Sejauh ini ide dan elemen politik ini menunjukkan upaya panjang dalam perjalanan umat Islam untuk merencanakan hubungan antara Islam dan masalah pemerintahan negara. Para peneliti dan cendekiawan Islam ini membentuk pemikiran-pemikiran tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh landasan sosial-politik dan sosial yang mereka hadapi. Pembicaraan tentang isu-isu legislasi Islam tidak pernah menguap dari kajian-kajian yang dipimpin oleh para skolastik baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Banyak dalang dan banyak volume buku yang diidentifikasi dengan isu-isu pemerintahan Islam menghiasi berbagai perpustakaan di planet ini. Berbagai jenis karya logis seperti buku harian, teori, proposal atau eksposisi yang berbicara tentang isu-isu legislatif Islam telah menambah kemajuan ide politik Islam. Kontras dalam pemahaman tidak dapat dihindari, baik di antara umat Islam sendiri atau bahkan di antara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan terhadap isu-isu legislasi Islam adalah tinjauan yang benar-benar rumit, namun masih merupakan imajinasi dan pengujian untuk dipertimbangkan.

1. 1
Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh : Irfan Pathurahman
Nim : O100210035
KONSEP NEGARA
DALAM POLITIK ISLAM

2. N K R I 2
Konsep Negara dalam Politik Islam
Di Indonesia
NKRI
Negra Kesatuan Republik
Indonesia
Politik berkaitan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan negara beserta ruang lingkupnya. Pengaitan pengelolaan negara bertujuan agar fungsi-fungsi
kenegaraan berjalan dengan baik. Pengelolaan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan sistem negara, tetapi juga berkaitan pada prilaku politik dan institusi politik
dalam negara. Jadi hakekat politik adalah prilaku manusia, baik berupa aktifitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi dan mempertahankan tatanan sebuah masyarakat
dengan menggunakan kekuasaan.

3. 3
Konsep Nagara Dalam Politik Islam
Latar belakang masalah
Pembicaraan tentang masalah pemerintahan Islam tidak pernah menguap dari kajian-kajian yang
diarahkan oleh para skolastik baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Banyak dalang dan banyak volume
buku yang diidentifikasi dengan isu-isu pemerintahan Islam menghiasi berbagai perpustakaan di planet ini.
Berbagai jenis karya logis seperti buku harian, teori, proposal atau eksposisi yang berbicara tentang isu-isu
legislatif Islam telah menambah kemajuan ide politik Islam. Kontras dalam pemahaman tidak dapat
dihindari, baik di antara umat Islam sendiri atau bahkan di antara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kajian
terhadap isu-isu legislasi Islam merupakan kajian yang benar-benar membingungkan, namun masih menarik
dan menguji untuk direnungkan.

4. 4
Konsep Negara Dalam Politik Islam
Rumusan Masalah
Multipurpose Concept
1. Bagaimana
Hubungan Agama
dan Negara ?
Multipurpose Concept
2.Apakah Negara Islam
: Utopia atau Realita ?
Multipurpose Concept
3. Bagiamana Sistem
Pemerintahan Islam
menjadi Solusi Sistem
Politik Barat ?
Multipurpose Concept
4.Bagaimana
Musyawarah dan
Demokrasi dalam
Praktek Politik ?

5. 5
Konsep Negara Dalam Politik Islam
Pengertian Politik Islam
APA ITU POLITIK
Politik adalah prilaku manusia, baik berupa aktifitas
ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi dan
mempertahankan tatanan sebuah masyarakat
dengan menggunakan kekuasaan.
POLITIK ISLAM
Upaya untuk menjadikan “prinsip-prinsip dasar”
(doktrin) Islam sebagai acuan dalam membuat
kebijakan politik, yaitu untuk kepentingan seluruh
bangsa tanpa melihat perbedaan agama dan
keyakinan hidup
ISLAM POLITIK
Tidak lain sebagai bagian dari fragmen (peristiwa)
politik yang dilakukan oleh orang atau suatu
komunitas Muslim dengan segenap perilaku dan
capaian-capaian politik yang dihasilkannya
R E A D M O R E R E A D M O R E R E A D M O R E

6. 6
2021
Definisi Politik dan Siyasah Syar’iyah
2020
definisi politik Islam dalam arti
keIndonesian adalah adanya nilai-nilai
Islam yang direfleksikan di dalam
demokrasi pancasila, agar tercipta
kolaborasi antara nilai-nilai Islam yang
dapat mengokohkan demokrasi
pancasila sehingga terciptalah
masyarakat yang adil dan makmur.
Definisi Politik Islam Indonesia
2019
Diartikan sebagai ketentuan
kebijaksanaan pengurusan masalah
kenegaraan yang berdasarkan syariat
Islam
Siyasah Syar’iyyah
Konsep Negara Dalam Politik Islam
Pengertian Politik Islam 2
Fachri ALi

7. 7
BAHASA
POLITIK = darI tradisi barat dari
bahasa yunani POLITIKA =
Berbagi urusan di suatuu kota,
akan tetapi secara istilah terus
mengalami perubahan dan
perkembangan dalam kategori
politik
ISTILAH
Jika yang dimaksud siyasah
adalah makna leksikal
terjemahan dari POLITICS
dengan pengertian terminologis
yang sama maka berarti
SIYASAH dan POLITICS adalah
SINONIM
KARAKTER KHAS
Akan tetapi istilah SIYASAH sudah
dikenal lebihdahulu sebagai suatu
disip;in ilmu dalam tradisi Islam di
bandingkan disiplin ilmu politik yang
baru dikenal sekitar abad ke-20.
(sudah mengenal SIYASAH dalam
tulisan Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah :
1263-1328 H, berjudul As-Siyasah Al-
Syar’iyah fi Ishlah Ar-Rai wa Al-
Ra’iyyah
ASPEK
Ibnu Qayim dalam bukunya I’lam
Al-Muwaqqi’in An Rabbi Al-
Alamin Mendefinisikan :
Segala perbuatan yang
membawa manusia lebih dekat
kepada kemaslahatan dan jauh
dari kemafsadatan.
PENGERTIAN POLITIK
KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM
Terlebihdahulu kita mesti mengenal apa yang dimaksud politik islam sebagai suatu bidang kajian tersendiri dalam tradisi Ilmu-lmu Islam.
Antara makna Politik&Siyasah dari segi :

8. 8
Siyasah syar’iyyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan
negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa
(semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi
terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan
tersebut tidak ditegaskan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah
Abdurrahman Taj
KESIMPULAN PENGERTIAN
SIYASAH SYAR’IYAH

9. 9
Kemiripan Pengurusan
Maslahat Umum
Perbedaan Akar
Kemuncuan Istilah
siyaysah melekat unsur keyakinan
kepada agama adapun politik
melekat unsur nuansa kental
sekulerisme
Kemiripan Tindakan dan
Objeknya
Perbedaan Tradisi Keilmuan
Siyasah muncul dari tradisi yang sangat
dipengaruhi kenabian, sementara POLITIK
tradisi keilmuan barat modrn yang menolak
intervensi agama dalam ilmu pengetahuan
karena politik tidak bernuansa Islah wal irsyad
Jadi definisi POLITIK dan SIYASAH adanya KEMIRIPAN dan PERBEDAAN
Kemiripan dan Perbedaan antara Politik dan Siyasah
KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM

10. 10
Konsep Negara Dalam Politik Islam
Hubungan Agama dan Negara
INTEGRAL
Golongan yang berpendapat bahwa
hubungan antara agama dan negara
berjalan secara integral
(Tokohnya Al Maududi)
SIMBIOTIK DINAMIS
Golongan yang berpendapat bahwa
hubungan antara agama dan negara
berjalan secara simbiotik dan
dinamis-dialektis
(Abdurrahman Wahid dan Nurcholish
Madjid)
DIFFERENT
Golongan yang berpendapat bahwa
agama dan negara merupakan dua
domian yang berbeda dan tidak ada
hubungan sama sekali

11. 11
Konsep Negara Dalam Politik Islam
RINGKASAN
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
Secara historis, hubungan antara agama dan negara mengalami proses yang dinamis mulai dari tipologi
formalistik hingga tipologi sekularistik. Sedangkan relasi agama dan negara yang dibangun Nabi saw memiliki
kecenderungan inklusif dan substantif. Dari tipologi tersebut, hubungan antara agama dan negara yang perlu
dibangun berdasarkan tipologi simbiotik ataupun dinamis-dialektis. Secara konstitusional, agama dan negara
berjalan dinamis-dialektis, sehingga pelembagaan substansi norma agama Islam dalam tata kehidupan
berbangsa dan bernegara tidak bisa dilakukan dengan cara inkosntitusional, tetapi harus melalui proses
konstitusional, berdasarkan Pancasila dan UUD-NRI 1945. Substansi norma agama Islam hanya dapat
diterapkan dalam tata hukum nasional jika diundangkan secara konstitusional dan sesuai dengan Pancasila
dan UUD-NRI Tahun 1945 sebagaimana juga pernah diterapkan Nabi saw pada penyusunan naskah Perjanjian
Hudaibiyah dan Piagam Madinah, sehingga agama dan negara berperan penting dalam mewujudkan
kemaslahatan hidup warga masyarakat.

12. 12
UTOPIA / REALITA
Nuansa politik dalam Islam telah berkembang sejak zaman
Rasulullah SAW. Oleh karena itu, menurut keyakinan mayoritas
Muslim menerapkan model masyarakat Islam ideal era Nabi SAW
bukanlah utopia, sebab model itu pernah terbukti dalam sejarah.
Konsep Negara dalam Politik Islam
Negara Islam Utopia atau Realita ?

13. 13
Dalam buku al-Fikr al-Islami, Qirā’ah ‘Ilmiyyah, Arkoun berpendapat bahwa relasi
Islam dan politik dapat didekati melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan
historis yang konvensional yang bersifat deskriptif. Kedua, pendekatan pemikiran
dan perenungan kembali tentang berbagai problematika dan kesulitan yang
pernah muncul berkaitan dengan Islam dan politik, dimulai sejak pengalaman
misi kenabian Muhammad di Mekah, maupun pengalaman politisnya di Madinah.
NEGARA ISLAM UTOPIA / REALITA ?

14. Negara Islam Utopia ?
Konsep Negara dalam Politik Islam
Dalam sejarah pemikiran politik dan etika Islam ternyata tak dapat dinafikan munculnya
tentang teori daulah Islamiah (Islamic state/religion state) sebagai ideologi politik.
Bagi Arkoun, khilāfah merupakan sebuah gagasan yang sangat utopis. Arkoun berargumen
bahwa isu khilāfah ini tidak ada kesepakatan di kalangan umat, karena berbeda penafsiran
teks agama serta latar belakang sosial budaya masing-masing negara Muslim. Selain itu,
intervensi negara dalam wilayah keagamaan akan berdampak pada manipulasi simbol-
simbol keagamaan dan akan mereduksi kebebasan beragama dan berpolitik masyarakat.
Bahkan berpeluang terjadinya kolusi antara penguasa dan otoritas keagamaan. Oleh sebab
itu, otoritas keagamaan dan politik kenegaraan harus dibedakan, tetapi tetap berhubungan.
Intervensi kekuasaan negara terhadap suatu agama secara berlebih rentan menimbulkan
disintegrasi bangsa.
Meskipun demikian, masing-masing agama maupun negara tetap mempunyai tanggungjawab terhadap satu sama lainnya.
Kehidupan manusia sebagai insan Tuhan diatur agama, dan manusia sebagai unsur masyarakat juga diatur negara. Dalam
menjalankan tugasnya, negara yang menerapkan syari’at agama haruslah bersifat inklusif, bukan eksklusif, serta bertumpu
pada eksplorasi nilainilai keagamaan yang universal
14

15. UM S 21
Sistem Pemerintahan Islam sebagai Solusi Sistem Politik Barat
KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM
11 September 2001 adalah peristiwa yang secara dramatik membuka babak baru hubungan Islam dan
Barat. Bagi kalangan neokonservatif yang berdiri di belakang pemerintahan Bush Jr. di Amerika Serikat,
peristiwa itu seolah menjustifikasi pandangan mereka bahwa Islam memang tidak kompatibel dengan
nilai-nilai Barat. Sejak peristiwa itulah Islam menjadi subjek penting dalam politik global.
Dalam konteks politik global tersebut, Islam dan kaum Muslim bukan entitas yang sama sekali terisolasi
dari konteks di luarnya. Mereka adalah bagian dari warga negara tertentu pada satu sisi dan bagian dari
komunitas internasional pada sisi yang lain. .

16. 16
Kupat Tahu Presentation
Konsep nNegara dalam Politik Islam
Sistem Pemerintahan Islam Solusi Sistem Politik Barat
Tanggapan Muslim terhadap situasi kemoderenan disebut pembaruan Islam. Ini menarik
karena meskipun mencakup berbagai aspek yang luas, termasuk yang paling esoterik
seperti sufisme, gerakan pembaruan Islam pada awalnya lahir sebagai bentuk tanggapan
terhadap modernitas Barat.
Islam adalah entitas yang di dalam dirinya sendiri sangat
plural. Perbedaan pendapat telah muncul sejak awal
kelahirannya. Oleh karena itu, tanggapan Muslim terhadap
modernitas yang berakar pada filsafat Barat sudah pasti tidak
sama antara satu Muslim dengan Muslim lainnya. Sebagian
menolak, sebagian menerima, sebagian yang lain menolak
dan menerima.

17. MUSYAWARAH
Musyawarah merupakan proses legislatif dengan badan eksekutif harus menerima keputusan
badan legislatif. Ini adalah ketentuan Ilahi, sebab Allah telah memerintahkan Rasulullah saw
untuk tidak membuat keputusan kecuali melalui musyawarah. Oleh sebab itu, musyawarah
merupakan proses integral dalam berfungsinya negara Islam, karena ia satu-satunya cara
kolektif yang benar yang dengannya umat atau para wakilnya bisa membuat dan mensahkan
undang-undang atau keputusan yang sesuai dengan kepentingan nasional suatu bangsa.
Dengan demikian, musyawarah merupakan tulang punggung sistem politik Islam.
Musyawarah didefinisikan sebagai proses yang melaluinya dibuat dan dihasilkan keputusan
mengenai urusan publik negara.
Islam sendiri menggunakan istilah musyawarah sebagai fondasi yang paling utama dalam
kehidupan politik. Surat al-Syura ayat 38 menyatakan dengan tegas betapa pentingnya
musyawarah:”Dan bagi orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang
segala perkara mereka (diselesaikan melalui sistem) musyawarah di antara sesama mereka”.
Musyawarah dan Demokrasi dalam Praktek Politik
KONSEP NEGRA DALAM POLITIK ISLAM 17

18. U M S 21
Musyawarah dan Demokrasi dalam Praktek Politik
KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM
1. Negara dan masyarakat harus ditegakkan di atas
landasan keadilan yang menurut pandangan Amin
Rais merupakan suatu konsep yang utuh dan
terpadu. Menurutnya keadilan hukum saja belum
cukup, tanpa ada keadilan ekonomi dan sosial.There
2. Adanya prinsip musyawarah (Musyawarah) yang
bertujuan, untuk mencegah kemungkinan terjadinya
penyelewengan kearah otoriterisme, diktatorisme,
dan sistem lainnya yang membunuh hak-hak politik
rakyat. Negara yang menganut system musyawarah,
maka akan menghargai partisipasi rakyat,
sedangkan para pemimpin rakyat adalah para
pelayan-pelayan rakyat.Prinsip musyawarah juga
mengajarkan perlunya para pemimpin dipilih oleh
rakyat secara bebas karena rakyatlah yang
memegang kedaulatan.
3. Adanya persaudaraan dan kesamaan karena Islam
tidak membeda-bedakan manusia ats dasar jenis
kelamin, asal-usul, etnis, warna kulit, latar belakang
historis, sosial, ekonomi dan sebagainya. Negara
yang dibangun atas dasar Islam harus pula
meletakan dasar-dasar persamaan diantara sesama
manusia.
Islam memberikan etik yang sangat jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan
pemerintahan. Dalam Islam terdapat fundamental yang harus ditegakkan oleh umat Islam dalam membangun negara atau
masyarakat, yang meliputi:

19. Kesimpulan yang dapat di ambil antara Politik dan Islam (Agama)
penulis menarik kesimpulan bahwasanya jelas ruang lingkup dari
Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh
lingkup politik dan negara. Hal ini juga terkait dengan aturan dalam
Islam itu sendiri yang mengatur urusan-urusan yang memerlukan
kekuasaan sebagai pelaksanaannya. Jadi agama dan politik
mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Indonesia adalah
negara demokrasi, dan juga bukan Negara Agama, namun alangkah
ilmiyahnya hubungan antara negara dan agama tidak bisa
dipisahkan, serta saling membutuhkan di antara kedua ini.
KESIMPULAN

20. DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA.
Baswedan, Anies Rasyid. ―Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory‖, Asian Survey, vol. 44, no. 5, Sep-Oct 2004.
Effendi, Bahtiar, Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia, Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam
Kontemporer, Cet.I, Jakarta : Paramadina, 2005
Maarif, M. Syafi‘i, Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1965, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Abdillah,Masykuri, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), Yogyakarta:
Tiara Wacana, 1999
Amin, M. Masyhur dan Mohammad Najib. Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: LKPSM, 1993
Farghal, Hasan. Pokok Pikiran Tentang Hubungan Ilmu Dengan Agama. Ttp, 1994.
20

21. TERIMA KASIH
F a t h i e r . f a t h u r r a h m a n @ g m a i l . c o m
I r f a n F a t h u r r a h m a n
0 8 5 6 - 4 6 6 - 8 8 - 2 6 9
@ I r f a n _ m i l o
I r f a n F a t h u r r a h m a n