2. Tantangan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Kinerja ekonomi Indonesia telah menunjukkan keadaan yang
stabil, seperti terlihat melalui berbagai indikator makro;
Namun membaiknya indikator makro tidak otomatis menyelesaikan
persoalan ekonomi yang terkait dengan persoalan kemanusiaan
yang mendasar yakni masalah kemiskinan dan pengangguran;
Kemiskinan dan pengangguran, banyak disebabkan oleh masalah
struktural dan kultural;
Pendekatan struktural membutuhkan penguatan ekonomi makro
yang perlu dikaitkan dengan penguatan sektor riil;
4. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro
No Economic Indicators 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1)
1 Economic Growth (%) 3,6 4,5 4,8 5,0 5,7 5,5 6,3
- Non Oil and Gas 4,9 5,2 5,7 6,0 6,6 6,1 6,8
2 Inflation (%) 12,5 10 5,1 6,4 17,1 6,6 6,6
3 SBI rate % (3 mth) 17,63 13,02 8,31 7,43 12,75 9,75 8
4 Exchange Rate (Rp/USD) 10256 9318 8593 8940 9713 9050 9130
5 External Balance
- FX Reserve (USD billion) 28 32 36,6 36,3 34,7 42,6 57,0
- Current Account (% of GDP ) 4,2 3,9 3,4 1,2 0,1 2,7 2,6
7 Budget Deficit(% of GDP) 2,4 1,3 1,7 1,3 0,5 0,9 1,1
8 Public Debt (% of GDP) 75,3 63,9 57,4 55,5 46,5 39,2 35,5
9 External Debt
- % of GDP 81,0 66,5 56,8 53,8 46,5 35,2 32,7
- Debt Service Ratio (% of Export) 41,4 33,1 32,3 27,1 17,3 24,8 21,5
10 Unemployment Rate (%) 8,1 9,1 9,7 9,9 11,2 10,3 9,1
11 Poverty Rate (%) 18,2 17,4 17,4 16,7 16,0 17,8 16,6
4
5. Banyak bencana alam, konflik sosial dan kenaikan BBM
yang tidak terantisipasi sehingga hasil yang dicapai
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk mengurangi
pengangguran dan kemiskinan masih jauh dari target
yang ditetapkan dalam RPJM (Perpres 7/2005)
TARGET vs FAKTA
Indikator 2004 Target 2009* Fakta 2007
Pengangguran 10,1% 5,1% 9,8%
Kemiskinan 17,4% 8,7% 16,6%
6. Fakta Kependudukan
2007
Fakta %
(juta jiwa)
1. ∑ Penduduk 224,3 100
2. ∑ Angkatan Kerja 108,1 48,2
3. ∑ Pekerja 97,5 90,2 *
4. ∑ Pengangguran 10,5 9,8 *
5. ∑ Penduduk Miskin 37,1 16,6
*) : dari ∑ Angkatan Kerja Sumber: BPS, Juli 2007
7. Komposisi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan
Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran
Pendidikan
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
3.419.614
SD 56.700.135 52,5 53.280.521 54,6 32,5
(6,03%)
2.643.062
SMTP 22.434.829 20,7 19.791.767 20,3 25,1
(11,78%)
3.745.035
SMTA 22.347.029 20,6 18.601.994 19,0 35,6
(16,75%)
330.316
DIPLOMA/AKADEMI 2.763.374 2,6 2.433.058 2,5 3,1
(11,95%)
409.890
UNIVERSITAS 3.885.691 3,6 3.475.801 3,6 3,7
(10,54%)
JUMLAH 108.131.058 100 97.583.141 100 10.547.917 100
Sumber: BPS, Juli 2007
8. Hubungan antara tingkat Pendidikan
dengan kemandirian
3,28
PT 6,14 83,18 3,93
3,12 0,35
SMA/MA 15,13 7,5 60,87 11,69
2,55 2,26
SLMP/MTs 18,8 10,3 39,2 6,23 23,44
2,03
SD/MI 19,71 13,52 28,59 9,87 26,53
1,78
Tdk/Blm tmt SD 20,07 14,98 22,56 12,22 28,67
1,49
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sendiri Dibantu buruh tidak tetap Dibantu buruh tetap
Buruh/Karyawan Pekerja bebas Pekerja keluarga
Sumber: BPS, 2003
9. Fakta: PRODUKTIVITAS dan DAYA SAING
Sangat Rendah
Peringkat Indonesia diantara 61 anggota
APO (Asian Productivity Organization) :
2002 → 47
2003 → 57
2004 → 59
2005 → 60
2006 → 59
Hasil survei International Institute for
Management Development (2007)
10. World
Competitiveness
Yearbook 2007
Data yang dilansir dari
Interntional Institute
for Management
Development, posisi
Indonesia berada
pada:
2006 → 52 dari 53 negara
2007 → 54 dari 55 negara
10
11. Sektor Riil Untuk Mengatasi Kemiskinan
dan Pengangguran
Penguatan ekonomi makro perlu dikaitkan dengan penguatan sektor
riil
Syarat penting untuk menggerakan sektor riil adalah tersedianya
investasi.
Prakarsa Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang
Penanaman Modal hendaklah lebih mengedepankan kepentingan
bangsa.
Upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui
pengembangan sektor riil tidak dapat hanya dilakukan di tingkat
pusat, melainkan juga harus di daerah.
UMKM memiliki kesempatan lebih langsung untuk menciptakan
lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan dibanding usaha-usaha
padat modal.
12. Bagaimana peran UMKM?
Sektor usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) dan Koperasi
kendati sumbangannya dalam output
nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan
ekspor nonmigas baru 15 persen
UMKM memberi kontribusi 99,6
persen dalam penyerapan tenaga kerja.
Secara absolut memiliki daya dukung
dalam mengurangi tingkat pengangguran
dan tingkat kemiskinan.
13. Jumlah UMKM 48,93 juta:
Mikro 44,6 jt (91,27%); Kecil 4,22 jt (8,50%)
POTENSI
Menengah106.711 (0,22%); Besar 7.000 (0,01%) UMKM
(2007)
Kontribusi:
PDB Rp 1.778,7 T (53,28%); Investasi Rp 369,8 T (46,22%);
Penyerapan Tenaga Kerja 85,7 juta (96,18)
Sebaran Sektor Usaha:
Pertanian 53,57%; Perdagangan, Hotel & Rest 27,19%
Industri Pengolahan 6,58%; Jasa-jasa 6,07%
Pengangkutan & komunikasi 5,52%; Lainnya 1,08%
Koperasi:
Th 2007 koperasi 148.913 unit naik 5,98% dr 140.508 (2006)
Anggota 29,03 jt naik 1,41% dr 28,63 jt;
Modal Usaha naik 17,17% dr Rp 39,16 T menjadi Rp 46,09 T
SHU naik 38,46% dr Rp 2,6 T menjadi Rp 3,6 T
14. Keberpihakan pada usaha kecil
Sejauh ini, Indonesia cenderung untuk tetap
menyerahkan persaingan pada persaingan bebas
tanpa lebih dahulu memberikan kesempatan bagi
UMKM mampu membangun pijakan yang lebih
adil bagi terwujudnya mekanisme pasar yang
sehat.
Keberpihakan secara tegas untuk membangkitkan
perekonomian rakyat melalui penguatan sektor riil
tidak dapat ditawar-tawar lagi. Keberpihakan
tersebut akan dapat mengatasi masalah
kemiskinan dan pengangguran melalui
pembangkitan kemandirian seluruh bangsa.
15. Technology and knowledge based
economy
Pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 2006 bagi Prof.
Mohammad Yunus dan Grameen Bank dari Bangladesh
memberi pelajaran berharga bagi pengelolaan ekonomi
negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
UMKM yang ditumbuhkan dengan kekuatan yang
berbasis pengetahuan dan teknologi (technolgy and
knowledge based economy-TKBE) sehingga memiliki
daya saing yang kukuh.
16. Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Tujuan pemberdayaan
a. Struktur ekonomi yang berkeadilan;
b. UMKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri;
c. Peran dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,
pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
Kekayaan < 50 juta 50 juta – 500 juta 500 juta – 10 juta
Hasil Penjualan < 300 juta 300 juta -2.500 juta 2.500 juta – 50.000 juta
17. Tugas pemerintah dalam menumbuhkan iklim
usaha UMKM
Pendanaan;
Sarana dan prasarana;
Informasi usaha;
Kemitraan;
Perizinan usaha;
Kesempatan berusaha;
Promosi dagang;
Dukungan kelembagaan
18. Peran pemerintah dalam pengembangan usaha
Produksi dan pengolahan;
Pemasaran;
Sumberdaya manusia;
Desain dan teknologi
19. Peran Pemerintah dalam pembiayaan usaha
Pengembangan dari kredit perbankan dan LKNB;
Pengembangan lembaga modal ventura;
Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
Melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa
keuangan konvensional dan syariah;
Pembiayaan lain
20. Kemitraan
Inti plasma;
Subkontrak;
Waralaba;
Perdagangan umum;
Distribusi dan keagenan;
Bentuk lain
21. Aturan Pelaksana dng Peraturan Pemerintah
Psl 6: Perpres ttg Perubahan Kriteria sesuai perkembangan
Psl 12: PP ttg Ketentuan Persyaratan dan Tata Cara
Permohonan Ijin Usaha
Psl 16: PP ttg Tata Cara Pengembangan, Prioritas, Intensitas
dan Jangka Waktu Pengembangan Usaha
Psl 37: PP ttg Pola Kemitraan
Psl 38: Penyelenggaraan Koordinasi & Pengendalian
Pemberdayaan UMKM
Psl 39: PP ttg Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif
22. Larangan Bagi Usaha Besar & Menengah
Pasal 35 :
a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/atau
usaha menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan
kemitraan
b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/ atau menguasai usaha mikro dan/atau
usaha kecil mitra usahanya
Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana
Pasal 39 :
a. Usaha besar sanksi adm pencabutan ijin usaha dan/atau denda maksimal Rp
10 M
b. Usaha Menengah sanksi adm pencabutan ijin usaha dan /atau denda
maksimal Rp 5 M
Pasal 40:
Setiap orang yg menguntungkan diri sendiri atau orang lain dng mengaku atau
memakai nama UMKM, sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh
dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang &
jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi UMKM, dipidana dng pidana
penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10 M
