Eko Budi Elektro 93 Posisi Hukum BUMN Pasal 1 UU Nomor 17/2003: BUMN Adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penjelasan UU: Maksud pemisahan ini agar pengelolaan keuangan BUMN tidak mengikuti mekanisme APBN

1. BUMN
SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN EKONOMI NASIONAL
DAN BUFFER PEREKONOMIAN RAKYAT
Oleh :
Dr. Ir. Muhammad Said Didu, MSi, IPU
Sekretaris Kementerian BUMN 2005 - 2010
Disampaikan pada :
RABU BINCANG SERU (BIRU)
Hotel Ambhara, 12 Desember 2018

2. TOPIK BAHASAN
1. Dasar Hukum Pengelolaan BUMN
2. Peran BUMN dalam Perekonomian Nasional
3. Anatomi dan Kinerja BUMN
4. Direksi dan Komisaris
5. Penugasan ke BUMN
6. Musuh Utama BUMN: Intervensi Non Korporasi
7. Penutup

3. 1. DASAR HUKUM
PENGELOLAAN BUMN

4. PROGRAM AKSI A BUTIR 10 VISI – MISI
PRABOWO - SANDI
Menjadikan BUMN sebagai benteng pertahanan
Ekonomi Nasional sekaligus sebagai alat bagi Negara
untuk bisa mengintervensi pasar dan perekonomian

5. POSISI HUKUM BUMN
Pasal 1 UU Nomor 17/2003 : BUMN adalah Badan
Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.
Penjelasan UU : maksud pemisahan ini agar
pengelolaan keuangan BUMN tidak mengikuti
mekanisme APBN

6. 6Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kaitan Peran BUMN untuk Pembangunan dan Korporasi
“BUMN secara konstitusi
adalah salah satu
pilar/pelaku ekonomi
nasional”

7. Peran BUMN dalam Pembangunan Nasional
BUMN
Shareholder Stakeholder
Negara & Masyarakat
Profit
Kontribusi
Pembangunan
Ekonomi
Berkeadilan
Kesejahteraan
Rakyat dan
kualias SDM
Ketahanan
Pangan dan
Gizi
Ketahanan
Energi
Pertahanan
dan
Keamanan
Persatuan
dan
Kesatuan
1. Sumbangan bagi APBN;
2. Mengejar keuntungan;
3. Pemenuhan hajat hidup orang
banyak;
4. Perintis kegiatan usaha;
5. Asistensi & bantuan pada UKM &
masy ekonomi lemah.

8. 2. PERAN BUMN DALAM
PEREKONOMIAN NASIONAL

9. TUJUAN BUMN
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Mengejar keuntungan
3. Pemenuhan kebutuhan rakyat banyak
4. Melakukan tugas keperintisan
5. Asistensi dan bantuan kepada UKM dan
masyarakat ekonomi lemah

10. 143 BUMN DALAM 15 SEKTOR
(SUMBER KEMENTERIAN BUMN)
1. Energy Security (5 BUMN)
2. Logistic and Trade (6 BUMN)
3. Tourism and Culture (5 BUMN)
4. Food Security and Agriculture (13 BUMN)
5. Health Services (3 BUMN)
6. Maritime Economy (14 BUMN)
7. Connectivity (7 BUMN)
8. Construction and Infrasctructure (21 BUMN)
9. Mining (7 BUMN)
10. Manufacture (2 BUMN)
11. Strategic Defence (6 BUMN)
12. Heavy Industry and Shipping (6 BUMN)
13. Telecomunication and Digital (6 BUMN)
14. Financial Services Banking (18 BUMN)
15. Economic Democracy (13 BUMN)

11. PERAN BUMN
WUJUDKAN PERSATUAN DAN KEDAULATAN
No Sektor Peran Kedaulatan Regulasi
1 Perbankan dan Keuangan StabIlisasi Ekonomi dan Moneter Bebas
2 Logistik Ekonomi dan Persatuan Bebas
3 Transportasi Persatuan dan Ekonomi Bebas
4 Energi Ekonomi dan Kesatuan Bebas terkendali
5 Pertanian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Bebas
6 Pertambangan Ekonomi dan Pemerataan Bebas
7 Industri Pertahanan Pertahanan dan Keamanan Terkendali
8 Telekomunikasi Persatuan dan Ekonomi Bebas
9 Pangan Kedaulatan Pangan Bebas terkendali
10 Jasa Konstuksi KemaNdirian dan Daya Saing Ekonomi Bebas

12. BUMN TIDAK DOMINAN
Sald Didu 2017 : diolah dari berbagai sumber
No JENIS BUMN Indonesia Persen
1 Kapasitas Produksi Pupuk Kimia (juta ton) - 2015 16 17 94,12
2 Produksi Gula (juta ton) - rata2 3 tahun 1,5 2,5 60,00
3 Pelanggan seluler (telkomsel - juta pelanggan) - 2016 157,4 342,2 46,00
4 Minyak (ribu barrel per hari) - 2017 337.000 815.000 41,35
5 Produksi Semen (Juta ton) - 2016 32 80 40,00
6 Penumpang pesawat domestik (juta orang) - 2016 31,36 80,40 39,00
7 Pembangkit Listril (kapasitas terpasang MW) - 2015 17.213 55.528 31,00
8 Penumpang pesawat Internasional (juta orang) - 2016 4,00 14,80 27,03
9 Produksi Nikel (metrik ton) - 2016 20.000 81.000 24,69
10 Asset Bank (Rp. Trilyun) - 2016 2.400 11.100 21,62
11 Luas Kebun Sawit (ribu ha) - 2016 756 11.600 6,52
12 Produksi Batubara (juta ton) - 2016 25 420 5,95
13 Produksi CPO (ribu ton) - 2016 2.000 34.500 5,80

13. 3. ANATOMI DAN KINERJA BUMN

14. DATA PENTING BUMN
1.Jumlah dan Jenis BUMN
2.Ekuitas, Asset, dan Hutang
3.Capex dan Opex
4.Laba/Rugi
5.Dividen
6.Pembinaan UMKM

15. 27
51
56 53
87
101
115
130
152
159
150
164
173
Laba Bersih BUMN 2005 - 2017

16. 13
21
23
29
26
30
27
31
34
40
37
34
44
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dividen BUMN 2005 - 2017

17. 1300
1451
1743
1971
2241
2505
2976
3467
4216
4577
5760
6325
7200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Asset BUMN 2005 - 2017

18. 2654
3279 3487
3778
4281
5252
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liability (Utang) BUMN

19. 1571
1890 1932
1702
1969 2028
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Revenue BUMN 2012 - 2017

20. 4. DIREKSI DAN KOMISARIS

21. DIREKSI
Pasal 16 UU BUMN
1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi.
2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan
4) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabtan
Pasal 17
Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan
menyebutkan alasannya
Pasal 18 :
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri

22. KOMISARIS
Pasal 28 UU BUMN
1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-
masalah manajemenperusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki
pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut serta dapat menyediakan waktu
3) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabtan
Pasal 29
Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya
Pasal 30 :
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota
Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri
Pasal 31 :
Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero dan memberikan
nasihat kepada Direksi

23. 5. PENUGASAN KE BUMN

24. DASAR HUKUM PENUGASAN BUMN
Pasal 66 UU Nomor 17/2003 : Pemerintah dapat memberikan
penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggaranan
fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud
dan tujuan kegiatan BUMN
Penjelasan UU : Jika penugasan tersebut tidak ekonomis, maka
pemerintah wajib mengganti semua biaya BUMN ditambah
marjin yang layak
Total Subsidi/PSO = Q ((HPP – Hpenugasan) + Marjin)

25. BENTUK DAN JENIS PENUGASAN
1.Pelaksanaan Tugas Keperintisan
2.Penyediaan Produk barang atau Jasa agar
terjangkau masyarakat
3.Stabilisasi dan Pengendalian Harga
4.Penjaminan
5.Penyaluran

26. MEKANISME PENUGASAN
1. Penambahan Modal
2. Subsidi dan PSO
3. Penjaminan
4. Penyaluran atau Distribusi

27. PSO vs SUBSIDI
PSO (Pulic Service Obligation) :
Penyediaan barang dan/atau jasa dalam
jumlah dan harga tertentu untuk
dimanfaatkan oleh seluruh rakyat yang
menghendaki
Subsidi : Penyediaan barang dan/atau
jasa dalam jumlah dan harga tertentu
untuk dimanfaatkan oleh rakyat sesuai
kriteria yang ditetapkan

28. 10 FAKTOR KRITIS PENUGASAN
1. Tugas Pemerintah Pusat vs Tugas BUMN
2. Tugas Pemerintah Pusat vs Tugas Pemda
3. Tugas BUMN vs Tugas BUMD
4. Produk Bebas vs Produk Tekendali
5. Sarana/Prasarana Publik vs Sarana/Prasarana Ekonomi
6. Tingkat Harga Keekonomian vs Harga Pasar
7. Bentuk Penugasan
8. Kriteria Penerima barang atau jasa
9. Jumlah Barang dan/atau Jasa penugasan
10.Besaran dan ketersediaan dana untuk penugasan

29. SOLUSI PENUGASAN
1. Penugasan ke BUMN tetap harus berbasis
pada makanisme korporasi
2. Pelaksanaan penugasan harus dengan
batasan yang tegas antara tugas pemerintah
dan tugas BUMN
3. Dalam pelaksanaan penugasan tidak boleh
ada intervensi non-korporasi
4. Sumber dan besaran dana serta mekanisme
penugasan harus jelas

30. 6. MUSUH UTAMA BUMN :
INTERVENSI NON KORPORASI

31. SUMBER INTERVENSI NON KORPORASI BUMN
1. PENGUASA
2. POLITISI
3. BIROKRASI
4. PENEGAK HUKUM
5. PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH)
6. MEDIA MASSA
7. LSM
8. PENGUSAHA SWASTA
9. PIHAK LUAR NEGERI
10. PIMPINAN DAN/ATAU PEKERJA BUMN
@SAIDDIDU2018

32. 10 BENTUK/POLA INTERVENSI KE BUMN
1. Penempatan Direksi dan/atau Komisaris
2. Pengadaan Barang dan/atau Jasa
3. Kerjasama Investasi
4. Kerjasama Pembiayaan
5. Kerjasama Pemasaran dan/atau Operasi
6. Pengaturan Penugasan Pemerintah
7. Intervensi Hukum
8. Pengalihan Asset
9. Pengalihan Beban ke BUMN
10. Penugasan BUMN yang tidak sesuai dg UU
@SaidDidu 2018

33. 7. PENUTUP

34. BUMN adalah MILIK NEGARA BUKAN MILIK PEMERINTAH
Ditujukan untuk
kedaulatan dan kemadirian perekonomian nasional
Melalui kebijakan :
1. PISAHKAN PENGELOLAAN BUMN DARI POLITIK (melalui tangan) PEMERINTAH
2. PENGHENTIAN INTERVENSI NON-KORPORASI
3. PENERAPAN KAIDAH PROFESIONALISME KEPEMIMPINAN DAN PENGELOLAAN BUMN
4. PEMURNIAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BUMN
5. PENEGAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
6. RIGHTSIZING, RESTRUKTURISASI, DAN REVITALISASI
7. PENINGKATAN DAYA SAING