Dokumen ini membahas pengelolaan keuangan negara melalui siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Ditekankan pentingnya koordinasi, integrasi, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta pengawasan kinerja melalui indikator yang terukur. Sistem ini bertujuan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan dalam pengembangan program dan kegiatan pemerintah.

1. OVERVIEWOVERVIEW
PENGELOLAANPENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA

2. SIKLUS PKNSIKLUS PKN
• Perencanaan
• Penganggaran
• Pelaksanaan/perbendaharaan
• Penatausahaan/akuntansi
• Pemeriksaan
• Pertanggungjawaban

3. POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN
 PerencanaanPerencanaan
 PenganggaranPenganggaran
 Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran
 Pengelolaan Aset dan UtangPengelolaan Aset dan Utang
 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNPertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
 Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

4. PERENCANAANPERENCANAAN
(SISTEM PERENCANAAN(SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNANPEMBANGUNAN
NASIONAL)NASIONAL)

5. TUJUAN SPPNTUJUAN SPPN
 menjamin adanya koordinasi diantara pelakumenjamin adanya koordinasi diantara pelaku
pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat denganpembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan
daerah maupun antar daerah;daerah maupun antar daerah;
 menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, danmenjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu,sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat danantarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
daerah;daerah;
 menjamin keterkaitan dan konsistensi antaramenjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;pengawasan;
 mengoptimalkan partisipasi masyarakat; danmengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 menjamin tercapainya penggunaan sumber dayamenjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

6. TAHAP PERENCANAANTAHAP PERENCANAAN
 penyusunan rencana;penyusunan rencana;
 penetapan rencana;penetapan rencana;
 pengendalian pelaksanaan rencana; danpengendalian pelaksanaan rencana; dan
 evaluasi pelaksanaan rencana.evaluasi pelaksanaan rencana.

7. JENISJENIS PERIODEPERIODE
Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka
Panjang NasionalPanjang Nasional
20 tahun20 tahun
Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka
Menengah NasionalMenengah Nasional
5 tahun5 tahun
Rencana StrategisRencana Strategis
Kementerian / LembagaKementerian / Lembaga
5 tahun5 tahun
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah tahunantahunan
Rencana Kerja Kementerian /Rencana Kerja Kementerian /
LembagaLembaga
tahunantahunan

8. Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP)Panjang (RPJP)
Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:
 Visi;Visi;
 Misi;Misi;
 Arah Pembangunan Nasional;Arah Pembangunan Nasional;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN)
RPJMN
Muatan
dokumen perencanaan untuk periode 5
tahun
visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro
yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal
Pedoman RPJP Nasional
Jangka Waktu
Penetapan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
kepala negara dilantik
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden

10. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)
Rencana Pembangunan
Tahunan
Rencana Kerja
Pemerintah
dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu)
tahun
Rancangan kerangka ekonomi
Prioritas pembangunan dan
kewajiban
Rencana kerja yang terukur dan
pendanaannya
Memuat :
Ditetapkan dengan Peraturan Presiden

11. PENGANGGARANPENGANGGARAN

12. ANGGARANANGGARAN
 rencana keuangan mendatang yang berisirencana keuangan mendatang yang berisi
pendapatan dan belanja;pendapatan dan belanja;
 gambaran strategi pemerintah dalamgambaran strategi pemerintah dalam
pengalokasian sumber daya untukpengalokasian sumber daya untuk
pembangunan;pembangunan;
 alat pengendalian;alat pengendalian;
 instrumen politik; daninstrumen politik; dan
 disusun dalam periode tertentudisusun dalam periode tertentu

13. PRINSIP PENGANGGARANPRINSIP PENGANGGARAN
 Transparansi dan AkuntabilitasTransparansi dan Akuntabilitas
AnggaranAnggaran
 Disiplin AnggaranDisiplin Anggaran
 Keadilan AnggaranKeadilan Anggaran
 Efisiensi dan Efektifitas AnggaranEfisiensi dan Efektifitas Anggaran
 Disusun dengan pendekatan kinerjaDisusun dengan pendekatan kinerja

14. AnggaranAnggaran Berbasis KinerjaBerbasis Kinerja
 mengaitkan setiap biaya yang dituangkanmengaitkan setiap biaya yang dituangkan
dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yangdalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang
dihasilkandihasilkan
 dituangkan dalam program dan kegiatan untukdituangkan dalam program dan kegiatan untuk
mencapai kinerja tahunanmencapai kinerja tahunan
 integrasi dari rencana kinerja tahunanintegrasi dari rencana kinerja tahunan
(Renja)/operasional Renstra dan anggaran(Renja)/operasional Renstra dan anggaran
tahunantahunan

15. Faktor Keberhasilan ABKFaktor Keberhasilan ABK
 Kepemimpinan dan komitmen dari seluruhKepemimpinan dan komitmen dari seluruh
komponen organisasikomponen organisasi
 Fokus penyempurnaan administrasi secara terusFokus penyempurnaan administrasi secara terus
menerusmenerus
 Sumber daya yang cukup untuk usahaSumber daya yang cukup untuk usaha
penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang)penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang)
 Penghargaan (Penghargaan (rewardreward) dan sanksi () dan sanksi (punishmentpunishment))
 Keinginan yang kuat untuk berhasilKeinginan yang kuat untuk berhasil

16. PerencanaanPerencanaan KinerjaKinerja
 aktivitas analisis dan pengambilan keputusanaktivitas analisis dan pengambilan keputusan
ke depan untuk menetapkan tingkat kinerjake depan untuk menetapkan tingkat kinerja
yang diinginkan di masa mendatangyang diinginkan di masa mendatang
 membantu pemerintah mencapai tujuan yangmembantu pemerintah mencapai tujuan yang
sudah diidentifikasikan dalam rencanasudah diidentifikasikan dalam rencana
stratejik, termasuk pembuatan target danstratejik, termasuk pembuatan target dan
ukuran kinerjaukuran kinerja
 indikator kinerja: masukan, keluaran, hasilindikator kinerja: masukan, keluaran, hasil

17. TargetTarget KinerjaKinerja
 tingkat kinerja yang diharapkan dicapaitingkat kinerja yang diharapkan dicapai
terhadap suatu indikator kinerja dalam satu TAterhadap suatu indikator kinerja dalam satu TA
dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkandan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan
 Kriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapaiKriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai
((attainableattainable), realistis, kerangka waktu), realistis, kerangka waktu
pencapaian (time frame) jelas,pencapaian (time frame) jelas,
menggambarkan hasil atau kondisi perubahanmenggambarkan hasil atau kondisi perubahan
yang ingin dicapaiyang ingin dicapai

18. Faktor Penetapan Target KinerjaFaktor Penetapan Target Kinerja
 Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasiMemiliki dasar penetapan sebagai justifikasi
penganggaran yang diprioritaskan pada setiappenganggaran yang diprioritaskan pada setiap
fungsi/bidang pemerintahanfungsi/bidang pemerintahan
 Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yangMemperhatikan tingkat pelayanan minimum yang
ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu.ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu.
 KelanjutanKelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkatsetiap program, tingkat inflasi, dan tingkat
efisiensi menjadi bagian yang penting dalamefisiensi menjadi bagian yang penting dalam
menentukan target kinerja.menentukan target kinerja.
 Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut:Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut:
dana, SDM, sarana, prasarana pengembangandana, SDM, sarana, prasarana pengembangan
teknologi, dan lain sebagainya.teknologi, dan lain sebagainya.
 Kendala yang mungkin dihadapi di masa depanKendala yang mungkin dihadapi di masa depan

19. Standar Analisis BelanjaStandar Analisis Belanja
 dasar pengukuran kinerja keuangandasar pengukuran kinerja keuangan
 menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiapmenilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap
program atau kegiatanprogram atau kegiatan
 manfaat antara lain:manfaat antara lain:
 mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalammendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam
merencanakan program dan atau kegiatannya,merencanakan program dan atau kegiatannya,
 menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalammenghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam
upaya pencapaian kinerja,upaya pencapaian kinerja,
 mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatanmengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan
investasi dan non investasi.investasi dan non investasi.

20. StandarStandar BiayaBiaya
 harga satuan unit biaya yang berlakuharga satuan unit biaya yang berlaku
 diperbaharui setiap tahun anggaran barudiperbaharui setiap tahun anggaran baru

21. RKA-KLRKA-KL
 pendekatan penyusunan: KPJM,pendekatan penyusunan: KPJM, terpadu danterpadu dan
berdasar prestasi kerjaberdasar prestasi kerja
 memuat rencana pendapatan, belanja untukmemuat rencana pendapatan, belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan menurutmasing-masing program dan kegiatan menurut
fungsi, dirinci sampai dengan rincian objekfungsi, dirinci sampai dengan rincian objek
pendapatan, belanja, serta prakiraan majupendapatan, belanja, serta prakiraan maju
untuk tahun berikutnyauntuk tahun berikutnya

22. APBNAPBN
 terdiri dari Pendapatan, Belanja, danterdiri dari Pendapatan, Belanja, dan
PembiayaanPembiayaan
 anggaran pendapatan merupakan estimasianggaran pendapatan merupakan estimasi
 anggaran belanja merupakan batas tertinggianggaran belanja merupakan batas tertinggi
yang diperkenankanyang diperkenankan
 anggaran pembiayaan merupakananggaran pembiayaan merupakan
sumber/penggunaan defisit/surplussumber/penggunaan defisit/surplus
 diklasifikasikan berdasar fungsi, organisasidiklasifikasikan berdasar fungsi, organisasi
dan jenis belanjadan jenis belanja

23. PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN

24. Presiden
(sebagai CEO)
KepalaKPPN
(selakuKuasa CFO)
Kepala Kantor
(selakuKuasa COO)
Menteri Keuangan
(sebagai CFO)
Menteri Teknis
(sebagaiCOO)
Pendelegasian kewenanganpelaksanaanprogram
Pendelegasian kewenanganperbendaharaan
Pendelegasian Kewenangan dalamPendelegasian Kewenangan dalam
Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran

25. SISTEM PENERIMAANSISTEM PENERIMAAN
 Azas BrutoAzas Bruto
 basis kasbasis kas
 disetor ke Rekening Kas Umum selambat-disetor ke Rekening Kas Umum selambat-
lambatnya pada hari berikutnyalambatnya pada hari berikutnya

26. PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN
APBN
PERPRES RINCIAN APBN
DIPA
KOMITMEN
VENDOR
VERIFIKASI
PEMBAYARAN
PESANAN
BARANG/JASA

27. Pengurusan Komtabel
(Comptabel Beheer)
Pengurusan Administratif
(Administratief Beheer)
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
PENGUJIAN
PENCAIRAN
DANA
Menteri Teknis
Pengguna Anggaran/Barang
Menteri Keuangan
Selaku BUN
KEWENANGAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN/BELANJA
PEMBUATAN
KOMITMEN

28. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAANPENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGELUARAN NEGARAPENGELUARAN NEGARA
PENGUJIANPENGUJIAN
MenteriMenteri TeknisTeknis
SelakuSelaku PenggunaPengguna AnggaranAnggaran
PEMBUATANPEMBUATAN
KOMITMENKOMITMEN
TahapanTahapan AdministratifAdministratif
Pengujian :
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
• Doelmatigheid
SPMSPM
PENGUJIANPENGUJIAN
MenteriMenteri KeuanganKeuangan
SelakuSelaku BUNBUN
TahapanTahapan KomtabelKomtabel
Pengujian :
• Substansial :
•Wetmatigheid
•Rechtmatigheid
• Formal
CHEQUECHEQUE
?

29. PENGELOLAAN ASETPENGELOLAAN ASET
DAN UTANGDAN UTANG

30. ASET
PEMERINTAH
Aset
Keuangan &
Utang
Aset
Non
keuangan
Kas &
Setara kas
Piutang &
Utang
Investasi
Dapat
Diidentifikasi
Tidak dapat
diidentifikasi
Berwujud
Tidak
Berwujud
SDM
dll
Persediaan
Aset
Tetap
SDA

31. CAKUPANCAKUPAN
 Pengelolaan kasPengelolaan kas
 Pengelolaan piutangPengelolaan piutang
 Pengelolaan investasiPengelolaan investasi
 Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
 Pengelolaan utangPengelolaan utang
 Pengelolaan keuangan BLUPengelolaan keuangan BLU

32. PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBNPELAKSANAAN APBN

33. L
E
M
B
A
G
A
P
E
R
W
A
K
I
L
A
N
HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–
AGEN: SOLUSIAGEN: SOLUSI
Akuntansi Pelaporan
Auditing
P
R
I
N
S
I
P
A
L
R
A
K
Y
A
T
A
G
E
N
P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
Ketentuan Undang-Undang
Rencana Anggaran / Kerja
AKUNTABILITAS

34. 9
PAKET LAPORAN
KEUANGAN DAN KINERJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
IKHTISAR
KINERJA
IKHTISAR
LAIN
IKHTISAR
LAIN
IKHTISAR LK
BUMN/BUMD
LRA NERACA LAK CALK

35. PEMERIKSAANPEMERIKSAAN

36. Lingkup PemeriksaanLingkup Pemeriksaan
 Pemeriksaan KNPemeriksaan KN ::
1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN
2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN
 PelaksanaPelaksana : BPK: BPK
 Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan olehBila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh
akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepadaakuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada
BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikanBPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan
ke lembaga perwakilan)ke lembaga perwakilan)

37.  Pemeriksaan keuanganPemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK: pemeriksaan atas LK
 Pemeriksaan kinerjaPemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas: pemeriksaan atas
pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaanpengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan
aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaanaspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan
aspek efektivitasaspek efektivitas
 Pemeriksaan dengan tujuan tertentuPemeriksaan dengan tujuan tertentu ::
a. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengana. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan
keuangankeuangan
b. pemeriksaan investigatifb. pemeriksaan investigatif
c. Pemeriksaan atas sistem pengendalian internc. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
pemerintahpemerintah
Jenis PemeriksaanJenis Pemeriksaan