Dokumen tersebut merangkum kerangka kerja demokrasi yang dikembangkan oleh David Beetham. Kerangka kerja ini terdiri dari tiga komponen utama: (1) kerangka hak-hak warga negara yang setara, (2) institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel, serta (3) masyarakat sipil yang demokratis. Setiap komponen terdiri dari beberapa tema yang lebih spesifik untuk mengukur tingkat demokrasi suatu neg

1. KERANGKA KERJA DEMOKRASI
DAVID BEETHAM
(INDIKATOR DEMOKRASI U IDEA)

2. KEDAULATAN RAKYAT
• Beetham menerjemahkan “kedaulatan rakyat” (rule of the
people) secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer
(popular control) dan faktor kesetaraan politik (political
equality).
• Kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki
oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi
kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan
terhadap masyarakat harus didasari pada keyakinan bahwa
setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang
setara.
• Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam
menentukan pilihan. Pilihan tersebut dapat mempengaruhi
keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari
pilihan tersebut harus diperhatikan.

3. TIGA KERANGKA KERJA UTAMA
• Pertama, Kerangka Kerja Hak-hak
Warganegara yang Kesetaraannya Terjamin
(Guaranteed Framework of Equal Citizen
Rights). Termasuk di dalamnya adalah akses
kepada Keadilan dan supremasi huKum, juga
kebebasan berekspresi, berserikat dan
berkumpul, dan hak-hak dasar yang
memungkinkan masyarakat untuk
memperoleh/menjalankan hak-haknya secara
efektif.

4. DUA TEMA KESETARAAN
• Komponen Pertama terdiri dari 2 tema, yaitu:
1. Kewarganegaraan yang Setara (Common
Citizenship)
2. Hak-hak Sipil dan Politik (Civil and Political
Rights)

5. REPRESENTATIF DAN AKUNTABEL
• Kedua, Institusi-institusi Pemerintah yang
Representatif dan Akuntabel (Institutions of
Representative and Accountable Government).
Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas
dan adil yang menyediakan perangkat agar
pilihan dan kontrol populer atas pemerintah
dapat dilaksanakan. Termasuk juga di dalamnya
adalah prosedur-prosedur yang menjamin
akuntabilitias pejabat publik (yang dipilih
maupun tidak dipilih melalui pemilu).

6. ENAM TEMA
1. Pemilu yang Bebas dan Adil (Free and Fair
Elections)
2. Partai Politik yang Demokratis (Democratic
Political Parties)
3. Hubungan Sipil-Militer (Civil-Military Relations)
4. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
(Governmental Transparency and Accountability)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
6. Desentralisasi (Decentralization)

7. Masyarakat yang Demokratis atau
Sipil
• Komponen Ketiga adalah (Civil or Democratic Society).
Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi,
asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif dan forum-
forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan
pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer
dalan setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap
responsif pemerintah terhadap opini publik dan
terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif.
Komponen ketiga mencakup 2 tema, yaitu:
1. Media yang Independen dan Bebas (Independent and Free
Media)
2. Partisipasi Populer (Popular Participation)

8. DUA TEMA
Komponen ketiga mencakup 2 tema, yaitu:
1. Media yang Independen dan Bebas
(Independent and Free Media)
2. Partisipasi Populer (Popular Participation)