SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN
PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2021
DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2021
Nelayan PUD (2021)
Jumlah nelayan 4.282 orang,
Kartu KUSUKA s/d Des 2020 sebanyak
3.010 org
DATA UMUM PERIKANAN
TANGKAP di Perairan Laut
11,561 8,551 3,010
Nelayan LAUT (2021)
Jumlah nelayan 17.380 orang,
Kartu KUSUKA s/d Des 2020 sebanyak
8.551 org
Armada Perikanan Laut
Armada perikanan di Kabupaten
Cilacap sebanyak 5.586 unit
Armada Perikanan PUD
di Kabupaten Cilacap sebanyak
3.124 unit
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP 2020
Statistik Perikanan Tangkap 2020
26,586 ton Rp. 487,4 M
DATA KUB
-
15
49
52 PUMP
4 INKAmina
13 PUMM
69
Registered
SIM PUPI
Utama
Madya
Pemula
135
Unregistered
135 unProg
- N/A
DATA KOPERASI
9
operasi Nelayan
1
Ber NIK
8
Tidak Ber NIK
1
Bersertipikat
-
Bernomor saja
KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TAHUN 2021
1. KARTU NELAYAN
KARTU KUSUKA
INTEGRASI KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
8
KUSUKA adalah satu-satunya kartu
identifikasi KP bagi Pelaku Usaha KP
APA ITU KUSUKA?
9
DASAR HUKUM
Peraturan MKP No. 39/Permen-KP/2017 tentang
Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
• Diundangkan dan berlaku sejak tanggal 5 September
2017
• Terdiri dari 10 Bab:
 Ketentuan Umum
 Penyelenggara
 Bentuk dan Format
 Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan
 Masa Berlaku
 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
 Pembinaan
 Ketentuan Lain-lain
 Ketentuan Peralihan
 Ketentuan Penutup
FUNGSI KUSUKA
PEMBERDAYAAN
1) Prasyarat calon penerima BP dari unit eselon teknis penyalur
bantuan.
2) Permohonan pengajuan kredit dari LPMUKP dan mitra LKB/LKBB
penyalur kredit perikanan dan kelautan.
IDENTITAS
1) Integrasi semua kartu identitas pelaku usaha KP di KKP menjadi
satu kartu.
2) Integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan
lintas eselon.
3) Pemanfaatan data dengan K/L lain.
PERLINDUNGAN
Prasyarat calon penerima BPAN dan asuransi lainnya (asuransi
perikanan, asuransi petambak garam).
(Data calon BPAN diambil dari data KUSUKA, sehinga semua
calon BPAN harus teregisterasi di KUSUKA)
FUNGSI KUSUKA
Kementerian Kelautan dan Perikanan
PELAYANAN
1) Prasyarat pengajuan permohonan ijin yang dikeluarkan oleh semua
eselon teknis pengelola perijinan di KKP.
2) Prasyarat pemberian sertifikat sebagai dokumen pendukung usaha
KP yang dikeluarkan oleh unit teknis pengelola sertifikasi di
lingkungan KKP.
3) Prasyarat penggunaan layanan karantina KKP.
PEMBINAAN 1) Prasyarat untuk mendapatkan program pelatihan di bidang KP.
2) Prasyarat untuk mendapatkan program penyuluhan KP
MONEV
1) Sarana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program lingkup
KKP dan lintas K/L.
2) Dasar perencanaan program dan pengambilan kebijakan.
3) Integrasi program/kegiatan dengan K/L lain. 12
Cara Mendapatkan Kartu KUSUKA
13
PENYULUH PERIKANAN
PETUGAS DINAS
KABUPATEN/KOTA
PETUGAS UPT KKP UNIT ESELON I PUSAT
Mendaftar / minta didaftar kepada petugas:
Petugas menyiapkan formulir, mendata dan
memasukkan ke dalam sistem Aplikasi KUSUKA
Spesifikasi Produk – Desain Kartu
1. Logo BNI
2. Nomor Call Center BNI
3. Pita Magnetik
4. Kolom Tanda Tangan
5. Syarat dan Ketentuan
6. Logo LINK, ATM BERSAMA dan BNI Debit
6. Profesi utama pelaku usaha
7. Profesi tambahan pelaku
usaha;
8. Tahun register;
9. Nomor telepon; dan
10 Sarana dan prasarana
produksi yang digunakan.
Kode QR Code memuat
informasi:
1.Nomor Induk Kependudukan;
2.Nama pelaku usaha;
3.Tempat dan tanggal lahir
pelaku usaha;
4.Alamat pelaku usaha;
5.Masa berlaku;
KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TAHUN 2018
2. SERTIFIKAT HAK
ATAS TANAH Nelayan
S E H AT N E L AYA N
16
1. Memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (aset) milik
nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil
2. Meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan aset
berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk
mengakses permodalan
3. Meningkatkan minat (interest) dan kepercayaan lembaga
keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan
skala kecil
4. Memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas
permukiman yang layak, permanen dan sehat
Tahun
Jumlah
(bidang)
Lokasi
2011 150 Kelurahan Tegalkamulyan
2012 275 Kelurahan Cilacap, Sidakaya dan Tegalkamulyan Kecamatan
Cilacap Selatan
2013 400 Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah
2015 200 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah dan Kelurahan
Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan
2016 100 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah
2017 100
150
Desa Kaliwungu Kecamatan Kedungreja
Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah
2018 100 Kelurahan Teritih Kulon dan Mertasinga Kecamatan Cilacap Tengah
2019 223 Kelurahan Teritih Kulon dan Mertasinga Kecamatan Cilacap Tengah
JUMLAH 1,698
JUMLAH LAHAN YANG TELAH DISERTIPIKATKAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TAHUN 2018
4. Perlindungan Nelayan
• Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)
• Asuransi Nelayan Mandiri
ASURANSI NELAYAN
1) Mengalihkan risiko yang dapat merugikan nelayan kepada pihak lain melalui
mekanisme pertanggungan asuransi;
2) Mendapatkan kegiatan perlindungan Asuransi Perikanan bagi Nelayan
1) Jaminan Manfaat dari timbulnya risiko, sehingga memberikan ketenteraman dan
kenyamanan;
2) Kesadaran untuk melanjutkan mekanisme pertanggungan asuransi secara
mandiri
TUJUAN
MANFAAT
Pentingnya Kegiatan
Perlindungan
Atas Resiko Profesi
Nelayan
Perubahan Iklim
Ketergantungan
Alam
Pergerakan
Ikan
Hunting
Asuransi
Nelayan
Kecelakaan Melaut
Perlindungan Nelayan
APAKAH BPAN
BPAN atau Bantuan Premi
Asuransi Nelayan merupakan
salah satu bentuk perlindungan
kepada individu Nelayan demi
keberlangsungan kegiatan usaha
penangkapan ikan melalui
pemberian jaminan asuransi.
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang
Jaminan Perlindungan Atas Risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang
Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu
Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
6. Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.
REGULASI
Tujuan:
1. memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan
pada masa yang akan datang;
2. menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi;
3. membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri;
4. memberikan bantuan bagi ahli waris; dan
5. memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia
asuransi.
Sasaran:
BPAN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi
individu nelayan (nelayan kecil dan nelayan tradisional)
dengan risiko yang dijamin meliputi pertanggungan atas
kematian, cacat tetap dan biaya pengobatan.
PERSYARATAN NELAYAN PENERIMA BPAN 2021
1. terdaftar dalam modul KUSUKA (Perseorangan) pada laman
satudata.kkp.go.id;
2. berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2021;
3. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 GT;
4. tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
5. diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari
Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau
pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah
berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda; dan
6. mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi
DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP
Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32
Telephon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id
Kode Pos 53223

More Related Content

What's hot

Dinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluang
Dinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluangDinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluang
Dinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluangCIFOR-ICRAF
 
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaLestari Moerdijat
 
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkunganPim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkunganPT. SASA
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisirAry Ajo
 
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaVersi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaMujiyanto -
 
Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah LingkunganAlat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah LingkunganBadiuzzaman
 
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANANINDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANANSunoto Mes
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Presentasi Pengelolaan Pesisir
Presentasi  Pengelolaan  PesisirPresentasi  Pengelolaan  Pesisir
Presentasi Pengelolaan PesisirAbida Muttaqiena
 
Materi presentasi mangrove oleh El Kail
Materi presentasi mangrove oleh El KailMateri presentasi mangrove oleh El Kail
Materi presentasi mangrove oleh El KailAmril Taufik Gobel
 
ALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATIS
ALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATISALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATIS
ALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATISnautika
 
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1 Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1 Syawalina Soerbakti
 
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Manajemen Sumberdaya Perikanan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Manajemen Sumberdaya PerikananPengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Manajemen Sumberdaya Perikanan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Manajemen Sumberdaya PerikananSiti Sahati
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 

What's hot (20)

Konservasi laut
Konservasi lautKonservasi laut
Konservasi laut
 
Dinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluang
Dinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluangDinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluang
Dinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluang
 
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
 
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkunganPim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
 
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaVersi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
 
Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah LingkunganAlat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah Lingkungan
 
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANANINDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 
Potensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidayaPotensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidaya
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Presentasi Pengelolaan Pesisir
Presentasi  Pengelolaan  PesisirPresentasi  Pengelolaan  Pesisir
Presentasi Pengelolaan Pesisir
 
Sistem perikanan tangkap
Sistem perikanan tangkapSistem perikanan tangkap
Sistem perikanan tangkap
 
Materi presentasi mangrove oleh El Kail
Materi presentasi mangrove oleh El KailMateri presentasi mangrove oleh El Kail
Materi presentasi mangrove oleh El Kail
 
ALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATIS
ALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATISALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATIS
ALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATIS
 
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1 Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu 1
 
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Manajemen Sumberdaya Perikanan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Manajemen Sumberdaya PerikananPengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Manajemen Sumberdaya Perikanan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Manajemen Sumberdaya Perikanan
 
AVERTEBRATA AIR..1.pptx
AVERTEBRATA AIR..1.pptxAVERTEBRATA AIR..1.pptx
AVERTEBRATA AIR..1.pptx
 
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
 
Pengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahariPengembangan pariwisata bahari
Pengembangan pariwisata bahari
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 

Similar to Nelayan Cilacap

2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptxudebitung
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptxDATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptxBudiYudaPrawira
 
Sinergitas KKP dan SCI Dalam Mempersiapkan Audit DG SANTE UNI EROPA
Sinergitas KKP dan SCI Dalam Mempersiapkan Audit DG SANTE UNI EROPASinergitas KKP dan SCI Dalam Mempersiapkan Audit DG SANTE UNI EROPA
Sinergitas KKP dan SCI Dalam Mempersiapkan Audit DG SANTE UNI EROPASyauqy Nurul Aziz
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpagus_ibnu_hasan
 
Upaya Pemberdayaan UMKM BRSDMKP.pptx
Upaya Pemberdayaan UMKM BRSDMKP.pptxUpaya Pemberdayaan UMKM BRSDMKP.pptx
Upaya Pemberdayaan UMKM BRSDMKP.pptxSemySimbala
 
2022.01.17 Draft 3 Bahan Karoren di Bappenas_KEM RKP 2023.pptx
2022.01.17 Draft 3 Bahan Karoren di Bappenas_KEM RKP 2023.pptx2022.01.17 Draft 3 Bahan Karoren di Bappenas_KEM RKP 2023.pptx
2022.01.17 Draft 3 Bahan Karoren di Bappenas_KEM RKP 2023.pptxrizalbahtiar3
 
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdfPolicy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdfDadang Setiawan
 
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptxYANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptxRobertJModalo
 
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docxJUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docxNoLopi
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013KPDT
 
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaruIsi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaruSyati Saptaria
 
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdfGusRaja1
 
BAHAN RAKORNAS SUPM.pptx
BAHAN RAKORNAS SUPM.pptxBAHAN RAKORNAS SUPM.pptx
BAHAN RAKORNAS SUPM.pptxUlfauzaPaul
 
BERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
BERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docxBERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
BERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docxjumratulseftriani1
 
SPRIN KHITAN GRATIS 9 JUNI 2022.pdf
SPRIN KHITAN GRATIS 9 JUNI 2022.pdfSPRIN KHITAN GRATIS 9 JUNI 2022.pdf
SPRIN KHITAN GRATIS 9 JUNI 2022.pdfNenekMayok
 
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxNarsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxMaharaniGitaKusumawa
 

Similar to Nelayan Cilacap (20)

2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptxDATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
 
Sinergitas KKP dan SCI Dalam Mempersiapkan Audit DG SANTE UNI EROPA
Sinergitas KKP dan SCI Dalam Mempersiapkan Audit DG SANTE UNI EROPASinergitas KKP dan SCI Dalam Mempersiapkan Audit DG SANTE UNI EROPA
Sinergitas KKP dan SCI Dalam Mempersiapkan Audit DG SANTE UNI EROPA
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
 
Upaya Pemberdayaan UMKM BRSDMKP.pptx
Upaya Pemberdayaan UMKM BRSDMKP.pptxUpaya Pemberdayaan UMKM BRSDMKP.pptx
Upaya Pemberdayaan UMKM BRSDMKP.pptx
 
2022.01.17 Draft 3 Bahan Karoren di Bappenas_KEM RKP 2023.pptx
2022.01.17 Draft 3 Bahan Karoren di Bappenas_KEM RKP 2023.pptx2022.01.17 Draft 3 Bahan Karoren di Bappenas_KEM RKP 2023.pptx
2022.01.17 Draft 3 Bahan Karoren di Bappenas_KEM RKP 2023.pptx
 
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdfPolicy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
 
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptxYANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
 
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docxJUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022  .docx
JUKLAK KABUPATEN PERPOMPAAN 2022 .docx
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
 
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
Sos dak 2012   kelautan & perikananSos dak 2012   kelautan & perikanan
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaruIsi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
Isi pedoman teknis pump 2013 (13 juni) terbaru
 
Juknis dak2015
Juknis dak2015Juknis dak2015
Juknis dak2015
 
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
 
BAHAN RAKORNAS SUPM.pptx
BAHAN RAKORNAS SUPM.pptxBAHAN RAKORNAS SUPM.pptx
BAHAN RAKORNAS SUPM.pptx
 
BERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
BERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docxBERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
BERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
 
SPRIN KHITAN GRATIS 9 JUNI 2022.pdf
SPRIN KHITAN GRATIS 9 JUNI 2022.pdfSPRIN KHITAN GRATIS 9 JUNI 2022.pdf
SPRIN KHITAN GRATIS 9 JUNI 2022.pdf
 
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxNarsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
 

More from PemdesKarangtawang

More from PemdesKarangtawang (7)

Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_21_Tahun_2022.pdf
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_21_Tahun_2022.pdfPeraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_21_Tahun_2022.pdf
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_21_Tahun_2022.pdf
 
Bahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iiiBahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iii
 
Check list penggantian nadzir
Check list penggantian nadzirCheck list penggantian nadzir
Check list penggantian nadzir
 
Sd gs desa kuesioner desa 2
Sd gs desa kuesioner desa 2Sd gs desa kuesioner desa 2
Sd gs desa kuesioner desa 2
 
Inmendagri no 7 tahun 2021
Inmendagri no 7 tahun 2021Inmendagri no 7 tahun 2021
Inmendagri no 7 tahun 2021
 
Perbup 138 tahun 2020
Perbup 138 tahun 2020Perbup 138 tahun 2020
Perbup 138 tahun 2020
 
Proposal permohonan-alsintan
Proposal permohonan-alsintanProposal permohonan-alsintan
Proposal permohonan-alsintan
 

Recently uploaded

5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (16)

5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 

Nelayan Cilacap

  • 1. PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2021 DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021
  • 2. Nelayan PUD (2021) Jumlah nelayan 4.282 orang, Kartu KUSUKA s/d Des 2020 sebanyak 3.010 org DATA UMUM PERIKANAN TANGKAP di Perairan Laut 11,561 8,551 3,010 Nelayan LAUT (2021) Jumlah nelayan 17.380 orang, Kartu KUSUKA s/d Des 2020 sebanyak 8.551 org
  • 3. Armada Perikanan Laut Armada perikanan di Kabupaten Cilacap sebanyak 5.586 unit Armada Perikanan PUD di Kabupaten Cilacap sebanyak 3.124 unit
  • 4. PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP 2020 Statistik Perikanan Tangkap 2020 26,586 ton Rp. 487,4 M
  • 5. DATA KUB - 15 49 52 PUMP 4 INKAmina 13 PUMM 69 Registered SIM PUPI Utama Madya Pemula 135 Unregistered 135 unProg - N/A
  • 6. DATA KOPERASI 9 operasi Nelayan 1 Ber NIK 8 Tidak Ber NIK 1 Bersertipikat - Bernomor saja
  • 7. KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TAHUN 2021 1. KARTU NELAYAN KARTU KUSUKA
  • 8. INTEGRASI KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN 8 KUSUKA adalah satu-satunya kartu identifikasi KP bagi Pelaku Usaha KP
  • 10. DASAR HUKUM Peraturan MKP No. 39/Permen-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan • Diundangkan dan berlaku sejak tanggal 5 September 2017 • Terdiri dari 10 Bab:  Ketentuan Umum  Penyelenggara  Bentuk dan Format  Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan  Masa Berlaku  Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan  Pembinaan  Ketentuan Lain-lain  Ketentuan Peralihan  Ketentuan Penutup
  • 11. FUNGSI KUSUKA PEMBERDAYAAN 1) Prasyarat calon penerima BP dari unit eselon teknis penyalur bantuan. 2) Permohonan pengajuan kredit dari LPMUKP dan mitra LKB/LKBB penyalur kredit perikanan dan kelautan. IDENTITAS 1) Integrasi semua kartu identitas pelaku usaha KP di KKP menjadi satu kartu. 2) Integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas eselon. 3) Pemanfaatan data dengan K/L lain. PERLINDUNGAN Prasyarat calon penerima BPAN dan asuransi lainnya (asuransi perikanan, asuransi petambak garam). (Data calon BPAN diambil dari data KUSUKA, sehinga semua calon BPAN harus teregisterasi di KUSUKA)
  • 12. FUNGSI KUSUKA Kementerian Kelautan dan Perikanan PELAYANAN 1) Prasyarat pengajuan permohonan ijin yang dikeluarkan oleh semua eselon teknis pengelola perijinan di KKP. 2) Prasyarat pemberian sertifikat sebagai dokumen pendukung usaha KP yang dikeluarkan oleh unit teknis pengelola sertifikasi di lingkungan KKP. 3) Prasyarat penggunaan layanan karantina KKP. PEMBINAAN 1) Prasyarat untuk mendapatkan program pelatihan di bidang KP. 2) Prasyarat untuk mendapatkan program penyuluhan KP MONEV 1) Sarana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program lingkup KKP dan lintas K/L. 2) Dasar perencanaan program dan pengambilan kebijakan. 3) Integrasi program/kegiatan dengan K/L lain. 12
  • 13. Cara Mendapatkan Kartu KUSUKA 13 PENYULUH PERIKANAN PETUGAS DINAS KABUPATEN/KOTA PETUGAS UPT KKP UNIT ESELON I PUSAT Mendaftar / minta didaftar kepada petugas: Petugas menyiapkan formulir, mendata dan memasukkan ke dalam sistem Aplikasi KUSUKA
  • 14. Spesifikasi Produk – Desain Kartu 1. Logo BNI 2. Nomor Call Center BNI 3. Pita Magnetik 4. Kolom Tanda Tangan 5. Syarat dan Ketentuan 6. Logo LINK, ATM BERSAMA dan BNI Debit 6. Profesi utama pelaku usaha 7. Profesi tambahan pelaku usaha; 8. Tahun register; 9. Nomor telepon; dan 10 Sarana dan prasarana produksi yang digunakan. Kode QR Code memuat informasi: 1.Nomor Induk Kependudukan; 2.Nama pelaku usaha; 3.Tempat dan tanggal lahir pelaku usaha; 4.Alamat pelaku usaha; 5.Masa berlaku;
  • 15. KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TAHUN 2018 2. SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Nelayan
  • 16. S E H AT N E L AYA N 16 1. Memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (aset) milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil 2. Meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan 3. Meningkatkan minat (interest) dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil 4. Memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang layak, permanen dan sehat
  • 17. Tahun Jumlah (bidang) Lokasi 2011 150 Kelurahan Tegalkamulyan 2012 275 Kelurahan Cilacap, Sidakaya dan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan 2013 400 Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah 2015 200 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah dan Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan 2016 100 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah 2017 100 150 Desa Kaliwungu Kecamatan Kedungreja Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah 2018 100 Kelurahan Teritih Kulon dan Mertasinga Kecamatan Cilacap Tengah 2019 223 Kelurahan Teritih Kulon dan Mertasinga Kecamatan Cilacap Tengah JUMLAH 1,698 JUMLAH LAHAN YANG TELAH DISERTIPIKATKAN
  • 18. KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TAHUN 2018 4. Perlindungan Nelayan • Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) • Asuransi Nelayan Mandiri
  • 19. ASURANSI NELAYAN 1) Mengalihkan risiko yang dapat merugikan nelayan kepada pihak lain melalui mekanisme pertanggungan asuransi; 2) Mendapatkan kegiatan perlindungan Asuransi Perikanan bagi Nelayan 1) Jaminan Manfaat dari timbulnya risiko, sehingga memberikan ketenteraman dan kenyamanan; 2) Kesadaran untuk melanjutkan mekanisme pertanggungan asuransi secara mandiri TUJUAN MANFAAT
  • 20. Pentingnya Kegiatan Perlindungan Atas Resiko Profesi Nelayan Perubahan Iklim Ketergantungan Alam Pergerakan Ikan Hunting Asuransi Nelayan Kecelakaan Melaut Perlindungan Nelayan
  • 21. APAKAH BPAN BPAN atau Bantuan Premi Asuransi Nelayan merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada individu Nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan melalui pemberian jaminan asuransi.
  • 22. 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; 6. Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan. REGULASI
  • 23. Tujuan: 1. memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang; 2. menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi; 3. membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri; 4. memberikan bantuan bagi ahli waris; dan 5. memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi. Sasaran: BPAN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi individu nelayan (nelayan kecil dan nelayan tradisional) dengan risiko yang dijamin meliputi pertanggungan atas kematian, cacat tetap dan biaya pengobatan.
  • 24. PERSYARATAN NELAYAN PENERIMA BPAN 2021 1. terdaftar dalam modul KUSUKA (Perseorangan) pada laman satudata.kkp.go.id; 2. berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2021; 3. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 GT; 4. tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 5. diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda; dan 6. mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi
  • 25. DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Telephon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222 Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id Kode Pos 53223