2. . Demokrasi
Pengertian :
• Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa
Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos” atau
“kratein” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi
berarti “rakyat berkuasa”
• demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan
atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
• pengertian demokrasi ialah cara pemerintah Negara yang
disebut “autocratie” atau ”oligarchie”, yakni
3. Perkembangan Demokrasi
Sejarah :
Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan
Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan
bernegara antara abad 4 SM- 6 M. pada waktu itu, dilihat dari
pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung. artinya
hak rakyat untuk membuat keputusan- keputusan politik dijalankan
secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan
prosedur mayoritas. Di Yunani Kuno, demokrasi hanya berlaku untuk
warga Negara yang resmi. Sedangkan penduduk yang terdiri dari budak,
pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak
demokrasi.
4. akhirnya terjadi dua peristiwa penting yang mendorong gagasan
demokrasi muncul kembali yaitu , terjadinya Raissance dan Reformasi.
Raissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra
dan budaya Yunani Kuno, dasarnya adalah kebebasan berpikir dan
nertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang membatasi
dengan ikatan-ikatan. Sedangkan Reformasi yang terjadi adalah revolusi
agama yang terjadi di Eropa Barat abad 16.
Salah satu tokoh yang menyumbangkan pemikiran demokrasi adalah
John Locke. Menurut John Locke (1632-1704), hak-hak poitik rakyat
mencakup hak hidup, kebebasan dan hak memiliki (live, liberal,
property).
5. Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang
menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara , pandangan
hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan
sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideologi
nasional , Pancasila sebagai cita – cita masyarakat dan
sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai
pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur
penyelesaian konflik
6. Nilai-nilai Demokrasi
Nilai-nilai demokrasi pada umumnya mencakup tentang kebebasan masyarakat
dalam berpendapat, dimana demokrasi membangun kondisi agar setiap warga
mampu menyuarakan pendapatnya. Demokrasi juga menjunjung Kebebasan
berkelompok artinya demokrasi memberikan jalan bagi masyarakat untuk
membentuk kelompok bisa berupa partai politik maupun memberiakan
dukungan kepada siapapun sesuai kepentingannya.
Demokrasi juga mengandung nilai kesetaraan (egalitarianism), yang berupa
kesetaraan antar warga dan kesetaraan gender, kesetaraan antar warga artinya
setiap warga memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan gender dapat
diartikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di depan hukum
karena memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai lainnya
adalah menghormati orang atau kelompok lain, kerjasama, kompetisi,
kompromi, kedaulatan rakyat, dan rasa percaya.
7. Partisipasi
Bentuk-bentuk Partisipasi
Berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan
berkelompok, dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa
lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Karena partisipasi
menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik
dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.
Bentuk-bentuk partisipasi tersebut bisa berupa pemberian suara dalam
pemilihan umum. Di sini masyarakat turut serta memberikan/ ikut
serta dalam memberi dukungan suara kepada calon atau partai politik.
8. Pengertian Partisipasi politik
Budiardjo (2009:367) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan
seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara
dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan
pemerintah (public policy)
Herbert McClosky dalam International encyclopedia of the social
sciences (Budiardjo,1996:183) partisipasi politik adalah kegiatan-
kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka
mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara
langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan
umum
9. Implementasi Nilai-Nilai
Demokrasi Di Indonesia.
Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum
dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang”. Dan diatur secara jelas dalam
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan
hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus
dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat,
hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan
pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.
10. Dalam hal lain masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai
kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap
pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
politik di Indonesia mengalami peningkatan. Budiarjo (1996:185)
menyatakan dalam Negara-negara demokratis umumnya dianggap
bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam
pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa
warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin
melibatkan diri dalam kegiatan itu.
Sebagai pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam
politik memiliki peran penting. Karena dalam Negara demokrasi
semua bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
11. Kesimpulan :
Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau
kekuasaan dari rakya, oleh rakyat, untuk rakyat. Nilai-niai
yang terkandung dalam demokrasi adalah nilai kebebasan dan
kesetaraan. Di Indonesia yang menggunakan demokrasi
pancasila,
Salah satu implementasi nilai demokrasi adalah partisipasi
masyarakat dalam politik, Budiardjo (2009:367) menyatakan
partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,
antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara
langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan
pemerintah (public policy).
