Teknik dan metode penyusunan Analisis Standar Belanja untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja di daerah. Alat bantu SKPD dan seluruh stakehoder di daerah dalam proses penyusunan APBD.
Teknik dan metode penyusunan Analisis Standar Belanja untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja di daerah. Alat bantu SKPD dan seluruh stakehoder di daerah dalam proses penyusunan APBD.
Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan amanat peraturan perundang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, dimana dalam rangka penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja perlu dikembangkan indikator dan target kinerja, standar harga, analisis standar biaya dan standar pelayanan minimal.
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
14. POLA HUBUNGAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM UUPN PRESIDEN MENTERI TEKNIS (Selaku Pengguna Anggaran/barang) KEPALA KANTOR (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/barang) MENTERI KEUANGAN (Selaku Bendahara Umum Negara) KEPALA KPKN (Selaku Kuasa Benda- haraUmum Negara) BENDAHARA PENERIMA/ PENGELUARAN Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Program Pendelegasian Kewenangan Perbendaharaan
15. PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA MENTERI TEKNIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA PENGURUSAN ADMINISTRATIF Administratief Beheer PENGURUSAN KOMTABEL Comptabel Beheer
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. Transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. Termasuk dalam hibah adalah : - Bantuan kemanusiaan. BELANJA HIBAH
29.
30.
31. RINCIAN BELANJA NEGARA DALAM FORMAT BARU BELANJA NEGARA BELANJA PEMERINTAH PUSAT BELANJA UNTUK DAERAH
32.
33.
34.
35. DPR BAPPENAS MENKEU DJA-PK KWL DJ-PBN ESLN SATKER DEP/LEMB MENTERI DEP/LEMB MENETAPKAN PAGU SEMENTARA PER PROGRAM PEMBERITAHUAN PAGU SEMENTARA MENETAPKAN ANCAR-ANCAR ALOKASI PER SATKER PENELAAHAN SEMENTARA KONSEP RKA-KL PER SATKER RKA-KL SEMENTARA MENKEU DJA-PK PRESIDEN BAHAN PIDATO KENEGARAAN 16 AGUSTUS PEMBAHASAN BERSAMA PADA MASING-MASING KOMISI/PANJA DPR MENKEU DJA-PK DEP/LEMB PUST/DAERH MENKEU DJA-PK MENKEU/ DJPBN KW DJ-PBN KPPN DEP/LEMB KWL DEP/ SATKER PAGU DEFINITIF/ NOTA KEUANGAN RAPBN PEMBERITAHUAN PAGU DEFINITIF SPAA PUSAT/ DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PENELAAHAN DAN PENGESAHAN DIPA PENCAIRAN DANA ALUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENELAAHAN RKA-KL DEFINITIF RKA-KL DEFINITIF LK + KONSEP DIPA