penerbitan KKPR.
More Related Content
Similar to PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
More from Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
- 1. PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANGDALAM OSS RBA Selasa, 18 Oktober 2022 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
- 2. Penyelenggaraan Penataan Ruang SebagaiAmanah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
- 3. Keterbatasan Sumber Daya Anggarandan SDM di daerah terbatas Aspek Teknis • Kebijakan nasioanl yang belum sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah (contoh: LSD) • Tidak sinkron batas daerah, garis batas pantai, dan batas Kawasan hutan • Waktu penyusunan KLHS dengan RTR tidak sinkron • Belum adanya peta dasar dengan skala 1:5000 yang disediakan oleh BIG • Digitalisasi RDTR dan proses pengintegrasian ke dalam OSS memerlukan waktu Fasilitasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Melalui Kanwil BPN/Kantah Strategi Kebijakan Percepatan Substansi Sosialisasi juknis LSD dan percepatan revisi SK LSD Koordinasi K/L untuk mengonfirmasi isu strategis dan pemutakhiran data Perencanaan RTH harus sesuai dengan data kepemilikan tanah Mendorong Pemda dalam penyiapan 69 database RDTR Mendorong koordinasi intensif antar OPD dan peran aktif Sekda Penyediaan data pertanahan Membantu koordinasi percepatan penyelesaian RDTR dan RTRW Monitoring penerbitan Perkada RDTR serta penyusunan dan validasi KLHS Membantu pengumpulan dokumen Perkada RDTR (peta rencana, SHP peta, tabel pemeriksaan mandiri) Berperan aktif dalam FPR Membantu penyepakatan batas kavling minimun dengan pemda Memastikan penyusunan delineasi WP RDTR Memastikan penyediaan peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Komitmen dengan Pemerintah Daerah Harmonisasi raperda/raperkada di Kanwil Kemenkumham, penetapan perda/perkada harus melalui provinsi (UU 13/2022 dan PP 43/2021) SDM Pengembangan 1 Kompetensi Teknis Kanwil, Kantah, dan OPD Penguatan Komitmen 2 Pemda dalam penyediaan RDTR Perlu ada kebijakan bagi daerah yang tidak memiliki 3 kepala daerah definitif dalam kaitannya dengan proses penetapan RDTR Beberapa RDTR melakukan perubahan delineasi WP Penetapan batas daerah tidak mengacu pada Permendagri Persentase RTH tidak mencapai 20% Penetapan RDTR menunggu revisi RTRWK, penetapan revisi RTRWK menunggu revisi RTRWP 1 2 3 Permasalahan Beberapa daerah belum memiliki kepala daerah definitif (Plt atau PJ Bupati/Walikota Materi teknis belum sesuai pedoman terbaru Percepatan Penyediaan RDTR Isu Strategis, Permasalahan, & Kebijakan Strategi Isu Strategis
- 4. Aspek Teknis 1. Dukungandari K/L lain: a) BIG: • Penyusunan roadmap pemenuhan peta dasar sampai tahun 2024, tetapi tetap membutuhkan koordinasi intensif terkait dengan lokasi RDTR. • Pelaksanaan asistensi peta online selama pandemi • Koordinasi monitoring dan evaluasi secara intensif terkait lokasi RDTR OSS prioritas (investasi tinggi) b) Kemendagri: koordinasi terkait dengan batas garis administrasi, tetapi masih terdapat beberapa daerah yang masih proses penetapan c) KKP dan KLHK: koordinasi untuk memastikan garis sempadan pantai batas kawasan hutan terkini d) KLHK juga sedang menyusun petunjuk teknis mekanisme validasi KLHS 1. Tahun 2022 sedang dilakukan penyusunan Pedoman Penyusunan Tematik dan Delineasi Kawasan RDTR Kabupaten/Kota 2. Upaya penyediaan 69 data dasar dan tematik serta mengupayakan penyusunan data tematik dari data dasar yang telah diperoleh melalui Surat Edaran Kementerian ATR/BPN kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia 3. Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH yang telah ditetapkan melalui Permen ATR/Ka BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 4. Telah terbitnya Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang 5. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RDTR, fasilitasi persetujuan substansi RDTR, dan penyusunan peta tematik melalui kegiatan sosialisasi, klinik, pendampingan, dan asistensi/konsultasi 6. Pelaksanaan bantuan teknis penyusunan RDTR Aspek Sumber Daya 1. Pembinaan Jafung penata ruang, pelaksanaan pelatihan penyusunan RDTR tingkat dasar dan menengah, dan penyaluran mahasiswa MBKM-INSPIRING untuk membantu penyusunan database dan RDTR di daerah 2. Mendorong penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk penyusunan RDTR yang termasuk prioritas nasional dan pemanfaatan Dana Keistimewaan (seperti DIY) untuk membantu penyusunan RDTR Aspek Komitmen Daerah 1. Keterlibatan OPD penggagas (Dinas PUPR) dan DLH Prov/Kab/Kota sebagai Tim Pokja dalam penyusunan KLHS 2. Upaya percepatan validasi KLHS secara bertahap dalam rangka mendukung percepatan penetapan RDTR Kab/Kota melalui surat edaran KLHK kepada Dinas LH Provinsi 3. Koordinasi monitoring dan evaluasi secara intensif dengan Kanwil/Kantah dan keterlibatan dalam Tim Pokja untuk menyelesaikan permasalahan penentuan batas kavling minimum 4. Upaya percepatan penetapan RTR Daerah yang telah mendapatkan Surat Persubs melalui surat edaran Kemen ATR/BPN kepada Bupati/Wali Kota se- Indonesia Percepatan Penyediaan RDTR Strategi Percepatan Penyediaan RDTR yang telah dilakukan
- 5. Overview Penyelenggaraan Perencanaandan Pemanfaatan RTR
- 6. Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang (KKPR)
- 7. KKPR sebagai AcuanPenerbitan Hak Atas Tanah dan Acuan Pemanfaatan Ruang Izin Lokasi sudah dihapus dan ditransformasi menjadi KKPR perolehan tanah. Setelah memperoleh tanah, kewajiban pemegang sertifikat adalah memanfaatkan tanah sesuai peruntukan tata ruang
- 8. Validasi KKPR dalamSistem OSS Berbasis Resiko
- 9. Daftar RDTR Terintegrasidengan OSS di Jawa Timur No. Kabupaten/Kota Nama RDTR 1. Kota Malang RDTR Kawasan Malang Tengah 2. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Barat 3. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Tenggara 4. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Timur 5. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Timur Laut 6. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Utara 7. Kabupaten Lamongan RDTR BWP Paciran 8. Kota Kediri RDTR Kota Kediri 9. Kabupaten Magetan RDTR WP Sukomoro 10. Kabupaten Magetan RDTR Kawasan Perkotaan Magetan 11. Kabupaten Madiun RDTR BWP Pilangkenceng 12. Kabupaten Lumajang RDTR Perkotaan Lumajang 13. Kabupaten Pasuruan RDTR BWP Wonorejo 14. Kabupaten Pasuruan RDTR BWP Gempol 15. Kabupaten Pasuruan RDTR BWP grati 16. Kota Surabaya RDTR Kota Surabaya Bakorwil Malang
- 10.
- 11.
- 12. Proses Pelayanan PenerbitanPersetujuan KKPR dengan Penilaian untuk Kegiatan Non Berusaha
- 15. Penarikan PNBP PenerbitanKKPR untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 16. PP No. 5Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 17. Terima Kasih Dinas PerumahanRakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jawa Timur
- 18.
- 19.
- 20. Studi Kasus RekomendasiKKPR di Pemerintah Provinsi Jawa Timur • Rekomendasi KKPR Bandar Udara Kangean • Rekomendasi KKPR Kawasan Industri Ngawi