Tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 21 / 26

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan
umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat,
pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan
salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib
pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 26 merupakan pajak atas wajib pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap, pajak tersebut dikenakan apabila Wajib Pajak luar negeri tersebut mendapat
nilai maupun pendapatan dari negara Indonesia, maka dari itu dikenakan pajak kepada wajib pajak
pribadi luar negeri tersebut.
B.Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26?
2. Siapa subjek atau Wajib Pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 26?
3. Bagaimana cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21/26
4. Bagaimana cara penyusunan SPT masa PPh 21/26
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui apa pengertian dari pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26?
2. Mengetahui siapa subjek atau Wajib Pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 26?
3. Mengetahui bagaimana cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21/26
4. Mengetahui bagaimana cara penyusunan SPT masa PPh 21/26

2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
1.1 PPh Pasal 21/26
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan
atas deviden, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan,
hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.
1.2 Penghasilan yang di potong PPh PASAL 21/26
1) Penghasilan yang Diterima Oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS,
Tentara Nasional lndonesia (TNI), POLRI Dan Para Pensiunan yang Dibebankan
Kepada Keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD)
A. Penghasilan yang diterima berupa:
 Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan
gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia;
 Gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan
tetap sejenisnya yang diterima Pejabat Negara;
 Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait
dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau
duda dan/ atau anak-anaknya, yang dibebankan kepada Keuangan Negara
atau Keuangan Daerah (APBN/APBD).
B. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan
prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (APBN/APBD).

3. 3
2) Penghasilan yang Diterima oleh Penerima Penghasilan selain Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, POLRI dan Para Pensiunan Yang Dibebankan
Kepada Keuangan Negara/ Daerah, antara lain berupa:
 Upah harian, upah mingguan, upah satuan, uang saku harian dan upah
borongan;
 Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, serta pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
diterima bukan pegawai. Bukan Pegawai meliputi :
a. Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris,
penilai dan aktuaris).
b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama,
penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
c. Olahragawan;
d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
e. Pengarang, peneliti, dan penterjemah;
f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi , dan pemasaran;
g. Kolportir iklan;
h. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan, beserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam
segala bidang kegiatan;
i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
j. peserta perlombaan;
k. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja;
l. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu, peserta kegiatan lainnya;
m. petugas penjaja barang dagangan;
n. petugas dinas luar asuransi;
o. peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

4. 4
 Uang saku, uang representasi, honorarium uang rapat dan
hadiah/penghargaan dan penghasilan sejenis lainnya yang diterima oleh
peserta kegiatan (perlombaan, rapat, konferensi, sidang, pertemuan,
kunjungan kerja, anggota kepanitiaan, pendidikan pelatihan dan magang,
kegiatan lainnya).
1.3 Tarif dan Tata Cara Perhitungan PPh PASAL 21/26
A. Tarif
 Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
 Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/ PMK.03/2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan
Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi:
a) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal
17 ayat (1) huruf a UU PPh (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki
NPWP) diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi pegawaitetap,
pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayar secara bulanan.

5. 5
b) 5% atau 6% (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP) dari
upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku
harian yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas yang jumlahnya melebihi Rp 150.000,- sehari dan penghasilan
kumulatif dalam satu bulan kalender tidak melebihi Rp6.000.000,00;
c) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal
17 ayat (1) huruf a UU PPh (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki
NPWP) atas jumlah kumulatif dari dasar pengenaan dan pemotongan PPh
Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Dasar
pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 tenaga ahli adalah 50% dari
jumlah penghasilan bruto;
d) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal
17 ayat (1) huruf a UU PPh (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki
NPWP) diterapkan atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali
pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh
peserta kegiatan.
e) 20% bersifat fi nal diterapkan terhadap penghasilan bruto yang diterima atau
diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri, dengan
memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang
berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar
negeri tersebut;
 Tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Yang Menjadi Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah:
a) Bersifat Final
 0% diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa Honorarium dan
imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh PNS Golongan I dan
II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan
Bintara, dan Pensiunannya;

6. 6
 5% diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa Honorarium dan
imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh PNS Golongan III,
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan
pensiunannya;
 15% diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa Honorarium dan
imbalan lain dengan nama apapun yang diterima Pejabat Negara, PNS
Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira
Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya;
b) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas
jumlah penghasilan bruto berupa penghasilan tetap dan teratur setiap bulan
yang menjadi beban APBN atau APBD setelah dikurangi dengan biaya
jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena
Pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan
teratur setiap bulan termasuk gaji ke-13 yang menjadi beban APBN atau
APBD yang dihitung dengan tarif ini ditanggung oleh pemerintah;
c) Dalam hal PNS,Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat
sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk
sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau
APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota
pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung
oleh Pemerintah
d) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas
jumlah penghasilan bruto berupa penghasilan tetap dan teratur setiap bulan
yang menjadi beban APBN atau APBD setelah dikurangi dengan biaya
jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena
Pajak ditambah tarif 20% lebih tinggi apabila Pejabat Negara, PNS,
Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak. Tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% dipotong dari
penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota

7. 7
POLRI dan pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap
bulan dibayarkan.
B. Cara Penghitungan
a) Pengenaan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
anggota TNI, POLRI dan para Pensiunan termasuk janda/duda dan atau
anak-anaknya yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah
(APBN/APBD)
Atas penghasilan yang dibayarkan berupa:
• gaji kehormatan;
• Gaji atau uang pensiun, dan
• Tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun
yang dibebankan kepada Keuangan Negara Daerah.
b) PPh Pasal 21-nya dihitung dengan cara sebagai berikut:
• Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI,POLRI, Tarif
Pasal 17 ayat (1) huruf a X Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Penghasilan Kena Pajak = (penghasilan bruto – biaya jabatan - iuran
pensiun - PTKP).
• Bagi penerima pensiun bulanan
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Penghasilan Kena Pajak = (penghasilan bruto – biaya pensiun –
PTKP).

8. 8

9. 9

10. 10
c) Atas penghasilan yang dibayarkan berupa:
 Honorarium;
 Uang sidang;
 Uang hadir;
 Uang lembur;
 Imbalan lain dengan nama apapun; yang dibebankan kepada
Keuangan Negara/ daerah, pengenaan PPH Pasal 21-nya dipotong
sebesar 15% jumlah bruto penghasilan tersebut dan bersifat final
kecuali Pegawai Negeri Sipil golongan II-d ke bwah atau Anggota
ABR berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun
Inspektur Polisi Satu ke bawah.
d) Atas penghasilan yang dibayarkan

11. 11
1.4 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh PASAL 21/26
 Bendahara menyetor PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung Pemerintah dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling
lama tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Apabila tangal 10 jatuh pada hari libur
maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 Atas PPh Pasal 21 yang terutang bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, POLRI
yang PPh-nya ditanggung Pemerintah, Bendahara melaporkan penghitungan PPh
pasal 21 yang terutang dalam daftar gaji kepada KPPN.
 Bendahara melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang sekalipun nihil dengan
menggunakan SPT Masa paling lama tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila
tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Contoh : Bendahara /Pemegang Kas Dinas Pertanian Kabupaten Bandung memotong
honorarium yang diterima oleh panitia lelang pada bulan Juni 2011 yang totalnya PPhPasal
21 yang terutang sebesar Rp1.000.000,-. Maka PPh Pasal 21 yang terutang dan yang telah
dipotong tersebut wajib disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10
bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Juli 2011, serta dilaporkan ke KPP atau KP2KP paling
lama tanggal 20 bulan berikutnya atau tanggal 20 Juli 2011 dengan menggunakan dan
melampirkan formulir yang ditentukan berikut lampirannya. Contoh formulir dapat dilihat
pada halaman formulir dan bukti pemotongan/pemungutan.

12. 12
1.5 Penyusunan SPT masa PPh 21/26

13. 13
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa : PPh Pasal 21 merupakan pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPhpasal 21 adalah setiap orang
pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dan terbarupada tahun 2013 untuk
memotong PPh Pasal 21. Dan PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan/dipotong
atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP)
luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Yang dimana Wajib Pajak tersebut masih
belum terdaftar dalam NPWP karena subjek nya sesungguh nya adalah orang luar negeri yang
dinyatakan masih belum menetap di Indonesia

14. 14
DAFTAR PUSTAKA
Direktorak Jenderal Pajak, Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Terbaru. 2013:
http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru Direktorak
Jenderal Pajak, Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 26. 2012
http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-26
http://www.academia.edu/9459469/MAKALAH_ADMINISTRASI_PERPAJAKAN_Program_Stud
i_Administrasi_Bisnis_-_PPh_pasal_21_and_26
https://triyani.wordpress.com/category/pajak/pph-pasal-21-pajak/
http://keuanganptagorontalo.blogspot.co.id/2012/05/pph-pasal-2126-tarif-dan-cara.html