Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point pkn

4,592 views

Published on

  • Be the first to comment

Power point pkn

  1. 1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “DEMOKRASI” Dosen Pengampu : Kemas Abdul Somad
  2. 2. DISUSUN OLEH 1. Junaid (1000884202017) 2. Linda Novitasari (1200884202006) 3. Sri Lestari (1200884202034)
  3. 3. A. Pengertian Demokrasi Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
  4. 4. B. Perkembangan Demokrasi di Indonesia 1. Masa Demokrasi Liberal Momentum historis perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan di tandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Hatta. Dalam maklumat ini dinyatakan perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Hatta berdampak sangat luas, melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai- partai politik baru.
  5. 5. 2. Demokrasi Diktatorial (Dibawah Kepemimpinan Soekarno dan Soeharto) Dalam amanatnya kepada sidang pleno Konstitante di Bandung 22 April 1959, Soekarno dengan lugas menyerang konstituante, praktik demokrasi liberal, dan menawarkan kembali konsepsinya tentang demokrasi Indonesia yang disebutnya sebagai Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy)
  6. 6. Demokrasi Terpimpin Soekarno kemudian runtuh setelah terjadinya peristiwa perebutan kekuasaan yang melibatkjan unsur komunis (PKI) dan angkatan bersenjata, yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965. Konsepsi demokrasi Soeharto, rencana praksis politiknya, awalnya tidak cukup jelas. Ia lebih sering mengemukakan gagasan demokrasinya, yang kemudian disebutnya sebagai Demokrasi Pancasila, dalam konsep yang sangat abstrak.
  7. 7. Langkah politik awal yang dilakukan Soeharto untuk membuktikan bahwa dirinya tidak anti demokrasi adalah dengan merespons penjadwalan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), sebagaimana dituntut oleh partai-partai politik.
  8. 8. 3. Demokrasi Pasca Orde Baru (Era Reformasi) Dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru upaya reformasi institusional atau kelembagaan sebenarnya telah dimulai pada era pemerintahan BJ Habibie yang ditandai dengan perubahan UU Pemilu, UU Kepartaian, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU Susduk).
  9. 9. C. Demokrasi sebagai Pengalaman Kultural kesuksesan dalam proses perubahan dan konsolidasi menuju demokrasi lebih banyak ditentukan oleh para elit politik , di samping perkembangan politik yang berlangsung di tingkat global dan internasional. Secara konseptual, pembangunan demokrasi di sebuah negara tidak lagi dilihat sebagai hasil-hasil dari tingkat modernisasi yang lebih tinggi sebagaimana ditunjukkan melalui indikator-indikator kemakmuran, struktur kelas borjuasi, dan independensi ekonomi dari aktor-aktor eksternal. Melainkan, lebih dilihat sebagai hasil dari interaksi-interaksi dan pengaturan-pengaturan strategis di antara para elit, pilihan-pilihan sadar atas berbagai bentuk konstitusi demokratis, dan sistem-sistem pemilihan umum dan kepartaian.
  10. 10. D. Peran Civil Society Oligarki politik lebih terkorekasi dengan baik jika masyarakat sipil (civil society) diperkuat dan lebih berperanan terhadap proses perkembangan dan arah reformasi di Indonesia. Civil society yang dimaksud di sini adalah institusi sosial yang merdeka, bebas dari pengaruh negara, dan oleh sebab itu bersifat mandiri dan otonom. Oligarki sebagai sebuah konsep dikembangkan secara sistematik oleh Aristoteles dan mengacu pada entitas politik yang sederhana dan homogen sehingga kekuasaan dilaksanakan oleh segelintir orang, dilakukan dengan komando, tanpa partisipasi, tanpa negosiasi, tanpa kompromi di antara kekuatan yang pluralistik. Masyarakat sipil harus berjuang keras demi masa depan bangsa yang lebih baik dengan menyelamatkan proses reformasi yang dewasa ini
  11. 11. Pendekatan elitis dalam melakukan agenda perubahan dengan menempatkan sebagai posisi lawan bila berhadapan dengan masyarakat politik yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan menjadi tidak efektif. Misalnya kasus-kasus korupsi yang telah dibongkar oleh berbagai komponen masyarakat dan kemudian menjadi lebih transparan setelah dijadikan diskusi terbuka di media massa, tetapi begitu kasus tersebut masuk lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan kasus tersebut menjadi tidak jelas ujung pangkalnya.
  12. 12. Sekian

×