Dokumen ini menjelaskan perubahan dari sistem pengajuan perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) versi 1.1 ke versi berbasis risiko, yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha. Dasar hukum terkait mencakup UU Cipta Kerja dan sejumlah peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dalam perizinan. Perbedaan antara OSS 1.1 dan OSS berbasis risiko mencakup kepastian, kemudahan, pengintegrasian data, serta standarisasi waktu dan biaya pengurusan izin.

1. Pelatihan Pengajuan Dan Transisi
Online Single Submission Versi 1.1
Menjadi Online Single Submission -
Berbasis Risiko

2. Bantuin Bisnismu Jadi Legal

3. DASAR HUKUM
1. Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
3. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
5. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4. Dasar Hukum UU 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

5. Dasar Hukum PP 5 Tahun 2021
Catatan:
● Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan
lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

6. Dasar Hukum UU 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

7. Dasar Hukum UU 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

8. Dasar Hukum PBKPM 3/2021
Ketentuan PBKPM 3/2021 lahir agar terwujudnya pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko
yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui:
a. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis
risiko secara elektronik
b. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha
berbasis risiko
c. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pengawasan perizinan berusaha
berbasis risiko
d. Interkoneksi data penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
e. Penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan Perizinan berusaha Berbasis
Risiko dan pengawasan antar sektor dan pusat dengan daerah.

9. Dasar Hukum Pasal 1 angka 21 PP
5/2021
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi
yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS
untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sistem OSS sendiri wajib digunakan oleh:
a. Kementerian/Lembaga Terkait;
b. Pemerintah daerah provinsi;
c. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
d. Administrator KEK;
e. Badan pengusahaan KPBPB; dan
f. Pelaku Usaha.

10. Siapa pelaku usaha?
Usaha Mikro dan Kecil
• Perorangan
• Badan Usaha Mikro dan Kecil dengan realisasi Modal kurang dari 5
Miliar
Usaha Non-Usaha Mikro Kecil
• Badan usaha dengan modal menengah dan besar dengan realisasi
Modal diatas 5 Miliar

12. KBLI
Klasifikasi dan uraian
aktifitas usaha pelaku usaha
RESIKO USAHA
Dampak kegiatan usaha terhadap
Lingkungan , Kesehatan, Keselamatan,
Sumber Daya Manusia/Alam dsb.
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA
INDUSTRI (KBLI) DAN RESIKO USAHA
KBLI RESIKO
IZIN
- Izin Utama
- Izin Pendukung/PB-
UMKU
- Fasilitas Penanaman
Modal
IZIN
Legalitas Perizinan untuk
menjalankan kegiatan usaha
ATURAN DASAR:
KBLI menginformasikan jenis Resiko Usaha
Resiko Usaha menentukan Jenis Izin yang harus diambil

13. Mengenal Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

14. PP 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang
diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai
dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan
dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang
dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau
pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
PP 5/2021 Tentang Penyelengaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang
diberikan kepada Pelaku Usaha untuk
memulai dan menjalankan usaha dan/ atau
kegiatannya.
Perizinan Berusaha

15. PP 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik atau Online Single Submission yang
selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS
untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik
yang terintegrasi.
PP 5/2021 Tentang Penyelengaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single Submission)
yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah
sistem elektronik terintegrasi yang dikelola
dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS
untuk penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.
Online Single Submission (OSS)

16. Perbedaan OSS 1.1
dengan OSS Berbasis Risiko

17. No Perbedaan OSS 1.1 OSS Berbasis Risiko
1. Kepastian Belum ada standar perizinan berusaha di K/L
dan daerah
NSPK sebagai acuan tunggal di K/L dan
daerah
2. Kemudahan Tidak dibedakan berdasarkan Risiko dan skala
kegiatan usaha
dibedakan berdasarkan risiko dan skala
kegiatan usaha
3. Terpusat dan
terintegrasi
Beberapa izin melalui K/L atau Pemda Seluruh kegiatan usaha melalui OSS
4. Waktu Tidak ada standar waktu pengurusan setiap jenis perizinan ada standar waktu
dan berlaku asas fiktif positif
5. Biaya Beberapa izin di luar OSS sehingga tidak
transparant dalam hal biaya
Berdasarkan PNBP/retribusi yang
dibayarkan secara online
6. Pengawasan Tidak ada sistem khusus pengawasan Terdapat sistem pengawasan
7. Kemudahan
UMKM
● Tidak ada
● UMKM beresiko rendah tetap wajib
memiliki Izin Usaha
● NIB berlaku sebagai SNI dan
pernyataan jaminan Halal
● Hanya NIB

18. Perbandingan Tampilan OSS1.1 dan OSS
Berbasis Risiko
OSS 1.1 OSS Berbasis Risiko

19. Perbandingan Tampilan OSS1.1 dan OSS
Berbasis Risiko
OSS 1.1 : Tampilan
Beranda
OSS Berbasis Risiko:
Tampilan Beranda

20. ❏ Perizinan berusaha: Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
❏ Risiko: potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya
atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya
❏ Perizinan berusaha berbasis risiko: perizinan berusaha yang
didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha
APA ITU OSS Berbasis Risiko?
Online Single Submission Risk Based Approach

21. Penilaian tingkat risiko
Aspek Keselamatan
Aspek Kesehatan
Aspek Lingkungan
Aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya
Aspek lainnya disesuaikan dengan
sifat kegiatan usaha dimaksud
01
02
03
04
05
Tingkat risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan
nilai potensi terjadinya bahaya

22. ■ Tingkat Risiko
● Pengidentifikasian kegiatan usaha;
● Penilaian tingkat bahaya;
● Penilaian potensi terjadinya bahaya;
● Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
● Penetapan jenis perizinan berusaha
■ Skala Usaha
● Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
● Non-UMK (Usaha menengah, besar, kantor perwakilan, dan badan usaha luar
negeri)
IMPLEMENTASI OSS Berbasis Risiko

23. ■ Penerbitan perizinan berusaha berbasis
risiko
■ Penerbitan perizinan berusaha berbasis
risiko untuk umk
■ Pengembangan usaha
■ Penggabungan, peleburan dan pembubaran
usaha
JENIS LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
2. Layanan Penerbitan Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha
PB-UMKU
1. Layanan Penerbitan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

24. ■ Layanan Fasilitas Fiskal
● Pembebasan bea masuk impor mesin/barang/bahan
● Tax holiday
● Tax allowance
● Fasilitas fiskal di KEK
● Pemberian fasilitas fiskal untuk penyelenggaraan kegiatan penelitian
● Pemberian Fasilitas fiskal untuk penyelenggaraan kegiatan praktik
kerja/pemagangan
● Investment allowance
■ Layanan Fasilitas Non Fiskal
● Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas
● Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap
3. Layanan fasilitas penanaman modal

25. 1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pertanian;
3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Ketenaganukliran;
6. Perindustrian;
7. Perdagangan;
8. Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
CAKUPAN SEKTOR USAHA
9. Transportasi
10. Kesehatan, Obat, dan Makanan;
11. Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Pariwisata;
13. Keagamaan;
14. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran,
dan Sistem dan Transaksi
Elektronik;
15. Pertanahan dan Keamanan; dan
16. Ketenagakerjaan.

26. TINGKAT RISIKO PERIZINAN USAHA
Tingkat Risiko Risiko
Rendah
Risiko Menengah
Rendah
Risiko Menengah
Tinggi
Risiko Tinggi
Perizinan
Berusaha
Nomor Induk
Berusaha
(NIB)
1. NIB
2. Sertifikat
Standar (SS)
berupa
pernyataan
mandiri
1. NIB
2. SS berupa
pernyataan
mandiri yang
harus
diverifikasi
oleh
K/L/Pemda
1. NIB
2. Izin yang
harus
disetujui
oleh
K/L/Pemda
3. SS jika
dibutuhkan

27. ATURAN PERALIHAN PERIZINAN OSS-
Berbasis Risiko
Pelaku usaha yang telah memperoleh Hak Akses melalui OSS 1.1, harus melakukan
penggantian Hak Akses pada saat melakukan aksi korporasi di sistem OSS Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (OSS versi Berbasis Risiko). Kurun waku 1 Bulan setelah Migrasi tidak
menyesuaikan di OSS RBA NIB akan dicabut oleh OSS
Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan Perizinan Berusaha yang telah berlaku efektif
sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Sistem OSS memberikan
notifikasi bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lama masih berlaku. Pada saat Peraturan
Badan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Izin Prinsip/Pendaftaran Penanaman Modal/
Pendaftaran investasi/Izin investasi/Izin Usaha/NIB/Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
Penyesuaian KBLI 2020 ini diwajibkan jika terdapat penyesuaian yang berbeda untuk setiap
data KBLI. Mengingat KBLI 2020 di khususkan tidak hanya untuk Swasta namun juga untuk
Pemerintah
01
02
03

28. Pengajuan perizinan
OSS Berbasis Risiko

30. PERMOHONAN HAK AKSES
1. Perseorangan
→ Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Diri
1. Badan Usaha
→ Mengisi data Badan Usaha dan Identitas Penanggung Jawab
1. Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri
→ Mengisi data:
● Kantor Prinsipal di Luar Negeri
● Kantor Perwakilan di Indonesia
● Penanggung Jawab

31. Izin Lokasi UMK : Surat Pernyataan Tata
Ruang
Izin Lokasi NON UMK : PKKPR

32. DATA BADAN USAHA

33. DATA PENANGGUNG JAWAB

34. DATA PENANGGUNG JAWAB

35. AKTIVASI AKUN OSS BERBASIS RISIKO
1. Mendapatkan Notifikasi Email Aktivasi
1. Mendapatkan Akses OSS Berbasis Risiko
● Username dan Password
1. Login/Masuk dengan Akses OSS Berbasis Risiko tersebut

37. AKTIVASI EMAIL

38. AKTIVASI EMAIL

39. AKSES AKUN OSS Berbasis Risiko

40. LOGIN/MASUK OSS Berbasis Risiko

45. FITUR-FITUR PERIZINAN BERUSAHA

46. FITUR-FITUR PERIZINAN BERUSAHA

52. PERMOHONAN BARU PERIZINAN BERUSAHA
1. Pengisian Data Badan Usaha
● Identitas Badan Usaha
● Modal Usaha
● Data Dasar Pembentukan Badan Usaha
● Data Pengurus dan Pemegang Saham
● Data Maksud dan Tujuan

53. IDENTITAS BADAN USAHA

54. IDENTITAS BADAN USAHA

55. IDENTITAS BADAN USAHA

56. IDENTITAS BADAN USAHA

57. MODAL USAHA

58. DASAR PEMBENTUKAN BADAN USAHA & PEMEGANG SAHAM

59. DATA MAKSUD DAN TUJUAN

61. PERMOHONAN BARU PERIZINAN BERUSAHA
2. Pengisian Data Usaha
● Pemilihan KBLI yang dijalankan
● Mengisi data Detail Usaha
● Aktivitas Impor
● Data Pendaftaran BPJS
● Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)

62. PEMILIHAN JENIS
KEGIATAN USAHA
PADA KBLI

63. PEMILIHAN KBLI berdasarkan
RUANG LINGKUP

64. PEMILIHAN KBLI

65. DATA DETAIL USAHA

66. DATA DETAIL USAHA

67. DATA DETAIL USAHA

68. Khusus untuk Non UMK

70. UPDATE

71. DATA DETAIL USAHA

72. DATA DETAIL USAHA

73. DATA DETAIL USAHA

74. DATA DETAIL USAHA

75. DATA DETAIL USAHA

76. DATA DETAIL USAHA

77. AKTIVITAS IMPOR

78. DATA PENDAFTARAN BPJS - WLK

79. MIGRASI – MENU PERUBAHAN

81. MIGRASI – MENU PENGEMBANGAN

83. PERMOHONAN BARU PERIZINAN BERUSAHA
3. Daftar Kegiatan Usaha
● Proses Perizinan Berusaha
● Pemenuhan Pernyataan Mandiri (Resiko Rendah)
● Kewajiban Dokumen Lingkungan (Resiko Menengah - Tinggi)
● NIB Terbit

84. PROSES PERIZINAN BERUSAHA

85. PERNYATAAN MANDIRI

86. PERNYATAAN MANDIRI

87. PERNYATAAN MANDIRI

88. PERNYATAAN MANDIRI

89. KEWAJIBAN DOKUMEN LINGKUNGAN

90. KEWAJIBAN DOKUMEN LINGKUNGAN

91. KEWAJIBAN DOKUMEN LINGKUNGAN

93. NIB TERBIT

94. NIB TERBIT

95. Tingkat Risiko
Menengah Rendah
1. Melakukan pengisian pernyataan kesanggupan
memenuhi standar kegiatan usaha
2. Mengisi formulir UKL/UPL bagi yang diwajibkan dan
SPPL bagi yang tidak diwajibkan
Tingkat Risiko Rendah
NIB terbit secara otomatis dan berlaku sebagai legalitas
sekaligus SPPL

98. PERIZINAN
BERUSAHA
RISIKO TINGGI
� Mengajukan NIB
� Melakukan pemenuhan persyaratan
izin meliputi pula AMDAL melalui
sistem OSS
� Dilakukan verifikasi
� Izin Usaha terbit melalui OSS
PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO MENENGAH
TINGGI
1. Melakukan pengisian pernyataan kesanggupan
memenuhi standar kegiatan usaha
2. Mengisi formulir UKL/UPL bagi yang diwajibkan
dan SPPL bagi yang tidak diwajibkan.
3. Verifikasi
4. Apabila memenuhi persyaratan, pelaku usaha
mencetak sertifikat standar

112. Kategori Ruang Lingkup Kesehatan
● Rumah Sakit
● Klinik
● Laboratorium
● Perdagangan Obat/Farmasi
● Industri Farmasi
● Angkutan Medis

113. PBUMKU

120. PENGAWASAN
❏ Pengawasan rutin
Dilakukan dengan mengikuti norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang telah
ditetapkan K/L pembina
● Laporan pelaku usaha
● Inspeksi lapangan
❏ Pengawasan Insidental
Berdasarkan pengaduan masyarakat
Pengawasan dikecualikan bagi:
❏ Kegiatan usaha risiko rendah
→ Pengawasan hanya dilakukan dengan
sistem insidental
❏ UMK
→ pengawasan dilakukan dalam bentuk
pembinaan

121. PENCABUTAN NIB
NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
❏ Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
❏ Pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait perizinan berusaha;
❏ Disetujuinya permohonan pelaku usaha atas pencabutan NIB;
❏ Pembubaran badan usaha; atau
❏ Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

122. OUR OFFICE
JAKARTA OFFICE
Legalo, 18 Office Park, #10th Floor lot A
Jl. TB Simatupang No.18, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520
Email : info@@prolegal.id
Hotline : 0821 29292599
MALANG OFFICE
PJ Tower, 2nd Floor
Permata Jingga, Soekarno Hatta, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur
Email : info@prolegal.id
https://my.smartlegal.id/member/tools/tools/polygon