Paparan ruu cipta kerja

Jakarta, 26 Februari 2020
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
“EkonomiUnggul,Indonesiatfaju”
PENJELASAN
RUU CIPTA KERJA

LAMPIRAN:
 Penyiapan Regulasi Pelaksanaan RUU Cipta Kerja
 Detil Pengantar dan Latar Belakang RUU Cipta Kerja
3- 6
OUTLINE
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
01
02
03
04
05
06
07
08
9- 10
7–8
Penjelasan:
Rancangan Undang-Undang
CIPTA KERJA
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
1. Pengantar dan Latar Belakang RUU
Cipta Kerja
2. Arah, Tujuan, dan Asas-Asas RUU
Cipta Kerja
3. Struktur RUU Cipta
Kerja
11- 194. Ringkasan Substansi RUU
Cipta Kerja

3
RancanganUndang-UndangCiptaKerja
KEMENTERIANKOORDINATOR
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Visi Indonesia 2045: Menjadi 5 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia
INDONESIA akan menjadi negara maju dengan pendapatan tertinggi ke-empat di dunia*
(RPJMN 2020-2024 titik tolak Transformasi Ekonomi mencapai Indonesia Maju 2045)
Indonesia akan mampu keluar dari Middle Income Trap pada tahun 2036**
Tahun 2045: PDB per Kapita = USD 23,199; PDB = USD 7,4 Triliun**
United States 1
China 2
Japan 3
Germany 4
India 5
France 6
Russia 7
Italy 8
Brazil 9
United Kingdom 10
Mexico 11
Spain 12
Indonesia 13
Canada 14
Korea 15
Saudi Arabia 16
2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2045
Rank of GDP (PPP Adjusted)
China
India
United States
Indonesia
Japan
Turkey
Brazil
Germany
United Kingdom
Mexico
Russia
France
Korea
Saudi Arabia
Italy
Canada
*Sumber: OECD, IMF
**Sumber: Bappenas
7
4
5
Indonesia
Negara
Berkembang
Negara
Maju
**

LATAR BELAKANG
DayaSaingIndonesia:
Peringkat daya saing
masih rendah, Hasil
Survey terkait Doing
Business in Indonesia
HiperRegulasi:
Regulasi, di pusat dan
daerah
SurveyFaktorUtamaPermasalahanBisnis:
1.Korupsi; 2.Inefisiensi Birokrasi; 3.Akses
Pendanaan; 4.Infrastruktur; 5.Kepastian
Kebijakan;6.KenaikanUpah;7.NilaiTukar…dll.
KebutuhanKerja:
Tingginya data Angkatan
Kerja
Bekerja Tidak
Penuh
Pengangguran= 7,05 Juta; Angkatan Kerja Baru= 2,24
Juta; Setengah Penganggur=8,14Juta; Pekerja Paruh
Waktu=28,41Juta;Total=45,84Juta (34,4%)Angkatan
Kerjabekerjatdkpenuh.
Kontribusi UMK-M terhadap PDB= 60,34%, menyerap lebih
dari 97,02%dari total tenaga kerja, dan kontribusi terhadap
ekspor= 14,17%.Kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar
5,1%.
Perekonomian
Nasional:
Mewujudkan Visi
Indonesia 2045:
Menjadi 5 Besar
80Pasal
19Pasal
16Pasal
Investasi dan Perizinan
Berusaha
Pengadaan Lahan
Investasi Pemerintah dan
Proyek Strategis Nasional
UMK-M dan Koperasi
Kemudahan Berusaha
15Pasal
11Pasal
Ketenagakerjaan
Kawasan Ekonomi
5Pasal
4Pasal
Pengenaan Sanksi
Riset dan Inovasi
3Pasal
1Pasal
TUJUAN
PertumbuhanEkonomi
PemerataanEkonomi
KetahananEkonomi
DayaSaingEkonomi
Investa
si
(32%)
Konsum
si
(56%)
Job
Creation
Welfare
Creation
Daya
Beli
Rasio Gini 2020-2024=
0,360-0374
Peningkatan
Inovasi&Kualitas
Investasi
Peningkatan
PeringkatDaya Saing
Porsi Substansi terkait Perizinan, Kemudahan
Berusaha,
Investasi, dan UMKM/ Koperasi sekitar
86,5%
StrukturRUUCiptaKerjaTerdiri: 15 Bab, 174 Pasal (163 Pasal Substansi)
Rancangan Undang-UndangCiptaKerja(RUUCiptaker)
PekonomianGlobal:
Ketidakpastian &
perlambatan
mempengaruhi
ekonomi RI
Perang dagang (US-RRT), ketegangan di Timur
Tengah,WabahVirusCorona(COVID-19),dinamika
perubahanekonomiglobaldll.
8.486 Peraturan Pusat, 14.815 Peraturan
Menteri, 4.337 Peraturan LPNK dan 15.966
Peraturan Daerah (Total = 43.604 Peraturan)
1 Kompleksitas dan
Obesitas
2
3
yang Tidak/ Belum Bekerja
dan
UMK-M&Koperasi:
4 Perlu pemberdayaan
UMKM, dan
peningkatan peran
Koperasi
5

5
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Pentingnya RUU Cipta Kerja
“EkonomiUnggul,Indonesiatfaju”5
1. Dinamika perubahan ekonomi global, memerlukan respon cepat dan tepat.
Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat.
2. Dengan RUU Cipta Kerja, diharapkan terjadi perubahan strukturekonomi
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - 6,0% melalui:
• Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 sd 3 juta/tahun (meningkat dari
saat ini 2 juta/tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum
bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru).
• Peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.
• Peningkatan Produktivitas Pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan
investasi dan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia (74,4%) masih
beradadibawahrata-ratanegaraASEAN(78,2%).
• Peningkatan Investasi sebesar 6,6%-7,0%, untuk membangun usaha baru
atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan
pekerja, sehingga akankerja baru dan meningkatkan kesejahteraan
mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4%-5,6%).
• Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan
kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi
Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.
3. Jika hal ini (RUU) tidak dilakukan, maka akan terjadi:
• Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif,
• Daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain,
• Penduduk yang Tidak/Belum Bekerja akan semakin tinggi,
• Indonesia terjebak dalam middle income trap.
StrukturAngkatanKerja
Sumber:BPS
179,4 216,3 262,3 333 386,5
366
396,5
430,5
388,3
423,1
545,4
612,8
692,8 721,3
RealisasiInvestasi2015–2019
(RpTriliun)
809,6
2015 2016 2017 2018 2019
PMDN

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
RUU Cipta Kerja: Langkah Strategis Mewujudkan Visi Indonesia 2045
PDB per kapita/bulan
INDONESIA 2045
Berdaulat, Maju, Adil dan
Makmur
• Indonesia menjadi Negara Maju,
dengan ekonomi berkelanjutan
• Perekonomian Indonesia masuk 5
Besar Ekonomi Dunia
• Indonesia telah keluar dari Jebakan
Negara Berpendapatan Menengah
(Middle Income Trap)
• Tingkat kemiskinan mendekati 0%
• PDB mencapai USD 7,4 Triliun
• Tenaga Kerja berkualitas.
o Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di kisaran 5%
dalam 5 tahun terakhir
o Realisasi Investasi:
 BKPM: 2018= Rp 721,3 T; 2019= Rp 809,6 T;
 Nasional: 2018= Rp 4.789 T; 2019= Rp 5.119 T.
o Ketenagakerjaan: Jumlah Angkatan kerja 133,56
juta; namun 45,84 juta (34,4%) bekerja tidak penuh;
Permasalahan kenaikan upah dan produktivitas
yang rendah (survey JETRO);
o Peran thd PDB: UMKM= 60,3%, Koperasi= 5,1%.
• Permasalahan Ekonomi dan Bisnis
o Tumpang tindih Regulasi
o Efektivitas Investasi yang Rendah
o Tingkat Pengangguran, Angkatan Kerja baru, dan
jumlah Penduduk yang Tidak Bekerja
o Perlu pemberdayaan UMK-M dan peningkatan
peran Koperasi.
KONDISI SAAT INI
• Kondisi Global (Eksternal)
o Ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global
o Dinamika geopolitik berbagai belahan dunia
o Perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital
• Kondisi Nasional (Internal)
2045
Rp
4,6jt
Rp
6,8-
7,0jt
Simplifikasi dan harmonisasi
REGULASI dan PERIZINAN
INVESTASI yang berkualitas
Penciptaan LAPANGAN KERJA
berkualitas dan kesejahteraan
PEKERJA yang berkelanjutan
Pemberdayaan UMK-M dan
Koperasi
MENUJU 2024
diperlukan:
RUU
CiptaKerja
Rp
27,0jt
1
2
3
4
6
OmnibusLawCiptaKerja
Lapangan Kerja
Produktif
*perhitungan PDB perkapita menggunakan kurs konstanRp14.000

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA Arah dan Tujuan RUU Cipta Kerja
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 melalui upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak melalui cipta kerja.
Arah
Menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara
merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui:
• kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian,
• peningkatan ekosistem investasi,
• kemudahan berusaha,
• peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja,
• investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
Tujuan
Asas
1. Pemerataan hak
2. Kepastian hukum;
3. Kemudahan berusaha;
4. Kebersamaan; dan
5. Kemandirian
“EkonomiUnggul,Indonesiatfaju” 7

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA Asas-Asas RUU Cipta Kerja
Pemerataan Hak
Kepastian Hukum
Kemudahan Berusaha
Kebersamaan
Untuk memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum
yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan
dengan pelaksanaannya
Proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mampu
mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM untuk
memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya
lapangan kerja bagi rakyat Indonesia
Kemandirian
Mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan Koperasi secara
bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat
Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan dengan tetap
mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandiriandalam
pengembangan potensinya

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Struktur RUU Cipta Kerja (1)
RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal
Struktur dan Substansi Pengaturan RUU Cipta Kerja:
Bab I: Ketentuan Umum
Bab II: Maksud dan Tujuan
Bab III: Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan
Pengadaan Lahan:
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
b. Persetujuan Lingkungan
c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi3. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan
Persyaratan Investasi
a. Penyeragaman konsepsi Perizinan Berusaha (standar) dengan
penerapan
Risk Based Approach
b. Pengaturan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko yang
diatur NSPK
c. Pengaturan Perizinan Berusaha pada15 Sektor
d. Persyaratan Investasi Pada Sektor TertentuBab IV: Ketenagakerjaan
1. Pengupahan dan Upah Minimum, 2. Pesangon PHK, 3. Waktu Kerja, 4.
Perizinan TKA (Ahli), 5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 6.
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan (alih daya), 7. Program
Jamiman Kehilangan Pekerjaan (JKP), 8. Penghargaan Lainnya
(Sweetener).
Bab V: Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan UMKM dan
Perkoperasian1. Kriteria UMK-M, 2. Basis Data Tunggal, 3. Pengelolaan
Terpadu UMK, 4.
Kemitraan, 5. Kemudahan Perizinan Berusaha, 6. Insentif Fiskal
dan Pembiayaan,
7. Dana Alokasi Khusus, 8. Partisipasi dalam Pengusahaan
Pelayanan di Jalan Tol,
9. Perkoperasian (kemudahan pendirian dan koperasi berbasis
Syariah).
Bab VI: Kemudahan Berusaha
1. Kemudahan Keimigrasian untuk penanaman modal asing
2. Kemudahan atas paten untuk membuat produk atau proses di
Indonesia.
3. Kemudahaan pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan pendirian
PT untuk
Usaha Mikro dan Kecil (dapat didirikan oleh 1 orang).
4. Mencabut Undang-Undang Gangguan (Izin Gangguan).
5. Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Bagi
Industri dan
pengaturan atas importasi komoditas perikanan dan komoditas
pergaraman.
6. Mencabut ketentuan Wajib Daftar Perusahaan.
7. Mendorong BUMDes berbentuk Badan Hukum.
Bab VII: Dukungan Riset dan Inovasi
Pemerintahdapat melakukanpenugasankhusus kepada BUMN
untuk
pemanfaatan umum, riset, pengembangan, dan inovasi.

10
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Bab VIII: Pengadaan Lahan
1. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Pertanahan: Pembentukan Bank Tanah, penguatan Hak Pengelolaan
(HPL), Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing, Pemberian Hak
Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang
Bawah Tanah
Bab IX: Kawasan Ekonomi
1. Kawasan Ekonomi Khusus
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bab X: Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis
Nasional
1. Investasi Pemerintah Pusat
• Membentuk Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah Pusat
(Sovereign Wealth Fund) untuk mengelola dan menempatkan
sejumlah dana dan/atau aset negara.
2. Kemudahan Proyek Strategis Nasional
• Pemerintah menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi
proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, BUMN, atau BUMD.
• Pengadaan lahan dapat dilaksanakan oleh badan usaha
Bab XI: Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung
Cipta Kerja
1. Presiden menjalankan undang-undang dan dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah
Daerah.
2. Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah
7. Service Level Agreement (SLA) penyelesaian perizinan
8. Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh
Menteri/Kepala dan/atau Pemda.
9. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada best practices
10. Perda dan Perkada yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan asas-asas
pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, dapat
dibatalkan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan
Peraturan Presiden
11. Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
Bab XII: Pengenaan Sanksi
1. Pengawasan dan pembinaan atas Perizinan Berusaha.
2. ASN dapat melakukan kerjasama dengan profesi bersertifikat
dalam rangka pengawasan dan pembinaan.
3. Pengenaan sanksi administrative yang dapat berupa: peringatan,
penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda
administrative, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan
Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan, dan/atau pencabutan Perizinan
Berusaha.
4. Pengawasan atas ASN dan profesi bersertifikat.
Bab XIII: Ketentuan Lain-Lain
Bab XIV: Ketentuan Peralihan
Bab XV: Ketentuan Penutup

11
c) Persyaratan Investasi RancanganUndang-UndangCiptaKerja
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Ringkasan Isi RUU Cipta Kerja (1)
1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 8 – Pasal 13)
2. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan (Pasal 14 – Pasal 26)
a) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Penerapan RDTR Digital)
b) Persetujuan Lingkungan (untuk kegiatan risiko tinggi memerlukan AMDAL, risiko menengah menerapkan standar)
c) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (penerapan standar bangunan gedung dan pengawasan oleh profesi
bersertifikat).
3. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor (Pasal 27 –Pasal 82)
a) Pengaturan terhadap 15 sektor kegiatan yang memerlukan Perizinan Berusaha menyangkut:
 Penyeragaman konsepsi Perizinan Berusaha (standar) dengan penerapan Risk Based Approach
 Pengaturan kewenangan terhadap penerbitan Perizinan Berusaha sektor dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
diatur dalam Peraturan Pemerintah (NSPK).
 Pengaturan pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha yang bersifat administratif dan
pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) atau yang berdampak negatif bagi keamanan,
keselamatan, dan lingkungan hidup
 Pengaturan kembali mengenai kewenangan Penyidik PNS.
a) Pengaturan Perizinan Berusaha pada Sektor
15 cakupan sektor Perizinan Berusaha, yaitu: 1. Kelautan dan Perikanan, 2. Pertanian, 3. Kehutanan, 4. Energi dan Sumber Daya
Mineral, 5. Ketenaganukliran, 6. Perindustrian, 7. Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian, 8. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 9. Transportasi, 10. Kesehatan, obat dan Makanan, 11.
Pendidikan dan Kebudayaan, 12. Kepariwisataan, 13. Keagamaan, 14. Pos, telekomunikasi, dan penyiaran, 15. Pertahanan dan
keamanan

12
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
1. Pengupahan dan Upah Minimum: Upah tidak turun dan menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghitung
kenaikan, serta formulasi khusus untuk industri padat kaya (Gubernur menetapkan Upah Minimum).
2. Pesangon PHK: Penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di
samping program yang telah ada (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jamiman Hari Tua).
3. Waktu Kerja: Selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu) diatur juga waktu kerja untuk pekerjaan yang
khusus, yang waktunya dapat kurang dari 8 jam/hari (pekerjaan paruh waktu, ekonomi digital) atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari
(migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan).
4. Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT): Pekerja Kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan
Pekerja Tetap, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3, termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja.
5. Alih Daya (Outsourcing): Pengusaha Alih Daya (outsourcing) wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya,
baik sebagai Pekerja Kontrak maupun Pekerja Tetap, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3.
6. Perizinan TKA Ahli: Kemudahan perizinan bagi TKA Ahli yang diperlukan dalam proses produksi dan ekonomi (darurat/maintenance,
vokasi, ekonomi digital/startup, kunjungan bisnis, dan penelitian).
7. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat JKP berupa: 1) Cash
Benefit, 2) Vocational Training, 3). Job Placement Access. Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan
perusahaan. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa: 1) Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK); 2) Jaminan Hari Tua (JHT); 3) Jaminan Pensiun (JP); 4) Jaminan Kematian (JKm); 5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
8. Penghargaan Lainnya (Sweetener): Pemberian Sweetener sebagai tambahan di luar Upah, dan besaran Sweetener maksimal 5 X
Upah disesuaikan dengan masa kerja. Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun, dan penghargaan lainnya
tidak berlaku bagi UMK.
Bab IV: Ketenagakerjaan (Pasal 88 – Pasal 92)

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
15. Pelaksanaan usaha koperasi berdasarkan prinsipSyariah. RancanganUndang-UndangCiptaKerja
(Pasal 93 – Pasal 107)
1. Penetapan kriteria UMKM untuk seluruhsektor.
2. Penerapan Basis Data Tunggal sebagai dasar pengambilan kebijakanUMK
3. Pemerintah melaksanakan pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan.
4. Mendorong Usaha Menengah dan Besar untuk melibatkan UMK dalam kemitraan, memberikan insentif dan kemudahan.
5. Pendaftaran bagi UMK sebagai kemudahan perizinan tunggal yang meliputi perizinan berusaha, standardisasi dan sertifikasi
(terkait izin edar, jaminan produk halal, dan pangan), dan Hak KekayaanIntelektual.
6. Pemerintah (K/L) dan Pemda (Dinas) yang aktif melakukan pendaftaran UMK.
7. Insentif fiskal berupa kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan.
8. Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untukUMK.
9. Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMK-M.
10. Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagiUMK.
11. Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang/jasapemerintah.
12. Peningkatan kesejaheraan UMKM dengan mengakomodasi kepentingan UMK untuk berusaha di ruas jalan tol.
13. Penentuan syarat minimal pembentukan koperasi primer sebanyak 3 orang dan koperasi sekunder sebanyak 3 koperasi.
14. Pengaturan kehadiran anggota dalam rapat anggota yang dapat dilakukan melalui sistem perwakilan.
Bab V: Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
 Persyaratan jumlah modal yang disetorkan kedalam
PT diserahkan kepada pendiri.
 PT untuk UMK dapat didirikan oleh perseorangan
yang tidak memerlukan akta pendirian, cukup
pernyataan pendirian perseroan yang disahkan
secara elektronik oleh Menteri Hukum danHAM
 Perubahan PT untuk UMK dibuat dalam akta
notaris dan diberitahukan secara elektronik kepada
Menteri Hukum dan HAM.
2. Keimigrasian
 Penjaminan kemigirasian dapat berupa deposit.
 Kemudahan untuk mendapatkan visa untuk
kegiatan maintenance, vokasi, start up, kunjungan
bisnis, penelitian
Bab VI: Kemudahan Berusaha
1. Kemudahan Pendirian Badan Usaha
3. Fleksibilitas pemegang paten untuk membuat produk atau
menggunakan proses di Indonesia (fleksibilitas).
4. Mencabut Izin Gangguan (Staatblad Tahun 1926 Nomor
226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-
Undang Gangguan/ Hinder Ordonnantie) dan penyesuaian
UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Industri dan pengaturan atas importasi komoditas perikanan
dan komoditas pergaraman.
6. Mencabut ketentuan Wajib DaftarPerusahaan.
7. Mendorong BUMDes berbentuk Badan Hukum.
Bab VII: Dukungan Riset dan Inovasi
(Pasal 119)
Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN
untuk pemanfaatan umum, riset, pengembangan, dan inovasi

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Bab VIII: Pengadaan Lahan
1) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
 Mempercepat proses Pengadaan Tanah dalam
Kawasan Hutan, Tanah Kas Desa, Tanah Wakaf dan
TanahAset
 Pengadaan lahan dalam kawasan hutan melalui
mekanisme perubahan peruntukan atau pelepasan
kawasan hutan untuk PSN
 Percepatan pelepasan tanah yang dimiliki Pemerintah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 Kementerian ATR/BPN membantu instansi
memerlukan tanah, dalam menyusun
(Dokumen Perencanaan PengadaanTanah)
yang
DPPT
bentuk ganti rugi pengadaan tanah
 Kepemilikan saham dan lahan pengganti sebagai
untuk
kepentingan umum
 Jangka waktu berlakunya Penetapan Lokasi (Penlok)
diberikan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang
tanpa memulai proses dari awal
 Pengumpulan data-data yuridis terkait subjek dan
objek Pengadaan Tanah dapat dilakukan oleh
surveyor berlinsensi.
 Penegasan kewajiban Pengadilan Negeri untuk
menerima penitipan ganti kerugian.
2) Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat
dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan/atau proyek
strategis nasional dengan penyediaan lahan pengganti.
3) Pertanahan
 Pembentukan Bank Tanah
 Tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan HPL yang
dapat diberikan HGU, HGB, dan Hak Pakai dalam
jangka waktu 90 tahun.
 Hak milik satuan rumah susun untuk orangasing.
 Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada
ruang atas tanah dan bawah tanah.
 Hak Guna Usaha atau Hak Pakai diatas HPL dapat
diberikan perpanjangan sekaligus.

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Bab IX: Kawasan Ekonomi
1. Kawasan Ekonomi Khusus
 Administrator KEK berwenang (otoritas)
melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif dan
kemudahan, serta pengawasan di KEK
berdasarkan NSPK.
 Administrator ditunjuk dan ditetapkan oleh Dewan
Nasional dari profesional melalui seleksi
terbuka.
 Tanah di KEK dapat ditetapkan sebagai insentif
investasi.
 Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendukung
KEK.
 Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU
olehAdministrator.
 Penambahan fasilitas untuk impor barang
konsumsi di KEK non industri.
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Kelembagaan KPBPB
 Kelembagaan KPBPB
 Penghapusan pembebasan cukai untuk
konsumsi.
 Badan
(otoritas)
Pengusahaan
melaksanakan
berwenang
perizinan,
pelayanan, insentif dan kemudahan di
KPBPB berdasarkan NSPK.

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Bab X: Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
1. Investasi Pemerintah Pusat
 Membentuk Lembaga Pengelola Investasi
Pemerintah Pusat (Sovereign Wealth Fund)
untuk mengelola dan menempatkan sejumlah
dana dan/atau aset negara.
 Lembaga SWF berbentuk badan hukum
dimilikiIndonesia
Pemerintah.
 Lembaga
yang sepenuhnya
Pengelola Investasi dapat
melaksanakan investasi secara langsung
maupun tidak langsung, melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga, atau melalui
pembentukan entitas khusus.
 Pemerintah menyediakan lahan (tanah atau
kawasan hutan) yang diperlukan dalam
pelaksanaan proyek strategis nasional
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
BUMN, BUMD.
 Pengadaan lahan dapat dilakukan
swasta (Pelaksana kegiatan apabila
oleh
tidak
tersedia anggaran pemerintah)
 Pemerintah menyediakan
perizinan yang diperlukan
pelaksanaan proyek Pemerintah.
seluruh
dalam

18
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Bab XI: Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja (Pasal 162 –166)
1. Presiden menjalankan undang-undang dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri, Kepala Lembaga,
atau Pemerintah Daerah
2. Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam UU untuk menjalankan atau
membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.
3. Penerapan Standar dalam AdministrasiPemerintahan.
4. Persyaratan penggunaan diskresi, yaitu: sesuai tujuan, sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik
(AUPB), berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.
5. Penerapan keputusan elektronik yang diproses melalui sistemelektronik.
6. Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli(bersertifikat).
7. Permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)
telah terlewati (batas waktu 5 hari atau sesuai batas waktu yangditetapkan).
8. Penetapan NSPK dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Pemda) dalam bentuk PP
9. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada praktikyang baik (good practices).
10. Perda dan Perkada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dibatalkan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
dengan Peraturan Presiden.
11. Kepala Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau
investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik (dengan pertimbangan Menteri Keuangan)
12. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.

19
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Bab XII: Pengenaan Sanksi
Bab XIV: Ketentuan Peralihan
1. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan Perizinan Berusaha
2. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam pelaksanaannya dapat
bekerjasama dengan profesi bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.
3. ASN dapat mengenai sanksi administratif kepada pemilik Perizinan Berusaha.
4. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda
administrative, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan, dan/atau pencabutan
Perizinan Berusaha.
5. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ASN dan/atau profesi bersertifikat, yangmelaksanakan
tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pembinaan.

perekonomianRIekon.go.id@perekonomianRI
TERIMAKASIH
Dapat diunduh diTautan:
https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja
RUU CIPTAKERJA

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Lampiran: Penyiapan Regulasi Pelaksanaan RUU Cipta Kerja (1)
Secara paralel dengan proses pembahasan RUU Cipta Kerja bersama DPR RI, masing-masing Menteri/ Kepala Lembaga
menyiapkan regulasi turunan, yang telah diidentifikasi sebanyak 43 regulasi (36 RPP dan 7 RPerpres):
1. NSPK Perizinan Berusaha: RPP NSPK PerizinanBerusaha
2. Kesesuaian Tata Ruang: RPP Penyelenggaraan Tata Ruang, RPP Perubahan PP Informasi Geospasial, Rperpres
Penyelesaian TumpangTindih PemanfaatanLahan
3. Persetujuan Lingkungan: RPP Persetujuan Lingkungan
4. Persetujuan Bangunan Gedung: RPP Persetujuan Bangunan Gedung, RPP Standar Teknis Bangunan Gedung,
Rperpres Profesi Arsitek
5. Pesyaratan Investasi: RPerpres Daftar Prioritas Investasi
6. Ketenagakerjaan: RPP tentang Perubahan PP Pengupahan, RPP Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan , RPP Pemutusan Hubungan Kerja dan Pemberian Penghargaan Lainnya, RPP Pelaksaan Hubungan Kerja
dan Waktu Kerja, RPerpres tentang Perubahan Perpres Penggunaan TKA
7. UMK-M dan Koperasi: RPP Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK-M, RPP Perubahan PP Persyaratan
dan Tata Cara PengesahanAkta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, RPP Perubahan PP Jalan Tol
8. Kemudahan Berusaha: RPP Perubahan PP Pelaksanaan UU Keimigrasian, RPP Pelaksanaan UU PT, RPP
Pelaksanaan Kegiatan Minerba, RPP Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, RPP Badan Hukum BUM Desa, RPP
Ketersediaan Bahan Baku Industri
9. Riset dan Inovasi: RPP Penugasan BUMN dan Badan Usaha Swasta Dalam Pelaksanaan Riset dan Inovasi
“EkonomiUnggul,Indonesiatfaju” 21*Status: 29 Januari2020

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
10. Pengadaan Lahan:
RPP Pemanfaatan dan Pelepasan Kawasan Hutan, RPP Perubahan PP Perencanaan Kehutanan, RPerpres tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, RPP Bank Tanah, RPP Pemberian Hak atas Tanah, RPP
Hak Pengelolaan, RPerpres Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah, RPP Penyelesaian Kebun Kelapa
Sawit Dalam Kawasan Hutan, RPerpres Penyelesaian Desa Dalam Kawasan Hutan, RPP Tanah dan/atau Kawasan
Terlantar, RPP Perubahan PP Hak Tanggungan
11. Investasi Pemerintah Pusat: RPP Lembaga Pengelola Investasi
12. Kemudahan Proyek Pemerintah: RPP Kemudahan Proyek Pemerintah
13. Kawasan Ekonomi: RPP Pelaksanaan UU KEK, RPP Pelaksanaan UU KPBPB, RPP Pelaksanaan UU KPBPB Sabang
14. Administrasi Pemerintahan: RPerpres Penyusunan NSPK, RPerpres Pembatalan Perda
Lampiran: Penyiapan Regulasi Pelaksanaan RUU Cipta Kerja (2)
“EkonomiUnggul,Indonesiatfaju” 22*Status: 29 Januari2020

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Visi Indonesia Maju
Infrastruktur: Belum memadai, utamanya
konektivitas
Sumber Daya Manusia adalah kendala
mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka
menengah-panjang
Fiskal: Rendahnya penerimaan perpajakan
Regulasi dan Institusi adalah penghambat
paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi.
• Regulasi tidak mendukung penciptaan dan
pengembangan bisnis, bahkan cenderung
membatasi, khususnya pada regulasi: (i)
Tenaga Kerja; (ii) Investasi, dan (iii)
Perdagangan
• Kualitas institusi rendah
o Korupsi tinggi dan in-efisiensi birokrasi
o Lemahnya koordinasi antar kebijakan
1. Simplifikasi/ Harmonisasi Regulasi dan Perizinan
Kemudahan berusaha di Indonesia masih di
bawah beberapa negara ASEAN
Sumber: WB Ease of Doing Business Survey2020
Kemudahan Berusaha (2020)
Pusat, 14.815 Peraturan
Saat ini terdapat 8.486 Peraturan
Menteri,
4.337 Peraturan LPNK dan 15.966
Peraturan Daerah (Total = 43.604
Peraturan) yang menggambarkan
kompleksitas dan obesitas regulasi di
Indonesia.
Sumber: Kemen Kumham per 24 Februari 2020
Faktor Penghambat
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber: Bappenas
REGULASI & INSTITUSI
FISKAL
INFRASTRUKTUR
SDM

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Peringkat daya
saing Indonesia
berdasarkan
penilaian IMD*
WCY 2019
meningkat secara
signifikan dari 43
ke
32. Peningkatan
ini yang tertinggi
di kawasan Asia,
berada di atas
negara-negara
2. Persepsi Iklim Investasi, Daya Saing dan Kemudahan Berusaha
Sumber: IRU, Bank Indonesia
Penilaian Lembaga Rating
April 2019, Rating
Affirmed at BBB/Stable
April 2018, Rating
Upgraded at Baa2/Stable
March 2019, Rating
Affirmed at BBB/Stable
May 2019,Rating
Upgraded at
BBB/Stable
Januari 2020, JCR
meningkatkan Credit
Rating Indonesia
menjadi BBB+/outlook
stabil (investment
grade)
2424
• Pemerintah secara konsisten melakukan perbaikan kemudahan berusaha dan berupaya menjaga
daya saing perekonomian
• Negara layak investasi dengan kategori risiko rendah disematkan ke Indonesia oleh beberapa
lembaga rating internasional
Posisi Indonesia pada Doing Business 2020 di peringkat 73
(dari 190 negara), dan berhasil melakukan reformasi dalam 5
area (dari 10 indikator), yaitu Memulai Bisnis, Mendapatkan
Listrik, Membayar Pajak, Menegakkan Kontrak, dan
Perdagangan Lintas Batas.
Negara EODB 2020 EODB 2019
Perubahan
Ranking
Area Reform.
Singapura 2 2 0 1
Malaysia 12 15 +3 1
Thailand 21 27 +6 1
Brunei 66 55 -11 2
Vietnam 70 71 -1 2
Indonesia 73 73 0 5
Filipina 95 124 +29 3
Kamboja 144 138 -6 -
Laos 154 154 0 2
Myanmar 165 171 +6 5
India 63 77 +14 4
Tiongkok 31 46 +15 8
#32
#30
#31
#33
#34
#35
*International InstituteforManagementDevelopment

25
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia sangat membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas:
1. Masih terdapat 7,05 Juta Pengangguran; 2,24 Juta Angkatan Kerja Baru; 8,14 Juta Setengah Penganggur, dan 28,41 Juta Pekerja Paruh
Waktu (45,84 Juta Angkatan Kerja yang bekerja tidak penuh). Penciptaan lapangan kerja masih berkisar 2 juta per tahunnya.
2. Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja).
3. Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.
Sumber: Sakernas, BPS (Agustus2019)
Angkatan Kerja yang
Bekerja Tidak Penuh*
34,
3
30
32
34
201
6
201
7
201
8
201
9
2019 JETRO Survey on Business Conditions of Japanese Companies in Asia and Oceania
3. Kebutuhan Lapangan Kerja dan Permasalahan (Wage Hike & Productivity)

KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jumlah dan Komposisi
UMKM
Perlunya pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran Koperasi dengan mempertimbangkan:
1. Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 64,2 juta usaha atau 99,8% dari jumlah usaha di Indonesia sebanyak 64,3 juta
usaha.
2. UMKM berkontribusi sekitar 60,34% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja.
3. Koperasi memberikan kontribusi sebesar 5,1% terhadap PDB Nasional.
Sumber : Kementerian KUKM,
2018
Kontribusi UMKM terhadapPDB
Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja
Peran Koperasi
4. Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Peran Koperasi
K O N T R I B U S I P
D B
Kontribusi
terhadap PDB
60,34 % atau Rp
8.400 T
USAHA
BESAR
USAHA
MENENGAH
USAHA
KECIL
USAHA
MIKRO
5.550
Unit
60.702
Unit
783.132
Unit
63.5 Juta
Unit
Sektor UMKM menyerap
97,02 % dari total tenaga
kerja
Investasi untuk sektor UMKM
sebesar 58,18% dari total
investasi
Kontribusi ekspor UMKM hanya
14,17% dari total ekspor non
migas
Peran Sektor UMKM
1,71%
4,48%
3,99%
5,10%
2014 2016 2017 2018
Kontribusi Koperasi terhadap PDB nasionaltahun
2018 sebesar 5,1% meningkat 3 kali lipat dari tahun
2014 sebesar 1,71%
Kontribusi Koperasi terhadap
PDB Nasional

27
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
5. Perekonomian Dunia di Tengah Ketidakpastian Global
27
• Tahun 2019: Perekonomian dunia masih diliputi sejumlah ketidakpastian global yang berdampak ke perlambatan pertumbuhan ekonomi.
• Tahun 2020: Sumber ketidakpastian masih berlanjut. Awal 2020 terjadi wabah COVID-19, yang dampaknya melebihi SARS (2002-2003).
Namun pemulihan perekonomian di beberapa negara diprediksi akan mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020.
• PerangdagangAS-Tiongkok
• KeteganganPolitik:TimurTengah,JepangdanKorea
• Pelemahanaktivitasmanufaktur
• Fluktuasihargakomoditas
• LethalAutonomousWeapons(LAWs)
• VirusKoronaChina(COVID-19)
• BREXIT
RISIKOEKONOMIDOMESTIK
Pertumbuhan ekonomi masih
pada kisaran 5%
Tingkat kemiskinan,
pengangguran, dan gini rasio
membaik
Inflasi rendah dan stabil
Current Account Defisit
Meningkat; Volatilitas nilai tukar
dan saham
PEREKONOMIAN INDONESIA
Sumber:Global EconomicProspect,World BankJanuary 2020, WEOIMFJanuary2020

KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Dampak COVID-19 dan Transmisi ke Perekonomian Indonesia
2288
1,5 1,7
13,9 14,3
10,9 11,5
20,6 21,4
2002 2003 2018 2019
PDB Nominal (TriliunUSD)
China AS
Ranking dunia
AS : 1 Tiongkok : 6
Ranking dunia
AS : 1 Tiongkok : 2
SARS
Tahun 2002-2003
COVID-19
Tahun 2019-2020
1.666
725
438
2.494
2003 2018
Ekspor Tiongkok dan AS ke Dunia (Miliar USD)
AS China
Porsi Ekspor thd Dunia 2003 2018
AS 9.7% 8.6%
Tiongkok 5.9% 12.9%
• Dampak corona virus terhadap perlambatan ekonomi Tiongkok diperkirakan antara 1% -2%
(konsensus forecast – barclays, cnbc, the economist);
• Setiap perlambatan ekonomi Tiongkok sebesar 1%, akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan
ekonomi Indonesia antara 0,11-0,3%. (sumber: konsensus forecast – World Bank)
• Transmisi dampak akan lebih dalam lagi, mengingat Tiongkok merupakan Patner Utama dalam
perdagangan, investasi, dan pariwisata diIndonesia.
Transmisi Ke Perekonomian Indonesia
Dampak COVID-19 diperkirakan lebih besar dibandingkan virus SARS tahun 2002-2003 disebabkan semakin besarnya peranan Tiongkok dalam
perekonomian global. Porsi PDB Tiongkok terhadap dunia meningkat dari 4,3 persen (2003) menjadi 15,8 persen (2018-nomor dua setelah AS). Kontribusi
ekspor Tiongkok ke dunia meningkat dari 5,9% (2003) menjadi 12,9% (2018-nomor satu di dunia).
No Negara
Nilai Eksp.
(BioUSD)
Share
(%)
1 Tiongkok 27.9 16.7
2 Japan 15.9 9.5
3 USA 17.7 10.6
No Negara
Nilai Imp.
(Bio USD)
Share
(%)
1 Tiongkok 44.9 26.3
2 Singapore 17.3 10.1
3 Japan 15.6 9.2
Peringkat
2019
Negara Nilai PMA
(Miliar USD)
Porsi (%)
1 Singapura 6,5 23,0
2 R.R. Tiongkok 4,7 16,7
3 Jepang 4,3 15,2
4 Hongkong, RRT 2,9 10,3
Peringkat Negara 2019 Share (%)
1 Malaysia 3,0 18,51
2 China 2,1 12,86
3 Singapura 1,9 12,01
Negara Tujuan Ekspor Indonesia
Negara Asal Impor Indonesia
PMA diIndonesia
Kunjungan Wisatawan Mancanegara keIndonesia
UPDATE (25 Febr, 08.00 WIB): Novel Corona Virus (COVID-19)
COVID-19 telah menyebar ke 39 Negara, dengan jumlah 80.348
kasus terinfeksi dan

29
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
29
Peningkatan Investasi Tahun 2019
• Sepanjang 2019, investasi mencapai Rp 809,6 triliun
atau meningkat 12,24% dari tahun sebelumnya Rp
721,3 triliun.
• Terdiri dari PMDN sebesar Rp 386,5 triliun (125,4% dari
target Rp 308,3 triliun) dan PMA sebesar Rp 423,1
triliun (87,5% dari target Rp 483,7 triliun).
• Investasi tersebut menyerap tenaga kerja Indonesia
sebesar 1,03 juta orang, atau meningkat 7,68 % dari
realisasi 2018 sebesar 0,96 juta orang.
Sumber: BKPM,2020
59,5 (7,4%)
61,6 (7,6%)
126,0 (15,6%)
71,1 (8,8%)
139,0 (17,2%)
Transportasi, Gudang dan
Telekomunikasi
Listrik, Gas danAir
Perumahan, Kawasan Industri,
dan Perkantoran
Industri Logam Dasar,Barang
Logam, bukan Mesin dan…
Pertambangan
179,4 216,3 262,3 333 386,5
366
396,5
430,5
388,3
423,1
545,4
612,8
692,8 721,3
809,6
2015 2016 2017
PMDN
2018
PMA
2019
Realisasi Investasi 2015 – 2019
(RpTriliun)
0,96
1,03
2018 2019
Penyerapan Tenaga Kerja
(Juta orang)
Realisasi Investasi 2019 Menurut Sektor
Usaha (Rp Triliun)
Negara
Nilai PMA
(Miliar USD)
Porsi (%)
Singapura 6.5 23.0
R.R.Tiongkok 4.7 16.7
Jepang 4.3 15.2
Hongkong,RRT 2.9 10.3
Belanda 2.6 9.2
Lainnya 7.2 25.5
Investasi PMA Menurut Negara2019

BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
The Economist: Indonesia rounds out the top five of Asian economies that
can look forward to increased investment spending (January 2019)
22,5
25,2
26,3
32,1
31,9
34,2
36,4
36,4
38,5
39,8
39,2
48,7
48,1
58,3
Vietnam
Singapore
Thailand
Australia
Japan
Malaysia
Hong Kong
Philippines
South Korea
Taiwan
Myanmar
India
Indonesia
C hina
IMF: Indonesia enjoys large investment relative to peers within the region
31,59
34,47
23,63
27,04
25,01
26,57
31,74 34,61 24,61 27,14 25,79 26,04
31,81
34,69
24,56
28,05
26,17 25,98
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
India Indonesia
TotalInvestment/GD(%)
2018 2019e 2020e
4,4
5,1
5,8
5,6
8,6
8,4
10,0
13,7
30,4
28,8
33,9
46,2
Russia 3,7
Korea
Germany
Myanmar
Mexico
Indonesia
Thailand 37,1
China 52,5
JBIC: Among ASEAN countries, Indonesia is one of the most preferred
place for business investment (November 2018)
Malaysia Philippines Thailand Vietnam
Source: IMF World Economic Outlook, Database April2019
13
14
16
22
22
24
26
32
37
40
44
42
60
61
64
70
78
116
139
252
Russia (14)
Korea,…
Viet Nam (21)
Indonesia (18)
Spain (17)
India (9)
Canada (15)
France (13)
Mexico (12)
Germany (11)
Italy (16)
Israel (19)
Australia (8)
Brazil (6)
United …
US (1)
China (2)
Hongkong (3)
Singapore (5)
Netherlands (7)
2017
2018
3030
Indonesia Masih Menjadi Daya Tarik Investasi
“oErklodnoInmvieUstnmggeunl,tIRndeopnoersita2tf01aj9u”
Source: The Economist –Asia Business Outlook Survey 2018
Source: JBIC –Outlook for JapaneseForeign Direct Investment (30th AnnualSurvey)
(x) = 2017 ranking
UNCTAD: Indonesia is listed in the top 20
host economies based on FDI inflows,
2017 and 2018 – Billion USD

CNBC Indonesia Outlook
2020
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
26 Februari 2020

OUTLOOK
EKONOMI2020
PERKEMBANGAN
EKONOMIGLOBAL
&DOMESTIK
OUTLINE
KEMENTERIANKOORDINATORBIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIKINDONESIA
STRATEGI
KEBIJAKAN
PEMERINTAH

PERKEMBANGAN
EKONOMIGLOBAL
&DOMESTIK
KementerianKoordinatorBidangPerekonomian
RepublikIndonesia

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
European
Union2020:
1.6
•
• 2019:
1.5
• 2018:
2.2
• 2017:
2.8
United
States2020:
2.1
•
• 2019:
2.3
• 2018:
2.9
• 2017:
2.4
Chin
a 2020:
5.8
•
• 2019:
6.1
• 2018:
6.6
• 2017:
6.8
Japa
n 2020:
0.5
•
• 2019:
0.9
• 2018:
0.8
• 2017:
1.9
Indi
a 2020:
7.0
•
• 2019:
6.1
• 2018:
6.8
• 2017:
7.2
Indonesi
a 2020:
5.10
•
• 2019:
5.02
• 2018:
5.17
• 2017:
5.07
Singapore
2020:1.0•
• 2019:0.7
• 2018:3.1
• 2017:3.7
34
SEKILAS TENTANG EKONOMI GLOBAL
Mayoritas negara maju di dunia telah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam
beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN tetap
di atas pertumbuhan ekonomi global dan negara maju. Indonesia menempati peringkat
pertumbuhan tertinggi kedua setelah Cina di antara negara-negara G20 pada Q2-2019.
4,0
1,4 1,9
2018 2019e 2020f
PROYEKSIPERTUMBUHANEKONOMI2020
Desc World Bank IMF
2018 2019e 2020f 2019e 2020f
World 3,0 2,4 2,5 2,9 3,3
Advanced
Economie
s
2,2 1,6 1,4 1,7 1,6
Developing
Economies
4,3 3,5 4,1 3,7 4,4
1,6
5,8
4,8
4,4
3,3
2015 2017 2020f2W0o1rld6 20A1d8vancedEconomie2s019
Emerging and Developing AsiaEmerging & Developing Economies
ASEAN-5
PERTUMBUHANPERKAWASAN (%YOY)
PROYEKSIVOLUMEPERDAGANGAN GLOBAL

35
PEREKONOMIAN GLOBAL 2020 DITENGAH KETIDAKPASTIAN
• Sepanjang tahun 2019, perekonomian dunia masih diliputi sejumlah ketidakpastian global yang berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan
ekonomi.
• Sumber ketidakpastian tersebut masih berlanjut di tahun 2020. Namun pemulihan perekonomian di beberapa negara diprediksi akan mendorong
perbaikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020
• PerangdagangAS-Tiongkok
• KeteganganPolitik:TimurTengah,JepangdanKorea
• Pelemahanaktivitasmanufaktur
• Fluktuasihargakomoditas
• LethalAutonomousWeapons(LAWs)
• VirusKoronaChina
• BREXIT
Pertumbuhan ekonomi masih
pada kisaran 5%
Tingkat kemiskinan,
pengangguran, dan gini rasio
membaik
Inflasi rendah dan stabil
Current Account Defisit
Meningkat; Volatilitas nilai tukar
dan saham
PEREKONOMIAN INDONESIA
RISIKOEKONOMIDOMESTIK
• JalurKeuangan • JalurPerdagangan
Sumber:GEPWorld BankJanuary 2020, WEOIMFJanuary 2020

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
DIIRINGI KUALITAS YANG SEMAKIN
MEMBAIK
5,56
5,01
4,88
5,03 5,07
5,17
5,02
PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sources:State Bureauof Statistics(BPSIndonesia)
11,22
9,22
Mar'13 Sep'13 Mar'14 Sep'14 Mar'15 Sep'15 Mar'16 Sep'16 Mar'17 Sep'17 Mar'18 Sep'18 Mar'19 Sep'19
0,408
0,38
5,81
5,28
Feb'13 Aug'13 Feb'14 Aug'14 Feb'15 Aug'15 Feb'16 Aug'16 Feb'17 Aug'17 Feb'18 Ags'18 Feb'19 Ags'19
8,36
3,35 3,02 3,61 3,13 2,72
2014 2015 2016 2017 2018 2019
INDIKATOR
SOSIAL:
Tingkat
kemiskinan
IN DIKATO R
SOSIAL:
Gini Ratio
Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19
INDIKATOR
SOSIAL:
Tingkat
Pengangguran
INFLASI
Ditengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh
stabil di kisaran 5 persen yang didorong dari konsumsi rumah
tangga. Kualitas pertumbuhan juga semakin membaik tercermin dari
inflasi rendah dan stabil serta membaiknya indikator sosial
KonsumsiRT,
56,52
PMTDB,
32,32
Konsumsi Rumah Tangga
masih menjadi pendorong
utamaPDBIndonesiadengan
persentase sebesar 56.52%
dariPDB
36

37
SINERGI KEBIJAKAN MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI
EKSPANSIMONETER
Untukmenjagamomentumpertumbuhanekonomiditengahekonomi
globalyangmelambat,BankSentraltelahmenurunkansukubungaacuan
sebanyak4kali(100bps)
OMNIBUSLAW
Perbaikanregulasiuntukmeningkatkaniklimdandayasainginvestasi.
GLOBALSUSTAINABILITY
Salahsatuterobosanbaruuntukmenghadapipersaingandanmembuat
aksespasarbarudenganfokuspadastandaryangberkelanjutandan
GlobalValueChain
6
5,75
5,5
5,25
5
4,75
Jan
Fe
b
Mare
t
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sept
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
2019 2020
BI rate (7-Days RR) (%)
SuperDeductionFor
Vocation
SuperDeductionForR&D
INSENTIFFISKAL
Dalamrangkamendorongindustri,sejumlahinsentiffiskaldikeluarkan
untukmengembangkanindustrimanufaktur,meningkatkaninvestasi,
penyerapantenagakerja,danpertumbuhanekonomi
TaxAllowance TaxHoliday
InvestmentAllowance
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta suistainability menjadi pendorong transformasi ekonomi

OUTLOOK
EKONOMI2020
RepublikIndonesia

39
RISIKO SEKTOR EKSTERNAL: DEFISIT TRANSAKSI
BERJALAN DAN DEFISIT PERDAGANGAN
6,15
-3,19
-9,34
40
20
0
-20
Neraca PerdaganganBarang (Miliar USD)
2014 2015 2016
Migas Non Migas
2017 2018 2019
Total
-2,87
4,97
8
7
6
5
4
3
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Pertumbuhan PDB vs %Transaksi Berjalan thd PDB
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
%Transaksi Berjalan Pertumbuhan PDB - rhs
No
HS
Code
Komoditas
Nilai Ekspor
(Miliar USD) %YOY
Share
(%)
2018 2019
1 27 Bahan bakar mineral 41.99 34.76 -17.22 20.75
2 15 Lemak dan minyak hewan/nabati 20.35 17.61 -13.45 10.51
3 85 Mesin dan perlengkapan elektrik 8.84 8.54 -3.39 5.10
4 87 Kendaraan dan bagiannya 7.55 8.16 8.09 4.87
5 72 Besi dan baja 5.75 7.41 28.90 4.42
6 71 Logam mulia, perhiasan/permata 5.61 6.62 18.01 3.95
7 40 Karet dan barang dari karet 6.38 6.02 -5.59 3.60
8 84 Mesin dan peralatan mekanis 5.73 5.43 -5.20 3.24
9 62
Pakaian dan aksesorinya (bukan
rajutan)
4.50 4.48 -0.34 2.68
10 64 Alas kaki 5.11 4.41 -13.70 2.63
9,61
73,75
16,64
Komposisi Impor 2019(%)
Barang
Konsumsi
Bahan
Baku/Penolong
Barang Modal
Sources:BankIndonesia,State Bureauof Statistics(BPS)
• Sejak tahun 2012, Indonesia menghadapi defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, ada perbaikan
defisit neraca perdagangan disebabkan menurunnya defisit Migas dan kenaikan surplus Non-
Migas.
• Namun komposisi ekspor Indonesia yang masih berbasis SDA menjadi risiko saat
menghadapi gejolak eksternal

40
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2020
Melihat tantangan dan peluang yang dihadapi, Perekonomian Indonesia tahun 2020 diprediksi mampu tumbuh 5,3%, sejalan dengan
stabilisasi perekonomian global dan implementasi kebijakan untuk penguatan perekonomian Indonesia.
PerekonomianIndonesia2020
diproyeksikantumbuh5,3%
INFLASI2020 tetapterkendalipadalevelrendahdanstabil
• Sektoreksternalmasihakandipengaruhiolehsentimenketidakpastianekonomiglobal
• Fluktuasihargakomoditas,isugeopolitik,tradewar,viruscorona,danbrexitmasihmenjaditantangan
KonsumsiRumahTanggamenjadikontributor
utama
Investasimenjadiprasyaratpentinguntukmencapai
pertumbuhan

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI MENUJU INDONESIA MAJU
41
PDB RIIL
5.7%
PDB RIIL
PER KAPITA
5.0%
TARGET TAHUN 2045
NEGARA MAJU DAN PDB TERBESAR
KE-5
(USD 7,4 TRILIUN)
PERANAN KTI MENJADI
25%
Rata-Rata 2020-2024:
5,7-6,0%
Sumber: RPJMN 2020-2024
Untuk memberi landasan mencapai negara maju, transformasi ekonomi dimulai pada tahun 2020-2024
RATA-RATA PERTUMBUHAN 2015-
2045

STRATEGI
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
RepublikIndonesia

43
VISI-MISI, PROGRAM PRIORITAS, DAN RPJMN 2020-2024
1 Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia
2
Struktur Ekonomi yang
Produktif, Mandiri,dan
Berdaya Saing
3
Pembangunan yang Merata
dan Berkeadilan
4
Mencapai Lingkungan Hidup
yang Berkelanjutan
5
Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian
Bangsa
6
Penegakan Sistem Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat,
dan Terpercaya
7
Perlindungan bagi Segenap
Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh Warga
8
Pengelolaan Pemerintahan yang
Bersih,
Efektif, dan Terpercaya
9
Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan
Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang
Berkualitas
Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang
Berkualitasdan Berdaya
Saing
Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan
Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan
1 Pembangun
an SDM
2 Pembangun
an
Infrastruktur
3 Penyederhanaa
n
Regulasi
5 Transformasi
Ekonomi
4 Penyederhana
an Birokrasi
“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Visi – Misi Presiden Program Prioritas 7 Agenda Pembangunan RPJMN

44
PEMBANGUNAN SDM MELALUI PENGEMBANGAN VOKASI DAN KARTU PRAKERJA
SMK BLK POLTEK
TENAGA
KESEHATAN
EKONOMI
DIGITAL
PEKERJA
MIGRAN
AGRIBISNIS MANUFAKTUR
PARIWISATA
6 Sektor Prioritas
Kebutuhan SDM di Era
Industri 4.0 & Ekonomi Digital
Meningkatkan Kualitas SDM melalui
Pendidikan & Pelatihan Vokasi
Keterlibatan industri sangat penting dalam perbaikan vokasi, untuk itu Pemerintah
memberikan insentif bagi industri yang berperan aktif dalam mengembangkan
vokasi, antara lain dengan memberikan super tax deduction sebesar200%.
“Program Kartu Prakerja adalah bantuan pelatihan
vokasi yang ditujukan untuk pencari kerja,
pekerja/buruh aktif dan/atau pekerja/buruh yang
terkena pemutusan hubungan kerja yang
membutuhkan peningkatan kompetensi.”
Target : “2 juta peserta pada tahun
2020”
•
•
•
Skilling,
Up-skilling
Re-skilling
Sistem
“Sistem
terintegrasi dan
berbasis digital,
mudah bagi
Pengguna,
terkontrol dan
akuntabel.”
Membangun kompetensi SDM yang memenuhi syarat di era industri
4.0 melalui 5 strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan
kejuruan dengan berfokus pada 3 lembaga kejuruan, terutama untuk
sektor-sektor prioritas.
Pemerintah memperkenalkan kartu Prakerja dalam upaya
meningkatkan kualitas SDM Indonesia

45
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
• Secara total, ada 92 Proyek Strategis Nasional yang selesai pada 2016 - 2019 dengan
nilai investasi Rp 467,4T
• Pembangunan infrastruktur secara merata bermanfaat besar menstimulasi pertumbuhan
dan distribusi ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing negara.
Sumber:
KomitmenInvestasi
(Miliar Rupiah)
TenagaKerja
(RibuOrang)KEKIndustri
KEKPariwisata
Sumber: Sekretariat Dewan NasionalKEK
20 30
62
92
144
2016 2017 2018 2019 est.2020
Proyek Selesai
Pemerintah telah menyusun Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 223 proyek
dan 3 program, dengan total nilai investasi mencapai Rp4.183 triliun dan tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menciptakan
pusat-pusat penggerak perekonomian baru yang
tersebar di seluruh wilayah indonesia. Komitmen
Investasi yang telah masuk senilai Rp 104 triliun
dan menciptakan tenaga kerja hingga 10.700
orang.

PENYEDERHANAAN REGULASI MELALUI OMNIBUS LAW
Banyaknya Peraturan Perundang-
undangan yang saling disharmoni
menjadi masalah regulasi.
DIPANGKAS – DISEDERHANAKAN – DISELARASKAN
Omnibus Law sebagai strategi reformasi regulasi agar
penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak
Peraturan Perundang-undangan
MANFAAT PENERAPAN OMNIBUS LAW
 Menghilangkan tumpang tindih antar PUU
 Efisiensi proses perubahan/pencabutan PUU
 Menghilangkan ego sektoral
Secara historis, praktik penerapan Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai negara common law system, dengan tujuan untuk
memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi.
46

SUBSTANSI OMNIBUS LAW
Omnibus Law Perpajakan
mencakup 6 pilar
UU
Omnibus Law Cipta Kerja
mencakup 11 klaster
UU
1) Pendanaan Investasi
2) Sistem Teritori
3) Subjek Pajak Orang Pribadi
4) Kepatuhan Wajib Pajak
5) Keadilan IklimBerusaha
6) Fasilitas
47
1) Penyederhanaan Perizinan,
2) Persyaratan Investasi,
3) Ketenagakerjaan,
4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan
Perlindungan UMK-M,
5) Kemudahan Berusaha,
6) Dukungan Riset dan Inovasi,
7) Administrasi Pemerintahan,
8) Pengenaan Sanksi,
9) Pengadaan Lahan,
10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
11) Kawasan Ekonomi
Ada 79 Undang-Undang dan 1.203 pasal telah diidentifikasi dan akan disederhanakan melalui
metodeOmnibusLaw
“Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, untuk meningkatkan iklim investasi dan
daya saing Indonesia, Pemerintah telah mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada
DPR pada bulan Februari 2020.
”

Rp
4,6jt
Lapangan Kerja Produktif
PDB per kapita/ bulan
Rp
27,0jt
Simplifikasi dan harmonisasi REGULASI dan PERIZINAN
INVESTASI yang berkualitas
Penciptaan LAPANGAN KERJA berkualitas dan kesejahteraan
PEKERJA yang berkelanjutan
Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi
1
2
3
4
48
INDONESIA 2045
Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur
• Indonesia menjadi Negara Maju, dengan ekonomi
berkelanjutan
• Perekonomian Indonesia masuk 5 Besar Ekonomi
Dunia
• Indonesia telah keluar dari Jebakan Negara
Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap)
• Tingkat kemiskinan mendekati 0%
• PDB mencapai USD 7 Triliun, peringkat ke-4 PDB
Dunia
• Tenaga Kerja berkualitas.
RUU
CiptaKerja
2020
2024
Rp
6,8-
7,0jt
PDB per kapita/ bulan
RUU Cipta Kerja:Langkah Strategis MewujudkanTransformasi Ekonomi
2045

Struktur RUU Cipta Kerja (1/2)
RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal
Struktur dan Substansi Pengaturan RUU Cipta Kerja:
Bab I: Ketentuan Umum
Bab II: Maksud dan Tujuan
dan
Pengadaan
1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan
Berusaha
Lahan:a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
b. Persetujuan Lingkungan
c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat
Laik Fungsi3. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan
Persyaratan Investasi
a. Penyeragaman konsepsi Perizinan Berusaha (standar) dengan
penerapan
Risk Based Approach
b. Pengaturan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha yang
diatur NSPK
c. Pengaturan Perizinan Berusaha pada15 Sektor
d. Persyaratan Investasi Pada Sektor TertentuBab IV: Ketenagakerjaan
1. Pengupahan dan Upah Minimum, 2. Pesangon PHK, 3. Waktu Kerja,
4. Perizinan TKA (Ahli) untuk keadaan darurat, vokasi, start-up,
kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu, 5.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 6. Penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan (alih daya), 7. Program Jamiman Kehilangan
Pekerjaan (JKP), 8. Penghargaan Lainnya (Sweetener).
Bab V: Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan UMKM serta
Perkoperasian
49
1. Kriteria UMK-M, 2. Basis Data Tunggal, 3. Pengelolaan Terpadu
UMK, 4. Kemitraan, 5. Kemudahan Perizinan Berusaha, 6. Insentif
Fiskal dan Pembiayaan, 7. Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan
Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan keuangan, 8. Partisipasi
dalam Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol,
9. Perkoperasian.Bab VI: Kemudahan Berusaha
1. Kemudahan Keimigrasian untuk penanaman modal asing
(penjaminan dapat berupa deposit)
2. Kemudahan atas paten untuk membuat produk atau
menggunakan proses di Indonesia (fleksibilitas).
3. Kemudahaan pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan pendirian
PT untuk Usaha Mikro dan Kecil (dapat didirikan oleh 1 orang).
4. Mencabut Undang-Undang Gangguan (Izin Gangguan).
Industri dan pengaturan atas importasi komoditas perikanan
dan komoditas pergaraman.
6. Mencabut ketentuan Wajib Daftar Perusahaan.
7. Mendorong BUMDes berbentuk Badan Hukum.Bab VII: Dukungan Riset dan Inovasi
Pemerintah dapat melakukanpenugasan khusus
kepada BUMN untuk
pemanfaatan umum, riset, pengembangan, dan inovasi.

Bab VIII: Pengadaan
Lahan
507
1. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Pertanahan: Pembentukan Bank Tanah, penguatan Hak Pengelolaan
(HPL), Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing, Pemberian Hak Atas
Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah
TanahBab IX: Kawasan
Ekonomi1. Kawasan Ekonomi Khusus
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan BebasBab X: Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek
Strategis Nasional1. Investasi Pemerintah Pusat
• Membentuk Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah Pusat
(Sovereign Wealth Fund) untuk mengelola dan menempatkan
sejumlah dana dan/atau aset negara.
• Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan
Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, atau BUMD.
• Dalam hal pengadaan lahan belum dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah, pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional
dapat dilakukan oleh badan usahaBab XI: Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk
Mendukung Cipta Kerja1. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan melaksanakan seluruh
kewenangan pemerintahan.
2. Kewenangan Menteri/Kepala dan Pemda merupakan pelaksanaan
kewenangan
Presiden.
3. Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala
dan/atau Pemda.
5. Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan dan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden.
6. Pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.
7. Persyaratan penggunaan diskresi.
8. Permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum
apabila batas waktu
sesuai Service Level Agreement (SLA) telah terlewati.
9. Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi
ahli
(bersertifikat).
Bab XII: Pengenaan
Sanksi1. Mendahulukan pengenaan sanksi administrasi terhadap
pelanggaran Perizinan Berusaha yang bersifat administratif.
Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum
remedium) atau yang berdampak negatif bagi keamanan,
keselamatan, dan lingkungan hidup.
2. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap setiap pelaksanaan Perizinan Berusaha
yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha yang
dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam
Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam
Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini
setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI.Bab XIV: Ketentuan
Peralihan
Bab XV: Ketentuan
Penutup

ALUR PIKIR OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
PenciptaanUsaha
Baru(Greenfield)
Pengembangan
Usaha(Brownfield)
Penciptaan
LapanganKerja
Baru
Peningkatan
Kesejahteraan
Pekerja
Peningkatan
PendapatanPeningkatan
DayaBeli
INVESTASI
Produksi
Barang&Jasa
Peningkatan
Konsumsi
PDB
SisiProduksi
Pertumbuhan
KonsumsiRT
Pertumbuhan6,6-7,0%*)
PMTB
5,7-6,0%*)
5,4-5,6%*)
Rata-rataPertumbuhanIncome
PerCapitaTahun2020-2024 8,4%
Incomeper
Capita
USD5.810-6,010*)
2,70–3,00JutaOrang/Tahun
Upah,Jaminandan
BantuanSosial
OMNIBUSLAW
CIPTAKERJA
*)RPJMN 2020-2024
51

DAFTAR PRIORITAS INVESTASI (~ DNI)
• Investasi di Indonesia sangat tertutup dibandingkan negara-
negaraASEAN
• Jumlah bidang usaha yang tertutup maupun bidang usaha terbuka
dengan persyaratan – terbanyak diantara negaraASEAN
Indonesia Singapore Malaysia Thailand Philippines Vietnam
20 0 0 0 1 6
495 4 11 43 33 0
515 4 11 43 34
6
TERTUT
UP
TERBUKA
DENGAN
PERSYARA
TAN
TOTAL
*)
*) Satuan : Bidang Usaha - Sumber data
BKPM
*) Merupakan Jumlah dari bidang usaha tertutup, dicadangkan
untuk UMKM dan Kemitraan serta bidang usaha terbuka dengan
persyaratan
Hingga 2014, jumlah bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif
Investasi (DNI) terus bertambah. Pada 2016, Pemerintah mulai
merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam DNI .
PERPR
ES
PERPR
ES
PERPR
ES36/2010 39/2014
44/2016
PERPR
ES77/200
7
298* 515*297* 664*
Daftar Prioritas Investasi sedang
dipersiapkan dengan mempertimbangkan
4 kriteria bisnis prioritas
Labor Intensive
INDONESIA
Capital
Intensive
High-Tech
Penerima
fasilitas insentif
fiskal dan non-
fiskal
Saat ini pemerintah (melalui Menko Perekonomian) sedang menyusun Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya
merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).
52

TRANFORMASI EKONOMI: INDUSTRI BERORIENTASI EKSPOR & BERBASIS SDA
Mendorong Industri Berorientasi
Ekspor
Industri Prioritas
Pada
Roadmap Industri 4.0
Makanan &
Minuman
Tekstil dan
Pakaian
Elektronik Otomotif Kimia
IndustriLainnya
Hasil Sumber Daya Alam
(Pertambangan, Perkebunan
& Hortikultura, Kehutanan,
dan Perikanan)
Pariwisata
Revisi
struktur
PPnB
M
Modernisasi
Mesin
dengan
Fasilitas
Perpajakan
Hilirisasi
produk dan
peningkata
n nilai
tambah
Penyelesaia
n Fasilitas
PPh Psl
23
Bahan
Baku
Impor
(Nafta
Kondensat
&
Ethylena)
Modernisas
i
Mesin
Terobosa
n
Pengemban
g an
Destinasi
Wisata
Baru
Industri kimia dasar organik yangbersumber
dari hasil pertanian, perkebunan
Industri logam dasar hulu (besi bajadan
bukan besi baja)
Industri pemurnian dan/ataupengilangan
minyak dan gas bumi
Industri petrokimia berbasis minyak bumi,gas
alam, atau batubara
Industri kimia dasaranorganik
Industri pengolahan berbasis hasil pertanian,
perkebunan, atau kehutanan yang
menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau
beserta turunannya
01
02
03
04
05
06
Kebijakan industri berorientasi ekspor diprioritaskan untuk industri 4.0 dan industri lainnya
dengan menyelesaikan akar permasalahan industri prioritas tersebut, seperti modernisasi
permesinan untuk industri makanan dan TPT, serta pemberian insentif industri lainnya yang
membutuhkan
Dalam rangka pengembangan industri
berbasis SDA dari hulu ke hilir dan membuat
53
telah diberikan tax
investasi dan telah
mendapatkan tax
daya saing yang tinggi
holiday sesuai besaran
ditetapkan SDA yang
holiday.

INSENTIF FISKAL
TAX ALLOWANCETAX HOLIDAY
SUPERDEDUCTION
VOKASI & LITBANG
INVESTMENT
ALLOWANCE
• Dukungan Pemerintah terhadap
program penciptaan lapangan
pekerjaan dan penyerapan
tenaga kerja
• Fasilitas berupa pengurangan
penghasilan neto sebesar 60%
dari jumlah investasi untuk
industri padat karya tertentu
• Untuk investasi pada industri
pionir yaitu memiliki keterkaitan
luas, memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru,
dan memiliki nilai strategis bagi
perekonomian
• Fasilitas pengurangan
Badan sebesar 100%
PPh
(untuk
investasi minimal Rp500 miliar)
atau sebesar 50% (untuk
investasi minimal Rp100miliar)
Super Deduction Vokasi
• Mengikutsertakan industri dalam
kegiatan vokasi untuk memberikan
pengetahuan dan mendorong
transfer of knowledge
• Pengurangan penghasilan bruto
maksimal 200% atas biayadalam
rangka kegiatan penyediaan
praktik kerja, pemagangan,
dan/atau pembelajaran
Super Deduction Litbang
• Meningkatkan peran industri dalam
serta
terkini
menumbuhkan inovasi
pemanfaatan teknologi
dalam proses produksi
• Pengurangan penghasilan bruto
maksimal 300% atas biaya litbang
yang dilakukan di Indonesia
• Investasi pada sektorprioritas
kriteria memiliki
tinggi atau untuk
dengan
investasi
ekspor, menyerap tenaga
kerja tinggi atau menggunakan
TKDN tinggi
• Fasilitas berupa investment
allowance sebesar 30%,
penyusutan dan amortisasi
dipercepat PPh dividen 10%
dan tambahan kompensasi
kerugian yang lebih lama dari
5 tahun
PARADIGMAPEMBERIAN
FASILITASPERPAJAKAN
Trust&
Verify
•Proses kemudahan di
awal sejalan dengan
prinsip self assessment
•Verifikasi dalam
rangka pengawasan
•Sederhana dalam
prosedur
•Memberikankepastian
atas hakdan
kewajiban
Simplicity
&
Certainty
Dalam rangka mendorong industri, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif fiskal guna meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan
pertumbuhan ekonomi
54

INSENTIF FISKAL UNTUK INDUSTRI PIONIR -TAX HOLIDAY
Capaian
Desember 2019
Rencana Investasi
Rp 1.045Triliun
Penyerapan
Tenaga Kerja
45.723
20 Propinsi
14 Negara
Keterangan PMK 150/2018
WP yang dapat
diberikan T/H
Penanaman modal baru pada Industri Pionir dengan nilai
investasi minimal Rp 500 miliar
• 18 sektor
• 169 KBLI
Persentase
pengurangan T/H
• 100% (untuk Tax Holiday)
• 50% (untuk Mini Tax Holiday)
Jangka Waktu
Tax Holiday:
 Investasi Rp500 M s.d. < Rp1 T –> 5 tahun
 Investasi Rp1 T s.d. < Rp5 T –> 7 tahun
 Investasi Rp5 T s.d. < Rp15 T –> 10tahun
 Investasi Rp15 T s.d < Rp30 T –> 15tahun
 Investasi minimal Rp30 T –> 20 tahun
Mini tax holiday:
 Investasi Rp100 M s.d. < Rp500 M
Masa Transisi
• 50% selama 2 tahun (untuk tax holiday)
• 25% selama 2 tahun (mini tax holiday)
Proses Otomasi, diputuskan dengan Sistem OSS
Sampai dengan Desember 2019 telah disetujui tax holiday dari 57 wajib pajak dengan nilai rencana investasi sebesar Rp1.045 triliun
18 Sektor Berdasar PMK No.150 Tahun2018
a. Industri logam dasar hulu (besi bajadan bukan besi baja)
b. Industri pemurnian dan/ataupengilanganminyak dan gas bumi
c. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam,atau batubara
d. Industri kimiadasar anorganik
e. Industri kimiadasar organik yangbersumber dari hasil pertanian, perkebunan
f. Industri bahanbaku farmasi
g. Industri pembuatanperalataniradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi
h. Industri pembuatankomponen utamaperalatanelektronika atautelematika,seperti semiconductor
wafer,backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electricaldriver, atau display
i. Industri pembuatanmesin dan komponen utama mesin
j. Industri pembuatankomponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin
manufaktur
k. Industri pembuatankomponen utamamesin pembangkit tenaga listrik
l. Industri pembuatankendaraan bermotor dan komponen utamakendaraan bermotor
m.Industri pembuatankomponen utama kapal
n. Industri pembuatankomponen utamakereta api
o. Industri pembuatankomponen utamapesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara
p. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian,perkebunan,ataukehutanan yang menghasilkan bubur
kertas (pulp) tanpa ataubeserta turunannya
q. Infrastruktur ekonomi
r. Ekonomi digitalyang mencakup aktivitas pengolahandata,hosting, dan kegiatanyang berhubungan
dengan itu
57 Wajib Pajak
55

TRANFORMASI EKONOMI: PENGUATAN NERACA PERDAGANGAN
Program jangka pendek
IMPLEMENTASI
MANDATORI B3O
GASIFIKASI
BATUBARA
PENGUATAN TRANS
PACIFIC PETROCHEMICAL
INDOTAMA (TPPI)
PEMBANGUNAN
SMELTERUNTUK
HILIRISASIPRODUK
TAMBANG
GREENREFINERYDI
PLAJUSUMATERA
SELATAN
KEBIJAKANBEAMASUK
TINDAKAN
PENGAMANAN
SEMENTARA(BMTPS)
1. Terlaksananya Implementasi
Mandatori B30 pada tahun
2020, dengan penyaluran
FAMEsebesar 9,6 jutakL.
2. Penghematan devisa USD 4,8
Miliar.
3. Menjamin ketersediaan
Bahan Bakar Minyak (BBM
jenis biosolar) di Dalam
Negeri yang berbasis sumber
daya lokal (minyak sawit).
1. Mengurangi ketergantungan
impor melalui substitusi LPG
sebesar 1,08 juta ton/tahun
atau ± Rp 9 Trilyun / USD 648
juta dengan asumsi harga LPG
600 USD/ton.
2. Mempercepat pembangunan
pabrik gasifikasi
dengan kapasitas
ton/tahun DME
TanjungEnimdan
450 ribu
batubara
1,8 juta
(proyek
Peranap),
ton/tahun
polypropelene (proyek Tanjung
Enim), dan 570 ribu ton/tahun
pupuk urea (proyek Tanjung
Enim).
1.Meningkatkan
petrokimia
negeri
produksi
di dalam
melalui
(TPPI,
pengembangan PT TPI
beserta 3 anak
perusahaanya
Polytama danPON)
2. Dapatmengurangiimpor
produk petrokimia dan
USD
devisa
1
menghemat
negara
Miliar/tahun.
1. Mendorong industri nikel
untuk membangun fasilitas
pengolahan.Sampai dengan
dibangun 212019, telah
smelter.
2. Menguatkan industri hilir
alumunium yang terintegrasi
dengan industri hulu melalui
sinergidengan BUMN.
1. PT Pertamina sedang
mengembangkan greenfuel
(dieselnabatidan bensin
nabati) yang berbasis
minyak sawit di beberapa
kilang Pertamina terutama
di kilang Plaju, Sumatra
Selatan.
2. Pengembangan greenfuel
ini masih dalam tahap
penelitian dan percobaan
untukmenggantikan BBM
berbasis fosil melalui
mekanisme co-processing
danstand-alone.
1. Kebijakan BMTPS
ditujukan
ini
untuk
melindungiprodukdalam
dari masuknya
impor yang
negeri
produk
sejenis.
2. Jenis produk yang
dikenakanBMTPStertuang
dalamPermenkeu nomor
PMK 161/PMK.010/2019,
PMK 162/PMK.010/2019,
dan PMK
163/PMK.010/2019
PERCEPATANPERJANJIANPERDAGANGAN(RCEP,I-EUCEPA,GSP, BIA
TAIWAN)
1 2 3 4 5 6
7
Untuk meningkatkan produk ekspor dan mendorong industri substitusi impor, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat neraca
perdagangan
56

TRANSFORMASI EKONOMI :REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)
47%
POPULASI
DUNIA
29%
PERDAGANGAN
DUNIA
32%
PDB DUNIA
32%
FDI DUNIA
China India Japan South
Korea
New
Zealand
ASEANAustralia
Countries
RCEP merupakan konsolidasi lebih lanjut kesepakatan FTA 10 negara
ASEAN dengan 6 negara mitra FTA-nya (Cina, Korea, Jepang, India,
Australia dan New Zealand). Indonesia merupakan inisiator dan negara
koordinator untuk perundingan RCEP.
57

INDONESIA
TRADE
NEGOTIATIO
NS
Regional Comprehensive EconomicPartnership
Current status: essentiallyconcluded
1
2
ON-GOING NEGOTIATIONS AND
REVIEW
5
4
6
3
9 (Review)
Current status: on-going review;Target:2020
ASEAN-India FTA (AIFTA)
(Review)
7
8
Indonesia-European Union CEPA
Negotiations started: 2016
Current status: 9thRound(Des2019):Target: 2020
Indonesia-Iran PTA
Current status: 5thRound(Feb2018);Target: 2020
Indonesia-Turkey CEPA
Negotiations started:2018
Current status: 3rdRoundTIGs(Jan2019);Target:2020
Indonesia-Tunisia PTA
Current status: 3rdRound(March2019);Target: 2020
Indonesia-Pakistan TIGA (Review/Upgraded)
Implemented: 1March2019
Current Status: 1stJNC(August2019);Target: 2021
Indonesia-Bangladesh PTA
Current status: 2ndRound(July2019);Target: 2020
1
2
3
4
5
6
RCEP 7
Indonesia-EFTA CEPA
Current status: signedon16Dec2018,onratification process
Indonesia-Australia CEPA
Current status: signedon4March 2019,onratificationprocess
ASEAN–Hong Kong FTA & InvestmentAgreement
Current status: Concluded,Signedin 12November2017
Indonesia-Japan EPA (Review)
Current status:Concluded
Indonesia-Mozambique PTA
Current status: signed0n27August2019,on ratification
process
Indonesia-Korea CEPA
Current status: substantiallyconcluded
CONCLUDED/RATIFICATION
PROCESS
IMPLEMENTED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indonesia-Japan EPA
Implemented: 2008(IJEPA)
Indonesia-PakistanPTA
Implemented: 1March2019
MOU Indonesia-Palestine
Implemented: 21February2019
ASEAN TIGA
Implemented: 2010
ASEAN-China FTA
Implemented: 2004
AANZFTA
Implemented: 2012
ASEAN-India FTA
Implemented: 2010
ASEAN-Japan CEP
Implemented: 2009
ASEAN-Korea FTA
Implemented: 2006
Indonesia-ChileCEPA
Implemented: 10August2019
10
Indonesia-Morocco PTA
Current status: Launchnegotiation(Jun2018;Target:2021
ASEAN Economic Community (AEC)
ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)
Sumber :
Kemendag
8
9
10
11
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
Current status: signedon11Nov2018,on ratificationprocess
ASEAN Agreement on E-Commerce
Current status: signedon12Nov2018,on ratificationprocess
ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)
Current status: signedon23Apr2019,onratification process
ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)
Current status: signedon23Apr2019,onratification process
58

TERIMA
KASI
H
59
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN

Paparan ruu cipta kerja

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Paparan ruu cipta kerja

Similar to Paparan ruu cipta kerja (20)

Paparan ruu cipta kerja