Rencana Induk Pelabuhan Perikanan 2021 memberikan gambaran umum tentang rencana pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional untuk mendukung aktivitas perikanan di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, kebijakan, tahapan pengelolaan, rencana lokasi, dan pembiayaan pelabuhan perikanan."
2. CHRISTY MELINDA L. T
26030119120002
Kelompok 12
ALVINA NOER INAYAH
26030119140058
NADA ALIFIA ZAHRA F
26030119130057
ZULFA ALYA EL RAHMA M
26030119140055
RIZAL IFDHUL HANIF
26030119120014
ROUDATUL FARIHKAH
26030119130051
3. Latar Belakang
Pelabuhan Perikanan Nasional
• Indonesia merupakan negara kepulauanterbesar di
dunia yang memilikisumberdayaperikanan sangat
melimpah.
• Pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah
tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di
sekitarnya dengan batas batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem
bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat
kapal perikanan bersandar, berlabuh, atau bongkar
muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan
• Dalam upaya mewujudkan pelabuhan perikanan
yang dapat menunjang aktivitas perikanan maka
diperlukan sebuah landasan yang kuat seperti
penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan
Perikanan Nasional.
4. Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Tujuan dari penetapan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan
Nasional sebagai acuan atau pedoman bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara,
dan/atau swasta
Sasaran
Sasaran dari penetapan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan
Nasional terwujudnya kepatuhan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara dan/atau
swasta dalam pembangunan, pengembangan, dan
pengelolaan pelabuhan perikanan sebagai suatu kesatuan
yang utuh dalam pengelolaan perikanan.
5. Kebijakan Pelabuhan
Perikanan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
6. 2.
3.
Peningkatan pengelolaan dan
nilai tambah sumber daya alam
yang berkelanjutan.
Dalam RPJMN disebutkan bahwa arah kebijakan
umum pembangunan nasional terkait bidang kelautan dan perikanan difokuskan pada upaya:
Arah Kebijakan
Pembangunan
Pengembangan dan
Pemerataan pembangunan
daerah.
Percepatan pembangunan
infrastruktur
1.
7. Tahap Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Untuk memudahkan tercapainya tujuan jangka panjang dalam pembangunan,
pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan diperlukan suatu konsep
perencanaan berupa pentahapan umum dalam RIPPN. Tahapan tersebut dibagi
menjadi 3 yaitu :
8. Pelaksanaan kesyahbandaran
Pelaksanaan pengendalian sumber daya ikan
Pelaksanaan pendataan
Tahap I
Penyediaan layanan dasar Pelabuhan
Perikanan
Pengarahan untuk membangun fondasi
operasionalitas Pelabuhan Perikanan. Pada
tahap ini Pelabuhan Perikanan diharapkan
dapat operasional dan dapat menyediakan
produk primer. Pelabuhan Perikanan pada
tahap ini lebih difokuskan pada:
Penyediaan dokumen perencanaan
Pembangunan fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan
Penyediaan dan penetapan lembaga
Pelaksanaan fungsi pengusahaan
9. Peningkatan peran BUMN dan/atau swasta dalam
kegiatan sistem bisnis perikanan
Pembangunan/pengembangan sistem teknologi
informasi
Pemanfaatan konektivitas
Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan dan
pengembangan masyarakat nelayan
Pengarahan agar penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan
dapat saling mendukung antara satu dan lainnya guna
menjamin ketersediaan pasokan Ikan. Pelabuhan Perikanan
mampu menjalankan fasilitasi pemasaran secara regional.
Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada:
Pengembangan fasilitas
Tahap II
Penumbuhan ekonomi jejaring
10. Pemenuhan standar mutu produk perikanan
Penerapan prinsip Pelabuhan Perikanan
Pelaksanaan industrialisasi perikanan yang berbasis
pada peningkatan kualitas produk perikanan di
Pelabuhan Perikanan
Pelaksanaan fasilitasi kegiatan karantina ikan
Pengarahan untuk menciptakan iklim investasi yang
kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan
nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya.
Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada:
Pengembangan fasilitas untuk mendukung ekonomi
industri
Tahap III
Penumbuhan Ekonomi Industri
11. Rencana Lokasi
Pelabuhan Perikanan
Perencanaan Pelabuhan Perikanan di
Indonesia perlu memperhatikan faktor
kecukupan dan faktor konektivitas
antar Pelabuhan Perikanan:
FAKTOR
KECUKUPAN
01
Secara kuantitas dan kapasitas
mampu memenuhi kebutuhan
kegiatan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya.
Secara kualitas memenuhi
persayaratan teknis dan
operasional sesuai dengan kelasnya
serta dapat menjalankan fungsi
kepelabuhanan.
02
12. Rencana Lokasi
Pelabuhan Perikanan
FAKTOR
KONEKTIVITAS
Konsep konektivitas pelabuhan
perikanan direncanakan dengan
pendekatan wilayah provinsi.
Secara nasional, diharapkan 1
Pelabuhan Perikanan yang
berperan pada Tahap-III, yang akan
di dukung oleh minimal 2
Pelabuhan Perikanan yang
berperan pada Tahap-II, dan setiap
1 Pelabuhan Perikanan Tahap-II,
akan didukung oleh minimal 2
Pelabuhan Perikanan yang
berperan pada Tahap-I, dengan
mempertimbangkan kondisi
wilayah dan Sumber Daya Ikan.
13. Penyusunan rencana lokasi
mempertimbangkan Rencana
Zonasi Wilayah Pesisr dan Pulau-
Pulau Kecil/ Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah Propvinsi/
Kabupaten/ Kota.
RENCANA ZONASI DAN
RENCANA TATA RUANG
Pertimbangan Pemilihan
Titik Lokasi
Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI)
sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan,sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 45
Tahun 2009
WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Dibutuhkan sumber daya manusia
yang berkompeten di bidang
perikanan, kesyahbandaran,
pelabuhan perikanan, teknologi
informasi serta keterlibatan
nelayan dan pelaku usaha
DAYA DUKUNG SUMBER
DAYA MANUSIA
01 02 03
14. Dibutuhkan dukungan fasilitas
dari Pemerintah Daerah setempat
terkait dengan prasarana wilayah
yang harus ada sebeumnya
antara lain fasilitas pokok, serta
fasilitas fungsional.
DUKUNGAN PRASARANA
WILAYAH
Pertimbangan Pemilihan
Titik Lokasi
Kondisi geografis daerah, antara lain
kondisi lahan, kerentanan terhadap
bencana. Sedangkan, kondisi perairan
mencakup, antara lain batimetri perairan,
tinggi gelombang, pasang surut,
kecepatan arus, ruang gerak kapal.
GEOGRAFIS DAERAH DAN
KONDISI PERAIRAN
Kondisi sosial ekonomi masyarakat
mencakup, antara lain keberadaan
nelayan, profitabilitas usaha
nelayan, pendapatan perkapita
penduduk, potensikonflik, dan
hambatansosial.
SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT
04 05 06
15. Jangka waktu RIPPN ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun,
dapatditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam halterjadi
perubahan kebijakan, kondisi lingkungan, atau bencana, RIPPN dapat
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Jangka Waktu RIPPN
16. RENCANA TITIK
PELABUHAN PERIKANAN
1.538 (lima ratus tiga puluh
delapan) lokasi Pelabuhan
Perikanan yang melayani kapal
perikanan yang melakukan
kegiatan perikanan di wilayah
laut.
54 (lima puluh empat) lokasi
Pelabuhan Perikanan yang
melayani kapal perikanan yang
melakukan kegiatan perikanan di
wilayah perairan darat
17. Berikut merupakan contoh
dari Rencana Titik Lokasi
Pelabuhan Perikanan yang
Melayani Kapal Perikanan
yang Melakukan Kegiatan
Perikanan di Wilayah Laut
18. Berikut merupakan contoh
dari Rencana Titik Lokasi
Pelabuhan Perikanan yang
Melayani Kapal Perikanan
yang Melakukan Kegiatan
Perikanan di Wilayah
Perairan Darat
20. Pembiayaan Pembangunan,
Pengembangan, dan Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan
GAMBARAN UMUM JUMLAH PELABUHAN
PERIKANAN MENURUT LOKASI
• Program anggaran untuk pengelolaan,
pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan
Perikanan diarahkan menggunakan program
prioritas Kementrian/lembaga melalui dana
APBN/APBD/dana lainnya.
• Penggunaan anggaran difokuskan untuk
operasional Pelabuhan Perikanan dalam
penentuan kegiatan