SlideShare a Scribd company logo
Diklat Pembentukan Auditor Ahli
Praktik Audit Intern;
Reviu
Laporan Keuangan
1. Pendahuluan
2. Konsep Reviu
3. Tahapan Reviu
4. Prosedur Reviu
5. Pelaporan Reviu
2
Overview
RLK
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG …
Why should
Review ?
Tuntutan masy kpd pemerintah
1. dihasilkan
melalui SAI.
2. disampaikan
secara tepat waktu,
3. disusun dengan
mengikuti SAP.
4. direviu oleh
APIP.
Pemerin
tah spy
menyaji
kan LK
yg
berkuali
tas
Trans-
paran
Akun-
tabilitas
6
PP no. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah Pasal 33 (3)
Mewajibkan
APIP
Reviu atas
Laporan Keuangan
Meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
Laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan SAP
Penerbitan LK harus disertai
Pernyataan Tanggung Jawab
Pengelolaan APBN
telah
diselenggarakan
berdasarkan SPI
yang memadai
Akuntansi keuangan
telah
diselenggarakan
sesuai dengan SAP.
KONSEP REVIU
Bab II;
STANDAR REVIU ATAS LK KL
• PMK NOMOR 41/PMK.09/2010 Tgl 22 Februari
2010.
– Lampiran I ; Standar Reviu LK KL
– Lampiran II ; Juknis Pelaksanaan Reviu LK
KL
• Pasal 6  ketentuan mgn reviu LK sebelum
diundangkannya PMK 41 thn 2010, dicabut dan
dinyatakan tdk berlaku lagi.
• Pasal 7  PMK 41 thn 2010 mulai berlaku pd tgl
diundangkan (22 Februari 2010)
A. Pengertian Reviu
reviu adalah penelaahan atas
penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LK K/L oleh API K/L yang
kompeten untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa akuntansi
telah diselenggarakan berdasarkan
SAI dan LK K/L telah disajikan sesuai
dengan SAP, dalam upaya
membantu menteri/pimpinan lembaga
untuk menghasilkan LK K/L yang
berkualitas.
Aktivitas
reviu
Pelaksana
reviu
Tujuan
reviu
Membantu
Pimpinan
(PMK 41 TAHUN 2010)
11
Bukti
transaksi
Jurnal
Buku
Besar
Laporan
Keuangan
Pencatatan Pengikhtisaran Pelaporan
AKUNTANSI
Reviu = Tidak Menguji Bukti
Audit = menguji sampai bukti transakti
B. Tujuan Reviu
membantu terlaksananya
penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LK K/L;
memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi LK K/L serta
pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan transaksi sesuai dengan
SAP kepada menteri/pimpinan
lembaga, sehingga dapat menghasilkan
LK K/L yang berkualitas.
sehing
ga
dapat
meng-
hasil-
kan LK
K/ L
yang
berkua
litas 
reviu
tidak
menya
takan
penda
pat.
C. Ruang Lingkup Reviu
• Penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK K/L, termasuk
penelaahan atas catatan akuntansi dan
dokumen sumber yang diperlukan.
• Ruang lingkup reviu tidak mencakup
pengujian atas sistem pengendalian
intern, catatan akuntansi, dan dokumen
sumber, serta pengujian atas respon
permintaan keterangan, yang biasanya
dilaksanakan dalam suatu audit.
Fokus Kegiatan Reviu LK
Reviu dititikberatkan pada ;
• Unit akuntansi dan/ atau akun LK K/ L yang
berpotensi tinggi terhadap permasalahan
dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau
penyajian LK K/L.
• Reviu dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan berjenjang, yang mencakup
unit-unit akuntansi pada K/L, yaitu ;
– UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA,
– UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1 dan UAPB.
Pendekatan berjenjang tersebut dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing
tahapan reviu.
Rangkaian Aktivitas Reviu LK
Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian
aktivitas:
1. Penelusuran LK K/L ke catatan akuntansi dan
dokumen sumber;
2. Permintaan keterangan mengenai proses
pengumpulan, pencatatan,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
transaksi, serta proses kompilasi dan
rekonsiliasi LK K/L antara unit akuntansi
dengan Bendahara Umum Negara (BUN) secara
berjenjang; dan
3. Analitik untuk rnengetahui hubungan dan hal-hal
yang kelihatannya tidak biasa.
D. Sasaran Reviu
• memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi
telah sesuai dengan SAI
• LK K/L disajikan sesuai dengan SAP
• Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menghasilkan LK K/L yang
berkualitas.
Reviu tidak memberikan dasar
untuk menyatakan pendapat
sebagaimana dalam audit
Berbeda dgn audit
Menteri / Pimpinan
Lembaga
E. Waktu Pelaksanaan Reviu
• Reviu dilaksanakan secara paralel dengan
pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK
K/L.
• Hal ini perlu dilakukan mengingat
keterbatasan waktu antara batas akhir
penyusunan LK K/L dan penyampaiannya
kepada Menteri Keuangan. diharapkan
aparat pengawasan intern kementerian
negara/lembaga memiliki cukup waktu untuk
dapat membantu menteri/pimpinan lembaga
menghasilkan LK K/L yang berkualitas.
F. Kompetensi Pereviu
1. menguasai SAP;
2. menguasai SAI dan Simak BMN;
3. memahami proses bisnis atau kegiatan
pokok unit akuntansi yang direviu;
4. menguasai dasar-dasar Audit;
5. menguasai teknik komunikasi; dan
6. memahami analisis basis data
G. Objektifitas Pereviu
• Pereviu harus objektif dalam
melaksanakan kegiatan reviu.
• Prinsip objektivitas mensyaratkan agar
pereviu;
– melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak
mengkompromikan kualitas.
– Pereviu harus membuat penilaian seimbang
atas semua situasi yang relevan,
– tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri
atau orang lain dalam mengambil keputusan.
I. Kertas Kerja Reviu
Pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR),
untuk menjelaskan mengenai :
a. Pihak yang melakukan reviu (API atau pejabat yang
ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/pejabat yang
setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga).
b. Pada tingkatan unit akuntansi mana reviu dilakukan
(UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E 1 atau UAPA)
c. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen
LK K/L (LRA, Neraca, CaLK) yang direviu.
d. Asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang
dilaksanakan untuk menilai asersi.
e. Hasil pelaksanaan iangkah-langkah reviu dan
simpulan/catatan pereviu.
• KKR direviu secara berjenjang.
• KKR didokumentasikan secara baik
• KKR selanjutnya dituangkan dalam CHR dan IHR
TAHAPAN REVIU
Bab III;
Tahapan reviu …
Perencanaan
Pelaksanaan
Pelaporan
Pendampingan selama
pemeriksaan BPK
membantu efektivitas
pelaksanaan pemeriksaan
LK K/L oleh BPK
Aktivitas dlm pendampingan
pemeriksaan BPK
1. menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LK
K/L agar dapat digunakan oleh BPK;
2. mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;
3. mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi
oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan
LK K/L oleh BPK;
4. membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap
temuan hasil pemeriksaan BPK;
5. mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir
dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas
LK K/L;
6. mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK
K/L berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
A. Perencanaan Reviu
Langkah-langkah perencanaan reviu;
1. Membangun komitmen pada tingkat Pimpinan K/L
untuk menghasilkan LK K/ L yang berkualitas  yang
diantaranya melalui penetapan target opini LK K/L
yang akan dicapai.
2. Apabila diperlukan maka API K/L atau Sekjen
menetapkan fungsi yang membidangi dukungan
peningkatan kualitas LK K/ L.
3. melakukan koordinasi secara intensif dengan
unit/lembaga terkait, seperti penyusun LK K/L pada
tingkat UAPA (Biro Perencanaan Keuangan
Sekretariat Jenderal), penyusun LK K/L pada tingkat
UAPPA-E1 (Bagian Keuangan Sekretariat Eselon 1),
dan BPK.
Tahapan perencanaan reviu
individual
penyusu
nan tim
reviu,
Penyeleksi
an dan
penentuan
objek reviu
pemaham
an obyek
reviu,
pemilihan
prosedur
reviu
berbasis
risiko
yang
akan
diguna-
kan.
B. Pelaksanaan Reviu
Tahap pelaksanaan reviu meliputi ;
1) identifikasi permasalahan pada proses
penyelenggaraan akuntansi dan peyajian LK K/L
serta pemberian saran perbaikan dan bantuan
kepada unit akuntansi agar segera dapat
memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang
terjadi. (Apabila diperlukan, pada tahap ini API
Kementerian Negara/ Lembaga dapat
melakukan koordinasi dengan BPK).
2) pengumpulan data dan/atau informasi,
3) penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan
laporan keuangan, dan
4) penyusunan kertas kerja reviu.
Langkah-langkah reviu per akun LK
1. Menetapkan tujuan prosedur reviu, yaitu untuk
memastikan kesesuaian dengan SAP dan terpenuhinya
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK
K/L;
2. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu
akun LK K/L;
3. Langkah‐langkah reviu akun LK K/L;
4. Prinsip dasar reviu, yaitu apabila pereviu menemukan
kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau
kesalahan dalam penyajian LK K/L, maka pereviu
bersama‐sama dengan unit akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan
dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.
Informasi dalam KKR
1. Pihak yang melakukan reviu (API atau pejabat yang
ditunjuk oleh sekretaris jenderal/pejabat yang setingkat
pada kementerian negara/lembaga).
2. Pada tingkatan unit akuntansi mana reviu dilakukan
(UAKPA, UAPPA‐W, UAPPA‐E1 atau UAPA).
3. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK
K/L (LRA, neraca, CaLK) yang direviu.
4. Asersi yang dinilai dan langkah‐langkah reviu yang
dilaksanakan untuk menilai asersi.
5. Hasil pelaksanaan langkah‐langkah reviu dan
simpulan/catatan pereviu.
C. Pelaporan Reviu
Fokus pelaporan reviu  dititikberatkan
pada pertanggungjawaban pelaksanaan
reviu yg pada pokoknya mengungkapkan ;
– prosedur reviu yang dilakukan,
– kesalahan atau kelemahan yang ditemui,
– langkah perbaikan yang.disepakati,
– langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan
saran perbaikan yang tidak atau belum
dilaksanakan.
PROSEDUR REVIU
Bab IV;
PROSEDUR KERJA REVIU
• Prosedur Kerja Reviu memuat :
– Tujuan prosedur reviu
– dokumen yg diperlukan (sumber data)
– langkah kerja reviu  teknik reviu
– Pereviu (pelaksana);
– Estimasi waktu pelaksanaan;
– Asersi = pernyataan pimpinan Satker bahwa
LK telah disusun berdasarkan SAI dan telah
disajikan ssuai dgn SAP
Contoh Format Prosedur Reviu
A. Prosedur Reviu Tingkat UAKPA
LRA
• Reviu seluruh
akun LRA
• Reviu per akun
LRA
Neraca
• Reviu seluruh
akun Neraca
• Reviu per akun
Neraca
CaLK & Lamp
LK UAKPA
• Memastikan
aspek formal LK
terpenuhi
• Kecukupan
informasi
terpenuhi
B. Prosedur Reviu Tingkat UAPPA-W
LRA
• Reviu seluruh
akun LRA
• Reviu per akun
LRA
Neraca
• Reviu seluruh
akun Neraca
• Reviu per akun
Neraca
CaLK & Lamp
LK UAPPA-W
• Memastikan
aspek formal LK
terpenuhi
• Kecukupan
informasi
terpenuhi
C. Prosedur Reviu Tingkat UAPPA-E1
LRA
• Reviu seluruh
akun LRA
• Reviu per akun
LRA
Neraca
• Reviu seluruh
akun Neraca
• Reviu per akun
Neraca
CaLK & Lamp
LK UAPPA-E-
1
• Memastikan
aspek formal LK
terpenuhi
• Kecukupan
informasi
terpenuhi
D. Prosedur Reviu Tingkat UAPA
LRA
• Reviu seluruh
akun LRA
• Reviu per akun
LRA
Neraca
• Reviu seluruh
akun Neraca
• Reviu per akun
Neraca
CaLK & Lamp
LK UAPA
• Memastikan
aspek formal LK
terpenuhi
• Kecukupan
informasi
terpenuhi
Pelaksanaan prosedur reviu
Penulu-
suran LK
Permintaan
Keterangan
Prosedur
Analitik
1. Penelusuran LK
Penelusuran LK K/L ke catatan akuntansi dan
dokumen sumber
Dapat dilakukan dengan :
• Membandingkan angka pos LK terhadap saldo
buku besar dan buku pembantu
• Membandingkan angka pos LK terhadap
laporan pendukung, misal Aset Tetap terhadap
laporan mutasi aset tetap
2. Permintaan keterangan
Aparat pengawasan intern dapat
mempertimbangkan, antara lain:
• Sifat dan materialitas suatu pos
• Kemungkinan salah saji
• Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan
reviu
• Ketidakcukupan data keuangan entitas yang
mendasari
• Ketidaklengkapan informasi yang disajikan
dalam LK
3. Prosedur Analitik
Dilakukan pada akhir reviu
• Untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar
pos dan hal-hal yang tidak biasa
• Prosedur analitik dapat dilakukan dengan,
antara lain :
– Mempelajari LK apakah sesuai dengan
SAP
– Membandingkan LK dalam beberapa
periode
– Membandingkan realisasi terhadap
anggaran
 Wawancara dan pengisian kuesioner
 Prosedur analitik
 Teknik reviu lainnya
Teknik Wawancara Dan
Pengisian Kuesioner
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan :
 Sifat dan materialitas suatu pos
 Kemungkinan salah saji
 Pengetahuan yang diperoleh selama
persiapan reviu
 Ketidakcukupan data keuangan
 Ketidaklengkapan informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan
 Hasil reviu sistem pengendalian intern
Teknik Prosedur Analitik
• Tujuan ; untuk mengidentifikasi adanya
hubungan antar pos dan kejadian yang tidak
biasa dan tidak sesuai SAP
• Hal-hal yg harus dipertimbangkan ;
hasil reviu SPI  agar reviu kesesuaian dengan SAP
dapat terarah pada komponen laporan keuangan dan
pos pos yang lemah pengendaliannya  untuk lebih
memperdalam materi reviunya.
jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian, 
seperti adanya peristiwa luar biasa dan perubahan
kebijakan akuntansi.
Teknik reviu lainnya
• Teknik reviu lainnya, seperti ;
 Observasi  Peninjauan dan pengamatan atas suatu
objek secara hati-hati, ilmiah dan kontinu selama
kurun waktu tertentu utk membuktikan suatu keadaan
atau masalah.
 Pembandingan  membandingkan data dari satu unit
kerja dengan data dari unit kerja yg lain, atas hal yg
sama dan periode yg sama atau hal yg sama dari
periode yg berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya.
• Teknik ini digunakan apabila teknik wawancara
dan pengisian kuesioner serta prosedur analitik
belum memadai untuk memenuhi tujuan reviu
PELAPORAN REVIU
Bab V;
Fokus Pelaporan Reviu
• Dititikberatkan pada pertanggungjawaban
pelaksanaan reviu yang pada pokoknya
mengungkapkan ;
– prosedur reviu yang dilakukan,
– kesalahan atau kelemahan yang ditemui,
– langkah perbaikan yang.disepakati,
– langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan
saran perbaikan yang tidak atau belum
dilaksanakan.
Jenis Pelaporan Reviu
• UAPA
• UAPPA-E1LHR
• UAPPA-W
• UAKPAIHR
• UAPPA-W
• UAKPACHR
A. Penyusunan CHR
Hal-hal yg diuraikan dalam CHR;
1. Penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki
dan/atau dikoreksi.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam
penyusunan LK K/L berdasarkan SAI dan/atau
penyajian LK K/L sesuai SAP.
3. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati
oleh pereviu dan unit akuntansi dan telah atau akan
dilakukan oleh unit akuntansi.
4. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan
oleh pereviu tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan
oleh unit akuntansi.
Batas waktu minggu ke 3 Juli atau Februari maka dituangkan
dlm paragraf penjelasan Pernyatan Telah Direviu
B. Penyusunan IHR
• IHR disusun  untuk memudahkan pengguna
hasil reviu dalam memahami hasil reviu yang
berkaitan dengan penyajian LK K/L berisi;
– tabulasi tiap akun yang menggambarkan nilai
akun sebelum koreksi,
– usulan koreksi, dan nilai sesudah koreksi.
• Usulan koreksi dalam IHR mencakup seluruh
usulan koreksi, baik yang ditemukan pada unit
akuntansi bersangkutan maupun unit akuntansi
di bawahnya.
C. Penyusunan LHR & Surat
Pernyataan Telah Direviu
1. Reviu telah dilakukan atas LK K/L berupa neraca, LRA,
dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal
pelaporan keuangan;
2. Reviu dilaksanakan sesuai dengan standar reviu
laporan keuangan K/L;
3. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan
adalah penyajian manajemen K/L;
4. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan
terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada
menteri/pimpinan lembaga;
5. …..
C. Penyusunan LHR & Surat
Pernyataan Telah Direviu
5. Ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan
dengan lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
secara keseluruhan;
6. Simpulan reviu yaitu apakah LK K/L telah atau belum
disajikan sesuai dengan SAP;
7. Paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang
menguraikan perbaikan penyelenggaraan akuntansi
dan/atau koreksi penyajian LK K/L yang belum atau
belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi.
Bentuk dan Isi Laporan Hasil Reviu
• Unit akuntansi  Bentuk surat tanpa pernyataan telah
direviu
• Entitas pelaporan  Bentuk surat dengan pernyataan
telah direviu
LHR disajikan dlm bentuk surat, yang intisarinya memuat :
1). Dasar reviu
2). Tujuan dan sasaran reviu
3). Ruang lingkup reviu
4). Simpulan dan Rekomendasi
5). Tindak Lanjut Hasil Reviu sebelumnya
Lampiran :
• LK yang telah direviu
• Pernyataan Telah Direviu atau Pernyataan Telah
Direviu (dengan paragraf penjelas)
Jika ada yang belum jelas .....
Silahkan
bertanya
....
DISKUSI KELOMPOK
Baca secara seksama
kasus 1 sd kasus 4,
pada buku kerja reviu
laporan keuangan
Tugas dikerjakan secara
kelompok untuk
menganalisis data yg
tersedia dan
menuangkannya ke
kertas kerja reviu (KKR)
sebagaimana diuraikan
dalam kasus dan
hasilnya dipresentasikan
di depan kelas
Terima Kasih ...
Dilanjutkan pembelajaran mandiri ...
55

More Related Content

What's hot

Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khusus
Mikhail Rasyid
 
SAPP
SAPPSAPP
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sujatmiko Wibowo
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
Yuspiardi ardy
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Fox Broadcasting
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
KanwilYogya
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
Dr. Zar Rdj
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Deady Rizky Yunanto
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Deddi Nordiawan
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
KharizaUmami1
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
Dr. Zar Rdj
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
Danny Akbar
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
Tatang Suwandi
 
Laporan realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaranLaporan realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaran
Ulan Safitri
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
ratna trenggalek
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apip
Yoes Yudha
 

What's hot (20)

Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khusus
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Laporan realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaranLaporan realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaran
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apip
 

Similar to 02 reviu lk 2

Standar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerianStandar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerianRuth J. Silaban
 
Slide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapSlide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkap
Tri Haryati
 
Slide reviu lk l
Slide reviu lk lSlide reviu lk l
Slide reviu lk l
Tri Haryati
 
Bab17review lk
Bab17review lkBab17review lk
Bab17review lk
Abdul Rohman
 
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxsistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
FebriansyahFebriansy9
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAhmad Abdul Haq
 
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
Muhammad Rafi Kambara
 
Tata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkaklTata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkakl
Mohammad Syaiful
 
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
NANDA MEDYA
 
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptx
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptxAnalisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptx
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptx
Tito Franky
 
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Dr. Zar Rdj
 
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. KepriPengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
sysirait
 
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepriPresentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
Presentasi keuangan rakerwil 2015 keprisysirait
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalAhmad Abdul Haq
 
Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi Pemerintahan
Barmed Studio
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
ssuserf9d0a9
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Tatang Suwandi
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Tatang Suwandi
 

Similar to 02 reviu lk 2 (20)

Standar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerianStandar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerian
 
Slide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapSlide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkap
 
Slide reviu lk l
Slide reviu lk lSlide reviu lk l
Slide reviu lk l
 
Bab17review lk
Bab17review lkBab17review lk
Bab17review lk
 
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxsistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
 
Akauntabiliti
Akauntabiliti Akauntabiliti
Akauntabiliti
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
 
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
 
Tata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkaklTata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkakl
 
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
 
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptx
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptxAnalisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptx
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptx
 
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
 
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. KepriPengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
Pengelolaan Keuangan Kanwil BPN Prov. Kepri
 
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepriPresentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
Presentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
 
Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi Pemerintahan
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
Spn
SpnSpn
Spn
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 

More from Wakhyudi

4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
Wakhyudi
 
Pelaporan Individu.pptx
Pelaporan Individu.pptxPelaporan Individu.pptx
Pelaporan Individu.pptx
Wakhyudi
 
#Pelaporan-Hasil-Audit_ Refreshment edit.pptx
#Pelaporan-Hasil-Audit_ Refreshment edit.pptx#Pelaporan-Hasil-Audit_ Refreshment edit.pptx
#Pelaporan-Hasil-Audit_ Refreshment edit.pptx
Wakhyudi
 
KONSEPSI PELAPORAN AUDIT INTERN edit.pptx
KONSEPSI PELAPORAN AUDIT INTERN edit.pptxKONSEPSI PELAPORAN AUDIT INTERN edit.pptx
KONSEPSI PELAPORAN AUDIT INTERN edit.pptx
Wakhyudi
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Wakhyudi
 
KAI HARI I.pdf
KAI HARI I.pdfKAI HARI I.pdf
KAI HARI I.pdf
Wakhyudi
 

More from Wakhyudi (6)

4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 
Pelaporan Individu.pptx
Pelaporan Individu.pptxPelaporan Individu.pptx
Pelaporan Individu.pptx
 
#Pelaporan-Hasil-Audit_ Refreshment edit.pptx
#Pelaporan-Hasil-Audit_ Refreshment edit.pptx#Pelaporan-Hasil-Audit_ Refreshment edit.pptx
#Pelaporan-Hasil-Audit_ Refreshment edit.pptx
 
KONSEPSI PELAPORAN AUDIT INTERN edit.pptx
KONSEPSI PELAPORAN AUDIT INTERN edit.pptxKONSEPSI PELAPORAN AUDIT INTERN edit.pptx
KONSEPSI PELAPORAN AUDIT INTERN edit.pptx
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
 
KAI HARI I.pdf
KAI HARI I.pdfKAI HARI I.pdf
KAI HARI I.pdf
 

Recently uploaded

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 

Recently uploaded (17)

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 

02 reviu lk 2

  • 1. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Praktik Audit Intern; Reviu Laporan Keuangan
  • 2. 1. Pendahuluan 2. Konsep Reviu 3. Tahapan Reviu 4. Prosedur Reviu 5. Pelaporan Reviu 2 Overview RLK
  • 4. LATAR BELAKANG … Why should Review ?
  • 5. Tuntutan masy kpd pemerintah 1. dihasilkan melalui SAI. 2. disampaikan secara tepat waktu, 3. disusun dengan mengikuti SAP. 4. direviu oleh APIP. Pemerin tah spy menyaji kan LK yg berkuali tas Trans- paran Akun- tabilitas
  • 6. 6 PP no. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 (3) Mewajibkan APIP Reviu atas Laporan Keuangan Meyakinkan keandalan informasi yang disajikan Laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan SAP
  • 7. Penerbitan LK harus disertai Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai Akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.
  • 9. STANDAR REVIU ATAS LK KL • PMK NOMOR 41/PMK.09/2010 Tgl 22 Februari 2010. – Lampiran I ; Standar Reviu LK KL – Lampiran II ; Juknis Pelaksanaan Reviu LK KL • Pasal 6  ketentuan mgn reviu LK sebelum diundangkannya PMK 41 thn 2010, dicabut dan dinyatakan tdk berlaku lagi. • Pasal 7  PMK 41 thn 2010 mulai berlaku pd tgl diundangkan (22 Februari 2010)
  • 10. A. Pengertian Reviu reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L oleh API K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Aktivitas reviu Pelaksana reviu Tujuan reviu Membantu Pimpinan (PMK 41 TAHUN 2010)
  • 12. B. Tujuan Reviu membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L; memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada menteri/pimpinan lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas. sehing ga dapat meng- hasil- kan LK K/ L yang berkua litas  reviu tidak menya takan penda pat.
  • 13. C. Ruang Lingkup Reviu • Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. • Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.
  • 14. Fokus Kegiatan Reviu LK Reviu dititikberatkan pada ; • Unit akuntansi dan/ atau akun LK K/ L yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian LK K/L. • Reviu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang, yang mencakup unit-unit akuntansi pada K/L, yaitu ; – UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, – UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1 dan UAPB. Pendekatan berjenjang tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan reviu.
  • 15. Rangkaian Aktivitas Reviu LK Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas: 1. Penelusuran LK K/L ke catatan akuntansi dan dokumen sumber; 2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi LK K/L antara unit akuntansi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) secara berjenjang; dan 3. Analitik untuk rnengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.
  • 16. D. Sasaran Reviu • memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI • LK K/L disajikan sesuai dengan SAP • Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit Berbeda dgn audit Menteri / Pimpinan Lembaga
  • 17. E. Waktu Pelaksanaan Reviu • Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK K/L. • Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan LK K/L dan penyampaiannya kepada Menteri Keuangan. diharapkan aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga memiliki cukup waktu untuk dapat membantu menteri/pimpinan lembaga menghasilkan LK K/L yang berkualitas.
  • 18. F. Kompetensi Pereviu 1. menguasai SAP; 2. menguasai SAI dan Simak BMN; 3. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu; 4. menguasai dasar-dasar Audit; 5. menguasai teknik komunikasi; dan 6. memahami analisis basis data
  • 19. G. Objektifitas Pereviu • Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. • Prinsip objektivitas mensyaratkan agar pereviu; – melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. – Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan, – tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
  • 20. I. Kertas Kerja Reviu Pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai : a. Pihak yang melakukan reviu (API atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga). b. Pada tingkatan unit akuntansi mana reviu dilakukan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E 1 atau UAPA) c. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK K/L (LRA, Neraca, CaLK) yang direviu. d. Asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi. e. Hasil pelaksanaan iangkah-langkah reviu dan simpulan/catatan pereviu. • KKR direviu secara berjenjang. • KKR didokumentasikan secara baik • KKR selanjutnya dituangkan dalam CHR dan IHR
  • 22. Tahapan reviu … Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Pendampingan selama pemeriksaan BPK membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK
  • 23. Aktivitas dlm pendampingan pemeriksaan BPK 1. menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LK K/L agar dapat digunakan oleh BPK; 2. mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK; 3. mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK; 4. membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK; 5. mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK K/L; 6. mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK K/L berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
  • 24. A. Perencanaan Reviu Langkah-langkah perencanaan reviu; 1. Membangun komitmen pada tingkat Pimpinan K/L untuk menghasilkan LK K/ L yang berkualitas  yang diantaranya melalui penetapan target opini LK K/L yang akan dicapai. 2. Apabila diperlukan maka API K/L atau Sekjen menetapkan fungsi yang membidangi dukungan peningkatan kualitas LK K/ L. 3. melakukan koordinasi secara intensif dengan unit/lembaga terkait, seperti penyusun LK K/L pada tingkat UAPA (Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jenderal), penyusun LK K/L pada tingkat UAPPA-E1 (Bagian Keuangan Sekretariat Eselon 1), dan BPK.
  • 25. Tahapan perencanaan reviu individual penyusu nan tim reviu, Penyeleksi an dan penentuan objek reviu pemaham an obyek reviu, pemilihan prosedur reviu berbasis risiko yang akan diguna- kan.
  • 26. B. Pelaksanaan Reviu Tahap pelaksanaan reviu meliputi ; 1) identifikasi permasalahan pada proses penyelenggaraan akuntansi dan peyajian LK K/L serta pemberian saran perbaikan dan bantuan kepada unit akuntansi agar segera dapat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang terjadi. (Apabila diperlukan, pada tahap ini API Kementerian Negara/ Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan BPK). 2) pengumpulan data dan/atau informasi, 3) penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, dan 4) penyusunan kertas kerja reviu.
  • 27. Langkah-langkah reviu per akun LK 1. Menetapkan tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian dengan SAP dan terpenuhinya akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK K/L; 2. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LK K/L; 3. Langkah‐langkah reviu akun LK K/L; 4. Prinsip dasar reviu, yaitu apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK K/L, maka pereviu bersama‐sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.
  • 28. Informasi dalam KKR 1. Pihak yang melakukan reviu (API atau pejabat yang ditunjuk oleh sekretaris jenderal/pejabat yang setingkat pada kementerian negara/lembaga). 2. Pada tingkatan unit akuntansi mana reviu dilakukan (UAKPA, UAPPA‐W, UAPPA‐E1 atau UAPA). 3. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK K/L (LRA, neraca, CaLK) yang direviu. 4. Asersi yang dinilai dan langkah‐langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi. 5. Hasil pelaksanaan langkah‐langkah reviu dan simpulan/catatan pereviu.
  • 29. C. Pelaporan Reviu Fokus pelaporan reviu  dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yg pada pokoknya mengungkapkan ; – prosedur reviu yang dilakukan, – kesalahan atau kelemahan yang ditemui, – langkah perbaikan yang.disepakati, – langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.
  • 31. PROSEDUR KERJA REVIU • Prosedur Kerja Reviu memuat : – Tujuan prosedur reviu – dokumen yg diperlukan (sumber data) – langkah kerja reviu  teknik reviu – Pereviu (pelaksana); – Estimasi waktu pelaksanaan; – Asersi = pernyataan pimpinan Satker bahwa LK telah disusun berdasarkan SAI dan telah disajikan ssuai dgn SAP
  • 33. A. Prosedur Reviu Tingkat UAKPA LRA • Reviu seluruh akun LRA • Reviu per akun LRA Neraca • Reviu seluruh akun Neraca • Reviu per akun Neraca CaLK & Lamp LK UAKPA • Memastikan aspek formal LK terpenuhi • Kecukupan informasi terpenuhi
  • 34. B. Prosedur Reviu Tingkat UAPPA-W LRA • Reviu seluruh akun LRA • Reviu per akun LRA Neraca • Reviu seluruh akun Neraca • Reviu per akun Neraca CaLK & Lamp LK UAPPA-W • Memastikan aspek formal LK terpenuhi • Kecukupan informasi terpenuhi
  • 35. C. Prosedur Reviu Tingkat UAPPA-E1 LRA • Reviu seluruh akun LRA • Reviu per akun LRA Neraca • Reviu seluruh akun Neraca • Reviu per akun Neraca CaLK & Lamp LK UAPPA-E- 1 • Memastikan aspek formal LK terpenuhi • Kecukupan informasi terpenuhi
  • 36. D. Prosedur Reviu Tingkat UAPA LRA • Reviu seluruh akun LRA • Reviu per akun LRA Neraca • Reviu seluruh akun Neraca • Reviu per akun Neraca CaLK & Lamp LK UAPA • Memastikan aspek formal LK terpenuhi • Kecukupan informasi terpenuhi
  • 37. Pelaksanaan prosedur reviu Penulu- suran LK Permintaan Keterangan Prosedur Analitik
  • 38. 1. Penelusuran LK Penelusuran LK K/L ke catatan akuntansi dan dokumen sumber Dapat dilakukan dengan : • Membandingkan angka pos LK terhadap saldo buku besar dan buku pembantu • Membandingkan angka pos LK terhadap laporan pendukung, misal Aset Tetap terhadap laporan mutasi aset tetap
  • 39. 2. Permintaan keterangan Aparat pengawasan intern dapat mempertimbangkan, antara lain: • Sifat dan materialitas suatu pos • Kemungkinan salah saji • Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan reviu • Ketidakcukupan data keuangan entitas yang mendasari • Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam LK
  • 40. 3. Prosedur Analitik Dilakukan pada akhir reviu • Untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar pos dan hal-hal yang tidak biasa • Prosedur analitik dapat dilakukan dengan, antara lain : – Mempelajari LK apakah sesuai dengan SAP – Membandingkan LK dalam beberapa periode – Membandingkan realisasi terhadap anggaran
  • 41.  Wawancara dan pengisian kuesioner  Prosedur analitik  Teknik reviu lainnya
  • 42. Teknik Wawancara Dan Pengisian Kuesioner Hal-hal yang perlu dipertimbangkan :  Sifat dan materialitas suatu pos  Kemungkinan salah saji  Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan reviu  Ketidakcukupan data keuangan  Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan  Hasil reviu sistem pengendalian intern
  • 43. Teknik Prosedur Analitik • Tujuan ; untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar pos dan kejadian yang tidak biasa dan tidak sesuai SAP • Hal-hal yg harus dipertimbangkan ; hasil reviu SPI  agar reviu kesesuaian dengan SAP dapat terarah pada komponen laporan keuangan dan pos pos yang lemah pengendaliannya  untuk lebih memperdalam materi reviunya. jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian,  seperti adanya peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi.
  • 44. Teknik reviu lainnya • Teknik reviu lainnya, seperti ;  Observasi  Peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah dan kontinu selama kurun waktu tertentu utk membuktikan suatu keadaan atau masalah.  Pembandingan  membandingkan data dari satu unit kerja dengan data dari unit kerja yg lain, atas hal yg sama dan periode yg sama atau hal yg sama dari periode yg berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya. • Teknik ini digunakan apabila teknik wawancara dan pengisian kuesioner serta prosedur analitik belum memadai untuk memenuhi tujuan reviu
  • 46. Fokus Pelaporan Reviu • Dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan ; – prosedur reviu yang dilakukan, – kesalahan atau kelemahan yang ditemui, – langkah perbaikan yang.disepakati, – langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.
  • 47. Jenis Pelaporan Reviu • UAPA • UAPPA-E1LHR • UAPPA-W • UAKPAIHR • UAPPA-W • UAKPACHR
  • 48. A. Penyusunan CHR Hal-hal yg diuraikan dalam CHR; 1. Penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/atau dikoreksi. 2. Permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam penyusunan LK K/L berdasarkan SAI dan/atau penyajian LK K/L sesuai SAP. 3. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh pereviu dan unit akuntansi dan telah atau akan dilakukan oleh unit akuntansi. 4. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh pereviu tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh unit akuntansi. Batas waktu minggu ke 3 Juli atau Februari maka dituangkan dlm paragraf penjelasan Pernyatan Telah Direviu
  • 49. B. Penyusunan IHR • IHR disusun  untuk memudahkan pengguna hasil reviu dalam memahami hasil reviu yang berkaitan dengan penyajian LK K/L berisi; – tabulasi tiap akun yang menggambarkan nilai akun sebelum koreksi, – usulan koreksi, dan nilai sesudah koreksi. • Usulan koreksi dalam IHR mencakup seluruh usulan koreksi, baik yang ditemukan pada unit akuntansi bersangkutan maupun unit akuntansi di bawahnya.
  • 50. C. Penyusunan LHR & Surat Pernyataan Telah Direviu 1. Reviu telah dilakukan atas LK K/L berupa neraca, LRA, dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan keuangan; 2. Reviu dilaksanakan sesuai dengan standar reviu laporan keuangan K/L; 3. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen K/L; 4. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada menteri/pimpinan lembaga; 5. …..
  • 51. C. Penyusunan LHR & Surat Pernyataan Telah Direviu 5. Ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan; 6. Simpulan reviu yaitu apakah LK K/L telah atau belum disajikan sesuai dengan SAP; 7. Paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan akuntansi dan/atau koreksi penyajian LK K/L yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi.
  • 52. Bentuk dan Isi Laporan Hasil Reviu • Unit akuntansi  Bentuk surat tanpa pernyataan telah direviu • Entitas pelaporan  Bentuk surat dengan pernyataan telah direviu LHR disajikan dlm bentuk surat, yang intisarinya memuat : 1). Dasar reviu 2). Tujuan dan sasaran reviu 3). Ruang lingkup reviu 4). Simpulan dan Rekomendasi 5). Tindak Lanjut Hasil Reviu sebelumnya Lampiran : • LK yang telah direviu • Pernyataan Telah Direviu atau Pernyataan Telah Direviu (dengan paragraf penjelas)
  • 53. Jika ada yang belum jelas ..... Silahkan bertanya ....
  • 54. DISKUSI KELOMPOK Baca secara seksama kasus 1 sd kasus 4, pada buku kerja reviu laporan keuangan Tugas dikerjakan secara kelompok untuk menganalisis data yg tersedia dan menuangkannya ke kertas kerja reviu (KKR) sebagaimana diuraikan dalam kasus dan hasilnya dipresentasikan di depan kelas
  • 55. Terima Kasih ... Dilanjutkan pembelajaran mandiri ... 55