Transformasi administrasi publik diperlukan agar birokrasi menjadi netral dan profesional. Birokrasi harus bertransformasi dari yang terpusat menjadi terdesentralisasi, serta memiliki tenaga kerja yang handal dan berkompeten untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1. SUJIANTO
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DAN PROGRAM PASCASARJANA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FISIP UNRI

2. TRANSFORMASI
1. Perubahan bentuk
2. Penyampaian ben-
tuk
International Encyclopedia
of the Social Science (1972)
dalam Saefullah (2011; 1):
dikenal dengan transforma-
tion of data dilakukan un-
tuk pengembangan analisis
berdasarkan data berikut-
nya.

3. MENGAPA DIPERLUKAN TRANSFORMASI
ADMINISTRASI PUBLIK?
Berdasarkan paradigma:
1.Paradigma (I) yang
mendikotomikan antara
Public Administration
dengan politic
2.Public Administration as
Political Science (III)
Berdasarkan paradigma:
3. Public Administration as
management (IV)
4. Public Administration as
Public Administration (V)
sebagai disiplin ilmu
tersendiri yang
berkembang pesat

4. Berdasarkan Mazhab dan
Paradigma Administrasi Pub-
lik:
1.Old Public Administra-tion
(OPA) yang mengede-pankan
politik. Pelayanan hanya pada
mitra dan kon-stituen partai
yang ber-kuasa. Pola
Pemerintahan menggunakan
“steering”. Aplikasi
pemerintahan cenderung
menggunakan “Sentralistik”
Berdasarkan Mazhab dan
Paradigma Administrasii Pub-
lik:
2. New Public Management
(NPM) yang menggunakan
pendekatan ekonomi / bisnis.
Mazhab ini
warga ne-gara dianggap
sebaga “pe-langgan”.
Pemerintahan melalui
“rowing”, memfa-silitasi dan
meregulasi ser-ta mendorong
warga nege-ra untuk ambil
bagian da-lam proses produki.

5. Di sini pemerintah berke-
pentingan pada outcome dari
proses produksi. Dalam
bentuk:
a.Pajak
b.Terbukanya lapangan pe-
kerjaan
c.Dan pertumbuhan eko-
nomi, untuk ini adminis-trasi
publik (AP) mesti berubah,
ke birokrasi/ pe-merintahan
yang tran-saksional.
3. New Public Service (NPS):
Asasnya Demokrasi.
Pemerintah berkewajiban
memberikan pelayanan
kepada masyarakat publik
secara maksimal dengan
menempatkan makna
publik sebagai “citizen”.
Di sini setiap warga nega-
ra berhak mendapatkan
pelayanan tanpa “Dis-
kriminasi”.

6. Pada Mazhab ini (NPS)
pemerintah adalah pelayan
publik (Public Servant). Di
sinilah diperlukan adminis-
trasi publik Transformasi
(APT).
Pandangan Denhardt
and Denhardt mengatakan
basis NPS adalah pada:
a.Nilai (Value)
b.Kebersamaan (shared).
Pemerintah memiliki tan-
tangan dan tanggung jawab
sebagai Public services .
Pemerintah memba-
ngun kekuasaan secara
bersama ( (power shared).
Untuk ini diperlukan seni
dalam memerintah seper-
ti:
a.Sabar
b.Penuh komitmen
c.Integritas tinggi
d.Melalui pendekatan
penghargaan dan
pemberdayaan.

7. Perubahan bentuk (transformasi) dapat dilakukan jika
birokrasi pelaksana Administrasi Publik bersifat atau
berperilaku netral.
Konsep Netraliasasi Birokrasi, sudah lama diperbincangkan tokoh-
tokoh yang pernah membicangkan konsep ini adalah:
1. Polemik antara Karl Marx
dengan Hegel.
Marx mengelaborasi kon-sep
birokrasi dengan me-nganalisis
dan mengkritik falsafah Hegel
mengenai negara
Analisis Hegelian meng-
gambarkan bahwa adminis-trasi
negara atau birokrasi sebagai
suatu jembatan an-tara negara
dengan masya-rakat (the civil
Society)
NETRALISASI BIROKRASI

8. Masyarakat rakyat (Civil
Society) ini terdiri atas:
a.para profesional
b.pengusaha
c.Negara (birokrasi ---
AP)
a dan b yang mewakili
berbagai kepentingan khu-
sus, sedangkan c (negara)
mewakili kepentingan-ke-
pentingan umum.
Di antara kedua hal ini,
birokrasi pemerintah meru-
pakan perantara (medium)
yang memungkinkan pesan-
pesan dari kepentingan
khusus tersebut tersalurkan
kepada kepentingan umum

9. Tiga susunan ini (negara/
birokrasi dan masyarakat rak-
yat) diterima oleh Marx, akan
tetapi perlu diubah isinya.
Birokrasi Hegel meletakan
pengertian yang berlawanan
antara kepentingan khusus
dengan umum.
Menurut Marx posisi birok-
rasi semacam itu tidak mem-
punyai arti apa-apa dalam
kegiatan pemerintahan.
Menurut lagi Marx nega-
ra tidak mewakili kepenting-
an umum akan tetapi mewa-
kili kepentingan khusus ya-
itu kelas dominan.
Perspektif ini birokrasi
perwujudan dari kelompok
sosial yang amat khusus.
Menurut Marx birokrasi
suatu instrumen kelas domi-
nan menguasai kelas sosial
lainnya.

10. Konsepsi Marx, menjelasakan di suatu masa
kepentingan birokrasi pada tingkat tertentu akan menjalin
hubungan sangat intim dengan kelas dominan.
Dari polemik antara Hegel dan Marx dapat disimpulkan:
1) Hegel menghendaki kenetralan birokrasi.
2) Marx tidak menghendaki kenetralan birokrasi.

11. 2. Woodrow Wilson. Bi-
rokrasi pemerintah me-
nurut Wilson berfungsi
melaksanakan kebijak-
an politik,
Jadi birokrasi itu harus
berada di luar kajian
politik.
3. Frank Goodnow (Politik;
1900) ada dua fungsi
pokok pemerintah yang
amat berbeda satu sama
lainnya;
a. Fungsi politik berarti pe-
merintah membuat dan
merumuskan kebijakan-
kebijakan.
b. Fungsi administrasi berarti
pemerintah tinggal me-
laksanakan kebijakan

12. 4. Francis Rourke (1984).
Birokrasi berfungsi un-
tuk:
a. melaksanakan kebijak-
an politik.
b. bisa berperanan mem-
buat kebijakan politik.
Pandangan Frank
Goodnow dan Francis
Rourke mengisyaratkan
birokrasi tidak dapat
net-ral, karena partai
politik ---
tidak mampu memberi-
kan alternatif program pe-
ngembangan dan mobili-
sasi dukungan.
birokrasi akan melaksa-
nakan tugas-tugas itu sen-
diri dan mencari dukungan
politik di luar partai politik
yang bisa membantunya
dalam merumuskan kebi-
jakan politik.

13. Menurut Rourke duku-
ngan politik, dapat diperoleh
melalui tiga konsentrasi
yaitu;
a.Masyarakat luar, itu
berupa kalangan pers,
pengusaha dan mahasis-wa.
b.Legislatif dari
kalangan DPR,
c.dan birokrasi sendiri,
misalnya dari kalangan
perguruan tinggi.
5. Nicholas Henry (1980), birokrasi
mempunyai ke-kuasan (power).
Kekuasaan adalah untuk tetap ting-
gal hidup selamanya (staying
po-wer) dan kekua-saan untuk
mem-buat keputusan (policy-
making power).
Dari berbagai pandangan disim-
pulkan bahwa belum ada
kesepakatan yang pasti tentang
netralitas birokrasi, apakah berdiri
sebagai profesional ataukah ia
harus memihak partai yang sedang
berkuasa?.

14. NETRALISASI BIROKRASI DI INDONESIA
Periode
tahun
1950-1959
1945-1950. Sikap
birokrasi
pemerintah masih
netral
Kehidupan birokrasi sangat diwarnai dan
dipengaruhi patronikasi. Rekrutmen pegawai
berbau Jacksonisme, surat wasiat (katabelece)
mempengaruhi penentuan terhadap siapa yang
akan diangkat dalam jabatan birokrasi,
sehingga kehidupan birokrasi pemerintah sudah
mulai tidak netral

15. . Walaupun birokrasi pe-
merintah tidak netral, partai-
partai politik bersaing untuk
menguasai kementerian pe-
merintah itu, semuanya me-
nginginkan adanya peme-
rintah yang demokrasi.
Pada periode ini pemilu untuk pertama kali
diselenggarakan setelah merdeka. Partai politik berpaling
kepada aparat birokrat, karena menurut jumlahnya
merupakan potensi pendukung untuk memenangkan
partai dalam pemilu. Pada waktu itu maka timbullah
kelompok-kelompok pegawai negeri yang berafiliasi
dengan partai politik.

16. Masa antara tahun 1960-1965
Pada periode ini, biro-
krasi semakin jelas diin-
car oleh aliran politik.
Keinginan tiga aliran
politik untuk menguasai
birokrasi pemerintah
semakin mengkristal. Di
bawah label Demokrasi
Terpimpin, tiga aliran
politik (Nasional, agama
dan komunis/Nasakom)
membangun akses ke
birokrasi pemerintah
Sedangkan pada masa Orde
Baru – 1998 yang lalu,
birokrasi kita menjadi "alat"
kekuatan sosial dan politik
yang dominan yaitu Golkar.
Kemenangan Golkar pada
empat kali pemilu, salah satu
faktor yang menentukan
kemenangan itu adalah
peranan birokrasi kita.
Birokrasi kita ikut memilih
dalam pemilu, dan tidak ada
alternatif lain yang dipilih
kecuali Golkar.

17. Jadi secara singkat
letak perbedaan masa orde
lama dan orde baru terhadap
birokrasi.
a.Periode Orde lama, tiga
aliran politik sama-sama
mempunyai akses ke
birokrasi.
b.Periode orde Baru, birokrasi
"diwajibkan" memihak ke
Golkar.
Pada masa reformasi. Keduduk-
an birokrasi atau sikap birokrasi
pemerintah masih penuh tanda
tanya.
Pada masa reformasi ini telah
muncul kembali multi partai,
sehingga:
a.tidak ada kekuatan politik yang
dominan.
b.kepada siapa ia harus
memihak?

18. Guna merespon kesan buruk
birokrasi perlu melakukan bebe-
rapa perubahan sikap dan perilaku
antara lain :
a. Birokrasi harus lebih meng-
utamakan sifat pendekatan tugas
yang diarahkan pada hal
pengayoman dan pela-yanan
masyarakat; dan menghindar-kan
kesan pendekatan kekua-saan dan
kewenangan.
(b) birokrasi perlu melakukan pe-
nyempurnaan organisasi yang
bercirikan organisasi modern,
ramping, efektif dan efesien
yang mampu membedakan
antara tugas-tugas yang perlu
ditangani dan yang tidak perlu
di-tangani (termasuk memba-
gi tugas-tugas yang dapat
diserahkan kepada masya-
rakat);
Transformasi PA terjadi jika ada netralisasi akan menjadikan
birokrsi yang profesional
PROFESIONALISME BIROKRASI

19. c. birokrasi harus mam-
pu dan mau melaku-
kan erubahan sistem
dan prosedur kerja
yang lebih berorien-
tasi pada ciri-ciri orga
nisasi modern yakni :
 pelayanan cepat, te-
pat, akurat, terbuka
 tetap mempertahan-
kan kualitas, efe-
siensi biaya
 dan ketepatan waktu;
d. birokrasi harus mempo-
sisikan diri sebagai
fasilitator pelayan publik
dari pada sebagai agen
pembaharu pemba-
ngunan;
e. birokrasi harus mampu
dan mau melakukan
transformasi diri dari
birokrasi yang kinerja
kaku (rigid) menjadi or-
ganisasi birokrasi yang
struktur lebih desen-
tralistis, inovatif, flek-
sibel dan responsif.

20. Kesimpulkan organi-
sasi atau birokrasi yang
mampu memberikan pe-
layanan publik secara
efektif dan efesien ke-
pada masyarakat, apa-
bila struktur birokrasinya
terdesentralisasi
Struktur yang terdesentrali-
sasi diharapkan akan lebih
mudah mengantisipasi ke-
butuhan dan kepentingan
yang diperlukan oleh ma-
syarakat. Keadaan ini
menjadikan birokrasi dapat
menyediakan pelayanan
sesuai yang diharapkan
masyarakat (pelanggan).
Pada kontek budaya birokrasi, perlu dipersiapkan
tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki
kemampuan (capabelity), memiliki loyalitas kepentingan
(competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan
(consistency atau coherency).

21. Untuk merealisasikan itu Pemerintah segera
menyediakan dan mempersiapkan tenaga kerja birokrasi
professional yang mampu menguasai teknik-teknik
manajemen pemerintahan, berorientasi pada peraturan
(rule oriented) dan pencapaian tujuan (goal oriented).
Menurut Johnson (1991:16) istilah professional dan profes-
sionalisasi, dapat digunakan antara lain:
a. Untuk menunjuk perubahan besar dalam struktur pekerjaan,
yaitu a) jumlah pekerjaan-pekerjaan professional; b) pekerjaan-
pekerjaan halus (white collar jobs) yang meningkat secara relative
dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya; c) Akibat
perluasan kelompok pekerjaan yang sudah ada ataupun sebagai
akibat munculnya pekerjaanpekerjaan baru di bidang jasa.

22. b. dipergunakan dalam arti
yang hampir sama de-
ngan peningkatan jum-
lah asosiasi pekerjaan
yang mengupayakan
adanya pengaturan
rekrutmen dan praktek
dalam bidang pekerjaan
tertentu
c.memandang professio-
nalisasi sebagai suatu
proses yang rumit me-
nunjuk pada suatu pe-
kerjaan dengan sejum-
lah atribut prinsip-prin-
sip professional meru-
pakan unsur-unsur po-
kok profesionalisme.
e. menunjuk pada suatu proses dengan urutan yang
tetap, yaitu suatu pekerjaan dengan tahap-tahap
perubahan organisatoris yang dapat diramalkan
menuju bentuk akhir profesionalisme.

23. Dengan demikian, ma-
najemen strategi pelayan-
an publik yang profesional
harus lebih berorientasi pa-
da paradigma goal gover-
nance yang didasarkan
pada pendekatan mana-
jemen baru baik secara
teoritis maupun praktis.
Paradigma goal gover-
nance ini diharapkan mam-
pu menghilangkan praktek
birokrasi Weberian yang
negative (struktur biro-
krasi hierarkhikal); biaya
operasional lebih mahal
(high cost economy) dari-
pada keuntungan yang di-
peroleh.
merajalelanya red tape, rendahnya inisiatif dan
kreativitas aparat, tumbuhnya budaya medio-
kratis (sebagai lawan dari budaya meritokratis)
dan inefesiensi)

24. Strategi manajemen birokrasi profesional dalam
pelayanan publik ini ditandai dengan beberapa
karakteristik antara lain:
a.perubahan yang besar pada orientasi administrasi
negara tradisional menuju ke perhatian yang lebih
besar pada pencapaian hasil dan pertanggung
jawaban pribadi pimpinan.
b.keinginan untuk keluar dari birokrasi klasik dan
menjadikan organisasi, pegawai, masa pengabdian
dan kondisi pekerjaan yang lebih luwes.

25. c. Tujuan organisasi dan individu pegawai disusun
secara jelas sehingga memungkinkandibuatkannya
tolok ukur prestasi lewat indikator kinerjanya
masing-masing,termasuk pula sistem evaluasi
program-programnya.
d. staf pimpinanyang senior dapat memiliki komitmen
politik kepada pemerintah yang ada, dandapat pula
bersikap non partisan dan netral.

26. e. fungsi-fungsi pemerintah bisa dinilai lewat uji pasar
(market test) seperti misalnya dikontrakkan pada
pihak ketiga tanpa harus disediakan atau ditangani
sendiri oleh pemerintah.
f. peran-peran pemerintah misalnya lewat kegiatan
privatisasi.
g. birokrasi harus steril dari akomodasi politik yang
menghambat efektivitaspemerintahan.
h. rekruitmen dan penempatan pejabat birokrasi yang
bebas dari kolusi, korupsi dan nepotism.

27. Penerapan pendekatan manajemen profesional
pada sektor publik ini dikenalkan oleh ahli seperti;
a.“Managerialism” oleh Pollitt (1990),
b.“New public management” oleh Hood (1991),
c.“Market based public administration” oleh Lan
dan Rosenbloom (1992), dan
d.“Entrepreneurial government/ Reinventing
Government” oleh Osborn dan Gaebler (1992).

28. Penggunaan dan pendekatan manaje-
men profesional ini telah merubah orientasi
fokus peranan dan fungsi birokrasi dalam
pemerintahan yang semula lebih me-
mentingkan “process” menuju ke “product”,
atau dari “ rule governance” menuju ke “goal
governance”.

29. DAFTAR BACAAN
Achmat-Batinggi, 1999, "Manajemen Pelayanan Umum", Materi Pokok:
IPEM 4429, Universitas Terbuka.
Agus Suryono, 2002, Pentingnya Manajemen Birokrasi Profesional Untuk
Mengatasi Kemunduran Birokrasi Dalam Pelayanan Publik– FIA Unibraw
Malang, Nopember.
Djadja Saefullah, 2011, Transformasi Administrasi Negara, JIANMAP, Vol.
1 Nomor 2 Juli, 2011.
Eko Maulana Ali, 2012, Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi
Pemerintahan, Multicerdas,
Heri Hidayat Makmun, 2010, Tantangan Transformasi Birokrasi
Pemerintah Pusat dan Daerah. Minggu, 07 Maret 10:37 ,Top of Form
Penilaian User:/ 1 TerburukTerbaik Bottom of Form.

30. DAFTAR BACAAN
Miftah, Thoha, 1991, "Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi",
Yogyakarta: MW Mandala.
Menpan, 1995 "Peranan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan,
Pengayoman, dan Pengembangan, Prakarsa dan Peran Serta Aktif Masyarakat
Dalam Pembangunan", Makalah.
Ryaas Rasyid, Muhammad, 1997, "Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan
Politik Orde Baru", Jakarta:Mipi Yarsif Watampone.

31. TERIMA KASIH

32. TANGGAPAN:
DEDIK.
Konsep Pemberdayaan, seperti apa, siapa yang
diberdayakan, bagaimana ini dilakukan.
Dwi Saputro
Pemilu kada di Dumai, netralitas seperti apa yang
diharapkan.
Apakah ada jaminan bagi yang netral itu bebas dari
keberlangsungan adm.