Dokumen tersebut membahas tentang pergeseran paradigma dari administrasi publik ke governance. Governance menekankan pada kolaborasi dan partisipasi aktor publik dan privat dalam pengelolaan negara, berbeda dengan administrasi publik yang lebih menekankan pada birokrasi pemerintah. Dokumen ini juga membahas prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum.
1. PPs FISIP UR
Dr. Febri Yuliani
Pergeseran Paradigma:
Administasi Publik ke Governance
2. 05/24/13 2
ManajemenManajemen: Mengurus
Mengatur
Mengendalikan
Melatih
Dwigh Waldo (1971): rangkaian aksi yg ditujukan utk
mencapai suatu kerjasama yg rasional dlm sistem
administrasi.
Milon Brown (1960): penggunaan orang2, uang,
perlengkapan, bahan2 dan metode yg efektif utk
mencapai suatu tujuan tertentu.
Mary Parker Follett: manajemen sebagai suatu proses
pencapaian hasil melalui (kegiatan bersama) orang lain
(getting things done through others).
Konsep, Definisi & Teori ManajemenKonsep, Definisi & Teori Manajemen
3. Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen (1)(1)
Manajemen ModernManajemen Modern: dipelopori oleh Frederick
Winslow Taylor (1911), Henri Fayol (1916),
George R. Terry (1954), tentang urgensi pendekatan
manajeman ilmiah (penggunaan iptek & metode
ilmiah) dlm kegiatan organisasi.
4. 05/24/13 4
Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen ((22))
Fungsional ManajemenFungsional Manajemen: Fayol, Gullick, Kootz &
O’Donnel, G.R Terry, J.F Mee, tentang pelaksanaan
fungsi manajemen yg terfokus pd pencapaian tujuan
sesuai kebijak(sana)an umum & kondisi ipolesosbud.
Klasifikasi Fungsi Manajemen:
Organik, semua fungsi yg mutlak dilaksanakan oleh
manajemen, spt fungsi POOCC (Fayol), POSDCRB
(L.M. Gullick), directing & facilitating (J.D Millet),
POSDC (Kootz & O’Donnel), POAC (G.R Terry),
POMC (John F Mee), POMCE (S.P Siagian).
Pelengkap, mendukung peningkatan efisiensi, spt.,
fungsi komunikasi, tempat kerja yg menarik.
5. 05/24/13 5
Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen (3)(3)
Manajemen NormatifManajemen Normatif: manajemen sebagai proses &
pencapaian tujuan. Bersifat profit oriented atau business
oriented. Profit oriented tdk cocok dgn ideologi
administrasi publik.
Miles menetapkannya ke dlm tiga teori manajemen:
(1) Traditional, dipengaruhi pola pikir klasik (teori
“simbol” X McGregor), menekankan pada prosedur
standar & rutinitas dalam kondisi stabil.
(2) Human relations, manusia dianggap berguna &
penting. Jadi, diharapkan ada kepuasan, semangat
kerja meningkat & kerjasama berjalan.
(3) Human resource, mengembangkan SDM dalam
lingkungan yang menyenangkan & akomodatif bagi
kemajuan organisasi.
6. 05/24/13 6
Pendekatan Teori ManajemenPendekatan Teori Manajemen (4)(4)
Manajemen DeskriptifManajemen Deskriptif: berdasarkn karya Mintzberg
tentang realisasi fungsi2 manajer berupa kegiatan
personal, interaktif, administratif, dan teknis.
Kegiatan personal spt., mengatur waktu, memimpin.
Kegiatan interaktif dgn bawahan, atasan, customer
(pelanggan, masyarakat), organisasi lain, tokoh2 di
masyarakat. Peran manajer dlm konteks ini meliputi
interpersonal, informasional, dan desisional.
Kegiatan administratif, spt., surat menyurat, budget,
monitoring kebijakan & prosedur, penanganan
masalah kepegawaian, manajemen sarana-prasarana,
7. 05/24/13 7
MANAJEMEN PUBLIKMANAJEMEN PUBLIK (1)(1)
Manajemen publik (MP) memiliki warna
pengabdian masyarakat yg berbeda dgn manajemen
pd umumnya (bisnis) yg memiliki warna pelayanan.
MP adalah manajemen pemerintah.
Overman: MP merefleksikan tekanan2 antara
orientasi politik dgn orientasi inkremental.
MP adalah studi interdisipliner dari aspek2
organisasi & merupakan sinergi fungsi2 manajemen
dgn SDM, keuangan, phisik, informasi dan politik.
MP merupakan proses penggerakan SDM dan non-
manusia sesuai “perintah” kebijakan publik.
8. 05/24/13 8
MANAJEMEN PUBLIK (2)MANAJEMEN PUBLIK (2)
Woodrow Wilson (study of administration): realisasi
fungsi eksektif dgn mengadopsi prinsip2 manajemen
bisnis utk mencegah KKN di pemerintahan.
Prinsip2 MP menurut W. Wilson:
Pemerintah sbg setting utama organisasi.
Fungsi eksekutif sbg lokus utama.
Pencarian prinsip2 & teknik manajemen yg lbh
efektif sbg kunci pengembangan organisasi.
Metode perbandingan sbg metode studi &
pengembangan administrasi/manajemen publik.
9. 05/24/13 9
MANAJEMEN PUBLIK (3)MANAJEMEN PUBLIK (3)
Pengembangan studi MP diprakarsai oleh:
David Garson & E Samuel Overman (1983) dgn
model FAFHRIER (policy analysis, financial mgt,
human resource mgt, information mgt, external relations).
Douglas Yates, Jr (1985) ttg perbedaan manajemen
dalam organisasi publik dengan organisasi swasta.
Cole Blease Grahan Jr & Steven H Hays (1986),
melihat POSDCORB sebagai model dasar yg terus
disempurnakan, plus (fungsi baru) external relations.
Policy analysis, pengembgn dr planning & reporting,
- Financial mgt, pengembgn dr budgeting,
- Human resource mgt, pengembgn dr staffing, directing,
coordinating,
- Information mgt, pengembgn dr reporting, directing,
coordinating.
10. 05/24/13 10
MANAJEMEN PUBLIK (4)MANAJEMEN PUBLIK (4)
Mintzberg dgn model: mesin (rule, regulasi, standar),
network (hubungan komunikasi & kolaborasi),
kontrol kinerja (penetapan target & ukuran hasil),
virtual (privatisasi, kontak keluar, negosiasi), kontrol
normatif (nilai & sikap).
Deming, Juran, Kaizen, Taguchi (dlm Logothetis,
1998) dgn Model Total Quality Management (TQM).
Keberhasilan manajemen berdasarkan komitmen
(anggota & pimpinan), pelibatan anggota organisasi
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.
Bryant & White (1982), Easman (1991), ttg Model
Manajemen Pembangunan (melalui program, dan
proyek). Jadi, perlu dukungan administrasi publik,
(birokrasi) yg memadai & kualitas manajemen publik
yg tinggi.
11. GOVERNANCEGOVERNANCE (1)(1)
Pandangan ini dipengaruhi al., oleh kaum pro-pasar yg
menghendaki pengurangan peran negara, sbg reaksi
atas bentuk etatisme.
Kaum liberal, sbgmana paket Konsensus Washington
mengintrodusir alternatif deregulasi, debirokratisasi,
privatisasi dan semacamnya, yang intinya memangkas
intervensi ekenomi negara.
Konsep yang mewakili al., Neoliberalisme (Rodrick,
1997), Reinventing Government (Osborne & Gaebler,
1999), Banishing Bureaucracy (Osborne & Plastrik,
1998).
King & Stivers (1998) menyebut era tersebut sabagai
Anti Government Era.
12. 05/24/13 12
GOVERNANCE (2)GOVERNANCE (2)
Anti government era mrpkn jargon yg menggambarkan
turunnya tingkat kepercayaan publik kpd pemerintah
pd titik nadir dan konsep governance adalah antidote
(penawar racun) yg ampuh melukiskan perubahan.
Problema administrasi publik di AS (1990an) yg gagal
menjalankan perannya dgn pelayanan berbelit-belit (red
tape), KKN, big bureaucracy.
Sumber teori Governance adalah Teori Kelembagaan
dan Teori Jaringan (Frederickson, 1997; Osborne &
Gaebler, 1992; Landou, 1991); Pye, 1992).
Intinya, koordinasi, kolaborasi, penyebaran kekuasaan
kpd aktor2 di luar negara (swata, masyarakat sipil).
13. 05/24/13 13
GOVERNANCE (3)GOVERNANCE (3)
Definisi Governance:
Frederickson, konsep generik, dalam arti tidak hanya
dipakai dalam terminologi pemerintah saja ttp sebagai
methapor yang diterima untuk mendeskripsikn pola
interaksi antar berbagai organisasi atau network.
Kooiman, serangkaian proses interaksi sosial-politik
antara pemerintah dgn masyarakat dlm berbagai
bidang yg berkaitan dgn kepentingan msyrkt dan
interpretasi pemerintah atas kepentingan tersebut.
UNDP, pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi,
politik & administrasi utk mengelola urusan negara pd
setiap tingkatan & mrpkn instrumen kebijakan negara
utk mendorong terciptanya kesejahteraan, integritas
dan kohesivitas sosial dlm masyarakat.
14. 05/24/13 14
GOVERNANCE (4)GOVERNANCE (4)
Bank Dunia, ada 3 domain governance yg berinteraksi
& menjalankan fungsinya masing2, yakni:
State, berfungsi menciptakan lingkungan politik &
hukum yg kondusif.
Sektor swasta, berfungsi menciptakan pekerjaan &
pendapatan.
Society, berperan positif dlm interaksi sosial, ekonomi
& politik termasuk mengajak kelompok2 dlm
masyarakat utk berpartisipasi dlm aktivitas ekonomi,
sosial & politik.
16. 05/24/13 16
LAN, GG berorientasi pada:LAN, GG berorientasi pada:
Orientasi ideal negara yg diarahkan pd pencapaian
tujuan nasional;
Pemerintahan yg berfungsi secara ideal, yaitu secara
efektif & efisien dlm melakukan upaya pencapaian
tujuan nasional.
Wujud GG adalah penyelenggaraan pemerintahan
negara yang solid & bertanggungjawab serta efisien &
efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang
konstruktif di antara domain2 negara, sektor swasta &
masyarakat.
Good Governance (GG)Good Governance (GG)
Konsep & Prinsip2Konsep & Prinsip2
17. 05/24/13 17
PP no. 101 tahun 2000, GG adalah pemerintahan yg
mengemban dan menerapkan prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
UNDP, prinsip GG:
® Participation
® Rule of law
® Transparency
® Responsiveness
® Consensus orientation
® Equity
® Effectiveness & efficiency
® Accountability
® Strategic vision
18. 05/24/13 18
Empat (4) prinsip yg memberi gambaran administrasi
publik yg berciri kepemerintahan yg baik:
® Akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur
pemerintah utk bertindak selaku penanggungjawab
& penanggung gugat atas segala tindakan &
kebijakan yang ditetapkan.
® Transparansi, kepemerintahan yg baik akan terbuka
thdp rakyatnya baik di pusat maupun di daerah.
® Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan
bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan & kritik
thdp pemerintah yang dinilai tidak transparan.
® Aturan hukum, kepemerintahan yang baik memiliki
ciri berupa jaminan kepastian hukum & rasa
keadilan masyarakat thdp setiap kebijakan publik yg
ditetapkan.
19. Bintoro Tjokroamidjojo, indikator GG:
® Mengatasi krisis ekonomi dlm waktu sesingkat-
singkatnya, terutama utk menghasilkan stabilitas
moneter yang tanggap terhadap pengaruh global &
pemulihan aktivitas usaha nasional.
® Mewujudkan kedaulatan rakyat dlm seluruh sendi
kehidupan masyarakat, berbangsa & bernegara mllui
perluasan & peningkatan partisipasi politik rakyat
secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional.
® Menegakkan hukum berdasarkan nilai2 kebenaran
& keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban
umum & perbaikan sikap mental.
® Meletakkan dasar2 kerangka & agenda pembngunn,
agama dan sosial-budaya dlm usaha mewujudkan
masyarakat madani.
20. 05/24/13 20
PePerrubahan Konteks Manajemen Publikubahan Konteks Manajemen Publik
Privatisasi sbg suatu alternatif bagi pemerintah dlm
memberikan pelayanan publik;
Rasionalitas & akuntabilitas;
Perencanaan & kontrol;
Keuangan & penganggaran;
Produktivitas SDM. Isu2 ini telah menantang
sekolah u PT yg mengajarkan manajemen publik
profesional yg berkualitas tinggi & penataan sistem
manajemen yang lebih baik (Keban, 2004).
J. Steven Ott, Albert C Hyde & Jay M Shafritz
(1991) berpendapat, dalam tahun 1990an manajemen
publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu
penting yang menantang:
21. 05/24/13 21
Identifikasi secara jelas peran pelayan publik dlm
proses yang demokratis, sekaligus standar etika &
kinerja yang tinggi dari pejabat kunci;
Fleksibilitas dalam menata organisasi, termasuk
kebebasan mempekerjakan & memecat pegawai
oleh petinggi kabinet & pimpinan instansi;
Pengangkatan atau penunjukan pejabat oleh
Presiden harus dikurangi dan lebih diberikan ruang
untuk pengembangan karier profesional;
Pemerintah harus melakukan investasi lebih besar
di bidang pendidikan & pelatihan eksekutif dan
manajemen.
Menurut The National Commision on Public Service di
AS perlu memperhatikan: