kuliah_xiii_sistem_politik_islam_ok.ppt

1. FILSAFAT POLITIK
ISLAM
Oleh :
ABIDIN LATUA, S.H.I, M.H.
PRODI HUKUM TATANEGARA
UIN Raden Intan Lampung

2. I. Pendahuluan
Islam merupakan agama yang bukan hanya
mengajarkan pada tata cara bagaimana manusia
berhubungan dengan Tuhan (Hablum Minallah),
melainkan juga mengajarkan tata cara hubungan
antar sesama manusia (Hablum Minan Nas).
Dalam hal ini, permasalahan politik merupakan
bagian yang di atur dalam ajaran agama Islam.
Oleh karena itu, adalah sangat wajar manakala
dalam wacana kontemporer, kita disuguhkan
dengan gagasan-gagasan politik yang
berlandaskan pada ajaran agama Islam.

3. II. Pengertian
► filsafat Islam ke dalam dua kelompok. Pertama, filsafat teoritis, atau disebut dengan al-
hikmah al-nazhariyyah. Kedua, filsafat praktis atau al-hikmah al-‘amaliyyah, atau biasa
disebut dengan al-‘ilm al-madanî. Bagian pertama terkait dengan segala sesuatu
sebagaimana adanya, sedangkan kedua terkait dengan segala sesuatu sebagaimana
seharusnya. Jika filsafat teoritis terkait dengan fisika, metafisika, dan psikologi, maka
filsafat praktis terkait dengan etika, ekonomi, dan politik. Etika mengatur tentang
bagaimana seharusnya individu berperilaku, ekonomi mengatur pengelolaan rumah
tangga, sedangkan politik mengatur suatu kota (al-madînah), politea atau negara.
Dengan demikian, filsafat praktis mesti didasarkan atas filsafat teoritis. Dengan makna
lain, di mana filsafat teoritis berakhir, disitulah filsafat praktis bermula.
► Politik dapat kita definisikan sebagai proses pembentukan dan pembagian
kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara.
► Dari hal ini, dapat kita artikan bahwa politik Islam merupakan upaya
penggapaian kekuasaan dengan mengindahkan ketentuan yang telah
digariskan dalam ajaran Islam.

4. III. Paradigma Sistem Politik Islam
► Dalam wacana kontemporer, paradigma sitem politik
Islam setidaknya berpusat pada 3 pokok pikiran,
yakni :
1. Kelompok pertama berpendapat bahwa Islam
adalah agama yang serba lengkap yang bukan
hanya mengatur urusan ibadah manusia dengan
Tuhan, melaikan juga mengajarkan pada urusan
keduniawian. Dalam hal ini, sistem politik dan
ketatanegaraan dalam Islam adalah bagian yang
tidak terpisahkan dalam ajaran Islam yang wajib
untuk diteladani sebagaimana Rasulullah
mencontohkan di Madinah. Beberapa tokoh yang
mendukung gagasan ini seperti, Abu A’la al
Maududi.

5. 2. Kelompok kedua, sebagai anti tesa terhadap
gagasan kelompok pertama berpendapat bahwa
Agama Islam dengan urusan politik dan
ketatanegaraan adalah tidak ada hubungannya
sama sekali. Oleh karena itu, permasalahan politik
dan ketatanegaraan adalah murni hasil pemikiran
manusia bukan dari ajaran agama Islam.
3. Kelompok ketiga, sebagai golongan yang
mencoba mengakomodir pertentangan antara
kelompok pertama dengan kelompok kedua,
berpandangan bahwa Islam adalah agama yang
serba lengkap yang didalamnya terdapat sistem
kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan,
namun hanya dalam bentuk seperangkat etika
dalam membangun kehidupan politik dan
bernegara.

6. IV. Prinsip-Prinsip Politik Islam
► Beberapa prinsip pokok yang melatar belakangi
praktek politik Islam dapat dijabarkan sebagai
berikiut :
1. Kewajiban mewujudkan persatuan dan
kesatuan umat. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an
S. al-Mukminun:23
2. Kewajiban bermusyawarah dalam mengambil
keputusan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an s.
as-Syuara:38
3. Amanah dan menjunjung keadilan
4. Kewajiban mentaati Allah, Rasul dan ulil amri.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an s.
an-Nisa’:59

7. V. Obyek Kajian Sistem Politik Islam
► Secara
garis
besar,
obyek
kajian
dalam
sistem
politik
Islam dapat
dipetakan
sebagai
berikut:
Politik Islam
(Siyasyah)
Siasyah
Dauliyah
Siasyah
Dusturiyah
Siasyah
Maaliyah
Aturan
Hubungan
Internasional
Hukum
Tata Negara
Hukum yang mengatur :
- Pemasukan
- Pengelolaan
- Pengeluaran negara

8. VI. Kontribusi Umat Islam
Dalam Perpolitikan Nasional
► Beberapa
kontribusi
penting
yang
telah
dilakukan
oleh umat
Islam
dalam
mewarnai
perpolitik
an
Nasional
antara
lain:
Kontribusi
umat Islam
Pra
kemerdekaan
Awal
Kemerdekaan
Sekarang
Perumusan landasan
Idiel dan landasan
konstituil (Pancasila dan
UUD 1945)
Berdirinya partai berbasis
umat Islam
(NU, Parmusi, Perti dan PSII )
Lahirnya
undang-undang PA,
wakaf, zakat,
dan infrastruktur
lembaga keuangan Syari’ah