Tugas kelompok mahasiswa fakultas hukum Universitas Mpu Tantular semester 2 thn 2023

1. DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA

2. Selanjutnya menurut Asykuri Ibn Chamim (2003) nilai-nilai demokrasi seperti tersebut
diatas merupakan wacana normatif yang memerlukan kondisi tertentu sebagai landasan
pengembangannya.
Kondisi yang dimaksud adalah:
1. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan yang
lebih tinggi, sehingga hal ini juga akan memperbesar persentase masyarakat yang cenderung
kritis, percaya diri dan bermotivasi tinggi dalam kehidupan. Keadaan yang demikian dapat
dibuktikan bahwa banyak negara yang pertumbuhan ekonominya rendah cenderung
pemerintahannya tidak demokratis
2. Pluralisme
Masyarakat plural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok. Di
dalam masyarakat plural setiap orang mempunyai hak dapat bergabung dengan kelompok yang
ada tanpa adanya rintangan-rintangan.
3. Hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat
Demokrasi memerlukan sebuah negara yang kuat tetapi menghormati hukum, memerlukan
adanya partai politik, legislatif, media massa, dan rakyat. Negara seperti inilah yang dapat
memberikan perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang bagi pengembangan nilai
demokrasi.
D. Pengembangan Kehidupan Demokrasi

3.  Parameter terwujudnya demokrasi dalam suatu negara adalah:
1. Pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas,
kompetitif, jujur, dan adil.
2. Rekrutmen politik secara terbuka. Demokrasi memberikan peluang untuk
mengadakan kompetisi karena semua orang dan kelompok memiliki hak dan
peluang yang sama di bidang pemerintahan.
3. Akuntabilitas publik. Para pemegang jabatan politik secara terbuka harus bisa
mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang telah dilakukannya baik secara
individu maupun kelompok.
4. Dilaksakan atau tidaknya hak-hak dasar individu atau disebut sebagai Basic human
right. Terutama kebebasan: berserikat, menyatakan pendapat, pers, rasa takut, dsb
5. Terwujudnya sebuah pengadilan yang independen. Hal ini di perlukan dalam
rangka menciptakan keseimbangan antar berbagai kekuasaan yang ada dalam
negara.
D. Pengembangan Kehidupan Demokrasi

4.  Parameter lain untuk dapat mengetahui demokratis dalam pemerintahan
(Alamudi:1994), antara lain:
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak minoritas
5. Jaminan HAM
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat
Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas
digandengkan dengan jaminan hak asasi manusia (HAM). Kelompok mayoritas dapat
melindungi kelompok minoritas, hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara
mayoritas. Oleh karena itu, demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat
membutuhkan dukungan dari lapisan sosial, terutama dukungan dari unit-unit keluarga dan
berbagai komunitas soaial lainnya.
D. Pengembangan Kehidupan Demokrasi

5. Demokrasi Periode
1959-1965
Demokrasi Periode
1965-1998
Demokrasi Periode
1998 s.d Sekarang
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami
fluktuasi pada awal masa kemerdekaan sampai masa
sekarang.
Dari segi waktu dibagi menjadi 4 Periode :
1) Demokrasi Parlementer
2) Demokrasi Terpimpin
3) Demokrasi Orde Baru
4) Demokrasi Orde Reformasi
Demokrasi Periode
1945-1959
E. Pelaksanaan Demokasi di Indonesia

6. Demokrasi Periode
1945-1959
1) Demokrasi Parlementer
Kepala Negara
Kepala
Pemenrintahan
Presiden
Perdana
Menteri
Pada masa ini, keadaan politik tidak stabil, diperparah dengan gagalnya konstituante
dalam membentuk UUD yang baru.
Masalah ini, mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5
Juli 1959, yang salah satu isinya adalah diberlakukannya kembali UUD 1945.

7. Demokrasi Periode
1959-1965
dengan ciri-ciri :
•Dominasi dari Presiden
•Terbatasnya peranan partai politik
•Berkembangnya pengaruh komunis.
Terdapat penyimpangan UUD 1945 :
Pengangkatan Presiden seumur hidup
Membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR-
GR
Menamakan demokrasi pada periode ini
dengan nama demokrasi terpimpin.
2) Demokrasi Terpimpin

8. Pada periode pemerintah berusaha mengembalikan kemurnian
pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 sehingga periode ini dikenal
sebagai Orde Baru. Kehiduapan demokrasi berusaha dibangun untuk
melaksanakan pemerintahan antara lain mulai mulai tahun 1971 pemilu
diselenggarakan untuk kurun waktu tiap 5 tahun kedepan
Demokrasi pada periode dikenal dengan istilah demokrasi
Pancasila secara umum dapat dijelaskan yakni memandang
kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi.
Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai
retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praksis atau
penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintah rezim ini
tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.
3) Demokrasi pada Periode 1965-1998 (Orde
Baru)

9. 3) Demokrasi pada Periode 1965-1998 (Orde
Baru)

10. 4) Demokrasi pada Periode 1998-sekarang (Orde
Reformasi)

11. KESIMPULAN: