SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
PPs FISIP UR
Dr. Febri Yuliani
Pergeseran Paradigma:
Administasi Publik ke Governance
05/24/13 2
ManajemenManajemen: Mengurus
Mengatur
Mengendalikan
Melatih
Dwigh Waldo (1971): rangkaian aksi yg ditujukan utk
mencapai suatu kerjasama yg rasional dlm sistem
administrasi.
Milon Brown (1960): penggunaan orang2, uang,
perlengkapan, bahan2 dan metode yg efektif utk
mencapai suatu tujuan tertentu.
Mary Parker Follett: manajemen sebagai suatu proses
pencapaian hasil melalui (kegiatan bersama) orang lain
(getting things done through others).
Konsep, Definisi & Teori ManajemenKonsep, Definisi & Teori Manajemen
Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen (1)(1)
Manajemen ModernManajemen Modern: dipelopori oleh Frederick
Winslow Taylor (1911), Henri Fayol (1916),
George R. Terry (1954), tentang urgensi pendekatan
manajeman ilmiah (penggunaan iptek & metode
ilmiah) dlm kegiatan organisasi.
05/24/13 4
Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen ((22))
Fungsional ManajemenFungsional Manajemen: Fayol, Gullick, Kootz &
O’Donnel, G.R Terry, J.F Mee, tentang pelaksanaan
fungsi manajemen yg terfokus pd pencapaian tujuan
sesuai kebijak(sana)an umum & kondisi ipolesosbud.
Klasifikasi Fungsi Manajemen:
Organik, semua fungsi yg mutlak dilaksanakan oleh
manajemen, spt fungsi POOCC (Fayol), POSDCRB
(L.M. Gullick), directing & facilitating (J.D Millet),
POSDC (Kootz & O’Donnel), POAC (G.R Terry),
POMC (John F Mee), POMCE (S.P Siagian).
Pelengkap, mendukung peningkatan efisiensi, spt.,
fungsi komunikasi, tempat kerja yg menarik.
05/24/13 5
Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen (3)(3)
Manajemen NormatifManajemen Normatif: manajemen sebagai proses &
pencapaian tujuan. Bersifat profit oriented atau business
oriented. Profit oriented tdk cocok dgn ideologi
administrasi publik.
Miles menetapkannya ke dlm tiga teori manajemen:
(1) Traditional, dipengaruhi pola pikir klasik (teori
“simbol” X McGregor), menekankan pada prosedur
standar & rutinitas dalam kondisi stabil.
(2) Human relations, manusia dianggap berguna &
penting. Jadi, diharapkan ada kepuasan, semangat
kerja meningkat & kerjasama berjalan.
(3) Human resource, mengembangkan SDM dalam
lingkungan yang menyenangkan & akomodatif bagi
kemajuan organisasi.
05/24/13 6
Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen (4)(4)
Manajemen DeskriptifManajemen Deskriptif: berdasarkn karya Mintzberg
tentang realisasi fungsi2 manajer berupa kegiatan
personal, interaktif, administratif, dan teknis.
Kegiatan personal spt., mengatur waktu, memimpin.
Kegiatan interaktif dgn bawahan, atasan, customer
(pelanggan, masyarakat), organisasi lain, tokoh2 di
masyarakat. Peran manajer dlm konteks ini meliputi
interpersonal, informasional, dan desisional.
Kegiatan administratif, spt., surat menyurat, budget,
monitoring kebijakan & prosedur, penanganan
masalah kepegawaian, manajemen sarana-prasarana,
05/24/13 7
MANAJEMEN PUBLIKMANAJEMEN PUBLIK (1)(1)
Manajemen publik (MP) memiliki warna
pengabdian masyarakat yg berbeda dgn manajemen
pd umumnya (bisnis) yg memiliki warna pelayanan.
MP adalah manajemen pemerintah.
Overman: MP merefleksikan tekanan2 antara
orientasi politik dgn orientasi inkremental.
MP adalah studi interdisipliner dari aspek2
organisasi & merupakan sinergi fungsi2 manajemen
dgn SDM, keuangan, phisik, informasi dan politik.
MP merupakan proses penggerakan SDM dan non-
manusia sesuai “perintah” kebijakan publik.
05/24/13 8
MANAJEMEN PUBLIK (2)MANAJEMEN PUBLIK (2)
Woodrow Wilson (study of administration): realisasi
fungsi eksektif dgn mengadopsi prinsip2 manajemen
bisnis utk mencegah KKN di pemerintahan.
Prinsip2 MP menurut W. Wilson:
 Pemerintah sbg setting utama organisasi.
 Fungsi eksekutif sbg lokus utama.
 Pencarian prinsip2 & teknik manajemen yg lbh
efektif sbg kunci pengembangan organisasi.
 Metode perbandingan sbg metode studi &
pengembangan administrasi/manajemen publik.
05/24/13 9
MANAJEMEN PUBLIK (3)MANAJEMEN PUBLIK (3)
Pengembangan studi MP diprakarsai oleh:
David Garson & E Samuel Overman (1983) dgn
model FAFHRIER (policy analysis, financial mgt,
human resource mgt, information mgt, external relations).
Douglas Yates, Jr (1985) ttg perbedaan manajemen
dalam organisasi publik dengan organisasi swasta.
Cole Blease Grahan Jr & Steven H Hays (1986),
melihat POSDCORB sebagai model dasar yg terus
disempurnakan, plus (fungsi baru) external relations.
Policy analysis, pengembgn dr planning & reporting,
- Financial mgt, pengembgn dr budgeting,
- Human resource mgt, pengembgn dr staffing, directing,
coordinating,
- Information mgt, pengembgn dr reporting, directing,
coordinating.
05/24/13 10
MANAJEMEN PUBLIK (4)MANAJEMEN PUBLIK (4)
Mintzberg dgn model: mesin (rule, regulasi, standar),
network (hubungan komunikasi & kolaborasi),
kontrol kinerja (penetapan target & ukuran hasil),
virtual (privatisasi, kontak keluar, negosiasi), kontrol
normatif (nilai & sikap).
Deming, Juran, Kaizen, Taguchi (dlm Logothetis,
1998) dgn Model Total Quality Management (TQM).
Keberhasilan manajemen berdasarkan komitmen
(anggota & pimpinan), pelibatan anggota organisasi
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.
Bryant & White (1982), Easman (1991), ttg Model
Manajemen Pembangunan (melalui program, dan
proyek). Jadi, perlu dukungan administrasi publik,
(birokrasi) yg memadai & kualitas manajemen publik
yg tinggi.
GOVERNANCEGOVERNANCE (1)(1)
Pandangan ini dipengaruhi al., oleh kaum pro-pasar yg
menghendaki pengurangan peran negara, sbg reaksi
atas bentuk etatisme.
Kaum liberal, sbgmana paket Konsensus Washington
mengintrodusir alternatif deregulasi, debirokratisasi,
privatisasi dan semacamnya, yang intinya memangkas
intervensi ekenomi negara.
Konsep yang mewakili al., Neoliberalisme (Rodrick,
1997), Reinventing Government (Osborne & Gaebler,
1999), Banishing Bureaucracy (Osborne & Plastrik,
1998).
King & Stivers (1998) menyebut era tersebut sabagai
Anti Government Era.
05/24/13 12
GOVERNANCE (2)GOVERNANCE (2)
Anti government era mrpkn jargon yg menggambarkan
turunnya tingkat kepercayaan publik kpd pemerintah
pd titik nadir dan konsep governance adalah antidote
(penawar racun) yg ampuh melukiskan perubahan.
Problema administrasi publik di AS (1990an) yg gagal
menjalankan perannya dgn pelayanan berbelit-belit (red
tape), KKN, big bureaucracy.
Sumber teori Governance adalah Teori Kelembagaan
dan Teori Jaringan (Frederickson, 1997; Osborne &
Gaebler, 1992; Landou, 1991); Pye, 1992).
Intinya, koordinasi, kolaborasi, penyebaran kekuasaan
kpd aktor2 di luar negara (swata, masyarakat sipil).
05/24/13 13
GOVERNANCE (3)GOVERNANCE (3)
Definisi Governance:
Frederickson, konsep generik, dalam arti tidak hanya
dipakai dalam terminologi pemerintah saja ttp sebagai
methapor yang diterima untuk mendeskripsikn pola
interaksi antar berbagai organisasi atau network.
Kooiman, serangkaian proses interaksi sosial-politik
antara pemerintah dgn masyarakat dlm berbagai
bidang yg berkaitan dgn kepentingan msyrkt dan
interpretasi pemerintah atas kepentingan tersebut.
UNDP, pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi,
politik & administrasi utk mengelola urusan negara pd
setiap tingkatan & mrpkn instrumen kebijakan negara
utk mendorong terciptanya kesejahteraan, integritas
dan kohesivitas sosial dlm masyarakat.
05/24/13 14
GOVERNANCE (4)GOVERNANCE (4)
Bank Dunia, ada 3 domain governance yg berinteraksi
& menjalankan fungsinya masing2, yakni:
State, berfungsi menciptakan lingkungan politik &
hukum yg kondusif.
Sektor swasta, berfungsi menciptakan pekerjaan &
pendapatan.
Society, berperan positif dlm interaksi sosial, ekonomi
& politik termasuk mengajak kelompok2 dlm
masyarakat utk berpartisipasi dlm aktivitas ekonomi,
sosial & politik.
05/24/13 15
PenggolonganPenggolongan GovernanceGovernance
GOVERNANCEGOVERNANCE
NEGARA,NEGARA,
NIRLABANIRLABA
ORGANISASIORGANISASI
PUBLIKPUBLIK
PUBLICPUBLIC
GOVERNANCEGOVERNANCE
NON-FOR-PROFITNON-FOR-PROFIT
GOVERNANCEGOVERNANCE
ORGANISASIORGANISASI
NIRLABANIRLABA
NEGARA & MASYNEGARA & MASY
LABALABA
ORGANISASIORGANISASI
USAHAUSAHA
CORPORATECORPORATE
GOVERNANCEGOVERNANCE
MASYARAKAT,MASYARAKAT,
NIRLABANIRLABA
05/24/13 16
LAN, GG berorientasi pada:LAN, GG berorientasi pada:
Orientasi ideal negara yg diarahkan pd pencapaian
tujuan nasional;
Pemerintahan yg berfungsi secara ideal, yaitu secara
efektif & efisien dlm melakukan upaya pencapaian
tujuan nasional.
Wujud GG adalah penyelenggaraan pemerintahan
negara yang solid & bertanggungjawab serta efisien &
efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang
konstruktif di antara domain2 negara, sektor swasta &
masyarakat.
Good Governance (GG)Good Governance (GG)
Konsep & Prinsip2Konsep & Prinsip2
05/24/13 17
PP no. 101 tahun 2000, GG adalah pemerintahan yg
mengemban dan menerapkan prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
UNDP, prinsip GG:
® Participation
® Rule of law
® Transparency
® Responsiveness
® Consensus orientation
® Equity
® Effectiveness & efficiency
® Accountability
® Strategic vision
05/24/13 18
Empat (4) prinsip yg memberi gambaran administrasi
publik yg berciri kepemerintahan yg baik:
® Akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur
pemerintah utk bertindak selaku penanggungjawab
& penanggung gugat atas segala tindakan &
kebijakan yang ditetapkan.
® Transparansi, kepemerintahan yg baik akan terbuka
thdp rakyatnya baik di pusat maupun di daerah.
® Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan
bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan & kritik
thdp pemerintah yang dinilai tidak transparan.
® Aturan hukum, kepemerintahan yang baik memiliki
ciri berupa jaminan kepastian hukum & rasa
keadilan masyarakat thdp setiap kebijakan publik yg
ditetapkan.
Bintoro Tjokroamidjojo, indikator GG:
® Mengatasi krisis ekonomi dlm waktu sesingkat-
singkatnya, terutama utk menghasilkan stabilitas
moneter yang tanggap terhadap pengaruh global &
pemulihan aktivitas usaha nasional.
® Mewujudkan kedaulatan rakyat dlm seluruh sendi
kehidupan masyarakat, berbangsa & bernegara mllui
perluasan & peningkatan partisipasi politik rakyat
secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional.
® Menegakkan hukum berdasarkan nilai2 kebenaran
& keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban
umum & perbaikan sikap mental.
® Meletakkan dasar2 kerangka & agenda pembngunn,
agama dan sosial-budaya dlm usaha mewujudkan
masyarakat madani.
05/24/13 20
PePerrubahan Konteks Manajemen Publikubahan Konteks Manajemen Publik
Privatisasi sbg suatu alternatif bagi pemerintah dlm
memberikan pelayanan publik;
Rasionalitas & akuntabilitas;
Perencanaan & kontrol;
Keuangan & penganggaran;
Produktivitas SDM. Isu2 ini telah menantang
sekolah u PT yg mengajarkan manajemen publik
profesional yg berkualitas tinggi & penataan sistem
manajemen yang lebih baik (Keban, 2004).
J. Steven Ott, Albert C Hyde & Jay M Shafritz
(1991) berpendapat, dalam tahun 1990an manajemen
publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu
penting yang menantang:
05/24/13 21
Identifikasi secara jelas peran pelayan publik dlm
proses yang demokratis, sekaligus standar etika &
kinerja yang tinggi dari pejabat kunci;
Fleksibilitas dalam menata organisasi, termasuk
kebebasan mempekerjakan & memecat pegawai
oleh petinggi kabinet & pimpinan instansi;
Pengangkatan atau penunjukan pejabat oleh
Presiden harus dikurangi dan lebih diberikan ruang
untuk pengembangan karier profesional;
Pemerintah harus melakukan investasi lebih besar
di bidang pendidikan & pelatihan eksekutif dan
manajemen.
Menurut The National Commision on Public Service di
AS perlu memperhatikan:

More Related Content

What's hot

Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHarles Janang
 
Prinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip AdministrasiPrinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip Administrasirsembiring
 
Modal Sosial dalam Jaringan Perdagangan
Modal Sosial dalam Jaringan PerdaganganModal Sosial dalam Jaringan Perdagangan
Modal Sosial dalam Jaringan PerdaganganSyahyuti Si-Buyuang
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 1
Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 1Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 1
Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 1Lili Fajri Dailimi
 
Intro Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia
Intro Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya ManusiaIntro Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia
Intro Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya ManusiaRaja Matridi Aeksalo
 

What's hot (7)

Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
Spia 02
Spia 02Spia 02
Spia 02
 
Prinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip AdministrasiPrinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip Administrasi
 
Modal Sosial dalam Jaringan Perdagangan
Modal Sosial dalam Jaringan PerdaganganModal Sosial dalam Jaringan Perdagangan
Modal Sosial dalam Jaringan Perdagangan
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 1
Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 1Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 1
Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 1
 
Intro Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia
Intro Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya ManusiaIntro Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia
Intro Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia
 

Viewers also liked

3konsep dasar manaj. keruangan
3konsep dasar manaj. keruangan3konsep dasar manaj. keruangan
3konsep dasar manaj. keruangantrio Saputra
 
2mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis22mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis2trio Saputra
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publiktrio Saputra
 
Keuangan negara dan daerah
Keuangan negara dan daerahKeuangan negara dan daerah
Keuangan negara dan daerahtrio Saputra
 
4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rthtrio Saputra
 
9 proses-formulasi-kebijakan
9 proses-formulasi-kebijakan9 proses-formulasi-kebijakan
9 proses-formulasi-kebijakantrio Saputra
 
Kerangka kerja demokrasi
Kerangka kerja demokrasiKerangka kerja demokrasi
Kerangka kerja demokrasitrio Saputra
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publiktrio Saputra
 
Sistem perwakil & eksekutif
Sistem perwakil & eksekutifSistem perwakil & eksekutif
Sistem perwakil & eksekutiftrio Saputra
 
Keuangan negara kuliah 1
Keuangan negara kuliah 1Keuangan negara kuliah 1
Keuangan negara kuliah 1trio Saputra
 
1mnj isyu strategis1
1mnj isyu strategis11mnj isyu strategis1
1mnj isyu strategis1trio Saputra
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publiktrio Saputra
 
War aircraft
War aircraftWar aircraft
War aircraftronjon64
 
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasiTransformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasitrio Saputra
 

Viewers also liked (17)

Pajak
PajakPajak
Pajak
 
3konsep dasar manaj. keruangan
3konsep dasar manaj. keruangan3konsep dasar manaj. keruangan
3konsep dasar manaj. keruangan
 
2mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis22mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis2
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publik
 
Keuangan negara dan daerah
Keuangan negara dan daerahKeuangan negara dan daerah
Keuangan negara dan daerah
 
4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth4. manajemn manfaat rth
4. manajemn manfaat rth
 
9 proses-formulasi-kebijakan
9 proses-formulasi-kebijakan9 proses-formulasi-kebijakan
9 proses-formulasi-kebijakan
 
Kerangka kerja demokrasi
Kerangka kerja demokrasiKerangka kerja demokrasi
Kerangka kerja demokrasi
 
Tipologi pemlok
Tipologi pemlokTipologi pemlok
Tipologi pemlok
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publik
 
Sistem perwakil & eksekutif
Sistem perwakil & eksekutifSistem perwakil & eksekutif
Sistem perwakil & eksekutif
 
Keuangan negara kuliah 1
Keuangan negara kuliah 1Keuangan negara kuliah 1
Keuangan negara kuliah 1
 
1mnj isyu strategis1
1mnj isyu strategis11mnj isyu strategis1
1mnj isyu strategis1
 
Perencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publikPerencanaan dalam organisasi publik
Perencanaan dalam organisasi publik
 
War aircraft
War aircraftWar aircraft
War aircraft
 
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasiTransformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme  birokrkasi
Transformasi menuju netralitasasi dan profesionalisme birokrkasi
 
Pub exp
Pub expPub exp
Pub exp
 

Similar to Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance

pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxMAP551
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIKFASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIKMasayu Juwita
 
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptxAdministrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptxfaisalhasan48
 
Good governence p yopi
Good governence p yopiGood governence p yopi
Good governence p yopianandaTD
 
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxBIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
 
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...Farid Ma'ruf
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
Konsep Dasar msp fd
Konsep Dasar msp   fdKonsep Dasar msp   fd
Konsep Dasar msp fdFrans Dione
 
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek  Administrasi Publik ...Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek  Administrasi Publik ...
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...Tri Widodo W. UTOMO
 
Teori manajemen publik
Teori manajemen publikTeori manajemen publik
Teori manajemen publikEver Dethan
 
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptxPemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptxRutiana Dwi Wahyunengseh
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikFrans Dione
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.pptUmmuFaizah7
 
4, be gg, hari yansyah akil, environmenthal ethics, universitas mercubuana,20...
4, be gg, hari yansyah akil, environmenthal ethics, universitas mercubuana,20...4, be gg, hari yansyah akil, environmenthal ethics, universitas mercubuana,20...
4, be gg, hari yansyah akil, environmenthal ethics, universitas mercubuana,20...akil2019
 
Resume modul-1-3-sankri
Resume modul-1-3-sankriResume modul-1-3-sankri
Resume modul-1-3-sankriFath Pampang
 
Kebijakan otonomi khusus di indonesia
Kebijakan otonomi khusus di indonesiaKebijakan otonomi khusus di indonesia
Kebijakan otonomi khusus di indonesiaDeny P. Sambodo
 
Pengetahuan good governance
Pengetahuan good governancePengetahuan good governance
Pengetahuan good governancenovychalimi
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptERROLWATTIMENA1
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
 

Similar to Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance (20)

pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptx
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIKFASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
 
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptxAdministrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
 
Good governence p yopi
Good governence p yopiGood governence p yopi
Good governence p yopi
 
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxBIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
 
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
Paper: kajian government network gresik dalam program the Sunan giri award di...
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Konsep Dasar msp fd
Konsep Dasar msp   fdKonsep Dasar msp   fd
Konsep Dasar msp fd
 
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek  Administrasi Publik ...Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek  Administrasi Publik ...
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...
 
Teori manajemen publik
Teori manajemen publikTeori manajemen publik
Teori manajemen publik
 
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptxPemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
 
4, be gg, hari yansyah akil, environmenthal ethics, universitas mercubuana,20...
4, be gg, hari yansyah akil, environmenthal ethics, universitas mercubuana,20...4, be gg, hari yansyah akil, environmenthal ethics, universitas mercubuana,20...
4, be gg, hari yansyah akil, environmenthal ethics, universitas mercubuana,20...
 
Resume modul-1-3-sankri
Resume modul-1-3-sankriResume modul-1-3-sankri
Resume modul-1-3-sankri
 
Kebijakan otonomi khusus di indonesia
Kebijakan otonomi khusus di indonesiaKebijakan otonomi khusus di indonesia
Kebijakan otonomi khusus di indonesia
 
Pengetahuan good governance
Pengetahuan good governancePengetahuan good governance
Pengetahuan good governance
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 

Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance

  • 1. PPs FISIP UR Dr. Febri Yuliani Pergeseran Paradigma: Administasi Publik ke Governance
  • 2. 05/24/13 2 ManajemenManajemen: Mengurus Mengatur Mengendalikan Melatih Dwigh Waldo (1971): rangkaian aksi yg ditujukan utk mencapai suatu kerjasama yg rasional dlm sistem administrasi. Milon Brown (1960): penggunaan orang2, uang, perlengkapan, bahan2 dan metode yg efektif utk mencapai suatu tujuan tertentu. Mary Parker Follett: manajemen sebagai suatu proses pencapaian hasil melalui (kegiatan bersama) orang lain (getting things done through others). Konsep, Definisi & Teori ManajemenKonsep, Definisi & Teori Manajemen
  • 3. Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen (1)(1) Manajemen ModernManajemen Modern: dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor (1911), Henri Fayol (1916), George R. Terry (1954), tentang urgensi pendekatan manajeman ilmiah (penggunaan iptek & metode ilmiah) dlm kegiatan organisasi.
  • 4. 05/24/13 4 Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen ((22)) Fungsional ManajemenFungsional Manajemen: Fayol, Gullick, Kootz & O’Donnel, G.R Terry, J.F Mee, tentang pelaksanaan fungsi manajemen yg terfokus pd pencapaian tujuan sesuai kebijak(sana)an umum & kondisi ipolesosbud. Klasifikasi Fungsi Manajemen: Organik, semua fungsi yg mutlak dilaksanakan oleh manajemen, spt fungsi POOCC (Fayol), POSDCRB (L.M. Gullick), directing & facilitating (J.D Millet), POSDC (Kootz & O’Donnel), POAC (G.R Terry), POMC (John F Mee), POMCE (S.P Siagian). Pelengkap, mendukung peningkatan efisiensi, spt., fungsi komunikasi, tempat kerja yg menarik.
  • 5. 05/24/13 5 Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen (3)(3) Manajemen NormatifManajemen Normatif: manajemen sebagai proses & pencapaian tujuan. Bersifat profit oriented atau business oriented. Profit oriented tdk cocok dgn ideologi administrasi publik. Miles menetapkannya ke dlm tiga teori manajemen: (1) Traditional, dipengaruhi pola pikir klasik (teori “simbol” X McGregor), menekankan pada prosedur standar & rutinitas dalam kondisi stabil. (2) Human relations, manusia dianggap berguna & penting. Jadi, diharapkan ada kepuasan, semangat kerja meningkat & kerjasama berjalan. (3) Human resource, mengembangkan SDM dalam lingkungan yang menyenangkan & akomodatif bagi kemajuan organisasi.
  • 6. 05/24/13 6 Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen (4)(4) Manajemen DeskriptifManajemen Deskriptif: berdasarkn karya Mintzberg tentang realisasi fungsi2 manajer berupa kegiatan personal, interaktif, administratif, dan teknis. Kegiatan personal spt., mengatur waktu, memimpin. Kegiatan interaktif dgn bawahan, atasan, customer (pelanggan, masyarakat), organisasi lain, tokoh2 di masyarakat. Peran manajer dlm konteks ini meliputi interpersonal, informasional, dan desisional. Kegiatan administratif, spt., surat menyurat, budget, monitoring kebijakan & prosedur, penanganan masalah kepegawaian, manajemen sarana-prasarana,
  • 7. 05/24/13 7 MANAJEMEN PUBLIKMANAJEMEN PUBLIK (1)(1) Manajemen publik (MP) memiliki warna pengabdian masyarakat yg berbeda dgn manajemen pd umumnya (bisnis) yg memiliki warna pelayanan. MP adalah manajemen pemerintah. Overman: MP merefleksikan tekanan2 antara orientasi politik dgn orientasi inkremental. MP adalah studi interdisipliner dari aspek2 organisasi & merupakan sinergi fungsi2 manajemen dgn SDM, keuangan, phisik, informasi dan politik. MP merupakan proses penggerakan SDM dan non- manusia sesuai “perintah” kebijakan publik.
  • 8. 05/24/13 8 MANAJEMEN PUBLIK (2)MANAJEMEN PUBLIK (2) Woodrow Wilson (study of administration): realisasi fungsi eksektif dgn mengadopsi prinsip2 manajemen bisnis utk mencegah KKN di pemerintahan. Prinsip2 MP menurut W. Wilson:  Pemerintah sbg setting utama organisasi.  Fungsi eksekutif sbg lokus utama.  Pencarian prinsip2 & teknik manajemen yg lbh efektif sbg kunci pengembangan organisasi.  Metode perbandingan sbg metode studi & pengembangan administrasi/manajemen publik.
  • 9. 05/24/13 9 MANAJEMEN PUBLIK (3)MANAJEMEN PUBLIK (3) Pengembangan studi MP diprakarsai oleh: David Garson & E Samuel Overman (1983) dgn model FAFHRIER (policy analysis, financial mgt, human resource mgt, information mgt, external relations). Douglas Yates, Jr (1985) ttg perbedaan manajemen dalam organisasi publik dengan organisasi swasta. Cole Blease Grahan Jr & Steven H Hays (1986), melihat POSDCORB sebagai model dasar yg terus disempurnakan, plus (fungsi baru) external relations. Policy analysis, pengembgn dr planning & reporting, - Financial mgt, pengembgn dr budgeting, - Human resource mgt, pengembgn dr staffing, directing, coordinating, - Information mgt, pengembgn dr reporting, directing, coordinating.
  • 10. 05/24/13 10 MANAJEMEN PUBLIK (4)MANAJEMEN PUBLIK (4) Mintzberg dgn model: mesin (rule, regulasi, standar), network (hubungan komunikasi & kolaborasi), kontrol kinerja (penetapan target & ukuran hasil), virtual (privatisasi, kontak keluar, negosiasi), kontrol normatif (nilai & sikap). Deming, Juran, Kaizen, Taguchi (dlm Logothetis, 1998) dgn Model Total Quality Management (TQM). Keberhasilan manajemen berdasarkan komitmen (anggota & pimpinan), pelibatan anggota organisasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Bryant & White (1982), Easman (1991), ttg Model Manajemen Pembangunan (melalui program, dan proyek). Jadi, perlu dukungan administrasi publik, (birokrasi) yg memadai & kualitas manajemen publik yg tinggi.
  • 11. GOVERNANCEGOVERNANCE (1)(1) Pandangan ini dipengaruhi al., oleh kaum pro-pasar yg menghendaki pengurangan peran negara, sbg reaksi atas bentuk etatisme. Kaum liberal, sbgmana paket Konsensus Washington mengintrodusir alternatif deregulasi, debirokratisasi, privatisasi dan semacamnya, yang intinya memangkas intervensi ekenomi negara. Konsep yang mewakili al., Neoliberalisme (Rodrick, 1997), Reinventing Government (Osborne & Gaebler, 1999), Banishing Bureaucracy (Osborne & Plastrik, 1998). King & Stivers (1998) menyebut era tersebut sabagai Anti Government Era.
  • 12. 05/24/13 12 GOVERNANCE (2)GOVERNANCE (2) Anti government era mrpkn jargon yg menggambarkan turunnya tingkat kepercayaan publik kpd pemerintah pd titik nadir dan konsep governance adalah antidote (penawar racun) yg ampuh melukiskan perubahan. Problema administrasi publik di AS (1990an) yg gagal menjalankan perannya dgn pelayanan berbelit-belit (red tape), KKN, big bureaucracy. Sumber teori Governance adalah Teori Kelembagaan dan Teori Jaringan (Frederickson, 1997; Osborne & Gaebler, 1992; Landou, 1991); Pye, 1992). Intinya, koordinasi, kolaborasi, penyebaran kekuasaan kpd aktor2 di luar negara (swata, masyarakat sipil).
  • 13. 05/24/13 13 GOVERNANCE (3)GOVERNANCE (3) Definisi Governance: Frederickson, konsep generik, dalam arti tidak hanya dipakai dalam terminologi pemerintah saja ttp sebagai methapor yang diterima untuk mendeskripsikn pola interaksi antar berbagai organisasi atau network. Kooiman, serangkaian proses interaksi sosial-politik antara pemerintah dgn masyarakat dlm berbagai bidang yg berkaitan dgn kepentingan msyrkt dan interpretasi pemerintah atas kepentingan tersebut. UNDP, pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik & administrasi utk mengelola urusan negara pd setiap tingkatan & mrpkn instrumen kebijakan negara utk mendorong terciptanya kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dlm masyarakat.
  • 14. 05/24/13 14 GOVERNANCE (4)GOVERNANCE (4) Bank Dunia, ada 3 domain governance yg berinteraksi & menjalankan fungsinya masing2, yakni: State, berfungsi menciptakan lingkungan politik & hukum yg kondusif. Sektor swasta, berfungsi menciptakan pekerjaan & pendapatan. Society, berperan positif dlm interaksi sosial, ekonomi & politik termasuk mengajak kelompok2 dlm masyarakat utk berpartisipasi dlm aktivitas ekonomi, sosial & politik.
  • 16. 05/24/13 16 LAN, GG berorientasi pada:LAN, GG berorientasi pada: Orientasi ideal negara yg diarahkan pd pencapaian tujuan nasional; Pemerintahan yg berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif & efisien dlm melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Wujud GG adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid & bertanggungjawab serta efisien & efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain2 negara, sektor swasta & masyarakat. Good Governance (GG)Good Governance (GG) Konsep & Prinsip2Konsep & Prinsip2
  • 17. 05/24/13 17 PP no. 101 tahun 2000, GG adalah pemerintahan yg mengemban dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. UNDP, prinsip GG: ® Participation ® Rule of law ® Transparency ® Responsiveness ® Consensus orientation ® Equity ® Effectiveness & efficiency ® Accountability ® Strategic vision
  • 18. 05/24/13 18 Empat (4) prinsip yg memberi gambaran administrasi publik yg berciri kepemerintahan yg baik: ® Akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah utk bertindak selaku penanggungjawab & penanggung gugat atas segala tindakan & kebijakan yang ditetapkan. ® Transparansi, kepemerintahan yg baik akan terbuka thdp rakyatnya baik di pusat maupun di daerah. ® Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan & kritik thdp pemerintah yang dinilai tidak transparan. ® Aturan hukum, kepemerintahan yang baik memiliki ciri berupa jaminan kepastian hukum & rasa keadilan masyarakat thdp setiap kebijakan publik yg ditetapkan.
  • 19. Bintoro Tjokroamidjojo, indikator GG: ® Mengatasi krisis ekonomi dlm waktu sesingkat- singkatnya, terutama utk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global & pemulihan aktivitas usaha nasional. ® Mewujudkan kedaulatan rakyat dlm seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa & bernegara mllui perluasan & peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional. ® Menegakkan hukum berdasarkan nilai2 kebenaran & keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum & perbaikan sikap mental. ® Meletakkan dasar2 kerangka & agenda pembngunn, agama dan sosial-budaya dlm usaha mewujudkan masyarakat madani.
  • 20. 05/24/13 20 PePerrubahan Konteks Manajemen Publikubahan Konteks Manajemen Publik Privatisasi sbg suatu alternatif bagi pemerintah dlm memberikan pelayanan publik; Rasionalitas & akuntabilitas; Perencanaan & kontrol; Keuangan & penganggaran; Produktivitas SDM. Isu2 ini telah menantang sekolah u PT yg mengajarkan manajemen publik profesional yg berkualitas tinggi & penataan sistem manajemen yang lebih baik (Keban, 2004). J. Steven Ott, Albert C Hyde & Jay M Shafritz (1991) berpendapat, dalam tahun 1990an manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu penting yang menantang:
  • 21. 05/24/13 21 Identifikasi secara jelas peran pelayan publik dlm proses yang demokratis, sekaligus standar etika & kinerja yang tinggi dari pejabat kunci; Fleksibilitas dalam menata organisasi, termasuk kebebasan mempekerjakan & memecat pegawai oleh petinggi kabinet & pimpinan instansi; Pengangkatan atau penunjukan pejabat oleh Presiden harus dikurangi dan lebih diberikan ruang untuk pengembangan karier profesional; Pemerintah harus melakukan investasi lebih besar di bidang pendidikan & pelatihan eksekutif dan manajemen. Menurut The National Commision on Public Service di AS perlu memperhatikan:

Editor's Notes

  1. 05/24/13