2. KEUANGAN
Meliputi Uang Masuk dan Uang Keluar.
Sistim dan Proses tergantung dari jenis
organisasinya.
Pembahasan Keuangan tidak terlepas dari
Financial Service and Financial Management.
( Lukas Setia )
Keuangan berhubungan dengan proses,
lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat
dalam transaksi uang ( Ridwan & Inge Berlian )
4. DEFINISI ILMU KEUANGAN
Sutrisno,PH, Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara; Ilmu
Keuangan Negara adalah ilmu yang mempelajari atau
menelaah tentang Pengeluaran dan Penerimaan yang
dilakukan oleh Pemerintah / Negara.
Encyclopedia International ; Ilmu Keuangan Negara
adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang
berhubungan dengan bagaimana pemerintah
mendapatkan dan menggunakan uang.( Fungsi
Pengeluaran,Pengumpulan,Penerimaan dan
Peminjaman)
Musgrave, A Theory of Public Finance ; Secara tradisionil
Ilmu Keuangan Negara adalah Ilmu yang mempelajari
tentang masalah-masalah kompleks yang berkaitan
dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah.
Buchanan, Public Principle of Public Debt ; Ilmu
Keuangan Negara adalah Ilmu yang mempelajari tentang
aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit.
5. Carl C.Plehm, Public Finance ; Ilmu Keuangan Negara adalh
Ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan dana-dana oleh
pemerintah untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintah.
M.Suparmoko, Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara ; Ilmu
Keuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang
mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang
ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran
beserta pengaruh-pengaruhnya dalam perekonomian tersebut.
DR.G.Geodhart ; Keuangan Negara membahas mengenai
Keuangan Badan-Badan Hukum Publik. Badan-Badan dimaksud
mendapat hak-hak publik, sehingga mampu mengatur atau ikut
serta dalam proses-proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
badan swasta dan perorangan.
Adjat Sudradjat,(mantan anggota BPK ) ; Pengertian Keuangan
dalam arti sempit adalah APBN, sedangkan dalam arti luas tidak
hanya sekedar APBN, yakni termasuk semua yang dikelola
Pemerintah, seperti : Perusahaan Negara dan Perusahaan
Daerah.
6. PERAN PEMERINTAH
Dalam Perekonomian Modern menurut Musgrave
And Musgrave ada tiga Peran Pemerintah, yakni :
Peran Alokasi, berkaitan dengan penyediaan
barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
melalui kebijakan yang mengatur ( regulatory
policies )
Peran Distribusi, berkaitan dengan upaya agar
pendapatan atau kekayaan terdistribusi secra
merata.
Peran Stabilisasi, yang diperlukan untuk
mengatasi berbagai gejolak yang terjadi dalam
perekonomian melalui berbagai kebijakan
pemerintah (moneter, fiskal atau ekonomi lainnya)
7. KEUANGAN NEGARA
DI BERBAGAI NEGARA
Tergantung
Ideologi dan
Fungsi
Negara
Ideologi Liberalisme :
Market Power,Economic
Power.Competitiv & Conflict,
Memusatkan Kepentingan
Individu.
Fungsi Negara :
Sistim Ekonomi Bebas
Ideologi Pancasila :
Integralistik,Keseimbangan dan
Keserasian.
Fungsi Negara : UUD 1945
- Defence,Security and Ptotectional
Function.
- Welfare Function : Social Service &
Social Welfare
- Educational / Enlightment Function.
- World Peace and Human Welfare.
Ideologi
Komunisme :
Kolektivitas
Fungsi
Negara :
Otoriter
8. Sistim Perekonomian Kapitalis atau Liberalis murni :
ADAM SMITH :
Dasarnya adanya kebebasan yang besar ada pada individu,
maka pemerintah mempunyai tiga fungsi, yakni pertahanan
keamanan, peradilan dan penyediaan barang dan jasa.
Mengarah kepada sistim Kapitalis dan liberalis.
Sitim Perekonomian Sosialis, KARL MARX :
Pengaturan dan pengendalian kehidupan ekonomi oleh
Negara /Pemerintah, terkenal dengan teori tentang
Pertentangan Kelas. Mengarah kepada Sistim Sosialis.
SISTIM PEREKONOMIAN CAMPURAN :
Kegiatan Ekonomi diatur secara seimbang dengan memberi
kebebasan kepada individu, sesuai dengan batas-batas
terentu, tetapi sesuai dengan aturan-aturan pemerintah.
Pemerintah berperan melakukan pengaturan, kebijakan, bagi
para pelaku ekonomi dan bagi keadilan masyarakatnya.
9. KEUANGAN NEGARA
DI NEGARA BERKEMBANG
CIRI-CIRI NEGARA BERKEMBANG
Pendapatan per kapita rendah.
Persediaan barang-barang modal terbatas.
Perekonomiannya didominasi oleh pertanian sub sistim.
Tingkat Pendidikan dan kesehatannya masih rendah.
Maka KEUANGAN PUBLIK di Negara Berkembang
adalah :
” Bagaimana merancang kebijaksanaan atau politik fiskal dan
moneter yang efektif untuk mendorong pembentukan modal,
peningkatan investasi, peningkatan kesempatan kerja,
peningkatan pendapatan perkapita, pengendalian inflasi
serta pembangunan yang berkelanjutan.”
10. KEUANGAN NEGARA
DI INDONESIA
DI INDONESIA sesuai dengan UUD 1945
yaitu :
Pemerintah memberikan perlindungan
kepada negara dan warga negaranya.
Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk
memajukan kesejahteraan umum.
Pemerintah melakukan upaya-upaya bagi
peningkatan kualitas SDM nya.
Pemerintah terlibat dalam upaya
penertiban dunia.
11. KEUANGAN NEGARA
UU NO.17 TAHUN 2003
PASAL 1 :
SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA
YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG,
SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPA
UANG MAUPUN BARANG YANG DAPAT
DIJADIKAN MILIK NEGARA
BERHUBUNGAN DENGAN
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN
TERSEBUT.
12. Ruang Lingkup
Keuangan Negara :
Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pada
pihak ketiga ( pinjaman negara ).
Penerimaan Negara / Penerimaan Daerah.
Pengeluaran Negara /Pengeluaran Daerah.
Kekayaan Negara / Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri.
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah.
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitas pemerintah
13. ASAS UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pengelolaan keuangan Negara dilakukan
secara :
Tertib
Taat pada peraturan perundang-undangan
Efisiensi
Efektif
Transparan
Bertanggungjawab
Memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan
14. REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
MENIMBANG :
UU YANG ADA TIDAK DAPAT LAGI MEMENUHI
KEBUTUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SESUAI TUNTUTAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI,
EKONOMI,TEKNOLOGI
GUNA MENINGKATKAN KINERJA TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
MAKA MUNCUL : STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN /
INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
( PP No.24 tahun 2005 ).
15. LANDASAN HUKUM
KEUANGAN NEGARA
UU No.17 th 2003, tentang Keuangan Negara.
UU No.32 th 2004, tentang Pemerintah Daerah.
UU No.33 th 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah.
UU No.1 th 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
UU No.15 th 2004, tentang Pemeriksaan atas pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan
PP No. 24 th 2005, tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
PP No.58 th 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri No.13 th 2006, tentang Pedoman Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri No.59 th 2007, tentang Perubahan atas
Permendagri No.13 th 2006, Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
16. KEUANGAN DAERAH
KEUANGAN DAERAH :
Dapat diartikan sebagai : “ Semua Hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,
demikian pula segala sesuatu baik berupa uang
maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan
daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oeh
Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-
pihak lain sesuai ketentuan/peraturan
perundangan yang berlaku “
( Dr.Abdul Halim MBA,Ak. Dalam Akutatansi
Keuangan Daerah )
17. Dari definisi diatas, terdapat dua hal yang perlu dijelaskan,
yakni
Yang dimaksud dengan HAK, adalah hak untuk memungut
sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,dll, dan atau
hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain,
seperti : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tsb, akan menaikan
kekayan daerah.
Yang dimaksud dengan KEWAJIBAN, adalah kewajiban
untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan
kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi
pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan
pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan
menurunkan kekayaan daerah.
18. KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH
Pengertian Daerah : Provinsi / Kabupaten / Kota.
Pemisahan yang nyata antara eksekutif dan legislatif.
Perhitungan APBD menjadi satu dengan
pertanggungjawaban kepala daerah.
Bentuk laporan Pertanggungjawaban akhir tahun terdiri dari :
Laporan Perhitungan APBD, Aliran Kas dan Neraca Daerah.
Pinjaman APBD tidak masuk dalam penerimaan.
Masyarakat termasuk unsur dalam penyusunan APBD.
Indikator Kinerja Pemerintah Daerah :
- Perbandingan antara Anggaran dengan Realisasi.
- Perbandingan antara Standart Biaya dengan Realisasi.
- Target dan Persentase Pisik Proyek.
- Standart Pelayanan.
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir
tahun adalah Laporan Perhitungan APBD, dibahas oleh
DPRD dan mengandung konsekwensi terhadap masa
19. APBN / APBD MEMPUNYAI ENAM FUNGSI
( Ps.3 UU No.17 tahun 2003 )
Fungsi Otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
yang bersangkutan.
Fungsi Perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi
pedoman bagi bersangkutan.
Pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan negara seseuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
Fungsi Alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan
untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas
perekonomian.
Fungsi Distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi Stabilisasi, bahwa anggaran negara menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian.
20. PRINSIP IMPLEMENTASI
DESENTRALISASI FISKAL
ENAM PRINSIP IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL
DI INDONESIA :
1. Meningkatkan efisiensi.
2. Mengakomodasi aspirasi, memperbaiki struktur fiskal dan
mobilisasi sumber-sumber keuangan.
3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.
4. Mengurangi disparitas dan menjamin penyediaan
pelayanan dasar sosial.
5. Memperbaiki kesejahteraan rakyat.
6. Mendukung stabilitas makro ekonomi.
21. FISCAL POLICY
Tiga Kebijakan Keuangan Negara :
1. Kebijakan Moneter
Exp : Suku Bunga Bank, Inflasi, Nilai tukar mata
uang.
2. Kebijakan Fiskal : dalam hal Penerimaan dan
Pengeluaran atau APBN / APBD
3. Kebijakan Keuangan Internasional.:
Export and Import serta Neraca Pembayaran
22. PENERIMAAN NEGARA
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA :
Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten / Kota
Antara Lain :
Pemungutan Pajak.
Pemungutan Retribusi
Bagian Keuntungan dari BUMN /BUMD
Denda dan Sita.
Pencetakan Uang.
Pinjaman.
Hibah,Sumbangan,Hadiah.
Penyelenggaraan Undian.
23. Gambaran Penerimaan Negara di Indonesia :
1. Penerimaan Perpajakan.
--- Penerimaan Pajak Dalam Negeri.
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn),
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan
Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).
--- Penerimaan Perdagangan Internasional.
Bea Masuk dan Pungutan Ekspor.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan Sumber Daya Alam : sektor minyak dan
gas, pertambangan umum, kehutanan, perikanan.
Penerimaan atas laba dari BUMN /BUMD. :
Perbankan, Jasa alat, Konstruksi, Usaha
Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan
Komunikasi.
Penerimaan Negara bukan Pajak Lainnya.
Hibah
24. PUBLIC EXPENDITURE
Pengeluaran Publik merupakan pengeluaran pemerintah
untuk berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan
kebijakan-kebijakan. Semakin banyak akativitas pemerintah
semakin besar pengeluaran.
Mengapa cenderung bertambah besar ?????
Savas menjelaskan ada tiga faktor, yakni :
1) peningkatan kebutuhan (deman) terhadap layanan
pemerintah dari masyarakat penerima layanan,
2) Peningkatan penyediaan (suply) layanan pemerintah dari
para pemberi layanan.
3) Meningkatnya ketidak efisienan dalam pemberian
pelayanan.
25. Musgrave menyampaikan, bahwa pertumbuhan pengeluaran
pemerintah terjadi karena beberapa faktor, yaitu :
1. Peningkatan pengeluaran untuk memproduksi barang dan
layanan publik sebagai akibat dari pertumbuhan perkapita,
perubahan teknologi, perubahan populasi penduduk, biaya
relatif pelayanan publik, serta urbanisasi.
2. Perubahan ruang lingkup transfer.
3. Kemampuan dalam pemungutan pajak.
4. Efek treshold dan pembiayaan perang.
5. Faktor-faktor sosial dan politik.
26. Stiglitz menjelaskan, karena adanya kegagalan pemerintah
( market failure ), yakni kegagalan dalam kompetisi, adanya
barang-barang public, terjadinya eksternalitas, adanya
ketidaksempurnaan pasar, terjadinya kegagalan informasi,
pengangguran, inflasi, dan ketidakseimbangan.
Namun tiap negara berbeda, karena variabel, tolok ukur, basis
pembanding, tehnik analisis untuk menilai pengeluaran
pemerintah juga berbeda, termasuk yang penting adalah
perkembangan negara tersebut, besar pengaruhnya terhadap
perubahan pengeluaran publik.
27. Mangkoesoebroto membedakan dua teori pengeluaran publik :
1. Teori Makro Pengeluaran Publik, dikemukakan oleh
Rostow dan Musgrave, Wagner, Peacock dan Wiseman.
2. Teori Mikro Pengeluaran Publik, dikemukakan oleh
Mangkusubroto.
Teori Makro, dari Rostow dan Musgrave mendasarkan kepada
pengamatan,perkembangan pengeluaran pemerintah berkaitan
dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi suatu negara,
yakni adanya tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.
Wagner, mengemukakan, Pendapatan perkapita naik, maka
pengeluaran publikpun naik.Sedangkan Peacock dan Wiseman
mengemukakan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar
pengeluaran, karena melihat bahwa masyarakatnya memiliki
potensi yang besar dalam membayar pajaknya.
Teori Mikro, mendasarkan kepada analisis dari sisi demand
and
supply barang-barang publik, serta faktor-faktor yang
28. Suparmoko menjelaskan, bahwa Jenis-jenis Pengeluaran
Publik tergantung dari sifat pengeluaran tersebut, terdapat
dalam dua hal.Yaitu :
1. Pengeluaran pemerintah yang bersifat exhaustive
expenditure. Merupakan pembelian barang dan jasa baik
yang dapat langsung dikonsumsi, maupan barang modal
yang akan digunakan untuk menghasilkan barang lain.
2. Pengeluaran Pemerintah yang bersifat transfer of payment.
Merupakan pembayaran atau pemindahan uang dari
pemerintah kepada pihak lain.
29. Selanjutnya, Suparmoko membedakan dalam lima jenis.
Yaitu :
Pengeluaran yang bersifat self liquidating yaitu pengeluaran
pemerintah yang kelak akan ditutup kembali.
Pengeluaran yang bersifat reproduktif adalah pengeluaran-
pengeluaran pemerintah yang dilakukan untuk memberikan
keuntungan ekonomis kepada masyarakat.
Pengeluaran untuk menambah kegembiraan dan
kesejahteraan masyarakat secara langsung, bersifat self
liquidating dan reproduktif.
Pengeluaran yang hanya merupakan pemborosan dan
secara langsung tidak produktif, atau pengeluaran yang
merupakan kewajiban karena sebagai konsekwensi sesuatu
kegiatan.
Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa
yang akan datang, untuk memberikan jaminan kehidupan.
30. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
( EXPENDITURE POLICY )
Belanja daerah merupakan salah satu alat untuk
merepresentasikan tugas-tugas pemerintahan
dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan
kewenangan yang ada.
Didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi
kebijakan tidak semuanya harus dilakukan dengan
pengeluaran dalam bentuk belanja (kerangka
anggaran), namun dapat dilakukan melalui
penciptaan iklim yang kondusif (kerangka regulasi)
Dibutuhkan kejelian dalam menganalisis berbagai
implementasi kebijakan apakah harus dialokasikan
belanja atau hanya difasilitasi dengan regulasi
yang kondusif.
