Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strateg

1. 1
Kebijakan Direktorat Jenderal IKM
Pada Rapat Pimpinan Kementerian Perindustrian
Jakarta, 16 Februari 2017

3. PROGRAM KUR TAHUN 2016 - SEKARANG

4. REGULASI KUR
Keppres Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015
Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14
Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, ditetapkan pada 15 Juli 2015.
Permenko
Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
• Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus’15;
• Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober’15;
• Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015, diundangkan 14
Januari’16.
PMK Peraturan Menteri Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi
Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016.
Kepmenko
Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
• Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan
Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.
• Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR
dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.
KMK Keputusan Menteri Keuangan
• KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi
Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015;
• KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016
PIHAK-PIHAK TERKAIT KUR
Pemerintah
1.Kemenko Perekonomian
2.Kementerian Keuangan
3.Kementerian Koperasi dan UKM
4.Kementerian Perindustrian
5.Kementerian Perdagangan
6.Kementerian Tenaga Kerja
7.Kementerian Pertanian
8.Kementerian Kelautan dan Perikanan
9.Kementerian BUMN
10.Kementerian Dalam Negeri
11.Sekretaris Kabinet
12.BNP2TKI
13.BPKP
Penyalur
1.BRI
2.Bank mandiri
3.BNI
4.Bank Sinarmas
5.Maybank
6.Bank Bukopin
7.BTPN
8.OCBC NISP
9.Bank Permata
10.Bank Panin
11.BCA
12.Bank Artha Graha
13.BPD Kalbar
14.BPD NTT
15.BPD Bali
16.BPD DIY
17.BPD Sulselbar
18.BRI Agroniaga
19.Bank Jateng
Pengawas
1.OJK
2.BPKP
Penjamin
1. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit
Indonesia;
2. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero);
3. PT Penjaminan Kredit Daerah Riau;
4. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera
Selatan;
5. PT Penjaminan Kredit Daerah Bangka
Belitung;
6. PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah;
7. PT Penjaminan Kredit Daerah DKI Jakarta;
8. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;
9. PT UAF Jaminan Kredit;
10. PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo
Syariah.

5. 5
Perkembangan Penyerapan KUR Industri Pengolahan
Untuk tahun 2015 tidak terdapat data per –
sektoral hanya realisasi penyaluran KUR sejak 14
Agustus 2015 – 31 Desember 2015 dengan total
penyaluran KUR Rp 22,757,050,000,000 kepada
1,003,663 debitur persentase pencapaian 75,86%.
Adapun bank penyalur tersbesar antara lain BRI
(71,21%), Bank Mandari (15,415), Bank BNI
(13,38%), dan Bank Sinarmas (0,01%).
Realisasi KUR tahun 2016
Sumber: Komite Kebijakan KUR
Realisasi KUR Akumulasi tahun 2008 - 2014

6. 6
PenyaluranKUR BerdasarkanProvinsi tahun2016
Sumber: Komite Kebijakan KUR
SUMUT
Rp 4,3 T
Rp 145,12 M
JABAR
Rp 11,9 T
Rp 504,92 M
JATENG
Rp 16,9 T
Rp 814,53 M
JATIM
Rp 14,6 T
Rp 628,33 M
SULSEL
Rp 5,1 T
Rp 263,24 M
Penyaluran KUR berdasarkan sebaran Pulau Tahun 2016
5 Provinsi dengan Penyaluran Tertinggi
Penyaluran KUR untuk seluruh sektor Tahun 2016 Penyaluran KUR untuk sektor industri pengolahan s.d. 6 Desember 2016

7. Sektor IV - “Industri Pengolahan”
Bank pelaksana menggunakan sandi sektor ekonomi yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia dinamakan Laporan Bank Umum (LBU) hal tersebut berbeda dengan kode
yang terdapat pada BPS digunakan dalam pendataan pada perizinan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
URAIAN DEBITUR
KREDIT
(Rp juta)
%
Industri Makanan Dan Minuman 46,712 1,062,584 25.67%
Industri Furnitur Dan Industri
Pengolahan Lainnya
28,415 765,280 18.49%
Industri Kayu, Barang Dari Kayu
(Tidak Termasuk Mebeller),
Anyaman Dari Rotan, Bambu, dan
Sejenisnya
33,869 580,079 14.02%
Industri Pakaian Jadi 24,932 461,105 11.14%
Industri Penerbitan, Percetakan
Dan Reproduksi Media Rekaman
10,397 250,258 6.05%
Industri Mesin Listrik Lainnya Dan
Perlengkapannya
5,748 199,377 4.82%
Industri Tekstil 10,392 181,385 4.38%
Industri Logam Dasar 6,049 132,408 3.20%
Industri Mesin Dan
Perlengkapannya
5,249 108,997 2.63%
Industri Lainnya 16,108 397,426 9.59%
TOTAL 187.871 4.138.910 100%
Gambaran Penyaluran KUR Khusus Sektor
Industri Pengolahan per 1 Jan. s/d 6 Des. 2016
Sumber: SIKP, 2016

8. PERMASALAHAN RENDAHNYA REALISASI KUR
• Banyak dari industri pengolahan yang tidak memiliki ijin usaha (TDI/IUI) tetapi memiliki SIUP
dengan jenis usaha perdagangan, sehingga data yang tercatat pada Bank Pelaksana sebagai
unit usaha perdagangan;
• Bank pelaksana tidak berani mengambil resiko mengingat turn over sektor industri
pengolahan sangat lama dibandingkan sektor perdagangan;
• Belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyerapan KUR; dan
• Belum optimalnya kredit/pembiayaan melalui lembaga linkage.
8
DUKUNGAN DITJEN IKM DALAM PENYALURAN KUR
• Menyiapkan dan mengidentifikasi daftar IKM potensial penerima KUR (kurable) untuk
diupload ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) atau disampaikan langsung kepada Bank
Pelaksana untuk tingkat daerah.
• Melakukan pendampingan dan pembinaan calon penerima dan penerima KUR dari IKM.
• Mengoptimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat melalui sosialisasi di ibukota provinsi,
kabupaten/kota dan sentra IKM.
• Menyusun Permenperin tentang Pedoman Teknis Skema KUR Sektor Industri Kecil dan
Menengah untuk didistribusikan ke Dinas Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota.

9. OUTLINE PEDOMAN TEKNIS KUR SEKTOR IKM
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar belakang
2. Landasan
3. Tujuan dan Sasaran
4. Pengertian
5. Ruang Lingkup
BAB II KETENTUAN POKOK
PERSYARATAN DEBITUR DAN
PROSEDUR MEMPEROLEH KUR
1. Ketentuan Pokok
2. Maksud dan Tujuan
3. Pesyaratan Debitur
4. Prosedur Pengajuan KUR
5. Mekanisme Penyaluran KUR
6. Ketentuan Penyaluran KUR
BAB III PIHAK – PIHAK TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN KUR
1. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
2. Bank Pelaksana KUR dan Perusahaan Penjamin
KUR
3. Kementerian Teknis/ Pemerintah
4. Pengawasan
BAB IV KRITERIA IKM PENERIMA KUR
BAB V PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVLUASI
SERTA PELAPORAN
1. Pembinaan
2. Monitoring dan Evaluasi
3. Pelaporan
4. Koordinasi Tim Percepatan Perluasan Penyaluran
KUR
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN

11. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan
menandatangani Nota Kesepahaman nomor 56/M-IND/1/2017 dan
nomor MOU-2/MK.08/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang
Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah
Berorientasi Ekspor untuk melakukan kerja sama pengembangan
Industri Kecil dan Industri Menengah (“IKM”) berorientasi ekspor
30 Januari 2017
Ditjen IKM dan Lembaga Pembiayaan ekspor
Indonesia (LPEI) menandatangani Pejanjian Kerja Sama
nomor 80/IKM/2/2017 dan nomor 053/PKS/02/2017
tanggal 14 Februari 2017 tentang Pengembangan
Industri Kecil dan Industri Menengah Berorientasi
Ekspor.
14 Februari 2017
14 Februari 2017 – 14 Februari 2020
Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Ditjen IKM – LPEI
tentang Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor:
Penyusunan Rencana Kerja antara Ditjen IKM & LPEI  6
Maret 2017
Milestone Kerjasama Ditjen IKM – LPEI
Dasar Hukum Pada Pasal 48 diamanatkan untuk membentuk Lembaga
Pembiayaan Pembangunan Industri  sudah mendesain struktur
lembaga tersebut, dengan koordinator Biro Perencanaan

12. Fasilitas Yang Diberikan oleh LPEI untuk IKM
(KURBE dan NIA)

13. LANGKAH KONKRIT PELAKSANAAN KERJA SAMA DITJEN IKM - LPEI
Ditjen IKM LPEI

14. KONSEP KERJASAMA KEMENPERIN-ASTRA
X
Program
Restrukturisasi
Mesin & Peralatan :
•Debitur Astra ventura
sebagai calon peserta
Program Pengembangan
Produk :
•Debitur Astra Ventura
memperoleh Pelatihan dan
Pendampingan dari Kemenperin
Kerjasama Strategis
Sharing Database IKM:
•Sebagai calon Debitur Astra
Ventura
•Diikutsertakan pada program
pengembangan dan promosi
melalui e-Smart
Program Perluasan
Pasar:
•Penyediaan pasar bagi
IKM Debitur Astra Ventura
Industri Otomotif Industri Potensial
Lainnya
Sosialisasi KITE IKM :
•Agar Debitur Astra Ventura
memiliki kemampuan ekspor

16. 16
Lokasi Survey Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate
Rungkut (SIER), dipusatkan di dekat Mesjid SIER
Kunjungan ke Industri
•Kementerian Perindustrian
•Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
•Kementerian Tenaga Kerja
•Pemerintah Provinsi Jawa Timur
•Wartawan
KAWASAN SIER
•PT. Rembaka (Industri Kosmetik)
Diberikan oleh Industri Besar
Rapat untuk pembahasan Perjanjian Kerjasama
antara Industri dan SMK, Jumat 17 Februari 2017
di BDI Surabaya
Hasil Kunjungan
Launching Program
•Kementerian/Lembaga
•Pemerintah Provinsi Jawa Timur
•Industri
•SMK
•Wartawan
•+/- 1000 undangan
Kunjungan Industri
Bantuan Mesin
Peralatan
Tindak Lanjut
Peserta

17. 17
Hari/Tanggal Kegiatan PIC Keterangan
Senin, 27 Februari 2017
11.10 – 12.45 Rombongan Menteri Berangkat dari Jakarta Protokol Menperin
12.45 – 13.00 Tiba di Ruang VIP disambut oleh Gubernur Jatim Protokol Pemda
13.00 – 14.00 Perjalanan ke lokasi Kunjungan Pabrik Protokol Menperin
14.00 – 16.00 Kunjungan Pabrik:
1.PT. UBS (Untung Bersama Sejahtera) diawali dengan makan
siang
Jl. Kenjeran No 395-399, Surabaya, 60134, Jawa Timur
2.Industri Komponen Ngingas
Kawasan Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
Direktur IKM KSAK
Direktur IKM
LMEAA
16.00 – 16.30 Perjalanan ke Industri ……..
16.30 – 17.30 Gladi Resik di Industri …….. Pusdiklat
17.30 – 18.00 Tiba di hotel
19.30 – 20.30 Makan malam di RM. Layar di Kertajaya Protokol Menperin
Selasa, 28 Februari 2017
09.00 Bapak Menteri tiba di Lokasi Acara MC dari Protis
09.30 - 09.35 Menyanyikan Indonesia Raya Pemda
09.35 – 09.40 Pembacaan doa
09.40 - 09.47 Ucapan Selamat Datang oleh Gubernur Jatim Protokol Pemda
09.50 - 09.57 Laporan oleh Ketua Panitia Pusdiklat
Rundown Acara Hasil Rapat 16 Februari 2017

18. 18
Hari/Tanggal Kegiatan PIC Keterangan
Selasa, 28 Februari 2017
10.00 - 10.10 • Penandatanganan PKS antara Sekjen Kemenperin dan
Sekjen Kemenristek DIKTI tentang Program D-1 lanjutan
SMK
• Penandatanganan PKS antara Dirjen KPAII dan Direktur
Siteco Swiss
Pusdiklat
Ditjen KPAII
Cek Biro
Hukum semua
PKS
10.10 - 10.30
• Penandatanganan PKS antara SMK dengan Industri secara
simbolis (Perwakilan 10 SMK dan 10 Industri)
• Penyerahan bantuan hibah peralatan dari Industri
Besar/BUMN ke SMK (Diserahkan oleh Bapak Menperin)
• Penyematan tanda peserta Diklat 3 in 1 (Pelatihan,
Sertifikasi dan Penempatan Kerja) oleh Bapak Menperin
• Perwakilan 1 orang dari tiap pelatihan (Total 4 orang)
Pusdiklat
Pusdiklat dan Para
Sesditjen IB
Pusdiklat
a. Operator Mesin Industri Garmen BDI Surabaya : 80 orangPusdiklat Industri
Masing-masing
Diklat diwakili
2 orang
peserta
b. Industri Elektronika , BDI Surabaya : 50 orangPusdiklat Industri
c. Industri Alas Kaki, BPIPI Sidoarjo :
100
orang
Pusdiklat Industri
d. Welding Galangan Kapal, Pusdiklat Industri : 70 orangPusdiklat Industri
10.30 – 11.00 Sambutan Bapak Menteri Protokol Istana
11.00 – 11.15 Sesi Wawancara (Doorstop, Para Menteri) Biro Humas
11.15 - 12.00 Makan siang Panitia
Tempat:
akan
ditentukan
kemudian

19. Hari/Tanggal Kegiatan PIC Keterangan
Selasa, 28 Februari 2017
12.00 - 13.00
Kunjungan Pabrik (Rombongan Menteri):
1. Kawasan Industri SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut):
- PT. Campina (Industri Es Krim)
- PT. Rembaka (Industri Kosmetik) (maksimal 50 org)
KI SIER
12.00 - 16.00
Perusahaan Industri dan SMK tetap di lokasi acara untuk
meneruskan Penandatanganan PKS
Kapusdiklat,
Direktur PSMK dan
Kadisdiknas Jatim
16.00 Penutupan acara
Lokasi Acara
• Industri ……..
Jl ……….

20. 20
Alternatif Desain Backdrop

21. 21
Alternatif Desain Umbul-umbul

22. IKM yang sudah tergabung dalam e-Smart

23. IKM yang sudah tergabung dalam e-Smart

24. TERIMA KASIH
24