Dokumen tersebut berisi soal-soal teori dan praktek mengenai pajak, meliputi pengertian, unsur-unsur, subjek dan objek pajak, jenis faktur pajak, perhitungan PPH pasal 21, 25, dan 23, serta penghitungan pajak masukan dan keluaran.

1. SOAL TEORI
1. a. Tuliskan pengertian pajak minimal 5
b. Unsur-Unsur pajak
c. Hak dan Kewajiban pajak
2. a. Tuliskan subjek dan objek pajak
b. Apa yang dimaksud dengan:
Faktur pajak standar
Faktur pajak sederhana
Faktur pajak gabungan
Kredit pajak
3. a. Tuliskan objek pajak PPH pasal 21 yang bersifat final
b. Tuliskan jenis jasa yang termasuk PPN
c. Tuliskan jenis-jenis jasa PPH 23 yang tarifnya lebih dari 3%
d. Apa yang di maksud dengan pengusaha kecil
4. a. Tuliskan tata cara pembayaran dan pelaporan PPH pasal 25
b. Tuliskan cara mendapatkan NPWP
c. Tuliskan keuntungan memiliki NPWP
SOAL PRAKTEK
1. Perhitungan PPH pasal 21 menggunakan dan tidak menggunakan NPWP
2. Menghitung pajak masukan dan pengeluaran
3. Menghitung PPH pasal 21 untuk badan
4. Menghitung pasal 23

2. a. -Pengertian pajak menurut prof.dr. Rahmat soemitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa
timbal dan yang yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
-Menurut prof. Dr. P.J.A adriani pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat
prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.
-Menurut Dr. Soeparman soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang
yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
-Devinisi pajak menurut Cort van der linden pajak adalah untuk kewajiban penduduk Negara
untuk dapat menetap serta berusaha dalam Negara itu dan diperlindunginya
-Menurut Roy M. Sommer Hershel M Andersen dan Horace R Brock pajak dapat didefinisikan
sebagai pengalihan sumber-sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, yang wajib
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dan tanpa
mendapatkan imbalan yang langsung sehingga mencapai tujuan ekonomi dan social.
b. Unsur-unsur pajak
1. Iuran rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dengan iuran
berupa uang bukan barang
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-
undang serta aturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk mambiayai keperluan rumah tangga Negara, yakni pengeluaran –pengeluaran
yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
c. * Hak wajib pajak
Memperoleh kelebihan pajak restitusi atau imbalan bunga
Hak dalam pemeriksaan
Mengajukan pembetulan keberatan, banding dan peninjauan kembali
Hak-hak lainnya terdiri dari:
1. Hak kerahasiaan wajib pajak
2. Hak penundaan pembayaran
3. Hak pembebasan pajak
4. Hak mendapat insentif pajak
5. Hak pengurangan
*Kewajiban pajak
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
Membayar, memotong, memungut atau melaporkan

3. Memenuhi pemeriksaan
Memberikan data sesuai dengan pasal UU KUP
1. A. Yang menjadi subjek pajak sebagai berikut:
1. Orang pribadi dan warisan yang belum di bagikan sebagai satukesatuan menggantikan yang
berhak
2. Badan terdiri dari PT,CV, perseroan a, BUMN, BUMD, persekutuan , perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya
3. Badan usaha tetap (BUT)
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari dalam negeri
maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan
B. 1. Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP dengan ketentuan/ faktur
pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh keputusan dirjen pajak.
2. Faktur pajak sederhana adalah bukti pungutan pajak yang dapat dibuat oleh PKP yang
melakukan penyerahan BKP atau JKP yang tidak diketahui secara lengkap identitasnya.
3. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar untuk semua penyerahan BKP dan atau
JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama
4. Kredit pajak adalah memperhitungkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipungut
dimuka dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.
3. A. Objek pajak PPH pasal 21 yang bersifat final
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan di
bursa efek
2. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan
atau bangunan
3. Penghasilan yang diterima dari sewa atas tanah dan atau bangunan
B. Jenis jasa yang termasuk PPN
Jasa kontruksi dan jasa-jasa yang dilakukan oleh bank seperti jasa anjak piutang jasa penyewaan
deposit box, jasa penitipan (jasa penyimpangan, penitipan dan jasa pemeliharaan surat-surat
berharga)
C. 1. Jasa pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak mempunyai izin
konstruksi
2. Jasa perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang mempunyai izin
konstruksi
3. Jasa lain
4. Jasa profesi

4. 5. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum
6. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet
D. Pengusaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang
secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari
persaingan usaha yang tidak sehat
4. A. Tata cara pembayaran dan pelaporan PPH pasal 25
1. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank persepsi atau bank devisa persepsi atau kantor pos
persepsi dengan system pembayaran online.
2. Pembayaran pajak harus menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain
yang disamakan dengan SSP
3. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah di validasi dengan nomor
transaksi penerimaan Negara (NTPN)
4. Pajak penghasilan pasal 25 yang sudah disetor dan SSP-nya sudah mendapatkan validasi
dengan NTPN, maka surat pemberitahuan masa PPH pasal 25 dianggap sudah di sampaikan ke
kantor pelayanan pajak (KPP) sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP
5. Bagi wajib pajak yang angsuran PPHpasal 25 nihil angsuran PPH pasal 25 dengan mata uang
asing selain rupiah atau yang melakukan pembayaran secara tidak on-line dan tidak
mendapatkan velidasi dengan NTPN, harus tetap menyampaikan SPT masa pasal25 sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, yaitu melaporkan secara manual ke KPP
B. Cara untuk mendapatkan NPWP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Datang langsung ke KPP domisili dengan membawa asli dan fotocopy KTP dan kartu KK,
kecuali jika diminta lain oleh petugas pendaftaran
2. Mendaftarkan diri melalui internet dengan cara e-Registration setelah mendapatkan surat
keterangan terdaftar (SKT) sementara di print, dibawa ke KPP domisili untuk ditukarkan
dengan kartu NPWP dan SKT yang asli
C. Keuntungan memiliki NPWP
1. Jika terjadi kelebihan pembayaran pajak (lebih bayar/LB), WP yang bersangkutan dapat
meminta pengembaliannya (direstitusi) jika WP tidak ingin meminta pengembalian LB-nya ,
maka LB tersebut dapat juga di pergunakan untuk melunasi utang pajak yang lainnya (di
kompensasikan)
2. Memperoleh kemudahan pinjaman dari kre bank-bank resmi
3. Tarif pajak normal bagi WPOP yang memiliki NPWP
4. Penghapusan pajak fiscal luar negeri (FLN) bagi WP yang mempunyai NPWP yang akan
bertolak ke luar negeri, ketentuan ini berlaku hanya sampai dengan tahun 2010, sedangkan
pada tahun 2011 seluruh WP yang akan bertolak ke luar negeri tidak perlu membayar FLN
5. Penghapusan sanksi administrasi berupa fasilitas sunset policy

5. 1. Perhitungan pajak PPH pasal 21
Tuan Alif pegawai pada perusahaan PT. Empat mata, menikah tanpa anak memperoleh gaji sebulan
Rp.2.000.000. Pt empat mata mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan
premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja masing-masing Rp.100.000 dan Rp.60.000
sebulan, sedangkan Tuan alif membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan
disamping itu PT. Empat mata juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya, PT. Empat mata
membayar iuran pensiun untuk Tuan Alif ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
menteri keuangan setiap bulan sebesar Rp.70.000 sedangkan Tuan alif membayar iuran pensiun
sebesar Rp.50.000 Maka untuk menghitung pajak PPh pasal 21 adalah
Gaji sebulan 2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 100.000
Premi Jaminan Kematian 60.000
Jumlah
2.160.000
Penghasilan Bruto
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 5% * Rp.2.160.000 = 108.000
2. Iuran Pensiun 50.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua 40.000
Jumlah Pengurangan 198.000
Penghasilan Neto Sebulan 1.962.000
Penghasilan Neto Setahun 23.544.000
PTKP
- WP Sendiri 15.840.000
- Status Kawin 1.320.000
Jumlah PTKP 17.160.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun 6.384.000
Utang pajak bagi WP yang mempunyai NPWP
PPh Pasal 21 Setahun=
5% * Rp.6.384.000=Rp.319.200
PPh Pasal 21 Sebulan=Rp319.200*1/12=Rp.26.600
Utang pajak bagi WP yang tidak mempunyai NPWP
PPh pasal 21 setahun= 5% * 120% * Rp.6.384.000=Rp.383.040
PPh pasal 21 sebulan =Rp.383.040* 1/12= Rp.31.920

6. 2. Selama satu bulan masa pajak PT.Beta melakukan kegiatan usaha membeli barang dagangan
sebesar Rp.100.000.000 dan menjual barang dagangan sebanyak Rp.70.000.000 maka selisih PPN-
nya adalah sebagai berikut:
Pajak masukan = Rp.100.000.000* 10% = Rp.10.000.000
Pajak keluaran = Rp.70.000.000* 10% =Rp.7.000.000
Selisih PPN= Rp.7.000.000-Rp.10.000.000= (Rp.3.000.000)
Maka pajak lebih bayar PT.Beta adalah Rp.3.000.000 yang dapat di kompensasikan ke masa pajak
berikutnya atau direstitusikan.
3. PT. Afgan memiliki berbagai jenis usaha antara lain jasa biro perjalanan wisata Rp.530.000, jasa
telekomunikasi Rp.150.000, usaha jasa tv kabel pendapatan/bulan Rp.765.000 dan jasa internet
Rp.600.000
Jasa Biro : Rp.530.000
Jasa telekomunikasi :Rp.150.000
Jasa TV kabel :Rp.765.000
Jasa Internet :Rp.600.000
Yang mempunya NPWP
Jasa Biro : 3% * Rp.530.000= Rp.15.900
Jasa telekomunikasi : 2% * Rp.150.000= Rp.3.000
Jasa TV kabel : 2% * Rp.765.000= Rp.15.300
Jasa internet : 45% *Rp.60.000= Rp. 27.000
Rp.61.200
Yang tidak mempunyai NPWP
Jasa Biro : 3% * 200% * Rp.530.000 = Rp.31.800
Jasa telekomunikasi :2% * 200% * Rp.150.000= Rp.6.000
Jasa TV kabel :2% * 200% * Rp.765.000= Rp.30.600
Jasa Internet :4.5% * 200% * Rp.600.000= Rp.54.000
Rp.122.400

7. Jurnal pencatatan utang pajak pasal 23
-Yang mempunyai NPWP
No. Uraian Debet Kredit
1. Jasa biro Rp 530.000
2. Jasa telekomunikasi Rp 150.000
3. Jasa TV kabel Rp 765.000
4. Jasa internet Rp 600.000
5. Utang pajak 23-masa Rp 61.200
6. Cash/Bank Rp 1.983.800
Total Rp 2.045.000 Rp 2.045.000
-Yang tidak mempunyai NPWP
No. Uraian Debet Kredit
1. Jasa biro Rp 530.000
2. Jasa telekomunikasi Rp 150.000
3. Jasa TV kabel Rp 765.000
4. Jasa Internet Rp 600.000
5. Utang pajak 23-masa Rp 122.400
6. Cash/Bank Rp 1.922.600
Total Rp 2.045.000 Rp 2.045.000