Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembayaran, penetapan, penaglhan, keberatan, dan banding Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 beserta ketentuan pengurangan, pembagian penerimaan, dan sanksi terhadap pejabat yang melanggar ketentuan BPHTB.

1. KELOMPOK 11
RISKI ERNAWATI SUMADI (051)
RAMAH DANIA (053)
ANGGIE PUTRI P (086)

2. BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

3. PEMBAYARAN, PENETAPAN,
DAN PENAGIHAN
Pasal 10 (UU No.20 Tahun 2000)
(1) Wajib pajak wajib membayar wajib pajak yang
terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya
surat ketetapan pajak
(2) Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui
kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara
atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh menteri dengan surat SSB
(3) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut
dengan keputusan menteri

4. 4
DASAR PENAGIHAN BPHTB
SKBKB
&
SKBKBT
STB SK
PEMBETULAN
SK
PENGURANGAN
&
SK KEBERATAN
PUTUSAN
BANDING
MENYEBABKAN PAJAK BERTAMBAH
 Harus dilunasi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima WP,
 Jika lewat waktu dapat ditagih dengan Surat Paksa

5. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar
(SKBKB)
(Pasal 11 UU BPHTB)
Pajak
Kurang
dibayar
Dasar
Penagiha
n
SKBK
B
+ bunga
2%/bln Maks
24 bulan sejak
saat terhutang
s/d diterbitkan
SKBKB
Fisku
s
Wajib
Pajak
Dalam jk. Waktu 5 thn
sesudah saat terutang
pajak
Berdasarkan hasil
pemeriksaan/ket lain
HanK
5

6. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar
Tambahan (SKBKBT) (Pasal 12 UU BPHTB)
Dalam jk. Waktu
5 thn sesudah
terutang pajak
Berdasarkan hasil
pemeriksaan
Fisk
us
SKBKBT
Wajib
+ kenaikan 100%,
kecuali WP melapor
sebelum
SKBKB
Novu
m
Bukti
baru
6

7. STB
Menagih pajak yang tidak/
kurang dibayar
Menagih pajak yang kurang
dibayar karena salah tulis/
Hitung pada SSB
Menagih sanksi adminis-trasi
+ bunga 2%/
Bulan, maks
24 bln sejak
Saat terhu-tang
pajak
berupa bunga dan/
Atau denda UU PDRD
(STPd)
Maksimal
15 bulan
7

8. Contoh Perhitungan
Pada tanggal 21 September 1998, Wajib Pajak “C” terutang
BPHTB sebesar Rp 10.000.000,00. Pada saat terjadinya
perolehan hak, BPHTB yang dibayar sebesar Rp 8.000.000,00.
Atas kekurangan pembayaran BPHTB tersebut diterbitkan
Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan tanggal 23 Desember 1998 dengan penghitungan
sebagai berikut :
BPHTB Terutang Rp 10.000.000,00
BPHTB Dibayar Rp 8.000.000,00 (-)
BPHTB Kurang Bayar Rp 2.000.000,00
Bunga : 4 x 2% x Rp2.000.000,00Rp 160.000,00 (+)
STB yang harus dibayar Rp 2.160.000,00

9. KEBERATAN DAN
BANDING

10. 1. Tata cara penyelesaian
keberatan
 Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN
 Keberatan diajukan dalam bahasa indonesia
dengan mengemukakan jumlah pajak yang
terutang menurut perhitungan wajib pajak dengan
disertai alasan-alasan yang jelas
 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya
surat ketetapan, kecuali apabila wajib pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya

11.  Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksut tidak dianggap sebagai
surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan
 Tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal
Pajak atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui poster tercatat menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan
 Direktur jenderal Pajak dalam jangka waktu 12
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima,
harus memberi keputusan berupa:
mengabulkan seluruhnya, sebagaian, menolak,
menambah besarnya jumlah pajak yang
terutang

12.  Apabila dalamjangka waktu 12 bulan telah
lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan dianggap dikabulkan
 Pengajuan keberatan tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaa
penagihan pajak
 Apabila pengajuan keberatan dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan
dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan diterbitkan keputusan

13. 2. Tata cara penyelesaian
banding
 Wajib pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
 Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan
sejak keputusan keberatan diterima, dengan
cara: tertulis dan dalam bahasa indonesia,
mengemukakan alasan-alasan yang jelas,
dilampiri salinan Surat keputusan keberatan

14.  Pengajuan permohonan banding tidak
menunda kewajiban membayar pajak
danpelaksanaa penagihan pajak
 Apabila permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya kelebihan
pembayaran pajak dikenbalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan
utnuk jangka waktu paling lama 24bulan
dihitung seja tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan dterbitkan putusan banding

15. PENGURANGAN
Pengurangan BPHTB diatur dalam pasal 20 UU BPHTB ; SK Menkeu No
87/KMK.03/2002
Dan SK Dirjen Pajak No 221/PJ/2002, dimana WP dalam mengajukan keberatan dalam
hal:
1). Kondisi tertentu WP yang berkaitan dengan Objek pajak, yaitu :
KONDISI Wajib Pajak PENGURANGAN
75%
50%
25%
BPHTB - 15
WP pribadi memperoleh hak baru melalui program pemerintah
di bidang pertanahan sdan tidak mempunyai kemampuan
ekonomis.
WP pribadi menerima hibahdari keluarga sedarah satu
derajat kebawah, satu derajat keatas
WP pribadi memperoleh hak atas tanah dan atau bagunan
RS dan RSS langsung dari pengembang secara angsuran.
WP pribadi memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan
dan telah menguasai tanah/ bangunan secara fisik 20 tahun
50%

16. 2). Kondisi WP yang ada hubungan dengan sebab tertentu yaitu :
KONDISI Wajib Pajak PENGURANGAN
BPHTB - 16
WP memperoleh hak atas tanah melaui pembelian dari
ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginnya dibawah NJOP
WP memperoleh hak atas tanah sebagai penggantian
dari tanah yang dibebaskan oleh pemerintah.
WP memperoleh hak atas Objek pajak yang tidak berfungsi
lagi karena bencana alam (dalam waktu 3 bulan setelah akta)
WP pribadi (Veteran,PNS,TNI,Polri,pesnsiunan,purnawirwan;
janda/dudanya) yang memperoleh hak atas rumah dinasnya
WP badan yang terkena dampak krisis ekonomi sehingga
harus melakukan rektrukturisasi usaha dan atau hutang usaha
WP badan yang melakukan merger dan disetujui oleh Dirjen
Pajak.
Tanah dan atau bangunan bank Exim, BBD, Bapindo,BDN
sehubungan dengan pembetukan Bank Mandiri
50%
50%
50%
75%
75%
50%
100%
3). Tanah dan atau bangunan untuk kepentingan sosial/ pendidikan
yang semata-mata
tidak mencari keuntungan diberi pengurang 50 %

17. PEMBAGIAN PENERIMAAN BPHTB
100 %
Pusat 20 % Daerah 80 %
Dibagi ke DATI I & DATI II
DATI
I
20 % X 80 % = 16
%
DATI
II
80 % X 80 % = 64%
BPHTB - 18
Dibagi kembali setelah dikurangi
;
 Biaya administrasi 20%
 Restitusi tahun yang lalu
 Imbalan bunga tahun yang lalu

18. KETENTUAN BAGI PEJABAT
 PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani
akta pemindahan hak atas tanah dan atau
bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan
butkipembayaran pajak
 Pejabat lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang perolehan hal
atas tanah dan atau bangunan pada saat
wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak

19.  Pejabat yang berwenang menandatangani dan
menerbitkan surat keputusan pemberian hak
atas tanah hanya dapat menandatangani dan
menerbitkan suratkeputusan dimaksut pada
saat wajib pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak
 Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah
karena waris atau hibah wasiat hanya dilakukan
oleh pejabat Pertahanan kabupaten/Kota pada
saat wajib pajak menyerahkan bukti prmbayaran
pajak
 PPAT/Notaris dan pejabat lelang negara
melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya
pada tanggal 10 bulan berikutnya

20. KETENTUAN PENUTUP
 Dengan berlakunya UU ini, Ordonansi bea
balik nama Staatsblad 1924 Nomor 291
dengan segala perubahannya sepanjang
mengenai pemungutan bea balik nama atas
pemindahan harta tetap yang berupa tanah
dan atau bangunan, dinyatakan tidak berlaku

21. Terima
Kasih

22.  Rizky
 Prosedur pengembalian kelebihan BPHTB dan
sanksi pejabat yang melanggar BPHTB
 Ray
 Faktor apakah mendasari penentuan prosentase
dalam pengurangan pajak
 Putra
 Contoh nyata dari keberatan wajib pajak