1. Dokumen tersebut membahas tentang pajak, termasuk definisi, unsur-unsur, dan jenis-jenis pajak seperti Pajak Penghasilan Pasal 21. 2. Dibahas pula tentang subjek, objek, dan tarif pajak serta fungsi-fungsi pajak seperti fungsi anggaran, regulatif, stabilitas dan distribusi pendapatan. 3. Termasuk juga penjelasan mengenai NPWP dan pengurang penghasilan seperti biaya jabatan dan iuran

1. PERPAJAKAN
Untuk SMA Kelas XI
Nani Suhartini,S.Pd. M.E

4. Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2
Pajak terdiri dari 3 unsur :
1. Subjek pajak
2. Objek pajak
3. Tarif pajak

5. 1. Subjek Pajak / Wajib Pajak, adalah :
Orang atau badan usaha yang menurut
undang-undang wajib membayar pajak kepada
negara.
Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP.
2. Objek Pajak, adalah segala sesuatu yang menurut
Undang-Undang dijadikan dasar atau sasaran
pemungutan pajak.
3. Tarif Pajak, adalah dasar pengenaan pajak
terhadap objek pajak yang menjadi
tanggungannya.
Tarif pajak biasanya berupa persentase (%)
UNSUR-UNSUR PAJAK

6. Tarif Pajak
• Adalah ketentuan berapa pajak yang harus dibayar
berdasarkan dasar atau objek pajak tersebut.
• Macam-macam tarif pajak :
1. Tarif Tetap
2. Tarif Proporsional
3. Tarif Progresif
4. Tarif Regresif/Degresif

7. Tarif pajak :
1. Tarif Tetap : Tarif pajak yang dikenakan jumlahnya tetap
dengan jumlah rupiah tertentu, tidak tergantung pada
jumlah objek pajak. Misalnya Materai
2. Tarif Proporsional : Tarif yang menggunakan presentasi tetap
untuk setiap objek pajak. Misalnya PBB 0,5%x20%x njop, PPN
10% X Nilai penjualan. 10.000 x 10%=1.000
3. Tarif Progresif : Pajak yang apabila objek pajaknya semakin
tinggi, tarif pajaknya juga semakin tinggi. PPh 0-50jt=5%,
50jt-250jt=15%
4. Tarif Regresif/Degresif : Tarif pajak yang apabila objek
pajaknya semakin tinggi, tarif pajaknya semakin kecil. Pajak
Tontonan, Pajak Transportasi.

8. NPWP

9. Mengapa NPWP penting bagi
Wajib Pajak?
• NPWP adalah tanda pengenal diri sebagai Wajib
Pajak dalam administrasi perpajakan yang diharuskan
dan ditetapkan di undang-undang sebagai cerminan
dari warga negara yang taat hukum. Selain itu, Wajib
Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan
pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan
yang memiliki NPWP.

11. Bagaimana caranya Untuk memperoleh NPWP?
• Untuk memperoleh NPWP, pelaku jasa sektor keuangan dapat
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP),
Layanan di Luar Kantor Pajak (Pos Pelayanan Pajak, Mobile Tax
Unit, Gerai Pajak, dll) dengan melampirkan persyaratan
permohonan atau dapat melalui pendaftaran secara online
melalui aplikasi e-registration pada alamat http://e-
reg.pajak.go.id/ yang tidak memakan waktu sampai 15 menit.

21. 1. Fungsi Anggaran (budgertair), kegunaan pajak sebagai alat untuk
memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-
undang perpajakan yang berlaku, jadi pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan.
2. Fungsu mengatur (regulerend), yaitu suatu fungsi dimana pajak
diperguanakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan
tertentu, dan merupakan fungsi tambahan, jadi sebagai pelengkap dari
fungsi utama pajak.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana
untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan dengan
mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan
pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi DISTRIBUSI pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara
akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk
untuk membiayai pembangunan.
FUNGSI PAJAK

23. Retribusi
adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas
yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.
Cukai
adalah pungutan resmi dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah.
Bea Materai
adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda
materai.
Bea Ekspor dan Bea Impor
Bea Ekspor adalah pungutan resmi kepada eksportir yang akan mengekspor barang
dagangannya keluar negeri, berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing
golongan barang. Sedangkan Bea Impor adalah pungutan terhadap importir saat
mengimpor barang dari luar negeri.
Lain-Lainnya...
Lain - lain pungutan yang sah/ legal berupa sumbangan wajib, misalnya SWDKLLJ
(Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan SWPJ (Sumbangan Wajib
Perbaikan Jalan).
PUNGUTAN RESMI SELAIN PAJAK

24. Pajak Penghasilan Pasal 21

25. 25
Pengertian Pajak Penghasilan 21
• PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama dan bentuk apapun yang
diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam
negeri sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan jasa dan kegiatan

26. Unsur-unsur PPh Pasal 21/26
• Wajib Pajak
• Pemotong Pajak
• Obyek Pajak
• Tarif Pajak

27. Wajib Pajak PPh Pasal 21
• Pegawai Tetap
• Pegawai Lepas
• Penerima Pensiun
• Penerima Honorarium
• Penerima Upah

28. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21
• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
atau pejabat lain dari negara asing
• Pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud dalam keputusan
Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994
sepanjang bukan warga negara Indonesia
dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
lain

29. Pemotong Pajak PPh
• Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT
baik induk maupun cabang
• Bendaharawan pemerintah pusat /daerah,
Instansi, Departemen, KBRI, dll
• Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK,
THT
• BUMN/ BUMD
• Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi,
organisasi

30. Bukan Pemotong PPh 21/26
• Perwakilan Diplomatik seperti
kedutaan besar negara sahabat
• Badan / Organisasi Internasional
seperti organisasi PBB

31. Obyek Pajak PPh Pasal 21/26
• Penghasilan Teratur
• Penghasilan Tidak Teratur
• Upah harian, mingguan, satuan & borongan
• Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
• Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll
• Honorarium dengan nama dan bentuk apapun
• Imbalan dengan nama dan bentuk apapun
• Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib
pajak

32. Tidak Termasuk Penghasilan
1. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
2. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang
diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib
Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma
penghitungan khusus (deemed profit).
3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan
penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh). Ketentuannya di
atur lebih anjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008

33. Pengurang Penghasilan
yang diperbolehkan
1. Biaya Jabatan , khusus untuk Peg. Tetap:
- Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak
• - Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan
(5% dari penghasilan bruto,maksimum Rp
6.000.000,- setahun atau Rp 500.000

34. PPh Pasal 21 34
2. Iuran Pensiun dan THT
• Iuran Pensiun dan THT
- Yang dibayar pegawai
- Yayasan dana pensiun yang di setujui menteri
keuangan
• - Jumlahnya tidak dibatasi
• Penerima Pensiun Bulanan; Penghasilan bruto
dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan
• bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp
200.000,- sebulan);

36. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
tahun 2016

39. SMAI Al-Azhar 3