demokrasi_indonesia

1. DEMOKRASI INDONESIA

2. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di
mana semua warga negaranya memiliki hak
setara dalam pengambilan keputusan yang
dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi
mengizinkan warga negara berpartisipasi baik
secara langsung atau melalui perwakilan
dalam perumusan, pengembangan, dan
pembuatan hukum. Demokrasi mencakup
kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang
memungkinkan adanya praktik kebebasan
politik secara bebas dan setara.

3.  Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
 Abraham Lincoln
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.
 Charles Costello
Demokrasi adalah sistem sosial dan politik
pemerintahan diri dengan kekuasaan-
kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum
dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak
perorangan warga negara.

4.  Bentuk-bentuk demokrasi
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu
demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
 Demokrasi langsung
Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi
di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat
dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini,
setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih
suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh
langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem
demokrasi langsung digunakan pada masa awal
terbentuknya demokrasi di Athena di mana ketika
terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan,
seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya

5.  Demokrasi perwakilan
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat
memilih perwakilan melalui pemilihan umum
untuk menyampaikan pendapat dan
mengambil keputusan bagi mereka.

6. Jenis demokrasi berdasarkan prioritas
 Jenis-jenis demokrasi berdasarkan yang
dijadikan prioritas atau titik perhatian:
 Demokrasi Material
 Demokrasi Formal
 Demokrasi Campuran

7.  Demokrasi dan birokrasi
 Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya
rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap
dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini
berlaku baik pada tataran akademis maupun
awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati
posisi penting dalam administrasi publik yang
efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat
legalistik dan mengabaikan tuntutan serta
keinginan warga negara secara individual.
Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu
yang bersifat hirarkis bahkan bentuk
pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi
meski birokrasi tercipta justru untuk
mengimplementasikan kebijakan yang telah
dibuat, dan seringkali secara demokratis.

8.  Hubungan antara birokrasi dan demokrasi sekaligus
paradoksal juga saling melengkapi. Paradoksal akibat
kenyataan bahwa negara demokrasi yang efektif
justru memerlukan birokrasi yang berfungsi baik.
Stereotip kaku yang ditempelkan secara negatif pada
birokrasi justru diperlukan agar negara demokratis
berfungsi baik.
 Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan
bertentangan. Namun, sesunggunya keduanya
diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang
efektif dan responsif. Keduanya menyediakan
manfaat bagi masyarakat. Responsifnya pemerintahan
demokratis harus diimbangi dengan dengan kepastian
dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi. Begitu
juga, proses-proses demokratis diperlukan demi
mengabsahkan proses pemerintahan dan
menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar
diinginkan warganegara. Sifat komplementer
birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good
governance.

9. Prinsip-prinsip demokrasi
Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi
telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan republik
indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari
pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru
demokrasi".Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah
 Kedaulatan rakyat;
 Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
 Kekuasaan mayoritas;
 Hak-hak minoritas;
 Jamnan hak asasi manusia;
 Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
 Persamaan di depan hukum
 Proses hukum yang wajar;
 Pembatasan pemerintah secara konstitusional
 pluralisme sosial, ekonomi dan politik;
 Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

10. Asas pokok demokrasi
 gagasan pokok atau gagasan dasar suatu
pemerintahan demokrasi adalah pengakuan
hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia
mempunyai kemampuan yang sama dalam
hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar
tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi,
yaitu:
 Pengakuan partisipasi rakyat dalam
pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil
rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara
langsung, umum, bebas dan rahasiaserta jujur
dan adil; dan
 Pengakuan hakikat dan martabat manusia,
misalnya adanya tindakan pemerintah untuk
melindungi hak-hak asasi manusia demi
kepentingan bersama.

11. Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam
perkembangannya, demokrasi menjadi suatu
tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir
seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu
pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
 Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam
pengambilan keputusan politik, baik langsung
maupun tidak langsung (perwakilan).
 Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
 Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara
dalam segala bidang.
 Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan
kehakiman yang independen sebagai alat penegakan
hukum

12.  Adanya nkebebasan dan kemerdekaan bagi
seluruh warga negara.
 Adanya pers (media massa) yang bebas untuk
menyampaikan informasi dan mengontrol
perilaku dan kebijakan pemerintah.
 Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil
rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
 Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil
untuk menentukan (memilih) pemimpin negara
dan pemerintahan serta anggota lembaga
perwakilan rakyat.
 Adanya pengakuan terhadap perbedaan
keragamaan (suku, agama, golongan, dan
sebagainya).