1. LANDASAN YURIDIS FORMAL ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS
A. Internasional
I. Konvensi PBB tentang Hak Anak
Pasal 2
1. Negara harus menghormati dan
menjamin hak-hak setiap anak tanpa
diskriminasi dalam bentuk apapun.
Pasal 23
1. Negara mengakui bahwa anak yang
menyandang kecacatan mental
ataupun fisik dapat menikmati
kehidupan yang layak dan utuh

2. Pasal 28
1. Negara mengakui hak anak
atas pendidikan dan dengan
mengupayakan pencapaian hak
atas dasar kesamaan kesempatan
Pasal 29
1. Negara menyetujui bahwa
pendidikan bagi anak diarahkan
untuk pengembangan
kepribadian, bakat dan
kemampuan, penghargaan atas
hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental

3. II. Konferensi Jomtien 1990
Deklarasi Dunia tentang Pendidikan
Pasal III
1. Pendidikan dasar diberikan
kepada semua anak
2. Mempertahankan tingkat belajar
yang wajar agar pendidikan dasar
dapat diperoleh secara merata
3. Prioritas pendidikan dan
meningkatkan kualitas bagi anak
perempuan
4. Komitmen menghilangkan
kesenjangan pendidikan.
5. Kebutuhan belajar para penyandang
cacat menuntut perhatian khusus.

4. III. Peraturan Standar PBB tentang
Persamaan Kesempatan bagi
Penyandang Cacat
Peraturan 6 :
Negara menjamin pendidikan
penyandang cacat merupakan bagian
integral sistem pendidikan
IV. Pernyataan Salamanca dan
Kerangka Aksi tentang Pendidikan
Kebutuhan Khusus
Pasal 2 :
Sistem pendidikan
mempertimbangkan karakteristik dan
kebutuhan anak yang berbeda-beda.

5. Pasal 3 :
Pemerintah menetapkan prinsip
pendidikan inklusif sebagai
undang-undang
V. Konferensi Dakar, Senegal
Pendidikan untuk Semua:
Memenuhi Komitmen Kolektif Teks
yang ditetapkan oleh Forum
Pendidikan Dunia di Dakar,
Senegal, 26-28 April 2000

6. B. Nasional
I. Undang-Undang Dasar 1945
(Amandemen)
Pasal 31
1. Setiap warga Negara berhak mendapat
pendidikan
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya
II. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Pasal 3
Pendidikan Nasional Berfungsi
mengembangkan kemampuan,
membentuk watak peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa

7. Pasal 5
1. Setiap warga Negara mempunyai
hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu
2. Warga Negara yang mempunyai
kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual, dan/atau sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus
3. Warga Negara di daerah
terpencil berhak memperoleh
pendidikan layanan khusus
4. Warga Negara yang memiliki
potensi kecerdasan dan bakat
istimewa berhak memperoleh
pendidikan khusus

8. Pasal 32
1. Pendidikan khusus bagi peserta didik
yang memiliki tingkat kesulitan mengikuti
proses pembelajaran
2. Pendidikan layanan khusus bagi peserta
didik di daerah terpencil atau mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak
mampu dari segi ekonomi
III. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
Pasal 48
Pemerintah wajib menyelenggarakan
pendidikan dasar minimal 9 (sembilan)
tahun untuk semua anak.
Pasal 49
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang
tua wajib memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada anak untuk
memperoleh pendidikan.

9. Pasal 50
Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 48 diarahkan kepada :
a. Pengembangan sikap dan kemampuan
b. Pengembangan penghormatan atas
HAM
c. Pengembangan rasa hormat terhadap
orang tua, budaya, bahasa dan nilainilai
d. Persiapan anak untuk
bertanggungjawab
e. Pengembangan rasa hormat dan cinta
terhadap lingkungan hidup

10. Pasal 51
Anak penyandang cacat fisik dan/atau
mental diberikan kesempatan yang sama
untuk memperoleh pendidikan biasa dan
luar biasa
Pasal 52
Anak yang memiliki keunggulan
diberikan kesempatan untuk memperoleh
pendidikan khusus
Pasal 53
1. Pemerintah bertanggung jawab
memberikan biaya pendidikan bagi anak
kurang mampu, anak terlantar, dan anak
di daerah terpencil.
2. Pertanggungjawaban pemerintah
dalam ayat (1) termasuk pula mendorong
masyarakat untuk berperan aktif.

11. IV. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
19997
tentang Penyandang Cacat
Pasal 5
Setiap penyandang cacat mempunyai
hak dan kesempatan yang sama dalam
segala aspek kehidupan dan
penghidupan
V. Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
Pasal 2
1. Lingkup standar nasional pendidikan
meliputi :
Standar isi, proses, kompetensi
kelulusan, pendidikan dan kependidikan,
sarana prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, dan penilaian pendidikan

12. VI. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen
Nomor 380/C.C6/MN/2003, 20 Januari
2003
Perihal Pendidikan Inklusi
VII. Deklarasi Bandung (Nasional)
“Indonesia Menuju Pendidikan
Inklusif” (8-14 Agustus 2004)
1. Menjamin setiap anak berkelainan
dan anak berkebutuhan khusus
mendapatkan kesempatan akses dalam
segala aspek kehidupan
2. Menjamin setiap anak berkelainan
dan anak berkebutuhan khusus sebagai
individu yang bermartabat untuk
mendapatkan perlakuan yang manusiawi

13. 3. Menyelenggarakan dan
mengembangkan pengelolaan
pendidikan inklusif
4. Menciptakan lingkungan yang
mendukung bagi anak berkelainan dan
anak berkebutuhan khusus
5. Menjamin kebebasan anak
berkelainan dan anak berkebutuhan
khusus untuk berinteraksi
6. Mempromosikan dan
mensosialisasikan layanan pendidikan
inklusif
7. Menyusun rencana aksi (action plan)
dan pendanaannya untuk pemenuhan
aksesibilitas fisik dan non fisik

14. VIII. Deklarasi Bukittinggi
(Internasional) Tahun 2005 :
1. Sebuah pendekatan terhadap
peningkatan kualitas sekolah secara
menyeluruh
2. Sebuah cara menjamin semua
memperoleh pendidikan dan
pemeliharaan yang berkualitas
3. Sebuah kontribusi pengembangan
masyarakat yang menghargai dan
menghormati perbedaan individu
semua warga Negara.