SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
DEMOKRASI :
Teori dan Praktek
Hakikat Demokrasi

 Tinjauan Bahasa (Etimologis)
    Demos
    Cratos / Cratein
 Tinjauan Istilah (Terminologis)
    Joseph A. Schmeter
    Sidney Hook
    Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl
    Henry B. Mayo
    Affan Gaffar
Kesimpulannya……
                          Kekuasaan pemerintahan
                           berada di tangan rakyat
                         mengandung pengertian tiga
       suatu sistem                  hal :
   bermasyarakat dan
     bernegara serta      1. pemerintah dari rakyat
      pemerintahan         (government of the
memberikan penekanan       people);
    pada keberadaan       2. pemerintahan oleh
  kekuasaan di tangan      rakyat (government by the
   rakyat, baik dalam      people); dan
penyelenggaraan negara    3. pemerintahan untuk
maupun pemerintahan.       rakyat (government for
                           people).
Demokrasi: Norma-norma Hidup Bersama

 Menjadi negara yang demokratis membutuhkan norma dan
 rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju
 dalam berdemokrasi

 Ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan
  masyarakat yang demokratis :
1. Kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan
4. Norma kejujuran dalam pemufakatan
5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban
6. Trial and error (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi
Sekilas Sejarah Demokrasi

 Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran
 Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang
 berbentuk ungdemokrasi langsung.

 Berakhir pada abad pertengahan


 Muncul kembali di Eropa dengn ditandai :
1. Lahirnya Magna Charta(Piagam Besar)
2. Gerakan pencerahan(renaissance) dan reformasi
Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia terbentuk dalam 4 periode:


1.   Dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer.
2.   Mulai berlaku sebulan setelah kemerdekan di
     proklamasikan.


1.   Dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (Guided
     Democracy)
2.   Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah: 1. dominasi politik
     presiden
3.   2. Berkembangnya pengaruh komunis dan peranan
     tentara(ABRI) dalam panggumg polotik Nasional
1.  Merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto
    dengan masa orde barunya. Sebutan orde baru yakni
    yakni kritis terhadaap periode sebelumnya.
2. Terdapat 3 komponen penawaran Demokrasi Pancasila
    :
1. Dalam bidang politik : menegakkan kembali asas-asas
                          hukum dan kepastiannya.
2. Dalam bidang ekonomi : mewujudkan kehidupan yang
                            layak bagi semua warga negara.
3. Dalam bidang hukum : perlakuan dan perlindungan
                          HAM
Periode ini sangat erat kaitannya dengan
gerakan reformasi rakyat yang menuntut
pelaksanaan demokrasi dan HAM secara
konsekuen/
Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

 Negara Hukum ( Rechtsstaat atau The Rule of Law)


1. Adanya perlindungan terhadap HAM
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada
   lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi


 Masyarakat Madani (Civil Society)
 Aliansi kelompok Strategis
   Masyarakat Madani (Civil Society)
    Masyarakat dengan ciri-ciri, terbuka, egalite, bebas
    dari dominasi dan tekanan negara.

   Aliansi kelompok Strategis
Aliansi kelompok strategis terdiri dari:
1. Partai politik
2. Kelompok gerakan
3. Kelompok penekan/kelompok kepentingan
7 prinsip yang harus ada ada dalam
Prinsip dasar
                          sistem Demokrasi :
Demokrasi :

                 Kontrol atas keputusan pemerintah
 Persamaan       Pemilihan umum yang jujur
                 Hak memillih dan dipilih
 Kebebasan       Kebebasan menyatakan tanpa ancaman
                 Kebebasan mengakses informasi
 Pluralisme
                 Kebebasan berserikat
 Pemilihan umum sebagai proses
 pembentukan pemerintahan

 Susunan kekuasaan negara


 Kontrol rakyat
Menurut Inu Kencana :

 Adanya pembagian kekuasaan
 Adanya pemilihan umum yang
    bebas.
   Adanya manajemen yang
    terbuka.
                                       persetujuan parlemen.
   Adanya kebebasan individu.
                                       Adanya pemerintahan yang
   Adanya peradilan yang bebas.          konstitusional.
   Adanya pengakuan hak                 Adanya ketentuan tentang
    minoritas.                            pendemokrasian.
   Adanya pemerintahan yang             Adanya pengawasan terhadap
    berdasarkan hukum.                    administrasi publik.
   Adanya pers yang bebas.              Adanya perlindungan hak asasi.
   Adanya beberapa partai politik.      Adanya pemerintahan yang
   Adanya musyawarah.                    bersih.
   Adanya                               Adanya persaingan keahlian.
                                         Adanya mekanisme politik.
                                         Adanya kebijaksanaan negara.
Pemilu dan Partai Politik dalam Sistem
                  Demokrasi

 Pemilihan Umum (Pemilu)


Nilai-nilai demokratis dalam Pemilu:
 Pemilihan secara langsung
Melalui pemilu secara langsung sebenarnya rakyat
  sebagai pemegang kendala akan :
1. Memperbarui kontrak sosial
2. Memilih pemerintahan baru
3. Menaruh harapan baru dengan adanya
    pemerintahan baru.
Sisi positif pilpres secara langsung:
1. Untuk melahirkan Presiden yang benar-benar dikehendaki
     rakyat.
2. Untuk menghindari money politic dan politic jabatan
3. Untuk menjamin lebih stabilitas pemerintah
Sisi negatif pilpres secara langsung:
1. Tampilnya tokoh populer tetapi tidak berkualitas
2. Tidak netralnya aparat dan sistem birokrasi dalam
     pelayanan masyarakat
3. Sikap disintegratif daerah bukan pemilih yang menang
4. Potensi lahirnya pres otoritarian dan sewenang-wenang
5. Pilpres langsung akan cenderung sewenang wenang
Partai politik di Indonesia

 Miskin ideologi
Hal ini disebabkan karena mereka memiliki aliran:
 Pragmatisme (mementingkan ekonomi dan
  kekuasaan)
 Oportunisme
 Fungsi Parpol yang sesunggahnya adalah:
1. Alat agregasi
2. Pendidikan politik
3. Pengkaderan politik
Islam dan Demokrasi

Ada 3 pandangan tentang Islam dan demokrasi
1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang
   berbeda.
2. Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi
   didefinisikan secara prosedural seperti dinegara-
   negara barat
3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan
   mendukung sistem politik demokrasi.
Argumen kritis yang menjelaskan lambannya
  pertumbuhan dunia Islam adalah:
 pemahaman doktrinal yang menghambat praktik
  demokrasi
 Persoalan culture
 Keterkaitan dengan sifat alamiah demokrasi
Demokrasi: Teori dan Praktek

More Related Content

What's hot

Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiLestari Moerdijat
 
KB 3 Running Notes dan Footnotes
KB 3 Running Notes dan FootnotesKB 3 Running Notes dan Footnotes
KB 3 Running Notes dan Footnotespjj_kemenkes
 
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaDemokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaRudi Wijaya
 
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanRafiamartya
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanAdhi Panjie Gumilang
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik ModerenMuhamad Yogi
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)miaakmt
 
Seandainya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Ditiadakan
Seandainya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila DitiadakanSeandainya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Ditiadakan
Seandainya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila DitiadakanAfni Molita
 
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Eva Yusinta
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasiMardiah Ahmad
 
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenPatologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenRahayu Yuri
 

What's hot (20)

Demokrasi dalam pemilihan pengurus osis
Demokrasi dalam pemilihan pengurus osisDemokrasi dalam pemilihan pengurus osis
Demokrasi dalam pemilihan pengurus osis
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
 
KB 3 Running Notes dan Footnotes
KB 3 Running Notes dan FootnotesKB 3 Running Notes dan Footnotes
KB 3 Running Notes dan Footnotes
 
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaDemokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa
 
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahan
 
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyatHakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
 
Seandainya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Ditiadakan
Seandainya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila DitiadakanSeandainya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Ditiadakan
Seandainya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Ditiadakan
 
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
 
Sistim Sosial Politik
Sistim Sosial PolitikSistim Sosial Politik
Sistim Sosial Politik
 
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjenPatologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
Patologi birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan okjen
 
Babi 5~1
Babi 5~1Babi 5~1
Babi 5~1
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Sistem perwakilan kepentingan
Sistem perwakilan kepentinganSistem perwakilan kepentingan
Sistem perwakilan kepentingan
 
Parpol dan pemilu
Parpol dan pemiluParpol dan pemilu
Parpol dan pemilu
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 

Viewers also liked

Anatomi & Pencegahan Kecelakaan
Anatomi & Pencegahan KecelakaanAnatomi & Pencegahan Kecelakaan
Anatomi & Pencegahan KecelakaanAddy Hidayat
 
Lockout/Tagout Training (Contractor Version)
Lockout/Tagout Training (Contractor Version)Lockout/Tagout Training (Contractor Version)
Lockout/Tagout Training (Contractor Version)Panduit Safety
 
Dasar keselamatan kerja & pencegahan kecelakaan kerja
Dasar keselamatan kerja & pencegahan kecelakaan kerjaDasar keselamatan kerja & pencegahan kecelakaan kerja
Dasar keselamatan kerja & pencegahan kecelakaan kerjaYoga Firmansyah
 
Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerjaPertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerjaRian Anas
 
Materi lock out & tag out khoirul huda
Materi lock out & tag out   khoirul hudaMateri lock out & tag out   khoirul huda
Materi lock out & tag out khoirul hudahandiv
 
Materi pertolongan pertama
Materi pertolongan pertamaMateri pertolongan pertama
Materi pertolongan pertamaDadang otrismo
 
Implementasi 5 S Di Perusahaan
Implementasi 5 S Di PerusahaanImplementasi 5 S Di Perusahaan
Implementasi 5 S Di Perusahaanmaya.gita
 
LOTO Training
LOTO TrainingLOTO Training
LOTO TrainingCM Tiwari
 
Pertolongan Pertama (P3K)
Pertolongan Pertama (P3K)Pertolongan Pertama (P3K)
Pertolongan Pertama (P3K)Aji Suprianto
 

Viewers also liked (17)

Confined Space - Ruang Terbatas
Confined Space - Ruang TerbatasConfined Space - Ruang Terbatas
Confined Space - Ruang Terbatas
 
Sosialisasi ZIKA
Sosialisasi ZIKASosialisasi ZIKA
Sosialisasi ZIKA
 
Tauhid
TauhidTauhid
Tauhid
 
Lockout Tagout
Lockout TagoutLockout Tagout
Lockout Tagout
 
5R
5R5R
5R
 
Waspada Kolesterol dan Bahayanya
Waspada Kolesterol dan BahayanyaWaspada Kolesterol dan Bahayanya
Waspada Kolesterol dan Bahayanya
 
LOTO - LOCK OUT TAG OUT
LOTO - LOCK OUT TAG OUTLOTO - LOCK OUT TAG OUT
LOTO - LOCK OUT TAG OUT
 
P3 k
P3 kP3 k
P3 k
 
Anatomi & Pencegahan Kecelakaan
Anatomi & Pencegahan KecelakaanAnatomi & Pencegahan Kecelakaan
Anatomi & Pencegahan Kecelakaan
 
Lockout/Tagout Training (Contractor Version)
Lockout/Tagout Training (Contractor Version)Lockout/Tagout Training (Contractor Version)
Lockout/Tagout Training (Contractor Version)
 
Dasar keselamatan kerja & pencegahan kecelakaan kerja
Dasar keselamatan kerja & pencegahan kecelakaan kerjaDasar keselamatan kerja & pencegahan kecelakaan kerja
Dasar keselamatan kerja & pencegahan kecelakaan kerja
 
Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerjaPertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
 
Materi lock out & tag out khoirul huda
Materi lock out & tag out   khoirul hudaMateri lock out & tag out   khoirul huda
Materi lock out & tag out khoirul huda
 
Materi pertolongan pertama
Materi pertolongan pertamaMateri pertolongan pertama
Materi pertolongan pertama
 
Implementasi 5 S Di Perusahaan
Implementasi 5 S Di PerusahaanImplementasi 5 S Di Perusahaan
Implementasi 5 S Di Perusahaan
 
LOTO Training
LOTO TrainingLOTO Training
LOTO Training
 
Pertolongan Pertama (P3K)
Pertolongan Pertama (P3K)Pertolongan Pertama (P3K)
Pertolongan Pertama (P3K)
 

Similar to Demokrasi: Teori dan Praktek

Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docEmir Harahap
 
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madanibudaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
 
DEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptxDEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptxMFajri18
 
Budaya Demokrasi Masyarakat Madani
Budaya Demokrasi Masyarakat MadaniBudaya Demokrasi Masyarakat Madani
Budaya Demokrasi Masyarakat MadaniSyifa Ghifari
 
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxA. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxguruppkn11
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxDeviAdelia1
 
Perkembangan Demokrasi diIndonesia
Perkembangan Demokrasi diIndonesiaPerkembangan Demokrasi diIndonesia
Perkembangan Demokrasi diIndonesiaWahyuElfina
 
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiaBab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiayudikrismen1
 

Similar to Demokrasi: Teori dan Praktek (20)

BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANIBUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Pknnew
PknnewPknnew
Pknnew
 
Makalalah demokrasi pancasila
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasila
 
Bab 2 kelas xi
Bab 2 kelas xiBab 2 kelas xi
Bab 2 kelas xi
 
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madanibudaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
Budaya Demokrasi
Budaya DemokrasiBudaya Demokrasi
Budaya Demokrasi
 
Paper Demokrasi
Paper DemokrasiPaper Demokrasi
Paper Demokrasi
 
Kelompok 1
Kelompok 1Kelompok 1
Kelompok 1
 
DEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptxDEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptx
 
Budaya Demokrasi Masyarakat Madani
Budaya Demokrasi Masyarakat MadaniBudaya Demokrasi Masyarakat Madani
Budaya Demokrasi Masyarakat Madani
 
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxA. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
 
Perkembangan Demokrasi diIndonesia
Perkembangan Demokrasi diIndonesiaPerkembangan Demokrasi diIndonesia
Perkembangan Demokrasi diIndonesia
 
Pkn (pengertian budaya politik)
Pkn (pengertian budaya politik)Pkn (pengertian budaya politik)
Pkn (pengertian budaya politik)
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiaBab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 

More from Lany Aprili Sulistiani (9)

Bahaya Pencahayaan
Bahaya PencahayaanBahaya Pencahayaan
Bahaya Pencahayaan
 
Hirarki pengendalian bahaya
Hirarki pengendalian bahayaHirarki pengendalian bahaya
Hirarki pengendalian bahaya
 
Kesiapsiagaan Gempa
Kesiapsiagaan GempaKesiapsiagaan Gempa
Kesiapsiagaan Gempa
 
Sosialisasi safety riding
Sosialisasi safety ridingSosialisasi safety riding
Sosialisasi safety riding
 
Sosialisasi 112
Sosialisasi 112Sosialisasi 112
Sosialisasi 112
 
Working at height
Working at heightWorking at height
Working at height
 
HIRADC
HIRADCHIRADC
HIRADC
 
Job Safety Analysis
Job Safety AnalysisJob Safety Analysis
Job Safety Analysis
 
filsafat
filsafatfilsafat
filsafat
 

Demokrasi: Teori dan Praktek

  • 2. Hakikat Demokrasi  Tinjauan Bahasa (Etimologis)  Demos  Cratos / Cratein  Tinjauan Istilah (Terminologis)  Joseph A. Schmeter  Sidney Hook  Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl  Henry B. Mayo  Affan Gaffar
  • 3. Kesimpulannya…… Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga suatu sistem hal : bermasyarakat dan bernegara serta  1. pemerintah dari rakyat pemerintahan (government of the memberikan penekanan people); pada keberadaan  2. pemerintahan oleh kekuasaan di tangan rakyat (government by the rakyat, baik dalam people); dan penyelenggaraan negara  3. pemerintahan untuk maupun pemerintahan. rakyat (government for people).
  • 4. Demokrasi: Norma-norma Hidup Bersama  Menjadi negara yang demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi  Ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis : 1. Kesadaran akan pluralisme 2. Musyawarah 3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan 4. Norma kejujuran dalam pemufakatan 5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban 6. Trial and error (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi
  • 5. Sekilas Sejarah Demokrasi  Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang berbentuk ungdemokrasi langsung.  Berakhir pada abad pertengahan  Muncul kembali di Eropa dengn ditandai : 1. Lahirnya Magna Charta(Piagam Besar) 2. Gerakan pencerahan(renaissance) dan reformasi
  • 6. Demokrasi di Indonesia Sejarah demokrasi di Indonesia terbentuk dalam 4 periode: 1. Dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. 2. Mulai berlaku sebulan setelah kemerdekan di proklamasikan. 1. Dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) 2. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah: 1. dominasi politik presiden 3. 2. Berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara(ABRI) dalam panggumg polotik Nasional
  • 7. 1. Merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan masa orde barunya. Sebutan orde baru yakni yakni kritis terhadaap periode sebelumnya. 2. Terdapat 3 komponen penawaran Demokrasi Pancasila : 1. Dalam bidang politik : menegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastiannya. 2. Dalam bidang ekonomi : mewujudkan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. 3. Dalam bidang hukum : perlakuan dan perlindungan HAM
  • 8. Periode ini sangat erat kaitannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen/
  • 9. Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi  Negara Hukum ( Rechtsstaat atau The Rule of Law) 1. Adanya perlindungan terhadap HAM 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan 4. Adanya peradilan administrasi  Masyarakat Madani (Civil Society)  Aliansi kelompok Strategis
  • 10. Masyarakat Madani (Civil Society) Masyarakat dengan ciri-ciri, terbuka, egalite, bebas dari dominasi dan tekanan negara.  Aliansi kelompok Strategis Aliansi kelompok strategis terdiri dari: 1. Partai politik 2. Kelompok gerakan 3. Kelompok penekan/kelompok kepentingan
  • 11. 7 prinsip yang harus ada ada dalam Prinsip dasar sistem Demokrasi : Demokrasi :  Kontrol atas keputusan pemerintah Persamaan  Pemilihan umum yang jujur  Hak memillih dan dipilih Kebebasan  Kebebasan menyatakan tanpa ancaman  Kebebasan mengakses informasi Pluralisme  Kebebasan berserikat
  • 12.  Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintahan  Susunan kekuasaan negara  Kontrol rakyat
  • 13. Menurut Inu Kencana :  Adanya pembagian kekuasaan  Adanya pemilihan umum yang bebas.  Adanya manajemen yang terbuka.  persetujuan parlemen.  Adanya kebebasan individu.  Adanya pemerintahan yang  Adanya peradilan yang bebas. konstitusional.  Adanya pengakuan hak  Adanya ketentuan tentang minoritas. pendemokrasian.  Adanya pemerintahan yang  Adanya pengawasan terhadap berdasarkan hukum. administrasi publik.  Adanya pers yang bebas.  Adanya perlindungan hak asasi.  Adanya beberapa partai politik.  Adanya pemerintahan yang  Adanya musyawarah. bersih.  Adanya  Adanya persaingan keahlian.  Adanya mekanisme politik.  Adanya kebijaksanaan negara.
  • 14. Pemilu dan Partai Politik dalam Sistem Demokrasi  Pemilihan Umum (Pemilu) Nilai-nilai demokratis dalam Pemilu:  Pemilihan secara langsung Melalui pemilu secara langsung sebenarnya rakyat sebagai pemegang kendala akan : 1. Memperbarui kontrak sosial 2. Memilih pemerintahan baru 3. Menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru.
  • 15.
  • 16. Sisi positif pilpres secara langsung: 1. Untuk melahirkan Presiden yang benar-benar dikehendaki rakyat. 2. Untuk menghindari money politic dan politic jabatan 3. Untuk menjamin lebih stabilitas pemerintah Sisi negatif pilpres secara langsung: 1. Tampilnya tokoh populer tetapi tidak berkualitas 2. Tidak netralnya aparat dan sistem birokrasi dalam pelayanan masyarakat 3. Sikap disintegratif daerah bukan pemilih yang menang 4. Potensi lahirnya pres otoritarian dan sewenang-wenang 5. Pilpres langsung akan cenderung sewenang wenang
  • 17.
  • 18. Partai politik di Indonesia  Miskin ideologi Hal ini disebabkan karena mereka memiliki aliran:  Pragmatisme (mementingkan ekonomi dan kekuasaan)  Oportunisme  Fungsi Parpol yang sesunggahnya adalah: 1. Alat agregasi 2. Pendidikan politik 3. Pengkaderan politik
  • 19. Islam dan Demokrasi Ada 3 pandangan tentang Islam dan demokrasi 1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. 2. Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dinegara- negara barat 3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi.
  • 20. Argumen kritis yang menjelaskan lambannya pertumbuhan dunia Islam adalah:  pemahaman doktrinal yang menghambat praktik demokrasi  Persoalan culture  Keterkaitan dengan sifat alamiah demokrasi