SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
01
02
03
04
05
&&
MUHAMMAD
MUTAWAKKIL
ROBERTUS APRODITO
SEPTIAN NOVIANTO
NUR RINA MARTYAS
NINGRUM
REZZA ADHI PRASETYA
NITA APRILIA SUSANTI
Pembimbing:
I Wayan Teg Teg
HIJAB
KHODIJAH
BY OSHIN
COLLECTION
OWNER:
Ibu Yani
Yani Ummu Farras Abiyyu
082299699609
SUBJEK PAJAK
(1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah:
a. 1) Orang Pribadi
2) Warisan yang belum terbagisebagai satu
kesatuan, menggantikan yang berhak;
b. Badan
c. Bentuk Usah Tetap
(2) Subyek pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan
Subyek Pajak luar negeri
(3) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak dalam negeri
adalah :
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih
dari183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi
yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia
dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia;
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satukesatuan,
menggantikan yang berhak.
(4) Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak Luar negeri adalah:
a. Orang pribadi yang tidakbertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183(seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
danbadan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yangmenjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia;
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183(seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan,dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan
darimenjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.
(1) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada,
atau berniat untuk bertempat tinggal diIndonesia dan berakhir pada saat
meninggal dunia atau meninggalkan Indonesiauntuk selama-lamanya.
(2) Kewajiban pajak subyektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saatdibubarkan atau tidak lagi
bertempat kedudukan di Indonesia.
(3) Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (4) huruf adimulai pada saat orang pribadi atau badan
tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhirpada saat tidak lagi
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentukusaha tetap.
7
(4) Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf bdimulai pada saat orang pribadi
atau badan tersebut menerima atau memperolehpenghasilan dari
Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima ataumemperoleh
penghasilan tersebut.
(5) Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka2) dimulai pada saat
timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut danberakhir pada saat
warisan tersebut selesai dibagi.
(6) Apabila kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal
atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak,
maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.
8
IBU YANI
owner
HIJAB KHODIJAH
Ibu Yani merupakan subjek pajak orang pribadi dalam negeri karena bertempat tinggal
di Indonesia dan orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia
Telah memenuhi kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada,
atau berniat untuk bertempat tinggal diIndonesia dan berakhir pada saat meninggal
dunia atau meninggalkan Indonesiauntuk selama-lamanya.
Kewajiban pajak subyektif Ibu Yani dimulai pada saat menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada
saat tidak lagi menjalankan usaha
9
OBJEK PAJAK
(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperolehWajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia,yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apapun, termasuk :
a. penggantian atau imbalanberkenaan dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasukgaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uangpensiun, atau imbalan dalam
bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-undang ini;
b. hadiah dari undian ataupekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualanatau karena
pengalihan harta termasuk :
1) keuntungan karena pengalihanharta kepada
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
sebagai penggantisaham atau penyertaan
modal;
2) keuntungan yang diperolehperseroan,
persekutuan dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepadapemegang saham,
sekutu, atau anggota;
3) keuntungan karena likuidasi,penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, atau
pengambilalihanusaha;
4) keuntungan karena pengalihanharta berupa
hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang
diberikan kepadakeluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan
badankeagamaan atau badan pendidikan atau
badan sosial atau pengusaha keciltermasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, sepanjang tidakada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antarapihak-pihak yang
bersangkutan;
e. penerimaan kembali pembayaranpajak yang telah
dibebankan sebagai biaya;
f. bunga termasuk premium, diskonto,dan imbalan
karena jaminan pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalambentuk apapun,
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegangpolis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
h. royalti
i. sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan
penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehanpembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang,kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
dengan PeraturanPemerintah;
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembaliaktiva;
n. premi asuransi;
o. royalti
p. iuran yang diterima ataudiperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak
yangmenjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
q. tambahan kekayaan neto yang berasaldari
penghasilan yang belum dikenakan pajak.
IBU YANI
owner
HIJAB KHODIJAH
Objek pajak yang dikenakan pada Ibu Yani adalah penghasilan yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib
Pajak yang bersangkutan, berupa laba usaha dari took Hijab
Khodijah
1
6
HIJAB KHODIJAH
OWNER
Ibu Yani
JENIS USAHA
Usaha di bidang toko busana
muslim. Di mana usaha tersebut
ada yang online maupun offline.
Toko busana muslim tersebut
menjual gamis, jilbab, dan baju
anak.
The Power of PowerPoint - thepopp.com
1
7
HIJAB KHODIJAH
PENDIRIAN USAHA
Toko Hijab Khodijah berbasis
offline berdiri sejak Februari
2016 dan toko online berdiri
sejak 2011.
ALAMAT USAHA
Jl. Ceger Raya (samping gang
Canossa) Jurang Mangu Timur,
Pondok Aren, Tanggerang
Selatan
HIJAB KHODIJAH
JAM OPERASIONAL
Toko Hijab Khodijah berbasis
offline beroperasi dari pukul
09.00 WIB – 20.00 WIB
PEKERJA
Di toko offline tersebut Ibu Yani
mempekerjakan 3 orang
karyawan yang bertugas
melayani, menunggu kasir, dan
membantu memegang toko
online.
HIJAB KHODIJAH
UPAH PEKERJA
Upah pekerja dibayarkan pada
waktu yang berbeda-beda
tergantung tanggal mulai bekerja
pegawai. Upah dibayarkan
dalam jangka waktu satu bulan.
Upah pekerja yang diterima
sudah termasuk biaya makan.
NPWP
Ibu Yani sebagai owner yang
memperoleh penghasilan sudah
memiliki NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak)
GAJI DAN UPAH
KARYAWAN
Rp 2.000.000/bulan dengan jumlah karyawan 3
Rp 72.000.000/tahun
ATK Rp 500.000/tahun
PEMELIHARAAN
KANTOR
Rp 6.000.000/tahun
SEWA KANTOR
Rp 3.500.000/bulan
Rp 42.000.000/tahun
PARCEL
LEBARAN
Rp 250.000/karyawan
= Rp 750.000
BIAYA ASURANSI
KEBAKARAN
TOKO/KANTOR
Rp 10.000.000/tahun
Yani dan suaminya melakukan pisah harta.
Yani tidak memiliki anak.
Penghasilan neto suami 240.000.000
PISAH HARTA (PH)
TERIMA
KASIH

More Related Content

What's hot (20)

Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
Pajak pph
Pajak pphPajak pph
Pajak pph
 
PPh
PPhPPh
PPh
 
Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak PenghasilanObjek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan
 
iai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abiai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- ab
 
3.2. bukan objek pajak
3.2. bukan objek pajak3.2. bukan objek pajak
3.2. bukan objek pajak
 
3.1. objek pajak
3.1. objek pajak3.1. objek pajak
3.1. objek pajak
 
Undang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanUndang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak Penghasilan
 
Tm 4- subjek-objek pajak
Tm 4- subjek-objek pajakTm 4- subjek-objek pajak
Tm 4- subjek-objek pajak
 
3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan
 
Uu 11 1992
Uu 11 1992Uu 11 1992
Uu 11 1992
 
P ph pasal 21 new
P ph pasal 21 newP ph pasal 21 new
P ph pasal 21 new
 
Uup ph
Uup phUup ph
Uup ph
 
Dasarhukum pph
Dasarhukum pphDasarhukum pph
Dasarhukum pph
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Bab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baruBab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baru
 
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1
 
Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
 

Similar to SUBJEK PAJAK

IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxIHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxMarkLee622262
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfNathaniaAprillya
 
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
 
Ketentuan Umum dan Subjek Pajak
Ketentuan Umum dan Subjek PajakKetentuan Umum dan Subjek Pajak
Ketentuan Umum dan Subjek PajakBbe Mee
 
pajak penghasilan umum
pajak penghasilan umumpajak penghasilan umum
pajak penghasilan umumSeptiana Ulum
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan22091993GS
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakanisa93
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMARWANANURDIN
 
PPh umum in Bahasa Indonesia
PPh umum in Bahasa IndonesiaPPh umum in Bahasa Indonesia
PPh umum in Bahasa IndonesiaYesica Adicondro
 
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaMateri Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaIkbalAdytiaNst
 
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptxP.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptxHeniAgustina6
 
INISIASI pajak penghasilan umum.pptx
INISIASI pajak penghasilan umum.pptxINISIASI pajak penghasilan umum.pptx
INISIASI pajak penghasilan umum.pptxYudhiAprianto3
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilaneryeryey
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.pptabifarizka
 

Similar to SUBJEK PAJAK (20)

Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
PPh 21,22.23.26
PPh 21,22.23.26PPh 21,22.23.26
PPh 21,22.23.26
 
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxIHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
 
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
 
Ketentuan Umum dan Subjek Pajak
Ketentuan Umum dan Subjek PajakKetentuan Umum dan Subjek Pajak
Ketentuan Umum dan Subjek Pajak
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
pajak penghasilan umum
pajak penghasilan umumpajak penghasilan umum
pajak penghasilan umum
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
 
PPh umum in Bahasa Indonesia
PPh umum in Bahasa IndonesiaPPh umum in Bahasa Indonesia
PPh umum in Bahasa Indonesia
 
Domisili fiskal .
Domisili fiskal .Domisili fiskal .
Domisili fiskal .
 
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaMateri Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
 
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptxP.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
 
INISIASI pajak penghasilan umum.pptx
INISIASI pajak penghasilan umum.pptxINISIASI pajak penghasilan umum.pptx
INISIASI pajak penghasilan umum.pptx
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 

More from Nur Rina Martyas Ningrum

D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalD1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalNur Rina Martyas Ningrum
 
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...Nur Rina Martyas Ningrum
 
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat DikreditkanD1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat DikreditkanNur Rina Martyas Ningrum
 
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKPD1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKPNur Rina Martyas Ningrum
 

More from Nur Rina Martyas Ningrum (20)

D1 Pajak: Tax Ratio
D1 Pajak: Tax RatioD1 Pajak: Tax Ratio
D1 Pajak: Tax Ratio
 
D1 Pajak: Sumber Sumber Penerimaan Negara
D1 Pajak: Sumber Sumber Penerimaan NegaraD1 Pajak: Sumber Sumber Penerimaan Negara
D1 Pajak: Sumber Sumber Penerimaan Negara
 
X: Sumber Hukum Formal
X: Sumber Hukum FormalX: Sumber Hukum Formal
X: Sumber Hukum Formal
 
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalD1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
 
D1 Pajak: Peradilan Umum
D1 Pajak: Peradilan UmumD1 Pajak: Peradilan Umum
D1 Pajak: Peradilan Umum
 
D1 Pajak: Peradilan Tata Usaha Negara
D1 Pajak: Peradilan Tata Usaha NegaraD1 Pajak: Peradilan Tata Usaha Negara
D1 Pajak: Peradilan Tata Usaha Negara
 
D1 Pajak: Peradilan Pajak
D1 Pajak: Peradilan PajakD1 Pajak: Peradilan Pajak
D1 Pajak: Peradilan Pajak
 
D1 Pajak: Peradilan Militer
D1 Pajak: Peradilan MiliterD1 Pajak: Peradilan Militer
D1 Pajak: Peradilan Militer
 
D1 Pajak: Peradilan International
D1 Pajak: Peradilan InternationalD1 Pajak: Peradilan International
D1 Pajak: Peradilan International
 
D1 Pajak: Peradilan Agama
D1 Pajak: Peradilan AgamaD1 Pajak: Peradilan Agama
D1 Pajak: Peradilan Agama
 
D1 Pajak: Asas kekuasaan kehakiman
D1 Pajak: Asas kekuasaan kehakimanD1 Pajak: Asas kekuasaan kehakiman
D1 Pajak: Asas kekuasaan kehakiman
 
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
 
D1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
D1 Pajak: Pajak Bumi dan BangunanD1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
D1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
 
D1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
D1 Pajak: Mahkamah KonstitusiD1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
D1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
 
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat DikreditkanD1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
 
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKPD1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
 
D1 Pajak: Hukum Pajak
D1 Pajak: Hukum PajakD1 Pajak: Hukum Pajak
D1 Pajak: Hukum Pajak
 
X: Kerajaan Banten
X: Kerajaan BantenX: Kerajaan Banten
X: Kerajaan Banten
 
X: Penerapan Trigonometri
X: Penerapan TrigonometriX: Penerapan Trigonometri
X: Penerapan Trigonometri
 
X: Kerajaan Panjalu
X: Kerajaan PanjaluX: Kerajaan Panjalu
X: Kerajaan Panjalu
 

SUBJEK PAJAK

  • 1. 01 02 03 04 05 && MUHAMMAD MUTAWAKKIL ROBERTUS APRODITO SEPTIAN NOVIANTO NUR RINA MARTYAS NINGRUM REZZA ADHI PRASETYA NITA APRILIA SUSANTI Pembimbing: I Wayan Teg Teg
  • 3. OWNER: Ibu Yani Yani Ummu Farras Abiyyu 082299699609
  • 5. (1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah: a. 1) Orang Pribadi 2) Warisan yang belum terbagisebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; b. Badan c. Bentuk Usah Tetap (2) Subyek pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri (3) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah : a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  • 6. b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia c. Warisan yang belum terbagi sebagai satukesatuan, menggantikan yang berhak. (4) Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak Luar negeri adalah: a. Orang pribadi yang tidakbertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, danbadan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yangmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia; b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan darimenjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  • 7. (1) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal diIndonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesiauntuk selama-lamanya. (2) Kewajiban pajak subyektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saatdibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. (3) Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf adimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhirpada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentukusaha tetap. 7
  • 8. (4) Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf bdimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperolehpenghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima ataumemperoleh penghasilan tersebut. (5) Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka2) dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut danberakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. (6) Apabila kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. 8
  • 9. IBU YANI owner HIJAB KHODIJAH Ibu Yani merupakan subjek pajak orang pribadi dalam negeri karena bertempat tinggal di Indonesia dan orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia Telah memenuhi kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal diIndonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesiauntuk selama-lamanya. Kewajiban pajak subyektif Ibu Yani dimulai pada saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha 9
  • 11. (1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehWajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : a. penggantian atau imbalanberkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasukgaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uangpensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  • 12. b. hadiah dari undian ataupekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. laba usaha; d. keuntungan karena penjualanatau karena pengalihan harta termasuk : 1) keuntungan karena pengalihanharta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantisaham atau penyertaan modal; 2) keuntungan yang diperolehperseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepadapemegang saham, sekutu, atau anggota;
  • 13. 3) keuntungan karena likuidasi,penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihanusaha; 4) keuntungan karena pengalihanharta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepadakeluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badankeagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha keciltermasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidakada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antarapihak-pihak yang bersangkutan;
  • 14. e. penerimaan kembali pembayaranpajak yang telah dibebankan sebagai biaya; f. bunga termasuk premium, diskonto,dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. dividen, dengan nama dan dalambentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegangpolis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. royalti i. sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan penggunaan harta; j. penerimaan atau perolehanpembayaran berkala;
  • 15. k. keuntungan karena pembebasan utang,kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah; l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m. selisih lebih karena penilaian kembaliaktiva; n. premi asuransi; o. royalti p. iuran yang diterima ataudiperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yangmenjalankan usaha atau pekerjaan bebas; q. tambahan kekayaan neto yang berasaldari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  • 16. IBU YANI owner HIJAB KHODIJAH Objek pajak yang dikenakan pada Ibu Yani adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, berupa laba usaha dari took Hijab Khodijah 1 6
  • 17. HIJAB KHODIJAH OWNER Ibu Yani JENIS USAHA Usaha di bidang toko busana muslim. Di mana usaha tersebut ada yang online maupun offline. Toko busana muslim tersebut menjual gamis, jilbab, dan baju anak. The Power of PowerPoint - thepopp.com 1 7
  • 18. HIJAB KHODIJAH PENDIRIAN USAHA Toko Hijab Khodijah berbasis offline berdiri sejak Februari 2016 dan toko online berdiri sejak 2011. ALAMAT USAHA Jl. Ceger Raya (samping gang Canossa) Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tanggerang Selatan
  • 19. HIJAB KHODIJAH JAM OPERASIONAL Toko Hijab Khodijah berbasis offline beroperasi dari pukul 09.00 WIB – 20.00 WIB PEKERJA Di toko offline tersebut Ibu Yani mempekerjakan 3 orang karyawan yang bertugas melayani, menunggu kasir, dan membantu memegang toko online.
  • 20. HIJAB KHODIJAH UPAH PEKERJA Upah pekerja dibayarkan pada waktu yang berbeda-beda tergantung tanggal mulai bekerja pegawai. Upah dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan. Upah pekerja yang diterima sudah termasuk biaya makan. NPWP Ibu Yani sebagai owner yang memperoleh penghasilan sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • 21. GAJI DAN UPAH KARYAWAN Rp 2.000.000/bulan dengan jumlah karyawan 3 Rp 72.000.000/tahun ATK Rp 500.000/tahun PEMELIHARAAN KANTOR Rp 6.000.000/tahun SEWA KANTOR Rp 3.500.000/bulan Rp 42.000.000/tahun PARCEL LEBARAN Rp 250.000/karyawan = Rp 750.000
  • 22. BIAYA ASURANSI KEBAKARAN TOKO/KANTOR Rp 10.000.000/tahun Yani dan suaminya melakukan pisah harta. Yani tidak memiliki anak. Penghasilan neto suami 240.000.000 PISAH HARTA (PH)