SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Sosialisasi Penyampaian
LKPM UMK
OSS RBA
Dalam rangka Persiapan Laporan
LKPM UMK Semester II
(Juli - Desember 2023)
Sosialisasi Penyampaian LKPM OSS RBA
Dalam rangka Persiapan Triwulan IV (Oct-Des 2023)
Yth Bapak Ibu Peserta
Mohon mengisi daftar hadir kami melalui tautan :
Target Realisasi Investasi 2020 s.d.
2024
Sumber: Renstra BKPM 2020 –
2024
No
Sasaran Stategis dan Indikator
Kinerja Renstra BKPM 2020-
2024
Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1 Nilai realisasi penanaman modal Rp Triliun 817,2 858,5 968,4 1.099,8 1.239,3
2 Nilai realisasi penanaman modal sektor
sekunder
Rp Triliun 227,2 268,7 352,5 483,9 646,1
3 Sebaran penanaman modal berkualitas
(di luar Jawa)
% 48,3 49,0 49,7 50,6 51,7
4 Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN
termasuk UMKM
% 48,8 49,7 50,3 51,9 53,1
Atas arahan Presiden Jokowi dan harapan datangnya
investasi berkualitas, target realisasi investasi ditingkatkan
2021 menjadi Rp900T dan 2022 menjadi Rp1.200 T
2
Sesuai surat Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor 00469/PP.06.01/D1/T/04/2022 tanggal 18 April 2022, hasil
kesepakatan antara Keminves/BKPM, Kemenko Perekonomian dan Bappenas, target investasi tahun 2023 adalah
Rp1.250 – Rp1.400 Triliun.
Pengantar
Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Pelaku Usaha
yang telah menyampaikan LKPM Triwulan III Tahun 2023
Capaian Triwulan III Tahun 2023
LKPM UMK SEMESTER I 2023
6
Total Proyek
1.679.023
Mikro : 1.453.318 Proyek
Kecil : 225.705 Proyek
Rencana Investasi
Rp 138,8 T
Mikro : Rp 74,3 T
Kecil : Rp 64,5 T
Total Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil:
4.328.966 Orang
Usaha Mikro:
884.532 Orang
Usaha Kecil:
3.444.434 Orang
RENCANA PENYERAPAN TENAGA KERJA PROYEK UMK
SEMESTER I TAHUN 2023
Tujuan Workshop
LKPM
Kewajiban penyampaian LKPM kepada seluruh
perusahaan di Indonesia.
Pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang
komprehensifdalam pengisian LKPM OSS RBA.
Meningkatkankepatuhanpelaku usaha dalam melaporkan
investasi yang sudah direalisasikan pada setiap proyek.
Pencapaian target realisasi investasi secara nasional,
meliputi realisasi investasi dan serapan tenaga kerja
yang tercatat pada LKPM.
Dasar Hukum Kewajiban Penyampaian
LKPM UU No. 25 Tahun
2007 tentang
Penanaman Modal
Peraturan
BKPM No. 5
Tahun 2021
tentang
Pedomandan Tata
Cara Pengawasan
Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko
Pasal 32 ayat (1):
Pelaku Usahawajib menyampaikan LKPM untuk
setiap
bidang usaha dan/ataulokasi
LKPM disampaikan setiap triwulanan, berdasarkan surat Plt. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal No.357/A.9/B.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 disampaika
n bahwa untuk menyampaikan LKPM Triwulan IV dan LKPM Semester II
2023 mulai tanggal 20 Desember 2023 - 10 Januari 2024.
Prinsip Penyampaian
LKPM
LKPM adalah laporan
mencakup realisasi
Penanaman Modal,
realisasi tenaga kerja,
realisasi produksi
termasuk nilai ekspor,
kewajiban kemitraan,
dan kewajiban lainnya
terkait pelaksanaan
Penanaman Modal
Berdasarkan Peraturan
BKPM Nomor 5/2021
Pasal 32 ayat (4):
1. Pelaku usaha kecil
Rp 1– 5 miliar(per
semester);
2. Pelaku Usaha
menengah Rp 5 –
10 miliar dan
Pelaku Usaha
besar > Rp 10
miliar (per
triwulan).
Wha
t?
Wh
o?
Pelaku Usaha besar dan
menengah wajib
menyampaikan LKPM
setiap 3 (tiga) bulan
(triwulan)
Pelaku Usaha kecil wajib
menyampaikan LKPM
setiap 6 (enam) bulan
(semester)
Whe
n?
Alur Verifikasi
LKPM
LKPM
SUDAH
DIPERBAI
KI
Pelaku Usaha
telah
memenuhi
kewajiban
pelaporan LKPM
LKPM
TERKIR
IM
PELAPOR
AN
LKPM
PROSES
VERIFIKASI
LKPM
PERLU
PERBAIKA
N
LKPM
DISETU
JUI
LKPM
dikembalikan
ke Pelaku
Usaha
untukdiperbaiki
LKPM diperbaiki
Pelaku Usaha
dan dikirimkan
kembali
• Utk LKPM UMK, tidak ada pembagian LKPM Tahap
Konstruksi/Produksi
• Kesesuaian nilai Data Rencana Investasi, Total
Realiasasi Investasi Sebelumnya dan Nilai Total Investasi
• Kesesuaian Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal dari
pelaku usaha dengan Nilai Realisasi Investasi,
• Data Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran hanya dapat diisi
pada LKPM Semester II
• Mencantumkan Data Penanggung Jawab LKPM yang valid,
sehingga dapat dihubungi langsung apabila diperlukan
verifikasi lebih lanjut
LKPM
Hal – hal yang perlu diperhatikan
UNTUK VERIFIKASI DATA LKPM UMK
KENDALA YANG DIHADAPI
PELAKU USAHA
Setelah klik buat laporan, mengapa KBLI yang dimiliki tidak tercantum?
Sistem akanmenampilkan list KBLI yang terdapat di dalam lampiran NIB (kegiatan
UTAMA) dan/atau KBLI kegiatan PENDUKUNG.
❑ Mohon dicek pada menu Pelacakan – Perizinan Berusaha (pada akun oss masing-masing),
KBLI yang belum selesai proses perizinannya (belum muncul di lampiran NIB) tidak
akanmuncul.
❑ Mohon dicek pada laman LKPM “Proyek Inline” bisa di klik YA untuk melihat list KBLI yang
pernah di-inline-kan. Sehingga LKPM-nya hanya perlu diinput di KBLI induk.
oss.go.id/panduan/635970086345c7d71a814497
Bagi Pelaku
Usaha
yang memiliki data
Kegiatan
Panduan Migrasi Data OSS 1.1
Usaha/KBLI yang dibuat sejak sistem OSS 1.1 yang
pengisiannya belum selesai atau izin usahanya
masih berstatus belum efektif dihimbau agar segera
melakukan migrasi ke OSS RBA
Bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan migrasi data
Kegiatan Usaha/KBLI OSS 1.1 hingga 20 Oktober 2023
Pukul 23.59 WIB, maka data tersebut akan dilakukan
penghapusan secara otomatis oleh sistem
Tidak ada status
Cek Menu Pelacakan => Perizinan Berusaha
Pelaku usaha belum melakukan migrasi data ke OSS RBA
Penyebab tidak munculnya KBLI pada halaman
LKPM
Panduan Pengisian LKPM UMK
Pelaku Usaha Login di Website www.oss.go.id dengan memasukkan username
dan password lalu Masuk ke Menu PELAPORAN, pilih LAPORAN LKPM, klik
PELAPORAN untuk melanjutkan proses pelaporan LKPM
Panduan Pengisian LKPM UMK
Pilih Data Kegiatan Usaha yang akan dilaporkan Centang Data Kegiatan
Usaha yang akan dilaporkan pada checkbox/kotak kecil lalu klik
SELANJUTNYA
Daftar LKPM Pelaku UMK menampilkan list LKPM yang telah
dilaporkan pada periode sebelumnya. KLIK BUAT LAPORAN
untuk melanjutkan proses pelaporan LKPM
Panduan Pengisian LKPM UMK
● Bagi Pelaku Usaha yang belum pernah melaporkan LKPM di OSS
Berbasis Risiko, silahkan isi kolom Total Realisasi Periode Sebelumnya.
Bagi yang sudah melaporkan, sistem akan menampilkan data Total
Realisasi Periode Sebelumnya secara otomatis. Data yang harus Anda
lengkapi: Realisasi Periode Pelaporan dan Penjelasan atas Realisasi
Penanaman
Panduan Pengisian LKPM UMK
Lengkapi Data Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran
● Data Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran Per Tahun hanya dapat diisi pada periode
Semester 2.
● Data Pelaku Usaha yang wajib dilengkapi:
1. Realisasi produksi pada jenis barang/jasa yang dihasilkan
2. Ekspor (%) pada jenis barang/jasa yang dihasilkan (jika melakukan kegiatan
ekspor)
Lengkapi Data Penggunaan Tenaga Kerja
● Untuk Pelaku Usaha yang belum melaporkan LKPM di OSS Berbasis Risiko sebelumnya,
silahkan isi kolom Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan. Bagi yang sudah
melaporkan, sistem akan menampilkan data Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan
secara otomatis
● Data yang harus Anda lengkapi:
1. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan
2. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan
Panduan Pengisian LKPM UMK
Lengkapi Data Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha
● Pilih Kategori Permasalahan serta Detail Permasalahan (jika ada), lalu isi Keterangan
Masalah (Kronologi)
● Klik SIMPAN PERMASALAHAN
14. Lengkapi Data Pimpinan/Penanggung Jawab LKPM dan Menyetujui Pernyataan
Pelaporan LKPM
● Anda harus baca dan pahami Pernyataan dengan teliti, lalu centang kotak
DISCLAIMER
● Klik KIRIM LAPORAN untuk mengirim LKPM
BAHAN PAPARAN
DAN PANDUAN
TATA CARA
PENGISIAN LKPM
https://bit.ly/SosialisasiLKPMTW42023
Kementerian
Investasi/BKPM
Akan melaksanakan
kegiatan Rutin Klinik LKPM
(sifat konsultasi @10menit untuk 100
pelaku usaha)
Pada tanggal 20 Desember 2023 -10
Januari 2024
(dapat di lihat di media sosial resmi

More Related Content

Similar to Sosialisasi Penyampaian LKPM UMK OSS RBA Semester II 2023.pptx

PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxPENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxAndreWibisono4
 
PMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdf
PMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdfPMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdf
PMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdfPGGTCAT
 
Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009Kamal Ruzamal
 
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptxTeknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptximanfirmansyah69
 
lkpm-rba-edt (2).pdf
lkpm-rba-edt (2).pdflkpm-rba-edt (2).pdf
lkpm-rba-edt (2).pdfLLCPalembang
 
PT. Sarana 2020.pdf
PT. Sarana 2020.pdfPT. Sarana 2020.pdf
PT. Sarana 2020.pdfrivanasri
 
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptxssuseraff29a
 
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdfsisibocil7
 
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdfKemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdfAJKPSR
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP
 
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...masgon
 
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxINPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxssuserbf9df1
 
user_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfuser_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfsuhartanto01
 
SAK EMKM_Pertemuan 1.pptx
SAK EMKM_Pertemuan 1.pptxSAK EMKM_Pertemuan 1.pptx
SAK EMKM_Pertemuan 1.pptxFandiGWicaksana
 
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxyudouyami
 

Similar to Sosialisasi Penyampaian LKPM UMK OSS RBA Semester II 2023.pptx (20)

PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptxPENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
PENDAKI_INPUT RK DAK NON FISIK_User OPD (1).pptx
 
Bab iii fix
Bab iii fixBab iii fix
Bab iii fix
 
PMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdf
PMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdfPMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdf
PMK-86 INSENTIF PAJAK LUAS_Rev.4.5.pdf
 
Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009Juklak pembantuan 2009
Juklak pembantuan 2009
 
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptxTeknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
 
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
 
Lakin bptp sumsel ta 2020
Lakin bptp sumsel ta 2020Lakin bptp sumsel ta 2020
Lakin bptp sumsel ta 2020
 
lkpm-rba-edt (2).pdf
lkpm-rba-edt (2).pdflkpm-rba-edt (2).pdf
lkpm-rba-edt (2).pdf
 
PT. Sarana 2020.pdf
PT. Sarana 2020.pdfPT. Sarana 2020.pdf
PT. Sarana 2020.pdf
 
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
2_BimtekSAKTI_FullModul.pptx
 
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
20210825--Panduan-Penggunaan-SIRENAKSI-PPBJ.pdf
 
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdfKemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
 
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxINPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
 
user_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdfuser_guide_dispakati.pdf
user_guide_dispakati.pdf
 
Laporan keuangan 2017
Laporan keuangan 2017Laporan keuangan 2017
Laporan keuangan 2017
 
SAK EMKM_Pertemuan 1.pptx
SAK EMKM_Pertemuan 1.pptxSAK EMKM_Pertemuan 1.pptx
SAK EMKM_Pertemuan 1.pptx
 
Laporan keuangan 2014
Laporan keuangan 2014Laporan keuangan 2014
Laporan keuangan 2014
 
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
 

Recently uploaded

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (12)

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

Sosialisasi Penyampaian LKPM UMK OSS RBA Semester II 2023.pptx

  • 1. Sosialisasi Penyampaian LKPM UMK OSS RBA Dalam rangka Persiapan Laporan LKPM UMK Semester II (Juli - Desember 2023)
  • 2.
  • 3. Sosialisasi Penyampaian LKPM OSS RBA Dalam rangka Persiapan Triwulan IV (Oct-Des 2023) Yth Bapak Ibu Peserta Mohon mengisi daftar hadir kami melalui tautan :
  • 4. Target Realisasi Investasi 2020 s.d. 2024 Sumber: Renstra BKPM 2020 – 2024 No Sasaran Stategis dan Indikator Kinerja Renstra BKPM 2020- 2024 Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nilai realisasi penanaman modal Rp Triliun 817,2 858,5 968,4 1.099,8 1.239,3 2 Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder Rp Triliun 227,2 268,7 352,5 483,9 646,1 3 Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) % 48,3 49,0 49,7 50,6 51,7 4 Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM % 48,8 49,7 50,3 51,9 53,1 Atas arahan Presiden Jokowi dan harapan datangnya investasi berkualitas, target realisasi investasi ditingkatkan 2021 menjadi Rp900T dan 2022 menjadi Rp1.200 T 2 Sesuai surat Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor 00469/PP.06.01/D1/T/04/2022 tanggal 18 April 2022, hasil kesepakatan antara Keminves/BKPM, Kemenko Perekonomian dan Bappenas, target investasi tahun 2023 adalah Rp1.250 – Rp1.400 Triliun.
  • 5. Pengantar Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Pelaku Usaha yang telah menyampaikan LKPM Triwulan III Tahun 2023 Capaian Triwulan III Tahun 2023
  • 6. LKPM UMK SEMESTER I 2023 6 Total Proyek 1.679.023 Mikro : 1.453.318 Proyek Kecil : 225.705 Proyek Rencana Investasi Rp 138,8 T Mikro : Rp 74,3 T Kecil : Rp 64,5 T Total Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil: 4.328.966 Orang Usaha Mikro: 884.532 Orang Usaha Kecil: 3.444.434 Orang RENCANA PENYERAPAN TENAGA KERJA PROYEK UMK SEMESTER I TAHUN 2023
  • 7. Tujuan Workshop LKPM Kewajiban penyampaian LKPM kepada seluruh perusahaan di Indonesia. Pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang komprehensifdalam pengisian LKPM OSS RBA. Meningkatkankepatuhanpelaku usaha dalam melaporkan investasi yang sudah direalisasikan pada setiap proyek. Pencapaian target realisasi investasi secara nasional, meliputi realisasi investasi dan serapan tenaga kerja yang tercatat pada LKPM.
  • 8. Dasar Hukum Kewajiban Penyampaian LKPM UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedomandan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 32 ayat (1): Pelaku Usahawajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/ataulokasi LKPM disampaikan setiap triwulanan, berdasarkan surat Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal No.357/A.9/B.4/2023 tanggal 12 Desember 2023 disampaika n bahwa untuk menyampaikan LKPM Triwulan IV dan LKPM Semester II 2023 mulai tanggal 20 Desember 2023 - 10 Januari 2024.
  • 9. Prinsip Penyampaian LKPM LKPM adalah laporan mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat (4): 1. Pelaku usaha kecil Rp 1– 5 miliar(per semester); 2. Pelaku Usaha menengah Rp 5 – 10 miliar dan Pelaku Usaha besar > Rp 10 miliar (per triwulan). Wha t? Wh o? Pelaku Usaha besar dan menengah wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) Pelaku Usaha kecil wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) Whe n?
  • 10. Alur Verifikasi LKPM LKPM SUDAH DIPERBAI KI Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM LKPM TERKIR IM PELAPOR AN LKPM PROSES VERIFIKASI LKPM PERLU PERBAIKA N LKPM DISETU JUI LKPM dikembalikan ke Pelaku Usaha untukdiperbaiki LKPM diperbaiki Pelaku Usaha dan dikirimkan kembali
  • 11. • Utk LKPM UMK, tidak ada pembagian LKPM Tahap Konstruksi/Produksi • Kesesuaian nilai Data Rencana Investasi, Total Realiasasi Investasi Sebelumnya dan Nilai Total Investasi • Kesesuaian Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal dari pelaku usaha dengan Nilai Realisasi Investasi, • Data Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran hanya dapat diisi pada LKPM Semester II • Mencantumkan Data Penanggung Jawab LKPM yang valid, sehingga dapat dihubungi langsung apabila diperlukan verifikasi lebih lanjut LKPM Hal – hal yang perlu diperhatikan UNTUK VERIFIKASI DATA LKPM UMK
  • 12. KENDALA YANG DIHADAPI PELAKU USAHA Setelah klik buat laporan, mengapa KBLI yang dimiliki tidak tercantum? Sistem akanmenampilkan list KBLI yang terdapat di dalam lampiran NIB (kegiatan UTAMA) dan/atau KBLI kegiatan PENDUKUNG. ❑ Mohon dicek pada menu Pelacakan – Perizinan Berusaha (pada akun oss masing-masing), KBLI yang belum selesai proses perizinannya (belum muncul di lampiran NIB) tidak akanmuncul. ❑ Mohon dicek pada laman LKPM “Proyek Inline” bisa di klik YA untuk melihat list KBLI yang pernah di-inline-kan. Sehingga LKPM-nya hanya perlu diinput di KBLI induk.
  • 13. oss.go.id/panduan/635970086345c7d71a814497 Bagi Pelaku Usaha yang memiliki data Kegiatan Panduan Migrasi Data OSS 1.1 Usaha/KBLI yang dibuat sejak sistem OSS 1.1 yang pengisiannya belum selesai atau izin usahanya masih berstatus belum efektif dihimbau agar segera melakukan migrasi ke OSS RBA Bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan migrasi data Kegiatan Usaha/KBLI OSS 1.1 hingga 20 Oktober 2023 Pukul 23.59 WIB, maka data tersebut akan dilakukan penghapusan secara otomatis oleh sistem Tidak ada status Cek Menu Pelacakan => Perizinan Berusaha Pelaku usaha belum melakukan migrasi data ke OSS RBA Penyebab tidak munculnya KBLI pada halaman LKPM
  • 14. Panduan Pengisian LKPM UMK Pelaku Usaha Login di Website www.oss.go.id dengan memasukkan username dan password lalu Masuk ke Menu PELAPORAN, pilih LAPORAN LKPM, klik PELAPORAN untuk melanjutkan proses pelaporan LKPM
  • 15.
  • 16. Panduan Pengisian LKPM UMK Pilih Data Kegiatan Usaha yang akan dilaporkan Centang Data Kegiatan Usaha yang akan dilaporkan pada checkbox/kotak kecil lalu klik SELANJUTNYA Daftar LKPM Pelaku UMK menampilkan list LKPM yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya. KLIK BUAT LAPORAN untuk melanjutkan proses pelaporan LKPM
  • 17. Panduan Pengisian LKPM UMK ● Bagi Pelaku Usaha yang belum pernah melaporkan LKPM di OSS Berbasis Risiko, silahkan isi kolom Total Realisasi Periode Sebelumnya. Bagi yang sudah melaporkan, sistem akan menampilkan data Total Realisasi Periode Sebelumnya secara otomatis. Data yang harus Anda lengkapi: Realisasi Periode Pelaporan dan Penjelasan atas Realisasi Penanaman
  • 18. Panduan Pengisian LKPM UMK Lengkapi Data Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran ● Data Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran Per Tahun hanya dapat diisi pada periode Semester 2. ● Data Pelaku Usaha yang wajib dilengkapi: 1. Realisasi produksi pada jenis barang/jasa yang dihasilkan 2. Ekspor (%) pada jenis barang/jasa yang dihasilkan (jika melakukan kegiatan ekspor) Lengkapi Data Penggunaan Tenaga Kerja ● Untuk Pelaku Usaha yang belum melaporkan LKPM di OSS Berbasis Risiko sebelumnya, silahkan isi kolom Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan. Bagi yang sudah melaporkan, sistem akan menampilkan data Tenaga Kerja Sebelum Periode Pelaporan secara otomatis ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan 2. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan
  • 19. Panduan Pengisian LKPM UMK Lengkapi Data Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha ● Pilih Kategori Permasalahan serta Detail Permasalahan (jika ada), lalu isi Keterangan Masalah (Kronologi) ● Klik SIMPAN PERMASALAHAN 14. Lengkapi Data Pimpinan/Penanggung Jawab LKPM dan Menyetujui Pernyataan Pelaporan LKPM ● Anda harus baca dan pahami Pernyataan dengan teliti, lalu centang kotak DISCLAIMER ● Klik KIRIM LAPORAN untuk mengirim LKPM
  • 20.
  • 21. BAHAN PAPARAN DAN PANDUAN TATA CARA PENGISIAN LKPM https://bit.ly/SosialisasiLKPMTW42023
  • 22. Kementerian Investasi/BKPM Akan melaksanakan kegiatan Rutin Klinik LKPM (sifat konsultasi @10menit untuk 100 pelaku usaha) Pada tanggal 20 Desember 2023 -10 Januari 2024 (dapat di lihat di media sosial resmi