Download as PDF, PPTX
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
- 1. Redesign Sistem Perencanaan danPenganggaran 6 Oktober 2020 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2. KEMENTERIAN KEUANGAN Manfaat/Tujuan RedesignSistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) 2 POKOK BAHASAN Hasil Redesain Program Kementerian/Lembaga Latar Belakang Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) 1 Redesain Program Hasil Redesain Program Kementerian Keuangan 2 3 4 5 6 Hasil Evaluasi Reformasi Penganggaran Redesain Kegiatan 7 Redesain Keluaran 8 Penerapan RSPP 9 10 Permasalahan Penerapan RSPP 11 Beberapa Usulan KRO oleh K/L yang Disetujui 12 Beberapa Usulan KRO oleh K/L yang Ditolak
- 3. KEMENTERIAN KEUANGAN 3 1. LatarBelakang Redesign Sistem Penganggaran (RSP) Reformasi Penganggaran I Reformasi Penganggaran II Redesain Sitem penganggaran Terbitnya 3 UU Bidang Keuangan Negara - UU No 17 Tahun 2003 - UU No. 15 Tahun 2004 - UU No. 1 Tahun 2004 3 Pillar Peganggaran Unified Budget Performance Base Budgeting (PBB) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Penguatan Penerapan PBB Reformulasi KPJM Format Baru RKA-K/L Monev Penganggaran Reward Punishment Standar Biaya Sinergi Perencanaan Penganggaran Satuan Anggaran Rutin / Pembangunan KRISNA RKAKL/DIPA RenjaKL RP-DIK/S LK-DIP PP 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKAKL PP 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAKL PP 17 Tahun 2017 ttg Sinkronisasi Perencanaan dan Pemganggaran EVALUASI SatuDJA Pengelolaan Keuangan Negara menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, (berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet/ICW) DIP, DIK,DIKS RKAKL/DIPA RKAKL/DIPA Keppres 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan APBN Spending Better) Money Follow Program Value For Money Zero Base Budgetting Tantangan Pera turan Doku men Sistem IT 1945-2003
- 4. KEMENTERIAN KEUANGAN Program belanjapusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal. Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan. Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif). Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik. 4 2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Penganggaran Perencanaan Penganggaran
- 5. 1. Implementasi kebijakanmoney follow program; 2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja melalui penerapan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya; 3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga 4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran; 5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik; 6. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah. 7. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah; 8. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret). 3. Tujuan dan Manfaat Redesain Sistem Penganggaran 1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome. 2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan. 3. Meningkatkan efisiensi belanja 4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran. 5. Efisieni organisasi Tujuan Manfaat 5
- 6. 4 Penguatan Perencanaan dan Penganggaran PRIORITYBASED BUDGETING BASIC SPENDING (Efisiensi Birokrasi) Standardisasi (harga & Kegiatan) INTERVENTION SPENDING (Fokus Program Prioritas) Performance based Budgeting Result based Execution ANTICIPATORY SPENDING Buffer Automatic stabilizer SPENDING BETTER FOKUS MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN Mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, di tengah ruang fiskal yang masih relatif terbatas (Efisiensi Birokrasi, Fokus pada program prioritas, Berbasis hasil dan Antisipatif) Belanja kebutuhan dasar diefisienkan Fokus untuk dukung prioritas (priority based budgeting); Sinkronisasi pusat-daerah, dan dengan instrumen fiskal lainnya. Quality control tehadap Program Prioritas Program Prioritas berbasis hasil (result based) Antisipatif terhadap ketidakpastian (automatic stabilizer) 1. 2. 3. 1. 2. Fiscal Space masih terbatas Mandatory spending cukup besar Output/outcome kurang optimal Belanja operasional kurang efisien Kebutuhan untuk program prioritas besar REFORMASI: EFISIENSI, FOKUS, BERBASIS HASIL DAN ANTISIPATIF TANTANGAN PELAKSANAAN APBN 6
- 7. Program generik (programdukungan manajemen ) yaitu program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tusi K/L dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi). Program Teknis Program teknis merupakan program yang didisain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Program Teknis terdiri dari 2 1. Program Teknis Spesifik yang dilaksanakan 1 KL, Contoh : Program Kebijakan Fiksal pada Kementerian Keuangan 2. Program Teknis Lintas K/L a.l. : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang dilaksanakan oleh 12 K/L Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dilaksanakan oleh 16 K/L Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Program Infrastruktur Konektivitas dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan 4. Redesain Program 1. Tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L, Rumusan disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN dengan berkoordinasi kepada K/L terkait 2. Outcome (Sasaran Program) mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai Secara Nasional. Bagi program yang digunakan bersifat lintas K/L atau lintas unit eselon I, maka rumusan Sasaran Program dan Indikator dapat dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dan sesuai dengan kontribusinya dalam mewujudkan sasaran program dimaksud 7 Prinsip Perumusan Program Jenis Program
- 8. 5. Hasil RedesainProgram Kementerian/Lembaga Eksisting 428 Program 102 Program Program Teknis Program Teknis Lintas K/L (17 Program) Program Teknis Spesifik K/L (84 Program) Program Generik (Dukungan Manajemen) (1 Program) Program Teknis Spesifik K/L : merupakan program yang hanya ada pada K/L tertentu dan tidak terdapat pada K/L lain, dlm rangka melaksanakan 7 program Pembangunan dan Prioritas Nasional (84 Program pada 86 K/L) Program Teknis Lintas K/L adalah 17 program yang digunakan lebih dari satu K/L Secara Keseluruhan Program adalah 102 (1 Program Generik + 17 Program Teknis Lintas K/L + 84 Program Teknis Spesifik K/L) Penetapan Program TA 2021 : Surat Bersama MenKeu + MenPPN S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 ttg Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021 8
- 9. Kegiatan tidak disusundengan nomenklatur yang identik dengan Unit Kerja Eselon II (dua) atau Satuan Kerja vertikal dari Kementerian/Lembaga, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Kegiatan dapat bersifat lintas Unit Kerja Eselon II (dua) dalam Unit Kerja Eselon I (satu) yang sama atau lintas Unit Kerja Eselon I (satu) dalam Kementerian/Lembaga yang sama. Redesain kegiatan untuk menghindari Tumpang tindih (duplikasi) Kegiatan antar Kementerian/Lembaga serta banyaknya Kegiatan yang tidak mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga Sejalan dengan adanya Program Lintas, maka kegiatan dapat diimplentasikan secara lintas mencerminkan Kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan Keluaran (Output) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan Kegiatan Teknis terdiri dari 2 : Teknis Lintas dan Teknis spesifik. Kegiatan Teknis Lintas adalah kegiatan antar Eselon II dalam satu unit eselon I atau Lintas Unit Eselon I dalam 1 K/L Kegiatan Teknis Spesifik adalah Kegiatan Spesifik Eselon II. Urgensi Redesain Kegiatan : a) Diperlukannya rumusan kegiatan lintas, untuk sinergi pelaksanaan kegiatan yang mempunyai keterkaitan yang kuat antar kegiatan yang yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja; b) Diperlukannya pemetaan Kegiatan yang dilakukan oleh satu unit kerja merupakan bagian dari suatu siklus/proses yang saling berurutan (sequence) c) Terdapat kegiatan yang serupa/sejenis yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja d) Memudahkan penilaian akuntabilitas kinerja dan anggaran atas pelaksanaan kegiatan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Kegiatan Lintas (dalam satu Unit Kerja Eselon I yang sama) memastikan akuntabilitas kinerja dari masing-masing Unit Kerja Pelaksana terhadap kegiatan lintas dengan menyusun Sasaran Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan yang berbeda untuk masing-masing Unit Kerja Pelaksana 7. Redesain Kegiatan Prinsip Perumusan Kegiatan Kegiatan Generik : merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit-unit Eselon II/Eselon I yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, dan kesekretariatan Direktorat Jenderal /Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan yang memiliki Program Dukungan Manajemen 9 Jenis Kegiatan
- 10. KRO dan satuannyamerupakan referensi standar yang telah ditentukan dan ditetapkan sehingga Kementerian/ Lembaga tidak dapat mengubah nomenklatur KRO Urgensi Redesain Output Perlunya pengelompokan output yang dihasilkan oleh K/L (baik berupa barang/jasa) dalam mendukung pencapaian outcome. Perlu adanya standar output sehingga dapat dibandingkan tingkat efisiensinya. RO merupakan Keluaran (Output) Riil atau produk akhir yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga yang bersifat unik dan spesifik sehingga Nomenklatur RO dapat berbeda antar Kementerian/Lembaga Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. Keluaran (Output) mencerminkan “real work” atau “eye catching”, merupakan produk akhir dari pelaksaan kegiatan. Rumusan ouput dibedakan menjadi 2 : Klasifikasi Rincian Output/KRO dan Rincian Output/RO. . Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan clustering atas Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam. Klasifikasi Rincian Output Keluaran/ Output 8. Redesain Keluaran Rincian Output • Rincian Output (RO) adalah produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa (barang infrastruktur/barang non- infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan • RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/satker. • Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci disertai dengan jumlah (volume) barang/jasa riil yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran. • Dalam rangka simplifikasi struktur anggaran, satu KRO dibatasi maksimal sebanyak 35 RO. 10
- 11. Redesain Sistem Perencanaandan Penganggaran akan dilaksanakan dalam RAPBN Tahun 2021 PenyusunanRSPP, merupakan hasil kolaborasi dan Sinergi Kementerian Keuangan dan Bappenas Redesain diikuti dengan Integrasi/Interkoneksi Sistem IT Perencanaan dan Sistem IT Penganggaran Dengan RSPP, diharapkan dapat memperkuat penerapan value for money, pengalokasian anggaran yang lebih optimal dan akuntable 9. Penerapan RSPP 11
- 12. 10. Permasalahan PenerapanRSPP 12 1. Rumusan RO yang belum tepat, antara lain: • Rumusan RO seperti rumusan indikator kinerja (didahului kata seperti: terpenuhinya, terkelolanya, dan lain-lain), • Bukan merupakan produk (output) akhir, tetapi input yang dijadikan output; 2. RO berada pada KRO yang kurang tepat; 3. Terkait IT : a. Kesiapan sistem : Sakti modul anggaran, penelaahan online dan DIPA, b. Kesiapan user : perubahan mekanisme penelaahan online dari SatuAnggaran ke Sakti memerlukan pelatihan atau sosialisasi, c. user name dan password user K/L pada Sakti yang terdaftar, di DJA sudah disesuaikan, namun di Bappenas belum disesuaikan, d. Pengajuaan usulan KRO baru tidak dibatasi waktunya.
- 13. 11. Beberapa UsulanKRO oleh K/L yang Disetujui Cx b cxccxccv13 No Kode KRO (Non PN) Kode KRO (PN) KRO Satuan 68A BCE QCE Penanganan Perkara Perkara 104B BFC QFC Subsidi Kepada Keluarga Rumah Tangga 104 C BIF QIF Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah La yanan Layanan 104D BIG QIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan Laporan 104 E BIH QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha Badan Usaha 104 F BII QII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hektar
- 14. 12. Beberapa UsulanKRO oleh K/L yang Ditolak
- 23. Contoh Definisi KROdan Ruang Lingkup KRO
- 24.
- 27.
- 30.