2. ARTI PERWAKILAN
Perwakilan diartikan sebagai hubungan di antara dua
pihak, yaitu wakil dengan terwakil di mana wakil
memegang kewenangan untuk melakukan berbagai
tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang
dibuatnya dengan terwakil.
(Alfred de Garcia, dalam Arbi Sanit, Perwakilan
Politik di Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1985 h.1)
3. INTENSITAS KETERWAKILAN
Perwakilan politik sebagai proses mewakili, di mana
wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada
kepentingan terwakil. Walau wakil bertindak secara
bebas tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan
serta tidak sekedar melayani…. Wakil bertindak
sedemikian rupa sehingga diantara dia dengan
terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi,
penjelasan akan mampu meredakannya.
(Hanna Finkel Pitkin, dalam Arbi Sanit, ibid h.3)
4. PERKEMBANGAN KONSEP
Perkembangan konsep perwakilan politik di mulai sejak
jaman Yunani Kuno, kemudian menguat bersamaan
perkembangan parlemen di Inggris sejak Magna Carta
dikenal (1215) yang mengembangkan pemikiran bahwa
semua orang diwakili di parlemen dan penguasa
merupakan simbolik dari keseluruhan rakyat. Konsep
Laviatan (Hobes abad 16) mempengaruhi pandangan
bahwa wakil bebas dari terwakil. Besamaan dengan
semakin modern masyarakat seperti berkembangnya
parlemen dan pemilihan umum serta perkembangan ilmu
pengetahuan politik konsep perwakilan semakin kaya
dengan berbagai unsur dan pengertian seperti wakil,
terwakil, fokus perwakilan, posisi wakil, tanggapan dan
tanggung jawab wakil, dll.
5. TINGKAT KETERWAKILAN
Hubungan perwakilan politik dengan tingkat keterwakilan
melalui penggunaan metode pemusatan perhatian: (1)
Perhatian pada kelompok karena realitas masyarakat yang
plural atas dasar tradisi, ras, kedaerahan, agama, bahasa,
ekonomi dll. Wakil dapat memfokus pada aspirasi,
kepentingan atau opini satu atau beberapa kelompok; (2)
Perhatian pada partai yaitu memfokus pada aspirasi yang
berkembang dari partai. Ini menjadi mudah bagi wakil
karena sebagai balasan terhadap dukungan partai
terhadapnya yang sekaligus perhatian terhadap anggota
partai; (3) Fokus terhadap wilayah atau daerah yang
diwakili
6. KUALIFIKASI WAKIL
Kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau
diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melayani tugas
perwakilan. Biasanya dikaitkan dengan pemilikan
sumberdaya yang pada dasarnya tidak bersifat
langsung. (1) Kualifikasi yang dapat diterima langsung
bahkan disyukuri oleh terwakil disebut
kepemimpinan tradisional.(2) Kualifikasi wakil
diseleksi melalui prosedur tertentu.
7. PROSEDUR U JADI WAKIL
Pemilihan umum dianggap sebagai tata cara yang
tepat menjadi wakil dalam kehidupan politik modern
karena cara ini memberikan peluang kepada anggota
masyarakat untuk menyusun wakil-wakil mereka
secara mandiri. Dua bentuk utama pemilihan umum
yaitu sistem pemilihan berimbang (multy member
constituency) dan sistem distrik (single member
constituency).
8. POSISI WAKIL
(1) Wakil merupakan mandat (teori mandat) melihat
bahwa wakil sebagai penerima mandat untuk
merealisasikan kekuasaan terwakil dalam kehidupan
politik.(2) wakil adalah bebas (teori kebebasan)
melihat bahwa wakil perlu merumuskan sikap dan
pandangan tentang masalah yang dihadapi tanpa
terikat secara ketat kepada terwakil.
9. TANGGAPAN WAKIL
(1) tanggapan terhadap
kebijaksanaan (2) tanggapan
terhadap pelayanan (3) tanggapan
terhadap pengalokasian kebutuhan
publik (3) tanggapan terhadap
simbol-simbol.
