Dokumen tersebut membahas pengertian, tujuan, hakekat, nilai, dan jenis-jenis konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi HAM rakyat. Walaupun konstitusi dibuat oleh ahli, namun tidak sempurna dan perlu diamandemen seiring perkembangan zaman.

1. KONSTITUS
I
MEITA PURNAMASARI, M.Pd
STIKES AISYIYAH BANDUNG

2. PENGERTIAN
• Secara Etimologis berasal dari constitution (Inggris), Grondwet (Belanda :
Grond = Dasar, wet = Undang-Undang), Grundgesetz (Jerman)
• Herman Helller
Konstitusi mencakup 3 pengertian yakni :
 Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat
sebagai suatu kenyataan
 mencari unsur-unsur hukum dari kosntitusi yang hidup dalam masyarakat
untuk dijadikan kaidah hukum
 menuliskan konstitusi dalam suatu naskah sebagai peraturan
perundangan yang paling tinggi derajatnya yang berlaku dalam suatu
negara
Konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD, Konstitusi tidak hanya
bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis

4. TUJUAN KONSTITUSI
Tujuan konstitusi yakni :
1) Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak
bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa
membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak
akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan
penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan
rakyat banyak
2) Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa
berhak menghormati HAM orang lain dan hak
memperoleh perlindungan hukum dalam hal
melaksanakan haknya.
3) Pedoman penyelengaraan negara maksudnya
tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak
akan berdiri dengan kokoh.

5. HAKEKAT KONSTITUSI
1) Untuk menjamin Hak rakyat
2) Mengatur jalannya pemerintahan
3) Mengatur organisasi negara
4) Merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang
berdaulat
5) Secara historis konstitusi pada awalnya
dibentuk untuk membatasi kekuasaan raja
yang pada waktu itu bertindak sewenang-
wenang

6. NILAI KONSTITUSI
1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi
yang resmi diterima oleh suatu bangsa
dan bagi mereka konstitusi itu tidak
hanya berlaku dalam arti hukum (legal),
tetapi juga nyata berlaku dalam
masyarakat dalam arti berlaku efgektif
dan dilaksanakan secara murni dan
konsekuen.

7. NILAI KONSTITUSI
2. Nilai nominal adalah suatu
konstitusi yang menurut hukum
berlaku, tetrapi tidak sempurna.
Ketidak sempurnaan itu disebabkan
pasal – pasal tertentu tidak berlaku /
tidsak seluruh pasal – pasal yang
terdapat dalam UUD itu berlaku bagi
seluruh wilayah negara.

8. NILAI KONSTITUSI
3. Nilai semantik adalah
suatu konstitusi yang
berlaku hanya untuk
kepentingan penguasa
saja. Dalam
memobilisasi
kekuasaan, penguasa
menggunakan konstitusi
sebagai alat untuk
melaksanakan
kekuasaan politik.

9. KONVENSI
berupa kebiasaan ketatanegaraan
yang sering timbul. Adapun syarat –
syarat konvensi adalah:
 Diakui dan dipergunakan berulang –
ulang dalam praktik penyelenggaraan
negara.
Tidak bertentangan dengan UUD
1945
Memperhatikan pelaksanaan UUD
1945.

10. SUBSTANSI KONSTITUSI
Menurut Sri sumantri,
konstitusi berisi 3 hal
pokok yaitu:
Jaminan terhadap
Ham dan warga negara
Susunan
ketatanegaraan yang
bersdifat fundamental
Pembagian dan
poembatasan tugas
ketatanegaraan

11. Keterkaitan Konstitusi dengan dasar Negara dan UUD
• Keterkaitan antara dasar negara dengan
konstitusi yaitu: keterkaitan antara dasar negara
dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar,
cita – cita dan tujuan negara yang tertuang dalam
pembukaan UUD suatu negara.Dasar negara
sebagai pedoman penyelenggaraan negara
secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu
negara
• Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu:
Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak
tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar
tertulis.UUD memiliki sifat mengikat oleh
karenanya makin elastik sifatnya aturan itui makin
baik,konstitusi menyangkut cara suatu
pemeritahan diselenggarakan.

12. MACAM KONSTITUSI

13. UUD 1945
E.C.S WADE
Naskah yang memaparkan
rangka dan tugas pokok dari
badan-badan pemerintahan
suatu negara dan
menentukan pokok-
pokokcara kerja badan
tersebut

14. UUD memuat :

15. AMANDEMEN
UUD 1945
 UUD 1945 tidak lagi
cukup untuk mengatur
dan mengarahkan
penyelenggaraan negara
sesuai harapan rakyat
 Kebutuhan
terbentuknya Good
Governance
 dukungan penegakan
HAM dan Demokrasi

16. ALASAN AMANDEMEN UUD 1945

17. SISTEMATIKA UUD 1945
SEBELUM DIAMANDEMEN SESUDAH AMANDEMEN
• Pembukaan UUD 1945 • Pembukaan UUD 1945
• Batang Tubuh, yang di • Pasal-pasal
dalamnya mengandung • 3 Pasal Aturan Peralihan
16 BAB, 37 Pasal, 4 • 2 Pasal Aturan
Pasal Aturan Peralihan Tambahan
dan 2 Ayat Aturan
Tambahan
• Penjelasan UUD 1945

18. LEMBAGA NEGARA SESUDAH AMANDEMEN

20. PENTINGNYA SOSIALISASI UUD 1945 HASIL
AMANDEMEN
PENTINGNYA MEMAHAMI SECARA KOMPREHENSIF BAIK
DIDALAM PEMBUKAAN MAUPUN PASAL DEMI PASAL
DIKAITKAN DENGAN UU ORGANIK YANG
MENJABARKANNYA DALAM PRAKTEK KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA

21. KESIMPULAN
Konstitusi merupakan hasil karya sekelompok manusia yang dibuat
oleh konstituante atau badan yang sejenis dengan itu terdiri dari
sekelompok manusia. Sebagaimana layaknya setiap hasil karya
manusia, walaupun yang membuatnya tergolong ahli seperti
konstitusi, ia tidak mungkin sempurna, dan tidak pula akan pernah
berlaku seterusnya tanpa perubahan.
Perubahan tersebut terjadi seiring berkembangnya zaman agar
dapat sesuai dengan keinginan masyarakat.