LKPM untuk perusahaan

1. PELAPORAN LKPM
OSS RBA

2. DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LKPM
Undang-undang No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman
Modal
Pasal 15:
Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman
modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
Pasal 5 huruf c :
Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM
Pasal 32 ayat (1):
Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau
lokasi.
Peraturan Pemerintah No. 5
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 173 ayat (1) huruf c:
Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan
penanamanmodal

3. PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM
LKPM adalah laporan
mencakup realisasi
Penanaman Modal, realisasi
tenaga kerja, realisasi produksi
termasuk nilai ekspor,
kewajiban kemitraan, dan
kewajiban lainnya terkait
pelaksanaan Penanaman
Modal
Berdasarkan Peraturan BKPM
Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat
(4):
1. Pelaku usaha kecil Rp 1
– 5 miliar (per
semester);
2. Pelaku Usaha menengah
Rp 5 – 10 miliar dan
Pelaku Usaha besar > Rp
10 miliar (per triwulan).
What? Who?
Pelaku Usaha besar dan
menengah wajib
menyampaikan LKPM setiap 3
(tiga) bulan (triwulan)
Pelaku Usaha kecil wajib
menyampaikan LKPM setiap 6
(enam) bulan (semester)
When?

4. Periode Pelaporan LKPM

5. LKPM untuk Pelaku Usaha Kecil
JENIS LKPM BERDASARKAN SKALA USAHA
• Bagi Pelaku Usaha skala kecil dengan
nilai modal usaha lebih besar dari Rp 1
miliar sampai dengan paling banyak Rp
5 miliar (tidak termasuk tanah dan
bangunantempat usaha)
• Disampaikan setiap 6 bulan sekali (per
semester)
• LKPM tidak terbagi atas tahap
konstruksi/persiapan maupun
operasional dan/atau komersial
LKPM untuk Pelaku Usaha Non UMK
• Bagi Pelaku Usaha skala menengah dengan
nilai modal usaha Rp 5 - 10 miliar (tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha)
• Bagi Pelaku Usaha skala besar dengan nilai
modal usaha lebih besar dari Rp 10 miliar
(tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha)
• Disampaikan setiap 3 bulan (per triwulan)
• LKPM terbagi atas tahap konstruksi/
persiapan maupun operasional dan/atau
komersial

6. Tanah Bangunan
Mesin/
sarana/
Peralatan
Lain-lain
MODAL
TETAP
Biaya pengeluaran untuk pengadaan
dan pematangan tanah (land
clearing, cut and fill, dan lain-lain)
dalam lokasi proyek
Biaya pengeluaran bangunan gedung
termasuk renovasi atau penambahan
bangunan gedung baru yang tidak
berdampak pada peningkatan kapasitas
produksi, serta biaya konsultan desain,
pembangunan jalan permanen di dalam
lokasi proyek, fasum, dan fasus
Biaya yang dikeluarkan untuk
penggantian/penambahan
mesin/peralatan baru yang tidak
berdampak pada kapasitas produksi,
baik yang diimpor maupun
pembelian lokal, termasuk peralatan
pencegahan pencemaran lingkungan,
serta biaya pengirimandan instalasi
Biaya pengeluaran untuk sewa tanah,
bangunan, mesin peralatan, maupun
penambahan kendaraan operasional
penunjang usaha dan peralatan kantor,
serta pengadaansumber daya manusia
serta kegiatan lain sebelum dilakukannya
operasional dan/atau komersia
PELAPORANLKPM TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
Pencatatan Realisasi Penanaman Modal
Pencatatan realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset

7. PELAPORAN LKPM TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL
Pencatatan Realisasi Penanaman Modal
Setelah operasional/produksi
komersial, tidak ada lagi tambahan
realisasi modal tetap, kecuali atas
pembelian capital expenditure (capex)
berupa tanah, bangunan, mesin
produksi, kendaraan, ataupun asset
perusahaan lainnya
Realisasi modal kerja diisi apabila
ada penambahan nilai realisasi
pengeluaran bahan baku atau
penolong, biaya sewa
lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah
karyawan, biaya operasional (listrik,
air, telepon), dan biaya overhead
perusahaan

8. PELAPORAN LKPM
1. LKPM dilaporkan pada laman https://oss.go.id/

9. 2. Pilih Buat Laporan untuk pelaporan LKPM

10. 3. Pilih kegiatan usaha yang akan dilaporkan

11. PENYAMPAIAN LKPM TAHAP KONSTRUKSI

12. 1. Pilih kegiatan tahap konstruksi yang akan dilaporkan

13. 2. Menolak perpindahan laporan tahap konstruksi / persiapan laporan tahap operasional

14. 3. Periksa Data Proyek

15. 4. Lengkapi Realisasi Penanaman Modal (Modal Tetap)

16. 5. Lengkapi Realisasi Penanaman Modal (Modal Kerja)
Tambahan Realisasi Modal Kerja adalah Data yang wajib diisi jika Total Akumulasi Realisasi Modal Tetap
lebih dari atau sama dengan 90% Rencana Penanaman modal dari modal tetap. Apabila Akumulasi Realisasi
Modal Tetap kurang dari 90% Rencana Penanaman modal dari modal tetap maka Tambahan Realisasi Modal
Kerja tidak dapat diisi.

17. 6. Lengkapi Realisasi Tenaga Kerja

18. 6. Lengkapi Permasalahan Yang Dihadapi Pelaku Usaha

19. 6. Lengkapi Data Petugas Penanggung Jawab LKPM dan Pengiriman Laporan LKPM

20. 7. Laporan LKPM Tahap Konstruksi Terkirim

21. PENYAMPAIAN LKPM TAHAP PRODUKSI/OPERASIONAL

22. 1. Pilih kegiatan tahap produksi yang akan dilaporkan

23. 2. Pemberitahuan akan tampil setelah memilih proyek

24. 3. Periksa Data Proyek

25. 4. Lengkapi data realisasi penanaman modal

26. 5. Lengkapi Realisasi Tenaga Kerja

27. 6. Lengkapi Permasalahan Yang Dihadapi Pelaku Usaha

28. 7. Lengkapi data produksi/jasa pemasaran pertahun (untuk pelaporan triwulan IV)
• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Realisasi Produksi pada jenis barang/jasa yang diproduksi
2. Ekspor (%) atas jenis barang/jasa yang diproduksi
3. Nilai Ekspor dalam US $ per tahun

29. 8. Lengkapi data kewajiban perusahaan (divestasi dan bpjs ketenagakerjaan)

30. 9. Lengkapi data kewajiban perusahaan (kemitraan dengan UKM)

31. 10. Lengkapi data kewajiban perusahaan (data pelatihan tenaga kerja Indonesia)

32. 11. Lengkapi data kewajiban perusahaan (data tanggung jawab sosial perusahaan)

33. 12. Lengkapi data kewajiban perusahaan (data kewajiban pengelolaan lingkungan)
Data yang harus Anda lengkapi
6. Kewajiban Pengelolaan
Lingkungan
a. Kewajiban Pengelolaan
Lingkungan
b. Sarana Instalasi
Pengolahan Air Limbah
(PAL) Berupa
c. Jumlah Unit
d. Apakah Masih Berfungsi?
e. Upaya yang dilakukan
apabila tidak
berfungsi/sebagian
berfungsi

34. 13. Lengkapi data kewajiban perusahaan (data kewajiban lainnya)
7. Kewajiban Lainnya
Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi
proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

35. 14. Lengkapi Data Petugas Penanggung Jawab LKPM dan Pengiriman Laporan LKPM

36. 7. Laporan LKPM Tahap Produksi Terkirim

37. ALUR VERIFIKASI LKPM
LKPM
TERKIRIM
PELAPORAN
LKPM
LKPM
DISETUJUI
PROSES VERIFIKASI
LKPM dikembalikan
ke Pelaku Usaha
untukdiperbaiki
LKPM diperbaiki
Pelaku Usaha dan
dikirimkankembali
LKPM PERLU
PERBAIKAN
LKPM SUDAH
DIPERBAIKI
Pelaku Usaha telah
memenuhi kewajiban
pelaporan LKPM

38. SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan
Tertulis
Penghentian
Sementara
Pencabutan
Perizinan
Berusaha
dan/atau
kegiatan usaha
Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran
ringan, salah satunya karena:
• Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode
berturut-turut
• Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai
tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode
berturut-turut dengan nilai realisasi nihil
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang
• Peringatan Pertama (30 hari kerja)
• Peringatan Kedua(15 hari kerja)
• Peringatan Ketiga (10 hari kerja)
• Penghentian Sementara (30 hari
kerja)
• Pencabutan Perizinan Berusaha
dan/atau kegiatan usaha
Sanksi dinyatakan gugur bila
memenuhi kewajiban dan
memberikan tanggapan ke
sistem OSS. Apabilatidak, akan
diberikansanksi administratif
selanjutnya
TENGGATWAKTU SANKSI
DAPAT DIKENAKAN SECARA
BERJENJANG

39. LAMPIRAN

40. Cetakan LKPM Tahap Konstruksi

41. Cetakan LKPM Tahap Produksi

42. Tanda Terima LKPM Tahap Konstruksi

43. Tanda Terima LKPM Tahap Produksi

44. TERIMA KASIH