KAB. MUNA

1. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Judicial Review Adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan
terhadap kebenaran suatu norma. yakni menguji bertentangan-tidaknya suatu undang-undang
terhadap konstitusi, dan peraturan UU dengan UU yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Mahkamah Agung berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang Kewenangan melakukan peninjauan terhadap UU melekat dan berpijak
pada kewenangan yang dimiliki DPR sebagai lembaga legislasi. Departemen Dalam Negeri
dalam Kewenangannya untuk membatalkan peraturan daerah jika tidak sesuai dengan peraturan
yang lebih tinggi ini merupakan konsekuensi dari keberdaan Departemen Dalam Negeri sebagai
pihak yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Hieraki peraturan perundang-undangan di indonesia menurut Undang-Undang No 10/2004
tentang pembentukan peraturan perundang –undangan :
1. UUD 1945
2. Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah.
Konstitusi
• Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis) yang berarti membentuk. Dimaksudkan
untuk pembentukan suatu negara
• Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara,
landasan penyelenggaraan bernegara
• Berarti hukum dasar- nya negara, hukum tertinggi negara . Hukum dasar tertulis maupun tidak
tertulis (pengertian luas)
• Sebagai undang-undang dasar – nya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian sempit) • Sebagai
hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis /
Konvensi.(pengertian luas)
• Konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan atas
konstitusi negara Isi Konstitusi
• Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara

2. • Umumnya bersifat garis - garis besar yang nanti dituangkan lebih lanjut dalam peraturan
perundangan dibawahnya
• Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas /organisasi negara, pola kekuasaan negara,
hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, aturan tentang
perubahan konstitusi
• Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-
nilai luhur bangsa ybs.
• Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok
negara
B. SARAN
sebagai generasi penerus bangsa kita harus tahu dan memahami akan pentingnya konstitusi bagi
negara,serta berusaha untuk mempelajari semua hal yang berkaitan dengan konstitusi ini untuk
dapat kita jadikan pedoman dalam mengatasi setiap masalah dalam kapasitas kita sebagai warga
negara. Karena adanya konstitusi ini tidak lain di tujukan untuk menjamin hak asasi kita sebagi
warga negara agar kekuasaan tidak disalah gunakan dengan adanya norma yang memberi arah
terhadap jalannya pemerintahan sehingga para penguasa tidak bisa berlaku semena-mena.

3. DAFTAR PUSTAKA
Hasani, Ismail & Abdullah, A. Gani. Pengantar Ilmu Perundang-undangan, FSH UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2006. Asshiddiqqi, Jimliy. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,
Jakarta : Konstitusi Press, 2006. Artikel Judicial
Review,http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4257 Artikel Judicial
Review,http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review-dan-
judicial-review-di-indonesia, diakses tgl 14 mei 2012.
Paramitha,Regina.Makalah Peraturan Perundang-undangan.Tangerang,2016.
Review,http://reginamitha.blogspot.co.id/
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook