Dokumen tersebut membahas tentang subsistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sistem OSS yang mencakup dasar hukum, objek, pelaksana, koordinator pengawasan, unsur-unsur pengawasan, sanksi administratif, dan fitur-fitur subsistem pengawasan pada sistem OSS.
2. PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PADA PERATURAN BKPM NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
3. DASAR HUKUM
• Amanat UUCK No 11
Tahun 2020
• Amanat PP 5 Tahun
2021
OBJEK PENGAWASAN
• Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan
usaha
• Perkembangan realisasi penanaman modal serta
pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk
penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan
PELAKSANA
• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Administrator KEK
• Badan Pengusahaan KPBPB
DASAR HUKUM, OBJEK DAN PELAKSANA
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO – SISTEM OSS
4. KOORDINATOR PENGAWASAN
(KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI. DPMPTSP KAB/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BP KPBPB)
dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KEMENTERIAN/
LEMBAGA/
PEMERINTAH DAERAH
pengawasan terhadap standar
dan/atau kewajiban
pelaksanaan kegiatan usaha
PELAKSANAAN KEGIATAN
USAHA
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP
PROVINSI, DPMPTSP
KABUPATEN/KOTA,
ADMINISTRATOR KEK, BADAN
PENGUSAHAAN KPBPB SESUAI
KEWENANGANNYA
perkembangan realisasi penanaman modal
serta pemberian fasilitas, insentif dan
kemudahan untuk penanaman modal
DATA SHARING
ATAS HASIL
PENGAWASAN
pada OSS RBA
5. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan
Pelaksanaan Pengawasan
Laporan berkala pelaku usaha
Tindak Lanjut Pengawasan
Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha
Pengaduan (Masyarakat & Pelaku Usaha)
Tindakan Administratif
1
2
3
4
5
6
7
ELEMEN SUBSISTEM PENGAWASAN
Profil pelaku usaha
8
Sanksi
9
6. Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan
KEMINVEST/BKPM,
DPMPTSP PROVINSI,
DPMPTSP KAB/KOTA,
ADMINISTRATOR KEK,
BADAN PENGUSAHAAN
KPBPB
KEMENTERIAN/LEMBAGA/
DAERAH PROVINSI,
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEMINVEST/BKPM,
DPMPTSP PROVINSI,
DPMPTSP KAB/KOTA,
ADMINISTRATOR KEK,
BADAN PENGUSAHAAN
KPBPB
SISTEM OSS
Penyusunan rencana inspeksi
lapangan tahunan ke dalam
Sistem OSS
Mengusulkan tambahan
dan penyesuaian Pelaku
Usaha dan lokasi yang akan
diawasi ke dalam rencana
inspeksi lapangan
Memperbarui rencana
inspeksi lapangan
tahunan pada database
pengawasan pada Sistem
OSS berdasarkan usulan
kementerian/lembaga
Menotifikasi K/L/D
rencana inspeksi
lapangan yang telah
ditetapkan pada awal
tahun berjalan
pelaksanaan inspeksi
lapangan
Minggu Ke-4
November
Minggu Ke-2
Desember
Minggu Ke-4
Desember
Awal
Januari
Kemeninvest/BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB menyusun kompilasi daftar nama
pelaku usaha yang diusulkan untuk dilakukan inspeksi
lapangan tahunan
K/L/D dilarang melakukan inspeksi
lapangan rutin di luar rencana
inspeksi lapangan tahunan
1
7. Dalam hal hasil inspeksi lapangan, Pelaku usaha
dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat
mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi
lapangan tahunan berikutnya.
Skala Prioritas
Pelaku Usaha
(Tahap Persiapan
Atau Tahap
Operasional
Dan/Atau Tahap
Komersial)
1. Perizinan Berusaha
2. nilai rencana Penanaman Modal
3. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan
Berusaha
4. perkembangan realisasi Penanaman Modal;
dan/atau
5. kriteria prioritas lainnya
• Dalam hal hasil inspeksi lapangan telah dilakukan selama 2 (dua) tahun
berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan
nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka K/L/D menindaklanjuti dengan
mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut
• K/L/D dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya
dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan (lanjutan)
1
8. Pelaksanaan Pengawasan
2
• Data profil awal dan informasi pelaku usaha yang terdapat di OSS
• Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan
• Surat pemberitahuan kunjungan
• Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban
• Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
• Perangkat kerja lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
pengawasan
3 Laporan Berkala Pelaku Usaha
a. Laporan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB.
b. Laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM kepada
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,
administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.
SINGLE SIGN ON
(SSO)
9. Tindak Lanjut Pengawasan
Pelaksana
• K/L/D
• Administrator KEK
• Badan
Pengusahaan
KPBPB
Tindak Lanjut
• Pembinaan
• Perbaikan
• Penerapan Sanksi
Hasil Pengawasan
Adanya
ketidaksesuaian/ketidakpatuhan
Pelaku Usaha atas ketentuan
peraturan perundang-undangan
Kementerian/lembaga, pemda provinsi, pemda
kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan
pengusahaan KPBPB mencatatkan informasi
pemberian sanksi ke dalam sistem OSS
4
10. Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha
5
Dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau
kewajiban perizinan berusaha
Kepatuhan
Teknis
• indikator pemenuhan rasio realisasi
Penanaman Modal,
• pemenuhan penyampaian laporan berkala,
• penyerapan tenaga kerja Indonesia,
• kewajiban kemitraan dengan koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah,
• pemanfaatan fasilitas dan insentif serta
• dukungan terhadap pemerataan ekonomi
Kepatuhan
Administratif
PROFIL PELAKU USAHA
11. OSS
MASYARAKAT Obyek Pengaduan:
Pelaku Usaha;
Lembaga OSS, K/L/D, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB; dan
ASN dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
HAK AKSES
Kategori Pengaduan:
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Pelaksanaan kegiatan usaha
Pelaksanaan kegiatan Pengawasan
Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengaduan (Masyarakat & Pelaku Usaha)
6
PELAKU USAHA
Elemen data pada sistem OSS yang perlu dilengkapi oleh pelaku usaha atau
masyarakat yang menyampaikan pengaduan meliputi jenis pengaduan, sub jenis
pengaduan, tujuan pengaduan, kriteria pengaduan
12. • Pembubaran badan usaha
• Pencabutan perizinan
berusaha dan/atau kegiatan
usaha yang tidak
membubarkan badan usaha
Tindakan Administratif
7
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KABUPATEN/KOTA, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB,
ATAU ADMINISTRATOR KEK SESUAI KEWENANGANNYA
TINDAKAN ADMINISTRATIF
BERDASARKAN
PERMOHONAN PELAKU
USAHA
(Pasal 20 – 26 Per BKPM 5/2021)
• Pembatalan Sertifikat Standar
dan/atau Izin yang langsung
diterbitkan sesuai kriteria
percepatan penerbitan Izin,
yang telah terbit dan belum
terverifikasi; atau
• Pencabutan NIB, Sertifikat
Standar, dan/atau Izin yang
telah terverifikasi.
TINDAKAN ADMINISTRATIF
BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Pasal 19 Per BKPM 5/2021)
*Semua Tindakan Administratif akan dinotifikasi kepada K/L/D melalui Sistem OSS
13. Kriteria kepatuhan pelaku usaha
1. Sangat baik
2. Baik
3. Kurang baik
DATA KEPATUHAN
Bidang Usaha, Lokasi Usaha, Produk/Jasa yang
dihasilkan, Kapasitas Produksi/Jasa, Nilai Investasi,
Tenaga Kerja, Jumlah Bangunan, Perizinan Berusaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal
DATA KEGIATAN USAHA
Informasi dan data terkait pelaku usaha
(Nama Pelaku Usaha, Alamat, NPWP, Status Penanaman
Modal (PMA/PMDN), Data Permodalan, Susunan
Pemegang Saham, Maksud dan Tujuan)
DATA LEGALITAS
DATA SHARING
Profil Pelaku Usaha
8
14. Sanksi
Sanksi Administrasi
Peringatan Tertulis
Penghentian sementara kegiatan berusaha
Pencabutan Perizinan Berusaha
Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha
*Sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk
Sank
si
Sanksi dinyatakan gugur bila
memenuhi kewajiban dan
memberikan tanggapan ke sistem
OSS, bila tidak diberikan sanksi
administratif selanjutnya
Pengenaan denda administratif
Pengenaan daya paksa polisional
Pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan
Diberikan K/L/D sesuai kewenangannya
DAPAT DIKENAKAN
SECARA
BERJENJANG
• Peringatan Pertama (30 Hari)
• Peringatan Kedua (15 Hari)
• Peringatan Ketiga (10 Hari)
• Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir (30 Hari)
• Penghentian Sementara (30 Hari)
• Pencabutan
*hari: hari kerja
9
16. SUBSISTEM PENGAWASAN
NO JENIS MODUL JUMLAH NO JENIS MODUL JUMLAH
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PB PENCABUTAN IZIN KP
1. Pembatalan Perizinan Berusaha 1 Modul 11. Pencabutan Kantor Perwakilan 5 Modul
2. Pencabutan Non Likuidasi 1 Modul 12. Pencabutan Badan Usaha Luar Negeri 4 Modul
3. Pencabutan Likuidasi 1 Modul PELAPORAN KP
4. Pencabutan Likuidasi PB Putusan Pengadilan 1 Modul 13. Pelaporan Kantor Perwakilan 5 Modul
5. Pencabutan Non Likuidasi PB Putusan Pengadilan 1 Modul 14. Pelaporan Badan Usaha Luar Negeri 4 Modul
PENGADUAN REKAPITULASI
6. Pengaduan Masyarakat 1 Modul 15. Data 100 Besar Potensi Realisasi 1 Modul
7. Pengaduan Pelaku Usaha 1 Modul 16. Data 100 Besar Realisasi Investasi 1 Modul
PROFIL PELAKU USAHA
PENGAWASAN DAN KEPATUHAN
PELAKU USAHA
8. Profil Pelaku Usaha 1 Modul 17. Pengawasan 5 Modul
PELAPORAN SANKSI ADMINISTRATIF
9.
Pelaporan LKPM (UMK dan Non UMK), Kemitraan, dan
Outward Investment
4 Modul 18. Sanksi 5 Modul
10. Pelaporan Realisasi Impor 1 Modul
FITUR SUBSISTEM PENGAWASAN OSS BERBASIS RISIKO
21. KOORDINATOR PENGAWASAN
(KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP
PROVINSI, DPMPTSP KAB/KOTA,
ADMINISTRATOR KEK, KPBPB)
1. Menyampaikan short list
data kegiatan usaha sebagai
objek pengawasan
2. Menambah kegiatan usaha
3. Menyetujui tambahan data
kegiatan usaha objek
pengawasan dari K/L/D
4. Mengkoordinasikan
pelaksanaan pengawasan
KEMENTERIAN/LEMBAGA/
PEMERINTAH DAERAH
Berdasarkan aspek teknis dan
kapasitas masing-masing:
1. Menyetujui usulan short list
perusahaan yang diusulkan oleh
koordinator
2. Menambah data kegiatan usaha
objek pengawasan
3. Menetapkan dan menginput
jadwal pengawasan
4. Menginput pelaksana pengawasan
5. Mengundang pengawas dari K/L
terkait dalam jadwal pengawasan
SISTEM OSS
Menyediakan short list
kegiatan usaha untuk
membantu pengawas
K/L/D memilih obyek
pengawasan
PERAN KOORDINATOR DAN K/L/D PENGAWAS DALAM PERENCANAAN PENGAWASAN
22. PENENTUAN KRITERIA SHORT LIST OBJEK PENGAWASAN TAHUN 2022
Indikator yang
digunakan untuk
menyusun short list
merupakan aspek yang
bersifat umum.
NIB OSS RBA NIB MIGRASI KE OSS RBA
MEMILIKI TINGKAT RISIKO
MENENGAH TINGGI ATAU TINGGI
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
SESUAI KEWENANGAN
OBYEK PENGAWASAN
NILAI RENCANA INVESTASI > Rp 5 MILYAR
1
KEGIATAN USAHA/KBLI
2
3 4
5
LONG LIST
SHORT LIST
JADWAL PENGAWASAN
6
7
Data tarikan baru Agustus – Desember 2021
23. OBYEK PENGAWASAN
KEGIATAN USAHA MEMILIKI RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
NILAI INVESTASI > RP 5 MILYAR
No Kewenangan Jumlah
1 Kementerian/Lembaga 14.427
2 Provinsi 3.896
3 Kabupaten/Kota 1.509
4 KEK 75
5 KPBPB 202
Total 20.109
Rencana pengawasan rutin/inspeksi lapangan tahun 2022 akan dilaksanakan terhadap 20.109 kegiatan usaha
dengan tingkat risiko MT dan T > Rp 5 Milyar yang terdapat pada OSS RBA.
STATISTIK DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN
Kegiatan usaha objek pengawasan dari NIB OSS RBA dan NIB Migrasi Update (Agustus – Desember 2021)
Penambahan kegiatan usaha obyek pengawasan dapat dilakukan atas data sebagai berikut:
a) Kegiatan usaha dengan kriteria (sumber data NIB OSS RBA dan NIB Migrasi):
Rentang Waktu: sampai dengan saat ini; Tingkat risiko: Tinggi, Menengah Tinggi, Menengah Rendah, dan Rendah;
Tanpa batasan nilai investasi; Semua skala usaha (UMK* dan Non UMK**)
b) Kegiatan usaha dengan kriteria (sumber data: NIB OSS 1.1 dan NIB OSS 1.0 (Belum migrasi OSS RBA)):
Rentang Waktu: sampai dengan saat ini ; Tingkat risiko: Tidak ada; Tanpa batasan nilai investasi; Semua skala usaha
(UMK dan Non UMK)
*) kegiatan usaha skala UMK, menjadi obyek pengawasan dengan skema pembinaan
**) kegiatan usaha dengan tingkat risiko Rendah (Non UMK) agar menjadi obyek pengawasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
24. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN BAGI K/L
No Kementerian/ Lembaga Jumlah
1 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 16
2 Kementerian Agama 12
3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1.570
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan 353
5 Kementerian Kesehatan 896
6 Kementerian Ketenagakerjaan 183
7 Kementerian Komunikasi dan Informatika 444
8 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 8
9 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 279
10 Kementerian Pariwisata 507
11 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5.074
12 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 83
13 Kementerian Perdagangan 1.033
14 Kementerian Perhubungan 799
15 Kementerian Perindustrian 2.748
16 Kementerian Pertanian 310
17 Kepolisian Negara Republik Indonesia 112
Total 14.427
STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L
(KEWENANGAN PUSAT)
Kegiatan usaha objek pengawasan dari NIB OSS RBA dan NIB Migrasi Update (Agustus – Desember 2021)
25. KONSEP PERENCANAAN PENGAWASAN TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI PADA
SISTEM OSS BERBASIS RISIKO
Apabila diperlukan, K/L/D Pengawas dan
Koordinator dapat mengundang (fitur undangan):
- K/L pengampu persyaratan dasar (ATR/BPN,
KLHK, Kemen PUPR)
- Kementerian Ketenagakerjaan terkait
pengawasan tenaga kerja dan keselamatan
kerja.
- OPD Pengawas yang memiliki kewenangan di
daerah.
Koordinator dapat mengidentifikasi dan
menyamakan jadwal pengawasan terhadap
objek pengawasan pilihan K/L/D atas pelaku
usaha yang memiliki beberapa kegiatan
usaha/KBLI di lokasi yang sama, dengan
pengampu berbeda.
Pengawasan Terkoordinasi dan Terintegrasi
Tampilan daftar hadir pelaksana
pengawasan pada sistem OSS.
27. PERENCANAAN PENGAWASAN
1 2
PELAKSANAAN PENGAWASAN
3
OUTPUT PENGAWASAN
• Berita Acara Pemeriksaan
• Rekomendasi Pengawasan
(Pembinaan, Perbaikan, Sanksi)
Koordinator dan K/L/D pengawas:
• Melakukan penilaian terhadap kegiatan
usaha dan memberikan rekomendasi
pengawasan.
• Menginput hasil pengawasan ke dalam
sistem OSS.
• Koordinator dan K/L/D pengawas
menyiapkan list obyek pengawasan
dan jadwal pengawasan.
• Sistem OSS menampilkan data
kegiatan usaha obyek pengawasan
dan mengirimkan surat pemberitahuan
pengawasan ke pelaku usaha.
ALUR PELAKSANAAN PENGAWASAN RUTIN/INSPEKSI LAPANGAN
• Profil Pelaku Usaha
• Kepatuhan Pelaku Usaha
• Penyesuaian intensitas inspeksi
lapangan pada Pengawasan
TINDAK LANJUT PENGAWASAN
4
28. Alur Diagram Pengawasan Rutin Oleh K/L/D Pengawas Pada Sistem OSS
Input Data Usulan Proyek
dan Jadwal Pengawasan
Direkomendasikan
Memperoleh Sanksi?
29. Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS
PERANGKAT KERJA PENGAWASAN (1)
1
Resume informasi pelaku usaha memuat profil pelaku usaha,
data perizinan berusaha, data lokasi usaha, data usaha,
detil investasi dan detil pengawasan.
Untuk memudahkan pengawas, subsistem pengawasan menampilkan data perizinan kegiatan usaha obyek pengawasan sebagai acuan melakukan
pengawasan.
Resume persyaratan dasar dan perizinan berusaha atas
kegiatan usaha obyek pengawasan beserta cetakan produknya.
30. PERANGKAT KERJA PENGAWASAN (2)
2 Surat Tugas Pelaksana Inspeksi Lapangan Notifikasi surat pemberitahuan pengawasan ke pelaku usaha
3
31. PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA OLEH K/L/D PENGAWAS (1)
1. Penilaian Kepatuhan Teknis Kegiatan Usaha
• Skor Nilai Hasil Pengawasan: Nilai yang diberikan oleh Pengawas berdasarkan hasil
pengawasan/inspeksi lapangan terhadap kegiatan Kegiatan Usaha/KBLI dengan rentang nilai 0
– 100.
• Pengawas mengisi bobot persentase kriteria penilaian sesuai peruntukan masing-masing
kegiatan usaha/KBLI yang diawasi berdasarkan NSPK yang ditetapkan Kementerian/Lembaga
pengampu. Adapun total bobot dari seluruh kriteria penilaian kepatuhan teknis bernilai 100%.
K/L/D Pengawas melakukan penilaian kepatuhan sesuai NSPK yang tercantum dalam Peraturan Menteri teknis pembina
perizinan berusaha berbasis risiko. Hasil penilaian kepatuhan teknis dituangkan dalam bentuk pengisian bobot presentase dan
skor hasil penilaian.
Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Rendah
(memuat kriteria a.l. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum dan Penilaian Kesesuaian Pengawasan Lampiran
III PP No 5/ 2021).
Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi
((memuat kriteria a.l. Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, Sarana Usaha, Organisasi SDM,
Standar Produk Barang/Jasa, Sistem Manajemen Usaha, Pelayanan Produk Usaha, sebagaiimana
tercantum dalam Penilaian kesesuaian standar usaha dan Pengawasan berdasarkan Lampiran IV
PP No 5 Tahun 2021).
32. PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA OLEH K/L/D PENGAWAS (2)
Pengawas melakukan penilaian atas kesesuaian perizinan berusaha dengan pelaksanaan kegiatan usaha serta memastikan
kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban Pelaku Usaha di lokasi usaha sebagaimana yang diatur dalam norma,
standar, prosedur, dan kriteria khususnya pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Penilaian Kepemilikan Perizinan Berusaha atas Kegiatan Usaha
3. Penilaian Pemenuhan Penyampaian Laporan Berkala
Penilaian pemenuhan laporan berkala Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada
Kementerian/Lembaga serta melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan. K/L/D
Pengawas memilih kriteria penilaian pemenuhan penyampaian laporan berkala (Baik Sekali, Baik, Cukup, Kurang Baik) dan
Sistem OSS melakukan konversi menjadi Skor Nilai Hasil Pengawasan.
33. PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA OLEH KOORDINATOR (1)
1. Penilaian Kepatuhan Administratif
Sistem OSS menampilkan hasil penghitungan sistem atas kepatuhan administratif berdasarkan data rencana dan realisasi
penanaman modal yang tersimpan pada database OSS. Koodinator membandingkan dan melihat realisasi fisik di lapangan
yang penilaiannya dituangkan dalam bentuk pengisian nilai hasil pengawasan.
• Bobot: Bobot dari seluruh kriteria penilaian kepatuhan teknis (huruf a – f) bernilai 100%. Bobot kriteria penilaian terisi otomatis by default sesuai yang telah
ditetapkan Kementerian Investasi/BKPM
• Skor Nilai Hasil Pengawasan: Nilai yang diberikan oleh Koordinator berdasarkan hasil pengawasan/inspeksi lapangan terhadap realisasi penanaman modal di
lokasi usaha dengan rentang nilai 0 – 100.
34. NO ASPEK PENILAIAN % (skor max. 100) (skor max. 75) (skor max. 50 ) (skor min. 0 s.d max. 25)
1. Rasio realisasi penanaman modal
[otomasi update dg lkpmonline]
Rasio nilai realisasi investasi = nilai
realisasi/nilai rencana investasi
50% Telah berproduksi/
beroperasi komersial
(skor=100), atau
Rasio nilai realisasi investasi
76% - 100%
Rasio nilai realisasi investasi
51% - 75%
Rasio nilai realisasi investasi
25% - 50%
Rasio nilai realisasi investasi
<25%
2. Penyerapan tenaga kerja
Indonesia dan/atau investasi
besar
10% Investasi > Rp 5 triliun dan/atau
menyerap tenaga kerja > 10.000
orang
(skor = 100)
Investasi Rp 1 triliun – 5 triliun
dan/atau
menyerap tenaga kerja 5.000 -
10.000 orang
(skor = 75)
Investasi Rp 100 milyar - Rp 1
triliun dan/atau menyerap
tenaga kerja 1.000 – 5.000
orang
(skor = 50)
Investasi < Rp 100 milyar
dan/atau menyerap tenaga kerja
< 1.000 orang
(skor = 25)
3. Kewajiban Kemitraan dengan
UMKM
10% • Sesuai ketentuan tidak
diwajibkan melakukan
kemitraan dengan UMKM
(skor = 100)
• Melakukan kemitraan
dengan UMKM
(skor = 100)
- - Tidak melakukan kewajiban
kemitraan dengan UMKM
(skor = 0)
4. Pemilihan lokasi kegiatan yang
mendukung upaya pemerataan
pembangunan ekonomi dan
investasi
10% Lokasi kegiatan berada di
luar Pulau Jawa (skor=80)
dan/atau
Lokasi kegiatan berada di
pulau terluar, perbatasan
dan daerah tertinggal
(skor=100)
- - Lokasi kegiatan berada di Pulau
Jawa (skor=25)
34
PANDUAN KRITERIA PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA OLEH KOORDINATOR
Referensi terkait dukungan pemerataan ekonomi :
1. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024
2. Keputusan Presiden No. 06 Tahun 2017 tentang daftar pulau-pulau kecil terluar
3. UU No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara (Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan
Negara Tahun 2015–2019)
37. Koordinator menginput hasil pengawasan, yaitu:
1. Penilaian Kepatuhan Administratif
2. Permasalahan yang dihadapi perusahaan
3. Hasil Pengawasan oleh Koordinator
4. Rekomendasi Koordinator
PENGINPUTAN HASIL PENGAWASAN OLEH
K/L/D PENGAWAS DAN KOORDINATOR (3)
Sistem OSS menampilkan beberapa data yang
di-generate dari database OSS, yaitu:
1. Data Profil Perusahaan
2. Riwayat Pengenaan Sanksi
K/L/D pengawas menginput hasil pengawasan, yaitu:
1. Penilaian Kepatuhan Teknis
2. Permasalahan yang dihadapi perusahaan
3. Hasil Pengawasan oleh Pengawas
4. Rekomendasi Pengawas
K/LD Pengawas dan Koordinator dapat saling melihat
data hasil pengawasan yang diinput masing-masing
Pencetakan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Penginputan data hasil pengawasan harus
diakhiri dengan klik tombol KIRIM DATA
PENGAWASAN untuk menyimpan data
ke dalam sistem OSS.
38. CETAKAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN (BAP)
Sistem OSS menampilkan beberapa data
yang di-generate dari database OSS, yaitu:
1. Data Keterangan Perusahaan
2. Data Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
3. Nilai Rencana Investasi dan Realisasi
Investasi
4. Pemenuhan Standar Produk
39. CETAKAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN (BAP)
Sistem OSS menampilkan beberapa data
sesuai isian K/L/D pengawas dan koordinator,
yaitu:
1. Data pemenuhan standar usaha
2. Permasalahan yang dihadapi
perusahaan, berupa pilihan sesuai jenis
permasalahan dan isian penjelasan free
text
3. Penilaian kepatuhan pelaku usaha
4. Hasil Pengawasan oleh Pengawas,
berupa isian free teks
5. Rekomendasi Pengawas, sesuai pilihan
K/L/D pengawas dan koordinator dalam
hal:
a. Pelaku usaha telah memenuhi ketentuan
b. Pelaku usaha memerlukan perbaikan
c. Pelaku usaha memerlukan pembinaan
d. Pelaku usaha memerlukan sanksi
administratif
40. CETAKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Penandatanganan BAP oleh Para Pihak
Para pihak yang terlibat pengawasan
rutin/inspeksi lapangan mencantumkan tanda
tangan pada lembar BAP secara manual dan
mengunggah kedalam form pengisian BAP, yaitu:
1. Pelaku usaha yang menerima pengawasan
rutin/inspeksi lapangan
2. K/L/D Pengawas
3. Koordinator
42. Hak Akses Turunan
Pengelola Hak Akses Hak Akses Turunan
a. Kementerian/Lembaga Terkait kepada Direktorat
Jenderal/Unit Eselon I yang membidangi kegiatan usaha
dan unit pengolahan data
b. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota kepada
organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi
kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi Perizinan
Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha pada
DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota, serta
organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi
pengolahan data
c. Administrator KEK kepada unit kerja yang membidangi
Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha
d. Badan pengusahaan KPBPB kepada unit kerja yang
membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan
Berusaha
43. Hak Akses Turunan Kementerian/Lembaga
Hak Akses
Kementerian/
Lembaga
(Administrator)
Unit Pengawasan
Unit Perizinan
Unit Pengolahan Data
Mengakses Subsistem Pengawasan
44. Hak Akses Turunan Administrator KEK &
Badan Pengusahaan KPBPB
Hak Akses
Administrator
KEK
(Administrator)
Bidang Pengawasan
Bidang Perizinan
Mengakses Subsistem Pengawasan
Badan Pengusahaan
KPBPB
(Administrator)
Bidang Pengawasan
Bidang Perizinan
Mengakses Subsistem Pengawasan
45. Hak Akses Turunan DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
Hak Akses DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota
(Administrator)
Unit Pengawasan DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota
Unit Perizinan DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota
Unit Pengolahan Data DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota
Mengakses Subsistem
Pengawasan
Unit Pengawasan Organisasi Perangkat
Daerah
Unit Perizinan
Organisasi Perangkat Daerah
Mengakses Subsistem
Pengawasan
Koordinator pengawasan perlu memastikan bahwa admin hak
akses DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota telah membuatkan hak
akses untuk OPD Pengawas. Koordinator perlu menginformasikan
hak akses subsistem pengawasan kepada seluruh OPD Pengawas
masing-masing sektor.
47. DASAR HUKUM PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN
PERMOHONAN PELAKU USAHA
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 212:
(2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan
Berusaha;
c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB;
d. pembubaran badan usaha; atau
e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(3) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupatenfkota, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB atas hasil pemeriksaan kemudian (post audit), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.
(4) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Lembaga OSS.
(5) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui
notifikasi kepada Lembaga OSS.
48. DASAR HUKUM PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA
BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 1:
Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku
Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
Pasal 19:
(1) Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya dapat
melakukan tindakan administratif berdasarkan:
a. permohonan Pelaku Usaha; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau
diproses secara daring melalui Sistem OSS.
(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pasal 20:
4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha dilakukan atas:
a. Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi); atau
b.Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (non likuidasi).
Pasal 22 : Pencabutan Likuidasi
Pasal 23 : Pencabutan Non Likuidasi
50. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, Putusan Pengadilan dan Sanksi (Pasal 1
Angka 24 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)
Pencabutan Likuidasi adalah Pencabutan Perizinan Berusaha yang mengakibatkan pembubaran
usaha orang perseorangan atau badan usaha (Pasal 20 ayat (4) huruf a Peraturan BKPM Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)
Definisi Pencabutan Likuidasi
51. Alur Pemrosesan Permohonan Pencabutan Likuidasi pada sisi Verifikator
Pelaku Usaha
Permohonan
Pencabutan Likuidasi
melalui OSS RBA
Notifikasi Permohonan
verifikasi kepada pihak
yang berwenang
Notifikasi Verifikator
sesuai dengan pihak
yang berwenang
Verifikasi Pencabutan
Likuidasi oleh pihak
berwenang
DISETUJUI
Sistem OSS menyetujui permohonan pencabutan
likuidasi dan menerbitkan produk cetakan
pencabutan NIB, Surat Pernyataan Likuidasi, dan
Pencabutan SS/Izin
PERLU PERBAIKAN
Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan
Sistem Menerbitkan
Pencabutan NIB dan
SS/Izin belum
terverifikasi kepada
pelaku usaha
SLA
Sistem Otomatis produk
cetakan pencabutan
NIB, dan Pencabutan
SS/Izin
terverifikasi (fiktif Positif)
belum terlewati
sudah terlewati
52. 52
PEMOHON PERSYARATAN
1. Validasi Identitas Pelaku Usaha
perseorangan/likuidator/ tim penyelesai;
2. Validasi NPWP
3. Akta notaris tentang pembubaran badan
usaha
4. Pencatatan pembubaran badan usaha
dari Sistem Administrasi Badan Hukum
1. Pelaku Usaha Perseorangan
2. Likuidator
3. Tim Penyelesai
PERMOHONAN PENCABUTAN (LIKUIDASI) PERIZINAN BERUSAHA
53. Verifikasi oleh Kementerian
Investasi/BKPM, DPMPTSP
Prov/Kab/Kota, Badan
Pengusahaan KPBPB, atau
administrator KEK sesuai
kewenangan
KEWENANGAN VERIFIKASI DAN PRODUK PENCABUTAN (LIKUIDASI)
PERIZINAN BERUSAHA
NIB Risiko
Rendah (R)
NIB + SS
Risiko Menengah
Rendah (MR)
NIB + SS
Risiko Menengah
Tinggi (MT)
NIB + Izin
Risiko Tinggi
(T)
Pencabutan NIB
Pencabutan NIB
+ Pencabutan SS
Pencabutan NIB +
Pencabutan SS
Pencabutan NIB +
Pencabutan Izin
Perizinan Berusaha OSS RBA
Izin Usaha Versi 1.0 - 1.1
Izin Usaha
Pencabutan NIB +
Pencabutan Izin
Usaha
KEMINVESTt/
BKPM
PENCABUTAN NIB
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA KEW PEM PUSAT
DPMPTSP
PROV
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA KEW PEM
KAB/KOTA
DPMPTSP
KAB/KOTA
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA KEW PEM
PROVINSI
54. Langkah Memproses Permohonan Pencabutan Likuidasi Pelaku Usaha
9. Periksa Data Penanggung Jawab
10. Periksa Data Proyek
9. Memberikan Hasil Verifikasi dan Tanggapan
9. Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan
Likuidasi dengan Status “Perlu Perbaikan”
9. Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan
Likuidasi dengan Status “Disetujui”
1. Kunjungi https://oss.go.id/, klik MASUK
1. Masukkan Username dan Password beserta
CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
1. Masuk ke menu PENCABUTAN, pilih LIKUIDASI
1. Pilih Pelaku Usaha yang akan diproses, klik PROSES
1. Klik LIHAT DETAIL untuk memproses Permohonan
Pencabutan Likuidasi
1. Klik PROSES untuk melakukan verifikasi Permohonan
Pencabutan Likuidasi
1. Periksa Data Pelaku Usaha
1. Periksa Data Akta Pembubaran
57. ● Setelah login berhasil, masuk ke menu
PENCABUTAN
● Pilih LIKUIDASI
● Anda dapat memilih menu pencabutan
likuidasi yang dapat di akses:
a. PERMOHONAN BARU untuk
melihat permohonan baru
b. PERLU PERBAIKAN untuk melihat
permohonan yang perlu perbaikan
c. TELAH DIPERBAIKI untuk melihat
permohonan yang telah diperbaiki
d. DISETUJUI untuk melihat
permohonan yang telah disetujui
e. DITOLAK untuk melihat
permohonan yang telah ditolak
f. PERMOHONAN SELESAI untuk
melihat permohonan yang telah
selesai diproses
Masuk ke menu PENCABUTAN, pilih LIKUIDASI
3
58. ● Klik ikon “V” pada pelaku
usaha yang Anda pilih
● Klik PROSES untuk
melanjutkan
Pilih Pelaku Usaha yang akan diproses, klik PROSES
4
59. Klik LIHAT DETAIL untuk memproses permohonan Pencabutan
Likuidasi
5
● Klik ikon “V” di samping kolom nomor dan klik LIHAT DETAIL
● Anda juga dapat memeriksa hasil draf cetakan ataupun status pencabutan setiap kewenangan, dengan
melakukan:
1. Cetakan Pencabutan NIB (klik PENCABUTAN NIB)
2. Cetakan Surat Pernyataan Pencabutan Likuidasi (klik PERNYATAAN LIKUIDASI)
3. Cetakan Pencabutan Izin OSS RBA (klik PENCABUTAN IZIN USAHA)
4. Status Per Kewenangan (klik STATUS PER KEWENANANGAN)
60. Klik PROSES untuk melakukan verifikasi permohonan Pencabutan
Likuidasi
6
● Klik ikon “V” lalu klik PROSES untuk melanjutkan proses pemeriksaan kelengkapan data pada Formulir
Pencabutan Likuidasi
61. Periksa Data Pelaku Usaha
7
● Data Pelaku Usaha akan
ditampilkan oleh sistem secara
otomatis, yang meliputi:
1. Nama Pelaku Usaha
2. NIB
3. NPWP
4. Alamat Pelaku Usaha
5. Status Penanaman Modal
6. Nomor Telepon
7. Email
62. ● Data Pelaku Usaha yang telah diisi oleh
pelaku usaha akan ditampilkan oleh sistem,
yang meliputi:
1. Nomor Akta
2. Tanggal Akta
3. Nomor Penerimaan Pembubaran dari
Kumham
4. Tanggal Penerimaan Pembubaran
dari Kumham
5. Jenis Pemohon Likuidasi (Pelaku
Usaha/Likuidator/Tim Penyelesai)
6. Jenis Identitas (KTP/Paspor)
7. KTP/Paspor (Pelaku
Usaha/Likuidator/Tim Penyelesai)
8. Nama (Pelaku Usaha/Likuidator/Tim
Penyelesai)
9. Nama Notaris
10. Nomor Telepon Pelaku Usaha
11. Alamat Notaris
12. Dokumen Akta Likuidasi dan SK
Penerimaan Pembubaran dari
Kumham
Periksa Data Akta Pembubaran
8
63. Akta memuat Informasi pembubaran badan usaha
Akta memuat Informasi penunjukan Nama Likuidator yang diberikan
wewenang mengurus proses likuidasi
Halaman depan Akta Pembubaran memuat
Informasi Nama Notaris, Alamat Notaris, Nomor
dan Tanggal Akta, Jenis Akta
Verifikator melakukan pengecekan atas informasi data akta pembubaran dan Pencatatan Penerimaan Pembubaran dari
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditulis oleh pemohon dengan lampiran dokumen yang diupload oleh
pemohon.
64. Penerimaan Pemberitahuan Pembubaan Perseroan
dari Kementerian Hukum dan HAM memuat Nomor
Dokumen, Perihal, dan Informasi Notaris pengurus
pembubaran.
65. ● Data Penanggung Jawab akan ditampilkan oleh sistem secara otomatis yang meliputi :
1. Nama
2. Nomor Identitas
3. Jabatan
4. Telepon
Periksa Data Penanggung Jawab
9
66. ● Data Proyek pada formulir
permohonan akan muncul
berdasarkan kewenangan K/L/D per
masing-masing proyek
● Klik pada TAB DATA PENANAMAN
MODAL RISIKO atau klik ikon “V”
untuk menampilkan data Kegiatan
Usaha secara rinci, yang meliputi:
1. Perizinan Berusaha
2. Lokasi Usaha
3. .Data Kegiatan Usaha
4. Tingkat Risiko
5. Status Permohonan
6. Detail (jenis produksi, kapasitas
produksi, KBLI, penjelasan
KBLI)
Periksa Data Proyek
10
67. ● Anda wajib Melengkapi:
1. Unit Verifikator
2. NIP
3. Catatan Perbaikan
● Catatan Perbaikan yang anda
lengkapi akan tersimpan pada Log
Catatan setelah Anda memproses
Permohonan Pencabutan
● Anda dapat memilih hasil verifikasi
berdasarkan kelengkapan dokumen
pencabutan dengan melakukan klik
pada tombol:
1. SETUJUI jika data permohonan
pencabutan sudah lengkap
2. PERLU PERBAIKAN jika data
permohonan pencabutan masih
memerlukan perbaikan
Memberikan Hasil Verifikasi Pencabutan dan Tanggapan
11
68. ● Jika Dokumen yang disampaikan belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan, maka
status permohonan Pelaku Usaha akan menjadi “Perlu Perbaikan”.
● Jika belum lengkap sistem tidak akan menerbitkan produk pencabutan seperti Pencabutan NIB
dan Pencabutan SS/Izin
Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan
status “Perlu Perbaikan”
12
69. ● Jika Dokumen yang disampaikan sudah lengkap atau sesuai dengan ketentuan, maka status permohonan Pelaku Usaha
akan menjadi “Disetujui”.
● Jika sudah lengkap sistem akan secara otomatis menerbitkan produk pencabutan seperti Pencabutan NIB dan
Pencabutan SS/Izin
● Klik ikon “V” untuk menampilkan:
1. Formulir Permohonan Pencabutan Likuidasi (klik LIHAT PERMOHONAN)
2. Cetakan Pencabutan NIB (klik PENCABUTAN NIB)
3. Cetakan Surat Pernyataan Pencabutan Likuidasi (klik PERNYATAAN LIKUIDASI)
4. Cetakan Pencabutan Izin/SS (klik PENCABUTAN IZIN USAHA)
5. Status Per Kewenangan (klik STATUS PER KEWENANANGAN)
Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan
status “Disetujui”
13.a
70. ● Pencabutan Likuidasi untuk
Kegiatan Usaha tingkat risiko
rendah hanya dilakukan dengan
pemutakhiran NIB
● Surat Pencabutan Sertifikat
Standar tercetak untuk Kegiatan
Usaha tingkat risiko menengah
rendah, tingkat risiko menengah
tinggi, dan tingkat risiko tinggi yang
memiliki SS terverifikasi
● Surat Pencabutan Izin tercetak
untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko
tinggi terverifikasi
Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan
status “Disetujui” (Contoh Surat Pencabutan SS/Izin)
13.b
71. Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan
status “Disetujui” (Cetakan Pencabutan NIB)
13.c
72. Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan
status “Disetujui”(Surat Pernyataan Pencabutan Likuidasi)
13.d
74. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, Putusan Pengadilan dan Sanksi (Pasal 1
Angka 24 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)
Pencabutan Non Likuidasi dapat diajukan untuk kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah,
menengah tinggi (SS yang telah terverifikasi) maupun tinggi (berupa Izin maupun Izin Percepatan
yang telah terverifikasi).
Definisi Pencabutan Non Likuidasi
75. Alur Pemrosesan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi pada sisi
Verifikator
Pelaku Usaha
Permohonan
Pencabutan Non
Likuidasi melalui
OSS RBA
Sistem otomatis
Menerbitkan
Pencabutan NIB dan
SS/Izin yang sudah
terverifikasi kepada
pelaku usaha
Verifikator dapat melihat
ataupun memeriksa hasil
Pencabutan Non Likuidasi
dari pelaku usaha
76. 76
PEMOHON PERSYARATAN
1. Validasi Identitas Pelaku Usaha
2. Validasi NPWP
3. Validasi LKPM periode terakhir yang telah
disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki
Pelaku Usaha
4. Validasi akta notaris tentang pendirian
badan usaha dan perubahan terakhir
serta pengesahan dari Sistem
Administrasi Badan Hukum (AHU-Online)
(khusus PMA)
1. Pelaku Usaha Perseorangan
2. Pelaku Usaha badan usaha
nonperseroan
3. Pelaku Usaha badan usaha
perseroan
PERMOHONAN PENCABUTAN NON LIKUIDASI PERIZINAN BERUSAHA
77. PRODUK PENCABUTAN NON LIKUIDASI PERIZINAN BERUSAHA
NIB Risiko
Rendah (R)
NIB + SS
Risiko Menengah
Rendah (MR)
NIB + SS
Risiko Menengah
Tinggi (MT)
telah
terverifikasi
NIB + Izin
Risiko Tinggi
(T)
telah
terverifikasi
Pemutakhiran NIB
Pemutakhiran NIB
+ Pencabutan SS
Pemutakhiran NIB
+ Pencabutan SS
Pemutakhiran NIB
+ Pencabutan Izin
Perizinan Berusaha OSS RBA
Izin Usaha Versi 1.0 - 1.1 Telah berstatus efektif dan migrasi ke OSS RBA
Izin Usaha
Pemutakhiran NIB +
Pencabutan Izin
Usaha
78. Langkah Memproses Pemeriksaan Hasil Permohonan Pencabutan Non Likuidasi Pelaku
Usaha
1. Kunjungi https://oss.go.id/, klik MASUK
1. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol MASUK
1. Masuk ke menu PENCABUTAN, pilih NON LIKUIDASI, klik PERMOHONAN NON LIKUIDASI
1. Pilih Permohonan Non Likuidasi yang akan dilihat
1. Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha
1. Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status “Disetujui”
81. ● Setelah login berhasil, masuk ke menu
PENCABUTAN
● Pilih NON LIKUIDASI
● Klik PERMOHONAN NON LIKUIDASI
Masuk ke menu PENCABUTAN, pilih NON LIKUIDASI
3
82. ● Pencabutan Non Likuidasi secara otomatis
disetujui oleh Sistem sehingga Verifikator
hanya dapat melihat hasil dari pencabutan
yang dilakukan
● Klik ikon “V” pada pelaku usaha yang Anda
pilih
● Anda dapat memilih beberapa aksi yang dapat
dilakukan:
a. Klik LIHAT DETAIL untuk melihat
formulir Pencabutan Non Likuidasi
yang diajukan oleh Pelaku Usaha
b. Klik CETAKAN NIB untuk melihat
cetakan NIB
c. Klik CETAKAN PENCABUTAN untuk
melihat cetakan Pencabutan
d. Klik SURAT PERNYATAAN NON
LIKUIDASI untuk melihat surat
pernyataan Non Likuidasi
e. Klik CETAKAN IZIN LAMA untuk
melihat cetakan pencabutan izin lama
pelaku usaha
● Klik UNDUH untuk mengunduh daftar pelaku
usaha yang melakukan pencabutan Non
Likuidasi
Pilih Permohonan Non Likuidasi Pelaku Usaha yang akan dilihat
4
83. Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha (Data
Proyek)
5.a
● Ketika mengklik LIHAT DETAIL maka Anda
akan dipindahkan ke halaman Formulir
Pencabutan Non Likuidasi yang diajukan oleh
Pelaku Usaha. Anda dapat melihat data-data
yang dikirimkan oleh Pelaku Usaha
● Data Proyek Data Proyek pada formulir
permohonan akan muncul berdasarkan
tingkat risiko usaha yang Pelaku usaha
pilih. Klik pada TAB DATA PENANAMAN
MODAL RISIKO atau klik ikon “V” untuk
menampilkan data Kegiatan Usaha secara
rinci, yang meliputi:
1. Perizinan Berusaha
2. Lokasi Usaha
3. Data Kegiatan Usaha
4. Tingkat Risiko (berdasarkan tingkat
risiko usaha yang Anda pilih)
5. Detail (jenis produksi, kapasitas
produksi, KBLI, penjelasan KBLI)
84. Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha (Data
Pelaku Usaha)
5.b
● Data Pelaku Usaha akan ditampilkan
oleh sistem secara otomatis, yang
meliputi:
1. Nama Pelaku Usaha
2. NIB
3. NPWP
4. Alamat Pelaku Usaha
5. Status Penanaman Modal
6. Nomor Telepon
7. Email
85. Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha (Data
Akta Khusus untuk PMA)
5.c
● Data Akta akan ditampilkan oleh sistem secara otomatis (khusus PMA jika kegiatan usaha tidak
tercantum lagi dalam maksud dan tujuan atas akta Pelaku Usaha tersebut,maka pencabutan non
likuidasi dapat diproses oleh sistem OSS RBA ), yang meliputi:
1. Nomor Akta
2. Tanggal Akta
3. Nomor dan tanggal surat penerimaan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM
4. Nama Notaris
5. Alamat Notaris
86. Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha (Data
Pemohon)
5.d
● Data Pemohon akan ditampilkan oleh sistem secara otomatis yang meliputi :
1. Nama
2. Nomor Identitas
3. Jabatan
4. Telepon
87. 6.b
Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status
“Disetujui” (Contoh Cetakan NIB)
6.a
● Cetakan Surat Pencabutan akan muncul
ketika Anda mengklik CETAKAN NIB
(pemutakhiran/updating) pada pencabutan
pelaku usaha yang anda pilih di halaman
daftar pencabutan non likuidasi pelaku usaha
● Verifikator perlu memastikan bahwa KBLI yang
telah dilakukan pencabutan non likuidasi
sudah tidak muncul pada NIB yang telah
dimutakhirkan.
88. ● Cetakan Surat Pencabutan akan muncul
ketika Anda mengklik CETAKAN
PENCABUTAN pada pencabutan pelaku
usaha yang anda pilih di halaman daftar
pencabutan non likuidasi pelaku usaha
● Pencabutan Non Likuidasi untuk Kegiatan
Usaha tingkat risiko rendah hanya
dilakukan dengan pemutakhiran NIB
● Surat Pencabutan Sertifikat Standar
tercetak untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko
menengah rendah, tingkat risiko menengah
tinggi, dan tingkat risiko tinggi yang memiliki
SS terverifikasi
● Surat Pencabutan Izin tercetak untuk
Kegiatan Usaha tingkat risiko tinggi
terverifikasi
Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status
“Disetujui” (Contoh Surat Pencabutan SS/Izin)
6.b
89. Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status
“Disetujui” (Contoh Surat Pernyataan Pencabutan Non Likuidasi)
6.c
● Cetakan Surat Pencabutan akan
muncul ketika Anda mengklik
SURAT PERNYATAAN NON
LIKUIDASI pada pencabutan
pelaku usaha yang anda pilih di
halaman daftar pencabutan non
likuidasi pelaku usaha
90. Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status
“Disetujui” (Contoh Surat Pernyataan Pencabutan Non Likuidasi)
6.c
● Cetakan Surat Pencabutan akan
muncul ketika Anda mengklik
SURAT PERNYATAAN NON
LIKUIDASI pada pencabutan
pelaku usaha yang anda pilih di
halaman daftar pencabutan non
likuidasi pelaku usaha
91. Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status
“Disetujui” (Contoh Surat Pencabutan Izin Lama)
6.d
● Cetakan Surat Pencabutan akan
muncul ketika Anda mengklik
CETAKAN IZIN LAMA
CETAKAN IZIN LAMA adalah
produk surat pencabutan untuk Izin
Usaha pada OSS 1.1 yang
sebelumnya telah berstatus efektif.
