Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
5. PENGERTIAN DEMOKRASI
Pengertian Etimologis
demos (rakyat) + cratos/cratein (pemerintahan/kekuasaan)
Langsung Demokrasi Tak langsung
Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang
berkuasa dan sekaligus diperintahkan.
6. 11 Soko Guru demokrasi yang dikemukakan oleh Alamudi
(1991), yaitu :
1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan Hak Asasi Manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10.Pluralisme sosial,ekonomi, dan politik
11.Nilai-nilai toleransi,pragmatisme,kejasama dan mufakat
7. PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN
DEMOKRATISASI
Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya
sistematis yang dilakukan Negara dan
masyarakat untuk memfasilitasi individu warga
negaranya agar memahami, menghayati,
mengamalkan, dan mengembangkan konsep,
prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status
dan perannya dalam masyarakat (Winataputra,
2006:12). Misinya adalah memfasilitasi.
11. FAKTOR PENYEBAB
TERBENTUKNYA MASYARAKAT
MADANI
• Susunan masyarakat yang hanya
ikut-ikutan pada satu pemimpin
• Kecakapan masyarakat memilih
pemimpin
• Kerelaan dan kesediaan potensi
yang dimiliki oleh setiap individu
14. Demokrasi Liberal (1945-
1959)
• 18 Agustus 1945 : sidang PPKI pertama
• 03 November 1945 : dikeluarkannya
maklumat untuk membentuk multipartai
• 17 Agustus 1950 : evaluasi penggantian
tujuh kali kabinet dan membentuk UUD
baru
15. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
atau Masa Orde Lama (ORLA)
• Dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959
• Kekuasaan didominasi oleh presiden
• Terjadinya penyelewengan terhadap pancasila
dan UUD 1945
16. Orde Baru (1966-1998)
• 1966 : dikeluarkannya SUPERSEMAR
• Terjadi penyederhanaan partai politik
• Krisis moneter yang mulai terjadi dari
tahun1997
• 21 Mei 1998 : Soeharto mundur dari
jabatannya sebagai Presiden
17. Era Reformasi (1998-
sekarang)
• Kepemimpinan Habibie mendapat dukungan penuh dari
warganya
• Evaluasi besar-besaran terhadap kepemimpinan Soeharto
• Pemilu secara langsung dilakukan untuk pertama kalinya
pada tahun 2004
18.
19. DEMOKRASI PANCASILA
Pengertian demokrasi Pancasila secara umum
adalah, “Demokrasi yang berintikan sila
keempat Pancasila, dan diintegrasikan dengan
sila-sila lain dalam Pancasila.”
20. Ruyadi (2003:59) mengemukakan, Demokrasi pancasila memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
• Pelaksanaan demokrasi ini harus berdasarkan atas Pancasila
• Bertolak dari paham kekeluargaan
• Ada jaminan keselarasan antara kepentingan perorangan dan
kepentingan masyarakat
• Menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-hak
minoritas
• Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan atas
kelembagaan (institusional)
• Bersendi atas hukum
• Menjamin untuk menyampaikan pendapat dan berbeda pendapat
21. Sanusi (1998) mengidentifikasikan Sepuluh Pilar Demokrasi Konstitusional
Indonesia berdasarkan filsafat bangsa, Pancasila dan Konstitusi Negara RI
(UUD 1945), sebagai berikut :
Demokrasi
berdasarkan
HAM
ketuhanan
yang maha
esa
Kedaulatan
rakyat
keadilan
sosialkesejahter
aan rakyat
peradilan
yang
bebas
supermasi
hukum
otonomi
daerah
pemisahan
kekuasaan
negara
kecerdasan
rakyat
22. Isi pokok demokrasi Pancasila adalah
• Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya
yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD
1945.
• Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi
hak-hak asasi manusia.
• Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan
atas kelembagaan.
• Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum
sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945,
yaitu negara hukum yang demokratis.
23. Nilai-nilaimoral yang terkandung dalamdemokrasi pancasilaantaralain yaitu:
• Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
• Menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai
dengan harkat dan martabat manusia.
• Menjamin dan dapat mempersatukan bangsa
• Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial
24. Pemilu, wujud budaya Demokrasi di
Indonesia
Menurut UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilu menyebutkan bahwa pemilu merupakan
saranpelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI yang berdasarkan pancasila
dan UUD 1945 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Landsan pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Landasan Idil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional : a. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998
b. UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik
c. UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu
Hak pilih yang dimiliki oleh WNI terdiri atas :
1. Hak Pilih Aktif adalah hak untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di MPR/DPR
dalam pemilu.
2. Hak Pilih Pasif adalah hak untuk dipilih menjadi anggota MPR/DPRD dalam pemilu.
25. Pada UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai politik
menyatakn bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik
adalah ‘’ Setiap organisasi yang dibentuk oleh WNI
secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk
memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun
bangsa dan negara melalui Pemilu’’.
Partai Politik memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik
4. Partai sebagai sarana pengatur konflik
26. RULE OF LAW
(SUPERMASI HUKUM)
4 unsur Ruleof Lawmenurut Kant
dan Stahl:
1. HAM
2. Pemisahan ataupembagian
kekuasaan untukmenjaminHAM
3. Pemerintahan berdasarkan
peraturan
4. Peradilan administrasi dalam
penyelesaian masalah
27. 3 unsur Rule of Law menurut A. V. Dicey :
1.3. Terjamin hak asasi
manusia setiap orang dengan
adanya undang-undang
28. PERBEDAAN DEMOKRASI DULU
DAN SEKARANG
Dulu demokrasi
konstitusional yang
diterapkan diandai dengan
adanya pembatasan yudiris
yang menyebabkan
pelaksanaan dalam kehidupan
sehari-harinya kaku (disemua
bidang).
Mulai awal abad 20,
demokrasi juga ikut serta
dalam penyelesaian masalah
dibidang sosial dan ekonomi.
Untuk itu, Budiardjo
merumuskan syarat agar
terselenggaranya
pemerintahan yang tidak
memihak dibawah “Rule of
Law”.