Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Banjarmasin, 09 Juli 2019
Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018
SOSIALISASI PENYUSUNAN
2. DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2
3. DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 3
PROSES
SUB PROSES
SOP MakroLINTAS FUNGSI
Aktivitas
SOP
4. DEPUTI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
5. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Acuan
Proses
Bisnis
Pusat
Acuan
Proses
Bisnis
Daerah
Identifikasi Proses Bisnis
6. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
List down kegiatan
untuk kemudian
dikelompokkan
Bottom to Up
• Sasaran menjadi
peta proses
• Program menjadi
peta subproses
• Kegiatan menjadi
peta lintas fungsi
Top to Down1 2
7. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Memahami Renstra/RPJMN
1
8. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Buat daftar aktifitas/proses kerja yang ada
9. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok-kelompok kegiatan Peta Proses bisnis
Peta subproses
Peta relasi dan
Peta lintas fungsi
10. Identifikasi Proses Utama
Misi
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui
sector pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi
kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa,
pertanian, dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang
terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good
governance melalui peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Visi
“Metro Kota Pendidikan dan Wisata
Keluarga Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Berlandaskan
Pembangunan Partisipatif”
1
2
3 4 5
PROSES
UTAMA
6 dst ...
CONTOH
Kota Metro
2
11. Identifikasi Sub Proses, Peta Lintas Fungsi, dan Peta Relasi
PROSES SUB
PROSES
PETA LINTAS
FUNGSI DAN
PETA RELASI
12. Isi Tabel Instrumen
1. Tabel Identifikasi Proses
2. Tabel Identifikasi Sub Proses - Lintas Fungsi - Sop Makro
Mengacu ke Sasaran Strategis
Mengacu ke Program Mengacu kegiatan
13. Isi Tabel Instrumen
3. Tabel Identifikasi Lintas Fungsi
4. Gambar Peta Proses, Peta
Sub Proses, dan Peta Lintas
Fungsi
16. 16
Buat daftar aktifitas/proses kerja yang ada
No Nama Strategi/Program/Kegiatan Keterangan
1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pendidikan
2 Peningkatan promosi kesehatan Kesehatan
3 Peningkatan kualitas layanan kesehatan Kesehatan
4
Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan
kewirausahaan
kesejahteraan
masyarakat
5
Peningkatan pemahaman dan pengamalan
keagamaan
sosial, budaya,
kerukunan, agama
6
Peningkatan koordinasi , sinkronisasi kebijakan data
dan informasi gender
Data
7
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang
profesional dan pemerintahan yang akuntabel
SDM Aparatur
8
Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan
daerah
tata kelola
pemerintahan
9 Peningkatan kualitas manajemen pelayanan public Pelayanan publik
10 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
tata kelola
pemerintahan
11
Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja
Pemerintah Daerah
tata kelola
pemerintahan
12
Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi SDM
Aparatur Pemerintahan
SDM Aparatur
13
Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban
masyarakat berpenghasilan rendah
kesejahteraan
masyarakat
14 Pemberdayaan masyarakat desa
kesejahteraan
masyarakat
15
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat
sosial, budaya,
kerukunan, agama
No Nama Strategi/Program/Kegiatan Keterangan
16 Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
sosial, budaya,
kerukunan, agama
17 Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat Infrastruktur
18
Peningkatan sikap mental, disiplin dan kreatifitas
masyarakat
sosial, budaya,
kerukunan, agama
19 Peningkatan kerukunan antar dan inter umat beragama
sosial, budaya,
kerukunan, agama
20
Pelestarian budaya dan peningkatan kreatifitas seni
budaya daerah
sosial, budaya,
kerukunan, agama
21 Peningkatan keluarga sejahtera
kesejahteraan
masyarakat
22
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar di
daerah
Infrastruktur
23
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
perekonomian di daerah
Infrastruktur
24
Terwujudnya Mandiri Pangan Peningkatan produksi
pangan
Pangan
25 Peningkatan kontribusi sektor pertanian Pangan
26
Pengembangan investasi baik industri kecil maupun
besar
perekonomian daerah
27 Pengembangan kawasan pariwisata unggulan perekonomian daerah
28 Peningkatan nilai investasi dalam aktivitas perekonomian perekonomian daerah
29
Peningkatan tutupan lahan dengan rehabilitasi dan
revegetasi Kawasan lingkungan
kualitas lingkungan
30 Penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan kualitas lingkungan
1
17. 17
Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok/folder kegiatan
Data
- Peningkatan
koordinasi ,
sinkronisasi kebijakan
data dan informasi
gender
Infrastruktur
- Peningkatan Sarana
Prasarana Olahraga
Masyarakat
- Peningkatan kuantitas
dan kualitas infrastruktur
dasar
- Peningkatan kuantitas
dan kualitas infrastruktur
perekonomian
Kesehatan
- Peningkatan promosi
kesehatan
- Peningkatan kualitas
layanan kesehatan
kesejahteraan masy
- Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan
kewirausahaan
- Peningkatan pendapatan dan pengurangan
beban masyarakat berpenghasilan rendah
- Pemberdayaan masyarakat desa
- Peningkatan keluarga sejahtera
kualitas lingkungan
- Peningkatan tutupan
lahan dengan rehabilitasi
dan revegetasi Kawasan
lingkungan
- Penurunan kerusakan
dan pencemaran
lingkungan
Pangan
- Terwujudnya
Mandiri Pangan
Peningkatan
produksi pangan
- Peningkatan
kontribusi sektor
pertanian
Pelayanan publik
- Peningkatan kualitas
manajemen
pelayanan public
Pendidikan
- Peningkatan kualitas
penyelenggaraan
pendidikan
18. 18
Kelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi kelompok/folder kegiatan
sosial, budaya,
kerukunan, agama
- Peningkatan pemahaman dan
pengamalan keagamaan
- Peningkatan peran serta
masyarakat dalam ketentraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
- Peningkatan partisipasi pemuda
dalam pembangunan
- Peningkatan sikap mental, disiplin
dan kreatifitas masyarakat
- Peningkatan kerukunan antar dan
inter umat beragama Pelestarian
budaya dan peningkatan
kreatifitas seni budaya daerah
tata kelola pemerintahan
- Peningkatan pengawasan
pelaksanaan pembangunan
daerah
- Peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
- Peningkatan kualitas sistem
manajemen kinerja
Pemerintah Daerah
perekonomian daerah
- Pengembangan
investasi baik
industri kecil
maupun besar
- Pengembangan
kawasan pariwisata
unggulan
- Peningkatan nilai
investasi dalam
aktivitas
perekonomian
SDM Aparatur
- Peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah
- Peningkatan
Kemampuan dan
Kompetensi SDM
Aparatur
19. Identifikasi Proses Utama
Misi
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada
Pelayanan Publik
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan
Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal,
Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
Visi
“Kalsel Mapan (Mandiri dan
Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berkelanjutan,
Berdikari dan Berdaya Saing”
1
2
SUB PROSES PETA LINTAS FUNGSI DAN PETA RELASI
PROSES
3 5 65
2
21. KALSEL.01
Pembangunan infrastruktur
KALSEL.04
Peningkatan kualitas lingkungan
KALSEL.02
Peningkatan kualitas kesehatan
KALSEL.05
Pengelolaan Pangan
KALSEL. 09
Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana
Pemerintah
Masyarakat
Kebijakan/regulasi
Permintaan informasi,
konsultasi, dan
layanan
KALSEL.10
Pengelolaan SDM Aparatur
KALSEL.12
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
KALSEL.13
Pengelolaan Sistem Pengendalian dan
Pengawasan
KALSEL.07
………………………….
KALSEL.11
Pengelolaan Administrasi dan
Umum
PROSES UTAMA
PROSES LAINNYA
PROSES PENDUKUNG
Dukunganmanajemendanpengawsan
KALSEL.08
…………………………………
Pemerintah
Masyarakat
Akuntabilitas/
Laporan
KALSEL.03
Peningkatan kesejahteraan masy
KALSEL.14
Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
Gambar Peta Proses K/L/D …………………
Dunia
Usaha
Layanan pendidikan,
kesehatan, perizinan
dll
Permintaan informasi,
konsultasi, dan
layanan
Dunia
Usaha
Layanan perizinan dll
KALSEL.06
Pengelolaan Pendidikan
22. PROSES UTAMA
PROSES LAINNYA
PROSES PENDUKUNG
Gambar Peta Relasi K/L/D …………………
KALSEL.01
Pembangunan infrastruktur
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.02
Peningkatan kualitas kesehatan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.03
Peningkatan kesejahteraan
masy
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.04
Peningkatan kualitas lingkungan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.05
Pengelolaan Ketersediaan
Pangan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.06
Peningkatan kualitas pendidikan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.07
…………………………………..
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.08
…………………………………..
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.09
Peng Org dan Tata Laksana
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.10
Pengelolaan SDM Aparatur
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.11
Peng Adm dan Umum
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.12
Peng Akuntabilitas Kinerja
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.13
Peng Sistem Pengendalian &
Pengawasan
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
KALSEL.14
Peng Keuangan dan
Anggaran
OPD a
OPD b
OPD c
OPD d
OPD e
OPD f
OPD g
OPD h
23. Gambar Peta Sub Proses
KALSEL.01
Pembangunan Infrastruktur
Peningkatan Sarana
Prasarana Olahraga
Masyarakat
KALSEL.01.01
Peningkatan kuantitas
dan kualitas
infrastruktur dasar
KALSEL.01.02
KALSEL.01.03
……………………….
KALSEL.02
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.03
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
…………………………….
KALSEL.06
Peraturan
ditetapkan
Draft Peraturan ……
…………………………….
KALSEL.9
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.08
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
24. Gambar Peta Sub Proses
KALSEL.02
Peningkatan kualitas kesehatan
Peningkatan promosi
kesehatan
KALSEL.02.01
Peningkatan kualitas
layanan kesehatan
KALSEL.02.02
……………………….
KALSEL.02
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.03
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
…………………………….
KALSEL.06
Peraturan
ditetapkan
Draft Peraturan ……
…………………………….
KALSEL.09
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
……………..
KALSEL.08
Data/informa
si …...
Data/informasi …...
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
Disusun setelah
teridentifikasi
melalui Peta Lintas
Fungsi
25. Gambar Peta Lintas Fungsi
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
NamaUnit
Kerja
KALSEL.01.01.CFM.01 …………………
Aktifitas
Keputusan
Aktifitas
Aktifitas
Aktifitas
Aktifitas
27. SELAMAT DATANG
PESERTA SOSIALISASI PERMENPANRB
NOMOR: 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH
Banjarmasin, 9 Juli 2019
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
28. SOSIALISASI
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH
Banjarmasin, 9 Juli 2019
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
disampaikan oleh :
Dr. Ngalimun
29. Konsepsi Penyusunan Probis3
4
Pemahaman Peta Bisnis Proses1
1 Langkag-langkah Penyusunan Probis
Action Plan2
OUTLINE
SESI PERTAMA: Pengembangan dan Teknik Identifikasi Probis
SESI KEDUA : Pelatihan Penyusunan Peta Proses Bisnis
Latar belakang, Maksud dan Tujuan112
Konsep Permodelan
30.
31. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
LATAR BELAKANG
TataLaksana
PermenPANRB 11/2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi
1.Birokrasi yang bersih
dan akuntabel
2.Birokrasi yang efektif
dan efisien
3.Birokrasi yang
memiliki pelayanan
publik berkualitas
• Rendahnya
efektivitas dan
efisiensi birokrasi
publik di Indonesia
• Probis yang berbelit-
belit dan tumpang-
tindih membuat
organisasi menjadi
lambat untuk bekerja
diperlukan
Penataan
proses bisnis
32. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
UU No 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan Perpres No 47 Tahun 2015
Kementerian PANRB
PermenPANRB No 12 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Perpres No 7 th 2015
Organisasi Kementerian
Negara
PERMENPANRB No 19 Tahun 2018
Penyusunan peta proses bisnis instansi
pemerintah
DASAR
HUKUM
PemenPANRB No 30 Tahun 2018
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
33. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
7
34. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI
PEMERINTAH
35. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian
program ini digunakan indikator-indikator:
a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
kegiatan utama Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat
kondisi apakah:
1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan
tugas dan fungsi;
2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur
operasional tetap (SOP);
3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan; dan
4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.
PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 30 TAHUN 2018
LAMPIRAN I
36. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Definisi Peta Proses Bisnis
Peta proses Bisnis merupakan diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang
efektif & efesien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yg bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan
37. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Peta Proses dalam Ketatalaksanaan
Pelaku
Aktivitas
Proses
Proses
Pelaku
Proses
Cross Functional
Map
Business Process
Sub Business Process
Relationship
Map
• Business process atau Sub-business process : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara
“Proses dengan Proses”;
• Cross functional map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan
Aktivitas”;
• Relationship map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Proses”;
38. 12
Memiliki standar pelaksanaan
pekerjaan sehingga
memudahkan dalam
mengendalikan dan
mempertahankan kualitas
pelaksanaan pekerjaan
Mudah melihat potensi
masalah yang ada di dalam
pelaksanaan suatu proses
sehingga solusi
penyempurnaan proses lebih
terarah
Manfaat Penyusunan Peta Proses Bisnis
Presented by Asdep Musjak
39. Kerangka Pengembangan Proses Bisnis
Bagian-bagian didalam suatu proses
bisnis (antar satker dlm kantor
Gub/Bupati/Walikota)
Alur kerja yang dibutuhkan untuk
menjalankan sasaran utama bisnis
Langkah-langkah detail untuk
melaksanakan suatu aktivitas (Setiap
unit kerja mandiri, satker) harus memiliki
binis poroses
Serangkaian alur kerja yang logis,
berhubungan dan sekuensial membuat suatu
bagian proses makro
Activities
Sub-
processes
LINTAS FUNGSI
(SOP MAKRO)
SOP MIKRO
TUGAS
Business-process
40. Keselarasan dan Konsistensi untuk menjaga Efektivitas
Organisasi
1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu,
cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”;
3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator
kinerja secara spesifik dan terukur;
Mandat
Disain
Organisasi
Proses
Bisnis
Struktur
Organisasi
Analisis
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Jabatan
= HarmonisPraktek
Terbaik
Mandat ? ?
Struktur
Organisasi
? Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Jabatan = ?
“lompatan proses”
“lompatan proses”
Kondisi Saat
Ini
Kesenjangan
41. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
1
5
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses Bisnis
Serangkaian aktivitas atau
tugas yang saling terkait dan
berhubungan yang berurutan,
dimana merubah input menjadi
output
Kumpulan aktivitas atau tugas yang
terstruktur dan terkait yang menghasilkan
layanan atau produk yang spesifik bagi
satu atau beberapa penerima hasil tertentu
42. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
1
6
Level 0 Peta Proses Organisasi
Level 1 Area Proses (PROSES UTAMA)
Level 2 Kelompok Proses (SUB PROSES)
Level 3 Aktivitas (PROSES - SOP)
Menggambarkan area-area proses organisasi yang diklasifikasi berdasarkan
proses bisnis utama, pendukung dan lainnya (manajemen).
Sekumpulan proses yang terkait secara tugas, fungsi, aktivitas.
Proses kunci yang menjadi penggerak utama dalam organisasi.
• Memberi gambaran bagaimana suatu proses dijalankan oleh para
pelaku-pelakunya dari awal hingga akhir dan output yang spesifik.
43. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Acuan kerja dalam
penyusunan peta
probis
MAKSUD TUJUAN
Penjabaran visi,
misi, tujuan,
renstra
Hub kerja yang
efektif dan
efisien
Pelaksanaan tugas
fungsi secara efektif
dan efisien
Komunikasi visi, misi,
tujuan yang lebih
mudah
Dokumentasi
secara rinci
MAKSUD DAN TUJUAN
44. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
1
8
INTENSI STRATEGIS
ORGANISASI
MANDAT
STRUKTUR ORGANISASI BISNIS PROSES
ANALISIS JABATAN
URAIAN JABATAN SPESIFIKASI JABATAN
PEMANGKU JABATAN
Bisnis Proses dalam Sistem Pengorganisasian
Memiliki standar pelaksanaan
pekerjaan sehingga
memudahkan dalam
mengendalikan dan
mempertahankan kualitas
pelaksanaan pekerjaan
Mudah melihat potensi
masalah yang ada di dalam
pelaksanaan suatu proses
sehingga solusi
penyempurnaan proses lebih
terarah
45. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
01 - Definitif
Peta probis harus memiliki batasan,
masukan, serta keluaran yang jelas
02 - Urutan
Peta probis harus terdiri atas
aktivitas yang berurutan sesuai
waktu dan ruang.
03 - Pelanggan
pelanggan akhir menerima
hasil dari proses lintas unit
organisasi.
04 - Nilai tambah
transformasi yang terjadi dalam
proses harus memberikan nilai
tambah pada penerima.
Keterkaitan - 08
suatu proses tidak dapat berdiri,
melainkan harus terkait dalam
suatu struktur organisasi.
Fungsi Silang - 07
suatu proses mencakup hasil kerja
sama beberapa fungsi dalam satu
organisasi.
Sederhana Representatif - 06
mewakili seluruh aktivitas
organisasi tanpa terkecuali dan
digambarkan secara sederhana.
Konsensus subyektif - 05
disepakati oleh seluruh unit
organisasi yang ada dalam ruang
lingkup instansi pemerintah.
kementerian PANRB
Prinsip Penyusunan
46. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
47. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
48. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
• Peta Proses Bisnis adalah diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.
• Proses adalah serangkaian tahapan yang
mengubah input menjadi output.
22
Penyusunan Peta Proses Bisnis
merupakan acuan bagi instansi
pemerintah untuk menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.
PERMENPAN 19/2018
49. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
50. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Pengelompokan Proses
51. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Ilustrasi Klasifikasi Proses
(Birokrasi : Kementerian dan Lembaga)
2
5
SUPPLIER
INPUT
OUTPUT/OUTCOME
CUSTOMER
Proses Manajerial
Proses Inti
Proses Lainnya
•Administrasi Itjen/Setjen/Ditjen/Badan/
Pusat/Daerah/Sekda/Dinas/OPD;
•Manajemen sumberdaya (al : SDM, BMN, Keu)
•Dukungan operasional (al : IT, Hukum, Humas)
•Proses Mananejemen Resiko
•Pelaksanaan kebijakan;
•Bimbingan teknis/supervisi/evaluasi;
•Penyelenggaraan Layanan publik;
52. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
53. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Perbandingan Model Proses
54. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Asas 1
Pengelompokan
dilakukan
berdasarkan
fungsi bukan
berdasarkan unit
kerja/struktur
Asas 2 Asas 3
S e m a k i n
s e d e r h a n a
pengelompokan
fungsi organisasi
semakin baik.
Peta Proses
Bisnis
Pengelompokan fungsi
organisasi merupakan
kesepakatan cara
pandang terhadap
seluruh program dan
kegiatan yang dilakukan
Instansi Pemerintah.
55. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Tahap Persiapan dan Perencanaan
01 Tahap Pengumpulan Informasi
• Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer
(wawancara) dan informasi sekunder (dokumen renstra, SOTK,
peraturan lainnya)
STEP
02 Tahap Pengorganisasian
• Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah
dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi
Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan
instansi pemerintah
• secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi
pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang
tata laksana
STEP
56. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KELEBIHAN DAN KEUNTUNGAN
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
qSebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
qMerupakan standar pelaksanaan pekerjaan;
qMampu menggambarkan logika proses secara lebih eksplisit, dan kaya arti sehingga
siapapun yang membaca peta proses bisnis dapat memahami dan memaknai artinya tanpa
ada interpretasi ganda;
qHasil peta proses yang disusun menjadi sebuah dokumen terintegrasi yang mudah
diakses;
qHasil peta proses merupakan asset pengetahuan dalam pengambilan keputusan strategis;
qDapat langsung diotomatisasi dan dieksekusi menggunakan aplikasi
57. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KESIMPULAN
1.Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis
dinamis yang perlu dipantau relevansi dan efektivitasnya.
Pemantauan peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit
organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.
2.Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansinya
masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
58. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A