Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan dan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang subjek pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan, formulir pelaporan SPT tahunan, isi SPT tahunan, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, dan daftar penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final beserta tarif dan dasar

1. 1
PAJAK PENGHASILAN DAN
SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
Oleh :
Dra. Zulaikha, MSi, Akt
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

2. 2
SUBYEK PAJAK PENGHASILAN
1. Subyek pajak Orang Pribadi
Wajib pajak Orang Pribadi
(Pelaporannya : SPT Tahunan
Form 1770 atau 1770S)
2. Subyek Pajak Badan
Wajib Pajak Badan (Pelaporannya
SPT Tahunan Form 1771)

3. 3
Wajib Pajak Orang Pribadi
1. Yang melaksanakan Usaha dan atau
Pekerjaan Bebas
a. Melaksanakan pembukuan
b. Tidak melaksanakan pembukuan/
melaksanakan pencatatan atas peredaran
bruto, memilih menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan norma
penghitungan
2. Tidak melaksanakan usaha dan atau
pekerjaan bebas

4. 4
FORMULIR PELAPORAN SPT
TAHUNAN WP OP
Sesuai Kep. No 394/PJ./2002 tentang Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan, Orang Pribadi dan PPh Pasal 21bahwa
untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sejak Tahun
Pajak 2002 dan tahun-tahun berikutnya ada dua jenis
yaitu :
• Formulir 1770 untuk WP OP yang melaksanakan
Usaha dan atau Pekerjaan Bebas
• Formulir 1770 S: untuk WP OP yang Tidak
melaksanakan usaha dan atau pekerjaan bebas

5. 5
ISI SPT TAHUNAN SPT 1770
No
Kode formulir Keterangan Nama formuir
1 1770 Induk SPT SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
2 1770-I Halaman 1 Lampiran I Perhitungan penghasilan bagi wajib pajak yang
melakukan pembukuan.
1770-I Halaman 2 Perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto,
memperoleh penghasilan sehubugan dengan
pekerjaan, memperoleh penghasilan dari investasi.
3 1770-II Lampiran II Daftar pemotongan / pemungutan PPh oleh pihak lain,
PPh yang ditanggung pemerintah, penghasilan netto
dan pajak atas penghasilan yang di
bayar/dipotong/terutang diluar negeri
4 1770-III Lampiran III Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final,
dikenakan pajak tersendiri dan penghasilan yang tidak
termasuk obyek pajak
5 1770-IV Lampiran IV Daftar Harta dan Daftar Kewajiban

6. 6
ISI SPT TAHUNAN SPT 1770 S
No. Nama
Formulir
Keterangan
1 Induk SPT SPT Tahunan PPh OP Orang Pribadi
2 Lampiran I Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
penghasilan neto dalam negeri lainnya, daftar
pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain
dan PPh yang ditanggung pemerintah
3 Lampiran II Daftar Harta dan Daftar Kewajiban

7. 7
LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI
Berdasarkan KEP-214/PJ./2001 jo. KEP-49/PJ./2003 lampiran
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disyaratkan adalah
sebagai berikut :
1. Neraca dan rugi laba (jika menggunaan pembukuan) atau Rekapitulasi bulanan
peredaran bruto (jika menggunakan norma perhitungan penghasilan netto);
2. Daftar perhitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal (jika menggunaan
pembukuan)
3. Perhitungan konpensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun
sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan (jika menggunaan pembukuan)
4. Surat Kuasa Khusus apabila SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau
Surat Kematian dalam hal ditandatangani oleh ahli waris ;
5. Foto copy 1721-A1 dari pemberi kerja (jika karyawan swasta termasuk BUMN dan
BUMD)
6. Foto copy 1721-A2 dari pemberi kerja (jika PNS, ABRI dan Pejabat Negara)
7. Penghitungan Pajak Penghasilan oleh masing-masing pihak bagi Wajib Pajak yang
kawin dengan perjanjian pisah harta dan hidup berpisah ;
8. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak ;
9. Bukti Setoran Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak kepada Badan
Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah.

8. 8
WP OP yang melaksanakan Usaha
dan atau Pekerjaan Bebas
OBYEK PAJAK :
1. Penghasilan neto dari usaha dan atau
dari Pekerjaan Bebas : laba bersih usaha, dll
2. Penghasilan dari pekerjaan : gaji, honor dll
3. Penghasilan dalam negeri lainnya seperti
bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan dari
penjualan harta dll
4. Penghasilan luar negeri

9. 9
WP OP yang tidak melaksanakan
Usaha dan atau Pekerjaan Bebas
1. Penghasilan dari pekerjaan : gaji,
tunjangan, honor, bonus, dll
2. Penghasilan dalam negeri lainnya seperti
bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan
dari penjualan harta dan lainnya
3. Penghasilan luar negeri

10. 10
Penghasilan yang dikenakan Pajak
bersifat FINAL
1. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto
SBI
2. Bunga/diskonto obligasi yang dilaporkan
perdagangannya di bursa efek
3. Penjualan saham di bursa efek
4. Hadian undian, uang pesangon,
honorarium atas beban APBN/APBD
5. Pengalihan hak atas tanah dan/
bangunan

11. 11
6. Bangunan yang diterima dalam rangka
bangun guna serah
7. Sewa tanah dan atau bangunan
8. Usaha jasa konstruksi pengusaha kecil
9. Penghasilan usaha agen BBM
pertamina, penyalur distributor rokok
10.Penghasilan yang dikenakan final
lainnya

12. 12
Penghasilan yang dikenakan pajak
Tersendiri
1. Penghasilan isteri dari hanya dari satu
pemberi kerja
2. Penghasilan anak belum dewasa dari
pekerjaannya yang tidak ada
hubungannya dengan usaha orang
tuanya

13. 13
PENGHASILAN PENGUSAHA
TERTENTU
Pengusaha orang pribadi tertentu diatur dalam
pasal 25 ayat (7) dan ayat (9). Ketentuan
pelaksanaan dituangkan dalam KEP-
171/PJ./2002. Disebut pengusaha tertentu
adalah :
• Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang
perdagangan grosir dan/atau eceran barang-
barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai
(outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak
termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan
restoran.

14. 14
• WPOP yang memenuhi kriteria sebagai
WPOP Pengusaha Tertentu wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP bagi setiap tempat usaha/gerai
(outlet) di KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP
Domisili). Ketentuan ini juga berlaku
dalam hal tempat usaha/gerai (outlet) dan
tempat tinggal Wajib Pajak yang
bersangkutan berada dalam wilayah kerja
KPP yang sama.

15. 15
PERHITUNGAN PPh AKHIR TAHUN WP OP
PENGUSAHA TERTENTU
Pada akhir tahun WP OP Pengusaha Tertentu menyampaikan SPT
Tahunan di KPP Domisili. Dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang
Pribadi Pengusaha Tertentu wajib melampirkan Daftar Jumlah
Penghasilan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari
masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) (Pasal 4 KEP-
171/PJ./2002).
Angsuran PPh Pasal 25 ayat (7) sebesar 2% dilaporkan dengan 2
cara:
• Bila Pasal 25 ayat (7) bersifat final maka dilaporkan pada Formulir
1770-III (Formulir Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak
Bersifat Final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan Pengusaha
Tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak).
• Bila Pasal 25 ayat (7) bersifat tidak final maka dilaporkan pada
Formulir 1770 Induk kolom Kredit Pajak yang dibayar sendiri.

16. 16
No Lapisan penghasilan Tarip
1. sampai dengan Rp 25.000.000 5%
2. Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta 10%
3. Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta 15%
4. Diatas Rp 100 juta s/d Rp 200 juta 25%
5. Diatas Rp 200 juta 35%
Tarip PPh ps 17 UU PPh 2000 :

17. 17
CARA PELUNASAN PAJAK
A. Dalam Tahun berjalan (dalam masa pajak):
Yang di bayar sendiri
• Angsuran PPh pasal 25 paling lambat 15 hari setelah berakhirnya
masa pajak
• Pembayaran pph ps 25 yang ditagih dengan STP (pokoknya saja)
satu bulan sejak tanggal STP
• Fiskal luar negeri pada saat bepergian ke luar negeri
Pemotongan / Pemungutan Pihak Lain
• PPh pasal 21, lewat bukti potong PPh 21 atau form 1721-A1
• PPh pasal 22, lewat bukti potong PPh 22 atau dokumen lainnya
• PPh pasal 23, lewat bukti potong PPh 23
• PPh pasal 24, lewat perhitungan

18. 18
B. Setelah Tahun pajak berakhir
(PPh ps 2) dilakukan paling lambat
tanggal 25 bulan ketiga setelah
berakhirnya tahun pajak sebelum
menyampaikan SPT Tahunan

19. 19
PENGHASILAN YANG TIDAK
TERMASUK OBYEK PAJAK
1. Bantuan /sumbangan/hibah
2. Warisan
3. Bagian laba anggota perseroan
komanditer tidak atas saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi
4. Klaim asuransi kesehatan kecelakaan,
jiwa, dwiguna, beasiswa
5. Penghasilan lain yang tidak termasuk
obyek pajak

20. 20
Daftar penghasilan yang
dikenakan pajak bersifat final,
tarip, dan dasar hukumnya

21. 21
NO OBYEK PAJAK TARIF DASAR HUKUM
1 Penghasilan yang diterima /
diperoleh OP dari transaksi
penjualan saham di bursa efek
a. untuk semua transaksi semua
saham
b. untuk transaksi penjualan saham
pendiri
0,1% x Ph Bruto
(0,1% x PPh Bruto) +
(0,5% x nilai saham pada
saat IPO)
PP No.41/1994 jo.
PP No. 14/1997 jo.
KMK-
282/KMK.04/1997
SE-06/PJ.04/1997
2 Penghasilan WPOP berupa hadiah
undian
25% x Ph Bruto PP no. 132/2000
3 Penghasilan bunga deposito yang
diterima WPOP, termasuk simpanan
pada bank DN yang memiliki cabang
LN
20% x Ph Bruto
PP no. 131/2000
KMK-
51/KMK.04/2000
4 Penghasilan bunga tabungan, jasa,
giro, dan diskon SBI
20% x Ph Bruto

22. 22
5 Penghasilan WPOP dari sewa tanah
dan/atau bangunan
10% x Ph Bruto PP No. 5/2002
6 Penghasilan yang diterima oleh WPOP
dari investor atas penyerahan bangunan
dengan kontrak BOT
5% x Nilai tertinggi dari
nilai pasar dan NJOP
KMK-
284/KMK.04/1995
7 Penghasilan WPOP yang melakukan
transaksi pengalihan hak atas tanah /
bangunan
5% x Nilai tertinggi dari
nilai pasar dan NJOP
PP No. 48/1994 jo.
PP No.27/1996 jo.
PP No.79/1999 jo.
KMK-
392/KMK.04/1996
SE-04/PJ.33/1996
8 Penghasilan yang diterima/diperoleh oleh
WPOP atau badan berupa bunga atau
diskonto obligasi yang dijual di bursa efek:
a. diterima WP DN
b. diterima WP LN
15% x Ph Bruto
20% x Ph Bruto
PP No. 139/2000
KMK-
558/KMK.04/2000
PP No. 6/2002

23. 23
9 Penghasilan selisih lebih karena
revaluasi aktiva
10% x selisih dari nilai
appraisal dengan
Nilai Buku Fiskal
KMK-
486/KMK.03/20
02
10 Penghasilan yang diterima /
diperoleh WPOP DN sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan tertentu berupa:
a. uang tebusan pensiun dan THT
yang dibayar sekaligus
b. uang pesangon
untuk penghasilan s.d Rp25
juta tidak kena pajak
5% x (> 25juta s.d.50 juta)
10%x (> 50juta s.d.100 juta)
15%x (>100jutas.d.200 juta)
25% x ( > 200 juta )
PP No. 149/2000
11 Penghasilan yang diterina oleh OP
dengan status WPLN berupa imbalan
atas pekerjaan, jasa atau kegiatan
20% x Ph Bruto atau tarip
menurut tax treaty
Pasal 26 UU
PPh jo.
KEP-
545/Pj./2000

24. 24
12 Penghasilan yang diterima Pejabat Negara,
PNS, TNI/ Polri dan pensiunan berupa
honorarium dan imbalan lain yang dibebankan
kepada keuangan negara atau keangan
daerah
15% x Ph Bruto PP No.45/1994 jo.
KMK- /KMK.04/1994
KEP-545/PJ/2000
13 Penghasilan WPOP berupa bunga simpanan
anggota koperasi
15% x Ph bruto Pasal 23 ayat (1) UU
PPh; dan KMK No
522/KMK.04/1998
14 Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
yang diterima oleh WP LN selain BUT
20% x perkiran Penghasilan
bruto
PPh Pasal 26

25. 25
Contoh 1:
Tn. Adam bekerja di Pt X. Pada bulan Maret 2006 ia memasuki usia
pensiun sehingga gaji yang diterima hanya bulan Januari sampai
Maret 2004 sebesar Rp 15 juta. Akhir Maret 2006 menerima uang
pesangon sebesar Rp 300 juta. Mulai April 2006 dan seterusnya Tuan
Adam menerima uang pensiun setiap bulan Rp 2 juta. Pada bulan
April 2006, uang pesangon digunakan sebagai berikut
a. Rp 100 juta dibelikan ruko dan langsung disewakan mulai Mei 2006
sebesar Rp 5 juta per bulan
b. Rp 100 juta didepositokan dengan bunga Rp 1 juta per bulan mulai
bulan April 2006
c. Rp 100 juta digunakan untuk penyertaan pada CV sebagai pesero
aktif dan Tuan Adam menerima gaji Rp 1 juta per bulan
Pertanyaan :
Sebutkan penghasilan yang diterima Tn. Adam tahun 2006
Bagaimana perlakuan pajak atas penghasilan-penghasilan
tersebut?

26. 26
Jawab :
No. Jenis Penghasilan Perlakuan Pajaknya
1 Gaji bulan Januari – Maret Rp.15 juta PPh tidak final
2 Uang pensiun bulan April-Desember
Rp 2 juta x 9 bulan = Rp.18 juta
PPh tidak Final
3 Pesangon Rp.300 juta PPh Final
4 Hasil sewa Ruko Rp 5juta x 8 bulan = Rp 40 juta PPh Final
5 Bunga Deposito Rp 1 juta x 9 bulan = Rp 9 juta PPh Final
6 Gaji dari CV Rp.9 juta Bukan Objek Pajak
Untuk pelaporan pajak tahunan digunakan
formulir SPT Tahunan 1770 S

27. 27
Contoh 2
Tuan Amir adalah Direktur Utama PT XYZ. Baru-
baru ini direksi dan pemegang saham dihimbau
oleh kantor pajak untuk ber-NPWP. Tn. Amir
merasa bahwa selama ini setiap bulan gajinya
sudah dipotong pajak sehingga ia bertanya kepada
anda, apa konsekuensi setelah ia memiliki NPWP.
Jawab :
 Tidak perlu lapor setiap bulan karena berstatus
karyawan (KMK-537/KMK.04/2000).
 Lapor SPT Tahunan saja dengan 1770-S
 Menghitung pajak dengan menjumlahkan
penghasilan gaji dan penghasilan lainnya.

28. 28
CONTOH 3:
Dr. Heman adalah dokter spesialis anak. Ia bekerja sebagai
PNS di RSUD Kota. Pada sore hari ia berpraktik di klinik
Husada dengan penghasilan berupa honorarium. Selain itu
pada malam hari ia berpraktik dirumahnya. Ia sudah memiliki
NPWP. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh dokter
Herman agar ia terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan atas
pekerjaannya ini ?
Jawab :
• Harus lapor SPT masa pasal 25 setiap bulan karena ia
memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas;
• Mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 ;
• Menghitung pajak dengan norma perhitungan
penghasilan netto untuk hasil praktek dirumah (KMK-
535/KMK.04/2000) ;
• Menggabungkan hasil perhitungan penghasilan neto
dari praktik dokter dengan penghasilan gaji dari RSUD,
dan penghasilan lainnya yang tidak dikenakan final guna
menghitung pajak penghasilan yang terutang dalam satu
tahun pajak.

29. 29
Contoh 4
Tuan Kasrin sudah mempunyai NPWP dan mempunyai
usaha toko kelontong.Tuan Kasrin memilih untuk
menghitung penghasilan netonya dengan norma
penghitungan. Pada tahun 2006 mempunyai
penghasilan usaha bruto Rp 200 juta. Tarip norma
penghitungan untuk usaha Tuan Kasrin 20%. Tuan
Kasrin kawin dengan 2 anak dan menanggung
sepenuhnya ibu kandungnya. Penghitungan pajaknya :
Penghasilan Neto = 20% x RP 200 jt= Rp 40 juta
PTKP = Rp 18 juta
Penghasilan Kena Pajak Rp 12 juta
Pajak Terutang 2006 = 5%x Rp 12 juta = Rp 600.000

30. 30
Selamat berlatih pengisisn SPT
WP ORANG PRIBADI