SlideShare a Scribd company logo
1 of 66
www.idsurvey.id
SOSIALISASI TKDN
PT SUCOFINDO
SBU - PIK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN
2
#AssureYourConfidence
SEKILAS
PT SUCOFINDO
• Profil
Perusahaan
• Peran
Sucofindo di
bidangTKDN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN TKDN
• Regulasi TKDN
• Tujuan
Penggunaan
PDN
• Arahan
Presiden
PERHITUNGAN
TKDN
• Definisi
• TKDN Barang
• TKDN Jasa
• TKDN Barang &
Jasa
VERIFIKASI
TKDN
 Verifikasi
TKDN
 Alur Verifikasi
01 02 03 04
MATERI
3
1. Seri A (Dwiwarna) NRI
2. Seri B - PT BKI (Persero) dan
SGS
Saham
Visi
Menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang kompetitif,
andal dan terpercaya di bidang inspeksi,
pengujian, sertifikasi, konsultansi dan
pelatihan.
Misi
Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku
kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham dan
pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian,
sertifikasi, konsultansi serta jasa terkait lainnya
untuk menjamin kepastian berusaha.
Tata Nilai Perusahaan
1. Amanah
2. Kompeten
3. Harmonis
4. Loyal
5. Adaptif
6. Kolaboratif
Sejarah
SUCOFINDO berdiri sejak tahun 1956 dengan
kerjasama usaha antara Pemerintah Republik
Indonesia dan SGS, Geneva, Switzerland
PT Superintending Company of Indonesia
(selanjutnya disebut SUCOFINDO) secara resmi telah
tergabung dalam Holding Jasa Survei yang diberi
nama IDSurvey bersama dengan PT Biro Klasifikasi
Indonesia (Persero) sebagai ketua holding dan PT
Surveyor Indonesia.
PROFIL PT SUCOFINDO
KOMPETENSI SUCOFINDO
Inspeksi Pengujian Konsultansi Pelatihan
Sertifikasi
Karyawan
3.500
Jasa
194
Konsumen
13.800
Titik Layanan
• 80 Titik Layanan
• 65 Laboratorium
TITIK LAYANAN JASA SUCOFINDO
4
PERAN SUCOFINDO
Penyusunan Roadmap TKDN
Memberikan solusi dengan membuat peta jalan
dalam implementasi TKDN serta target-target
pencapaian hasil TKDN dalam jangka pendek,
menengah dan panjang
Konsultansi Perencanaan
Pengadaaan
Membantu menyiapkan strategi
pengadaaan dengan database produk
dan jasa dalam rangka implementasi
TKDN
Pelatihan Tata Cara Penghitungan TKDN
Memberikan sosialisasi dan pemahaman
terkait regulasi TKDN kepada
perusahaan/instansi pengguna
barang/jasa dan penyedia barang/jasa
Sertifikasi TKDN Barang dan Verifikasi TKDN
Jasa
Melakukan penilaian KDN terhadap produk dan
memastikan realisasi / Capaian TKDN terhadap
pengadaan barang,
jasa dan gabungan barang dan jasa
.
Pre Assesment TKDN
Melakukan penghitungan forecast penilaian TKDN
dan memberikan database untuk pemerintah
atau pelaku usaha dalam implementasi TKDN
Konsultansi Pedoman SOP Pengadanan
Barang dan Jasa
Memberikan asistensi dan konsultansi SOP
bagi industtri dan Pemerintahan dalam
penerapan P3DN
Assure Your Confidence
5
REGULASI
UU No. 3 Tahun 2014
Tentang Perindustrian
Pasal 85 :
Untuk pemberdayaan Industri dalam
negeri, Pemerintah meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri.
Pasal 86 :
Produk dalam negeri wajib digunakan
oleh Lembaga Negara, Kementerian,
BUMN, BUMD dalam pengadaan
barang/jasa
UNDANG-UNDANG
Perpres 16 Tahun 2018 jo 12
Tahun 2021 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan
Pasal 66 ( 1 dan 2)
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah wajib menggunakan produk
dalam negeri.
Kewajiban dilakukan apabila Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)
ditambah nilai Bobot Manfaat
Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%
(empat puluh persen)
Your Text
Get a modern
PowerPoint
Presentation
that is
beautifully
designed.
PP 29 Tahun 2018
Tentang
Pemberdayaan Industri
Pasal 61 :
Kewajiban menggunakan produk
dalam negeri dengan nilai TKDN
minimal 25% apabila telah terdapat
produk dalam negeri dengan
penjumlahan nilai TKDN dan BPM
paling sedikit 40%
PermenPerin 16/M-IND/PER/2/2011
Tentang “Ketentuan dan Tata Cara
Perhitungan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN)”
PermenPerin No. 57 Tahun 2006 Tentang
“Penunjukan Surveyor Independen
Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian
(TKDN)”
PERATURAN
PEMERINTAH
PERATURAN
PRESIDEN
PERATURAN
MENTERI
InPres No. 2 Tahun 2022
Tentang “Percepatan
Peningkatan Penggunaan PDN
dan Produk Usaha Mikro, Usaha
kecil dan Koperasi Dlm Rangka
Menyukseskan Gerakan
Nasional bangga Buatan
Indonesia pd Pelaksanaan
Pengadaan barang dan Jasa
Pemerintah”
INSTRUKSI
PRESIDEN
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
6
Susunan Tim Nasional P3DN
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018
Ketua : Menkomarves
Wakil Ketua : Menko Perekonomian
Ketua Harian Menteri Perindustrian
Sekretaris : Sekjen Kemenperin
Anggota:
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri
Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri ESDM, Menteri
Perhubungan,Menteri Perdagangan, Menteri PUPR,
Mendikbud, Menristekdikti, Menkominfo, Menteri BUMN
Kepala Bappenas, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet
Kepala BPPT, Kepala BKPM, Kepala BPKP, Kepala LKPP,
Kepala KPPU, Ketua Umum KADIN
• Tim Nasional P3DN melibatkan
asosiasi industri dan asosiasi
profesi, dibantu oleh Sekretariat
• Ketentuan lebih lanjut akan
ditentukan oleh Menko Maritim
sebagai Ketua Tim Nasional P3DN
• Tim Nasional P3DN melapor
kepada Presiden sekali dalam 6
bulan, atau sewaktu-waktu
diperlukan
Timnas
sudah harus
melapor
kepada
Presiden 2X
Amanat PP No. 29 Tahun 2018
tentang Pemberdayaan Industri
6
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
7
TUJUAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
MENINGKATKAN UTILISASI NASIONAL
YANG BEDAMPAK PADA MENINGKATKAN EFISIENSI
INDUSTRI SEHINGGA MAMPU BERSAING DIPASAR DUNIA
.
MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
MENGURANGI KETERGANTUNGAN TERHADAP PRODUK
LUAR NEGERI MELALUI PENGOPTIMALAN BELANJA PEMERINTAH
PENGHEMATAN DEVISA NEGARA
MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
8
IMPLEMENTASI PADA PROSES LELANG
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
9
CONTOH PENGADAAN PRODUK DALAM NEGERI
Contoh : Seragam Dinas,
Kendaraan Dinas, Alat Tulis
Kantor , dll
PENGADAAAN BARANG
01
Contoh : Sewa Kendaraan, Jasa
Pengamanan/Security, dll
PENGADAAN JASA
03
Contoh : Pembangunan Kantor,
Perangkat Sistem Informasi, dll
PENGADAAN BARANG
DAN JASA
03
TKDN + BMP ≥ 40 % Barang Lokal
Wajib Digunakan
www.p3dn.kemenperin.go.id www.e-katalog.lkpp.go.id
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
10
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
11
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
•Material Terpakai
•Peralatan Terpasang
12
PROSES PENGADAAN
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
• Saat melakukan identifikasi
kebutuhan & penetapan
Barang/Jasa sudah
memperhatikan TKDN
(wajib/tdk PDN ?)
• Mencari informasi nilai TKDN
dari barang & jasa yg
dibutuhkan (Barang  Daftar
Inventaris B/J; Jasa 
perhitungan estimasi)
• Perlu menghitung target
TKDN yang akan ditentukan
PA / KPA
13
PROSES PENGADAAN
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
• Penyusunan Spek, HPS &
Draft Kontrak memperhatikan
TKDN
• Memastikan Nilai TKDN yg
menjadi target (cek Daftar
Inventaris & perhitungan
estimasi)
PPK
• Mencantumkan persyaratan
TKDN dalam Dokumen
Pemilihan
Pokja
14
PROSES PENGADAAN
02
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
TKDN
• Evaluasi Dokumen Penawaran
• Memeriksa data dukung
TKDN, cek Daftar inventaris
B/J, cek perhitungan TKDN
Gabungan B&J, hitung
preferensi harga
Pokja
• Mengajukan Penawaran
TKDN Barang; Komitmen
TKDN Jasa; Gabungan B/J
Penyedia
15
Form Pernyataan TKDN Barang
.RefPermenESDMNo.15Thn2013PenggunanPDNpdKegHulu Mugas
.RefPermenprinNo.16/M-IND/PER/2/2011tataCaraPerhitunganTKDN
Referensi TKDN Ke
website P3DN
Referensi TKDN Ke
website P3DN
Referensi TKDN Ke
website P3DN
16
Form Pernyataan TKDN Jasa
.RefPermenESDMNo.15Thn2013PenggunanPDNpdKegHulu Mugas
.RefPermenprinNo.16/M-IND/PER/2/2011tataCaraPerhitunganTKDN
17
Form Pernyataan TKDN Gab Barang& Jasa
.RefPermenESDMNo.15Thn2013PenggunanPDNpdKegHulu Mugas
.RefPermenprinNo.16/M-IND/PER/2/2011tataCaraPerhitunganTKDN
Referensi TKDN Ke
website P3DN
Referensi TKDN Ke
website P3DN
18
Konsep Dasar Penghitungan HEA
19
HargaEvaluasiAkhir:
PenyesuaianataunormalisasihargaterhadapHargapenawaran dalam
proses pengadaanbarang/jasa,dimanaunsurPreferensi Hargatelah
diperhitungkanberdasarkan capaianTKDNdanstatusperusahaan
PreferensiHarga:
adalahnilaipenyesuaianataunormalisasihargaterhadapharga
penawarandalamprosespengadaanbarang/jasa.
*) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah harga penawaran
dan hanya digunakan Panitia Lelang untuk keperluan
perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA).
Harga Evaluasi Akhir
20
Harga Evaluasi Akhir
Max25%
Kriteria Preferensi
Barang
TKDNProduk≥25%
PeraturanPresiden Nomor12Tahun2021Pasal67
Preferensi hargadiberlakukanuntukPengadaanBarang/Jasadengan
nilaiHPSpalingsedikitdiatasRp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah)
Max7,5%
Jasa
Konstruksi
PerusahaanNasional
21
Harga Evaluasi Akhir
HEA=(1–KP) xHargaPenawaran
Koefisien Preferensi (KP) =TKDN x Preferensi Tertinggi
22
Contoh Penghitungan
HargaPenawaran = Rp.1.050.000.000,-
NilaiTKDN = 60%
Preferensi = 25%
Koefisien Preferensi (KP) =%TKDN X Preferensi Tertinggi
=60% X 25%
KP =15%
HargaEvaluasiAkhir =(1–KP)xHargaPenawaran
=(1–15%)xRp1.050.000.000,-
HargaEvaluasiAkhir =Rp892.500.000,-
23
Contoh Penghitungan HEA Barang
Penyedia
Barang/
Jasa
Penawaran
Harga
Penawaran(Rp)
Peringkat
Penawaran
TKDN HEA (Rp)
Peringkat
Akhir
A 1.050.000.000 4 60% 892.500.000 1
B 1.150.000.000 5 50% 1.006.250.000 3
C 1.025.000.000 3 25% 960.937.500 2
D 1.010.000.000 2 20%
Tidakdiperbolehkanikuttender
E 980.000.000 1 0%
HEAtidak merubahnilai kontrak
NilaiKontrakmengacupada harga penawaran
24
Contoh Penghitungan HEA Gabungan Barang
1 Laptop 40%
2 Printer 25%
3 Kertas 40%
4 Tinta 0%
No. Nama Barang Syarat TKDN
25
Contoh Penghitungan HEA Gabungan Barang
Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN
1 Laptop TKDN + BMP > 40% 7.455.000 145 1.080.975.000 35,78%
2 Printer 25% 4.321.000 5 21.605.000 26,07%
3 Kertas TKDN + BMP > 40% 50.000 500 25.000.000 73,39%
4 Tinta 0% 245.000 30 7.350.000 0,00%
1.134.930.000
Penawaran PT. A
No. Nama Barang Syarat TKDN
Penawaran
Total
Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN
1 Laptop 40% 6.579.000 145 953.955.000 37,77%
2 Printer 25% 3.233.000 5 16.165.000 0,00%
3 Kertas 40% 45.000 500 22.500.000 82,91%
4 Tinta 0% 200.000 30 6.000.000 25,03%
998.620.000
Penawaran PT. B
No. Nama Barang Syarat TKDN
Total
Penawaran
Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN
1 Laptop 40% 7.429.000 145 1.077.205.000 37,77%
2 Printer 25% 3.999.999 5 19.999.995 26,07%
3 Kertas 40% 65.000 500 32.500.000 82,91%
4 Tinta 0% 255.000 30 7.650.000 0,00%
1.137.354.995
No. Nama Barang Syarat TKDN
Penawaran
Total
Penawaran PT. C
26
Contoh Penghitungan HEA Gabungan Barang
Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN Preferensi Harga HEA (Rp)
1 Laptop 40% 7.455.000 145 1.080.975.000 35,78% 25% 984.281.786
2 Printer 25% 4.321.000 5 21.605.000 26,07% 25% 4.039.379
3 Kertas 40% 50.000 500 25.000.000 73,39% 25% 40.826
4 Tinta 0% 245.000 30 7.350.000 0,00% FALSE 245.000
1.134.930.000 988.606.991
No. Nama Barang Syarat TKDN
Penawaran
Total
HEA PT. A
Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN Preferensi Harga HEA (Rp)
1 Laptop 40% 7.429.000 145 1.077.205.000 37,77% 25% 975.489.918
2 Printer 25% 3.999.999 5 19.999.995 26,07% 25% 3.739.299
3 Kertas 40% 65.000 500 32.500.000 82,91% 25% 51.527
4 Tinta 0% 255.000 30 7.650.000 0,00% FALSE 255.000
1.137.354.995 979.535.744
No. Nama Barang Syarat TKDN
Penawaran
Total
HEA PT. C
27
DEFINISI
Preferensi Harga
Nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga
evaluasi akhir dalam pengadaan Barang/Jasa.
Verifikasi
Kegiatan menghitung nilai TKDN Barang/Jasa dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan berdasarkan
data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen Barang, perusahaan Jasa, atau
penyedia gabungan Barang dan Jasa
Bobot Manfaat Perusahaan
Nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan berproduksi
di Indonesia
Tingkat Komponen Dalam Negeri
Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran
kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
Produk Dalam Negeri
Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan
oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau
sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau
komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
03
PENGHITUNGAN
TKDN
28
#AssureYourConfidence
TKDN
Barang
Jasa
Gabungan
JENIS TKDN
03
PENGHITUNGAN
TKDN
29
#AssureYourConfidence
PeraturanMenteriPerindustrian Nomor31Tahun 2022
“Tentang Ketentuan danTataCara Penghitungan
Tingkat Komponen Dalam NegeriAlat Kesehatan dan Alat
Kesehatan Diagnostik InVitro)”
PeraturanMenteriPerindustrian Nomor6Tahun 2022
“Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (Battery ElectricVehicle)”
PeraturanMenteriPerindustrian Nomor22 Tahun 2020
“Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan
Tingkat Komponen Dalam NegeriProduk Elektronika dan
Telematika”
PeraturanMenteriPerindustrian Nomor04Tahun 2017
“Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan
Tingkat Komponen Dalam NegeriUntuk
Pembangkit ListrikTenagaSurya””
PeraturanMenteriPerindustrian Nomor16 Tahun2020
“Tentang Ketentuan dan TataCaraPenghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi”
PeraturanMenteriPerindustrianNomor29 Tahun2017
“Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk
Telepon Seluler, Komputer Genggam
danKomputer Tablet”
PeraturanMenteriPerindustrian Nomor16 Tahun2011
“Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN)”
CostBased
MaterialBased
Material+ProcessBased
ProcessBased
Cost&ProcessBased
Cost+ProcessBased
Cost+ProcessBased
TKDN BARANG
03
PENGHITUNGAN
TKDN
30
#AssureYourConfidence
BAHAN BAKU
&
TENAGA
KERJA
• DalamNegeri
• Luar Negeri
PERUBAHAN
• Sifat
• Wujud
• Fungsi
BARANG/
PRODUK
• Nilai
Ekonomi
Lebih Tinggi
BERINVESTASI DI INDONESIA
BERLOKASI DI INDONESIA
BERPRODUKSI DI INDONESIA
Perusahaan Produk
03
PENGHITUNGAN
TKDN
Syarat
Perusahaan
Dan Produk
31
TENAGA
KERJA
BAHAN
BAKU
FACTORY
OVERHEAD
TKDN
ASALBARANG
KEWARGANEGARAAN
KEPEMILIKAN
Biaya Dalam Negeri
Total Biaya Produksi
x 100%
=
KDN
KLN
KDN
KLN
KDN
KLN
03
PENGHITUNGAN
TKDN
Konsep
Penilaian TKDN
32
Pembelian Bahan
Baku
Proses Produksi Produk Jadi Delivery
BIAYA PRODUKSI
Apa yang dihitung ?
Layer
Pertama
Layer
Kedua
03
PENGHITUNGAN
TKDN
33
1. Bahan Baku Langsung dan Tidak Langsung
2. Jasa Terkait Bahan Baku
3. Tenaga Kerja Langsung
4. Jasa Terkait Tenaga Kerja Langsung
5. Tenaga Kerja Tidak Langsung / Manajemen
6. Mesin Alat Kerja yang Dimiliki Sendiri
7. Mesin Alat Kerja yang Disewa
8. Jasa Terkait Biaya Tidak Langsung Pabrik
9. Rekapitulasi Penilaian TKDN
Tenaga Kerja
Bahan Baku
Factory
Overhead
PeraturanMenteriPerindustrian Nomor16 Tahun 2011
“TentangKetentuandanTataCara Penghitungan
Tingkat KomponenDalamNegeri(TKDN)”
Form
Penilaian
TKDN
Manufaktur
03
PENGHITUNGAN
TKDN
34
Produk
Luar Negeri
Produk
DalamNegeri
100%
0%
Mempunyai
Nilai TKDN
0%
Tidak Mempunyai
Nilai TKDN
Bagaimana dengan PDRI (pajak dalam
rangka impor) untuk bahan baku asal luar
negeri (bahan baku impor)?
PDRI (pajak dalam rangka impor)
dikategorikan sebagai kandungan lokal.
NilaiBahanBakudihitung
setelahsampaidilokasipabrik
Jika nilai bahan baku <3%
(akumulasi 10%), dan barang
diproduksi diDalamNegeri,dinilai
TKDN=100%
PenelusuranBahan
Baku/Produk dilakukansampai
produsenlayerke-2
Kriteriapenilaiandilakukan
berdasarkanasalbarang
(negaraasal)
03
PENGHITUNGAN
TKDN
Penilaian TKDN
Bahan Baku
35
BisakahorangIndonesiayangbekerjauntukPMAatau
perusahaanasingdikatakanmemilikikandunganlokal?
–
BagaimanadenganpajakpenghasilandanVisauntuk
parapekerjaasingyangbekerjadiIndonesia?
-
WNI WNA
KEWARGANEGARAAN
100% 0% Ya,itubisadikatakanmemilikikandunganlokal.
PajakpenghasilandanVisauntukparapekerjaasing
dikatakansebagaikandunganlokal.
03
PENGHITUNGAN
TKDN
Penilaian TKDN
Tenaga Kerja
36
Dibuat
Dimiliki
%TKDN
DN
DN LN DN+LN
100% 75%
75%+(25% x%SahamDN)
LN
DN LN DN+LN
75% 0%
%SahamDNMaks. 75%
03
PENGHITUNGAN
TKDN
Penilaian TKDN
Alat Kerja
37
FormPenghitungan
TKDNBarang
Form
Penilaian
TKDN
Manufaktur
03
PENGHITUNGAN
TKDN
38
Aspek Manufaktur 70 %
Dari keseluruhan nilai TKDN
Aspek Pengembangan 30 %
Dari keseluruhan nilai TKDN
Aspek Manufaktur 80 %
Dari keseluruhan nilai TKDN
Aspek Pengembangan 20 %
Dari keseluruhan nilai TKDN
PRODUK DIGITAL PRODUK NON DIGITAL
PeraturanMenteriPerindustrian Nomor22 Tahun 2020
“TentangKetentuandanTataCara Penghitungan
Tingkat KomponenDalamNegeriProduk ElektronikadanTelematika”
03
PENGHITUNGAN
TKDN
39
FormPenghitungan
TKDNProduk
ElektronikadanTelematika
03
PENGHITUNGAN
TKDN
Penyedia Barang/Jasa : PT. TELEVISI INDONESIA
: Kawasan Industri Beringin (KIB) Blok A1
Hasil Produksi : Industri Perakitan Televisi
Jenis Produk : Televisi
Tipe : TITV0024
Spesifikasi : 24 Inch DVB-T2 Android
Standar :
KDN KLN Total
1 55.332,87 868.889,39 924.222,27 5,26%
2 113.347,74 - 113.347,74 10,78%
1 8.383,05 - 8.383,05 0,80%
2 5.242,27 - 5.242,27 0,50%
1 273,18 - 273,18 0,03%
2 295,09 98,36 393,45 0,03%
3 - - - 0,00%
4 56,91 - 56,91 0,01%
182.931,11 868.987,76 1.051.918,87 17,39%
Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya
Tenaga Kerja Langsung
Alamat
Biaya
TKDN
(%)
Uraian
Mesin yang dimiliki
Mesin yang Sewa
Tenaga Kerja Tidak Langsung
Biaya tidak langsung terkait lainnya
Biaya Produksi
Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya
Terkait Lainnya
Bahan Baku untuk Material Langsung
: PT. TELEVISI INDONESIA
: Kawasan Industri Beringin (KIB) Blok A1
: PT. Televisi Indonesia
: PT. Ide Karya Bersama
: Industri Perakitan Televisi
: Televisi
: TITV0024
: 24 Inch DVB-T2 Android
: TIVINDO
English Indonesia
I Piranti Lunak 33,33% -
Source Code dan Compile 100,0% 23,33%
Develop User Interface 100,0% 5,00%
Testing & Debugging 100,0% 5,00%
II Desain Industri 33,34% 50,00%
Product Design (ID) 100,0% 13,34%
Mechanical Design (MD) 100,0% 10,00%
CNC or Mock Up 0,0% 0,00%
III Desain Tata Letak 33,33% 50,00%
Schematic Diagram 0,0% 0,00%
Engineering Validation Testing/BreadBoarding 0,0% 0,00%
Design Circuit Board (PCB) 0,0% 0,00%
Design /Production Prototyping 0,0% 0,00%
Testing & Calibration PCBA SMT (Jig Test Development) 0,0% 0,00%
Rekapitulasi Penghitungan TKDN Pengembangan Barang Elektronika dan Telematika
Penyedia Barang/Jasa
Alamat
Diproduksi Oleh
Didesain Oleh
TKDN
Non Digital
Digital
56,67%
Hasil Produksi
Dokumen
Total Nilai TKDN Pengembangan
Component Design
Jenis Produk
Tipe
Spesifikasi
Merek
No.
Presentase
Bobot
40
FormPenghitungan
TKDNProduk
ElektronikadanTelematika
03
PENGHITUNGAN
TKDN
Penyedia Barang/Jasa : PT. TELEVISI INDONESIA
: Kawasan Industri Beringin (KIB) Blok A1
Diproduksi Oleh :
Didesain Oleh : PT. Ide Karya Bersama
Hasil Produksi : Industri Perakitan Televisi
Jenis Produk : Televisi
Tipe : TITV0024
Spesifikasi : 24 Inch DVB-T2 Android
Merek : TIVINDO
Non Digital
(1) (3) 100 - (3) (2) x (3)
I. TKDN BARANG MANUFAKTUR 0% 17,39% 82,61% 12,17%
II. TKDN PENGEMBANGAN 0% 56,67% 43,33% 17,00%
29,18%
REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN
Alamat
PT. Televisi Indonesia
30%
KDN KLN
TKDN (%)
URAIAN
(2)
TKDN ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
(%)
70%
Kategori Produk
Digital
41
Catatan:
• SertifikatTKDNBarangditanda sahkan olehKepala
Pusat Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri,
KementerianPerindustrian
• Satu sertifikat TKDNmewakili satu jenisproduk
• Jenisproduk yangdapat ditanda sahkansesuai dengan
komoditi Izin UsahaIndustri Perusahaan.
• SertifikatTKDNBarangberlaku selama3Tahun.
42
#AssureYourConfidence
Alat & Fasilitas
Kerja
TKDN JASA
Konstruksi &
Fabrikasi
Manajemen
Proyek &
Perekayasaan
Biaya Produksi
Jasa
Keuntungan
Overhead
Perusahaan
Transportasi,
Handling, Asuransi
dan Biaya lainnya
dalam rangka
PELAKSANAAN
KONTRAK JASA
DIHITUNG
TIDAK
DIHITUNG
Jasa Umum
PPn Jual
OBYEK PENILAIAN
03
PENGHITUNGAN
TKDN
TKDN JASA
43
#AssureYourConfidence
03
PENGHITUNGAN
TKDN
FormPenghitungan
TKDNJasa
44
#AssureYourConfidence
Harga KONTRAK
Biaya Operasional Kontrak
Biaya
Komersial Biaya Barang & Jasa
Material
Terpakai
Peralatan
Terpasang
Peralatan
&
Fasilitas
Kerja
Tenaga
Kerja &
Konsultan
Manajemen
Jasa
Umum
Keuntungan
Pajak
Keluaran
OBYEK PENILAIAN
TKDN BARANG DAN JASA
03
PENGHITUNGAN
TKDN
45
#AssureYourConfidence
03
PENGHITUNGAN
TKDN
FormPenghitungan
TKDNBarangdanJasa
46
#AssureYourConfidence
04
VERIFIKASI
TKDN
47
#AssureYourConfidence
Pengajuan
Produk ke SIINAS
Pemeriksaan
Kelengkapan
Dokumen
Verifikasi
Manufaktur
Penulusuran Vendor
Input System Online
Pelaporan dan QC
Panel Review
Sertifikat TKDN Finalisasi Nilai
TKDN
Input Data
Verifikasi
Pengembangan
Pengajuan
Ke WEB
tkdnsucofindo.id
Membuat
Self Assessment
04
VERIFIKASI
TKDN
ALUR PROSES SERTIFIKASI TKDN
48
#AssureYourConfidence
PENGAJUAN
SERTIFIKASI TKDN
MELALUI SIINAS
04
VERIFIKASI
TKDN
Pengajuan SIINAS
49
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
1. Buka Website SIINas:
https://siinas.kemenperin.go.id
2. Klik Registrasi Akun SIINas
3. Input formulir registrasi dengan lengkap. Pastikan
NIB dan softcopy IUI ter-
upload.
4. Akun SIINas (username dan password) akan dikirim ke
e-mail perusahaan
yang terdaftar di Website OSS.
50
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
1. Login menggunakan username dan password SIINas
2. Klik Data Perusahaan
3. Input Data Umum, Alamat Kantor Pusat, Alamat Pabrik,
Contact Person,
Bidang Usaha, Kapasitas Produksi, dan Perizinan dengan
lengkap.
Pastikan Bidang Usaha dan Kapasitas Produksi diisi dengan
lengkap sesuai
Izin Usaha Industri.
51
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
1. Login menggunakan username dan password SIINas
2. Klik Data Perusahaan
3. Input Data Umum, Alamat Kantor Pusat, Alamat Pabrik,
Contact Person,
Bidang Usaha, Kapasitas Produksi, dan Perizinan dengan
lengkap.
Pastikan Bidang Usaha dan Kapasitas Produksi diisi dengan
lengkap sesuai
Izin Usaha Industri.
52
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri
2. Klik Pengajuan Baru
3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri
4. Input data dengan lengkap
5. Upload Dokumen Persyaratan
6. Klik Kirim Berkas
53
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri
2. Klik Pengajuan Baru
3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri
4. Input data dengan lengkap
5. Upload Dokumen Persyaratan
6. Klik Kirim Berkas
54
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri
2. Klik Pengajuan Baru
3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam
Negeri
4. Input data dengan lengkap
5. Upload Dokumen Persyaratan
6. Klik Kirim Berkas
55
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri
2. Klik Pengajuan Baru
3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri
4. Input data dengan lengkap
5. Upload Dokumen Persyaratan
6. Klik Kirim Berkas
56
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri
2. Klik Pengajuan Baru
3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri
4. Input data dengan lengkap
5. Upload Dokumen Persyaratan
6. Klik Kirim Berkas
57
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri
2. Klik Pengajuan Baru
3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri
4. Input data dengan lengkap
5. Upload Dokumen Persyaratan
6. Klik Kirim Berkas
58
#AssureYourConfidence
Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan
Ajukan Permohonan
Sertifikasi
Proses Penerbitan
Sertifikat
59
Self Assessment
Verifikasi
Penyedia Barang & Jasa
Surveyor Independent
TATA CARA VERIFIKASI TKDN
Penyedia Barang & Jasa membuat
penghitungan sendiri disesuaikan dengan
kategori TKDN Barang, Jasa dan Gabungan.
Melakukan verifikasi dari Self Assessment
yang diberikan oleh penyedia barang/jasa
untuk dicek kesesuaian terhadap evidence
yang diberikan
04
VERIFIKASI
TKDN
60
04
VERIFIKASI
TKDN
61
Tata Cara Penghitungan TKDN BMP
62
Bobot Manfaat Perusahaan
Nilaipenghargaankepada
perusahaankarena
berinvestasidiIndonesiadan
memberikanmanfaatterhadap
perekonomiannasional
Max 30 % dari 15 %
Max 20 % dari 15 %
Max 30 % dari 15 %
Max 20 % dari 15 %
15 %
Berdasarkan jumlah pengeluaran pada satu tahun
fiskal sebelum diverifikasi
Memberdayakan UsahaMikro danKeciltermasuk
Koperasimelaluikemitraan
Memeliharakesehatan,keselamatan kerjadan
lingkungan(OHSAS18000/45001; ISO14000),
Memberdayakan lingkungan
(CommunityDevelopment),
Memberikanfasilitas pelayananpurna jual
500 Juta
(5%)
250 Juta
(3%)
1 Milyar
(5%)
63
Bobot Manfaat Perusahaan
No FaktorPenentuanBobotPerusahaan Kriteria Bobot
BatasBobot
Maksimum
NilaiBMP(%)
I
PemberdayaanUsahaMikrodanKeciltermasuk
KoperasiKecilmelaluiKemitraan
-MinimalRp.500juta 5%
30% 4,50%
-SetiapKelipatan
Rp.500juta
5%
II
KepemilikanSertifikat:
- Kesehatan,KeselamatanKerja(SMK3/OHSAS
18000)(30%);dan
-TidakAda 0%
20% 3,00%
-Ada 6%
- ManajemenLingkungan(ISO14000)(70%)
-TidakAda 0%
-Ada 14%
III
PemberdayaanLingkungan(Community
Development)
-MinimalRp.250juta 3%
30% 4,50%
-SetiapKelipatan
Rp.250juta
3%
IV FasilitasPelayananPurnaJual
-Investasiminimal
Rp.1Milyar
5%
20% 3,00%
-SetiapKelipatan
Rp.1Milyar
5%
100% 15,00%
Berlaku selama 3 tahun (Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014)
Pasal 28 ayat (2)
64
Dokumen Pendukung BMP
1. PemberdayaanUsahaMikro danKeciltermasuk
KoperasiKecilmelaluiKemitraan
a. Kontrak Kerjasama
b. Bukti pembelian
2. KepemilikanSertifikat
a. SertifikatISO14000 Series
b. SertifikatSMK3/OHSAS18000/45001 Series
3. PemberdayaanLingkungan (Community
Development)
a. Bukti Pembayaran / BantuanBiaya
b. Dokumentasi Kegiatan
c. Dokumenserahterima
4. Fasilitas PelayananPurnaJual
a. Bukti pembelian/pengadaan peralatan
purna jual
b. Dokumentasi fotoFasilitas PurnaJual
65
Sertifikat BMP
NilaiuntukPemberdayaanUsahaKeciltermasukKoperasiKecilmelalui
kemitraandan PemberdayaanLingkungan sekitar dihitung berdasarkan kegiatan
pada satu tahun fiskalpajakterakhir sebelumdilakukan verifikasi.Sedangkan
untukFasilitas PelayananPurnaJualmerupakanakumulasi sampai dengan
tahunterakhirdari verifikasi.
Masa Berlaku Sertifikat
BMP
3 (Tiga) Tahun
66
TERIMA KASIH
Dydi Purwanto
Dydi Purwanto
Email dydi.purwanto@sucofindo.id
dydi.tkdn@gmail.com
Telepon +62 21 798 3456 #3666
+62 821 1133 5730
PT SUCOFINDO
Graha Sucofindo 4th Floor
Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34
Jakarta 12780

More Related Content

Similar to 07.5. Materi Sosialisasi TKDN_PT. SUCOFINDO.pptx

bahan-paparan-sosialisasi-bkpm Republik Indonesia
bahan-paparan-sosialisasi-bkpm Republik Indonesiabahan-paparan-sosialisasi-bkpm Republik Indonesia
bahan-paparan-sosialisasi-bkpm Republik IndonesiaZulhendriAbdullah
 
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdfAspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdfRiyantoRivky1
 
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahKebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
 
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdfhehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdfHeriRismayanto1
 
Ketentuan UMUM PENGADAAN Barang & Jasa BUMN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
Ketentuan UMUM PENGADAAN Barang & Jasa BUMN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...Ketentuan UMUM PENGADAAN Barang & Jasa BUMN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
Ketentuan UMUM PENGADAAN Barang & Jasa BUMN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...Kanaidi ken
 
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...Kanaidi ken
 
Sosialisasi Kebijakan Pengenaan Tarif PNBP.pptx
Sosialisasi Kebijakan Pengenaan Tarif PNBP.pptxSosialisasi Kebijakan Pengenaan Tarif PNBP.pptx
Sosialisasi Kebijakan Pengenaan Tarif PNBP.pptxZulkifliDahlan1
 
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxINPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxssuserbf9df1
 
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...Kanaidi ken
 
INSIGHTS-TREND-AND-OPPRTUNITY-OF-MACHINERY-INDUSTRIES-WEBINAR-SERIES-MANUFACT...
INSIGHTS-TREND-AND-OPPRTUNITY-OF-MACHINERY-INDUSTRIES-WEBINAR-SERIES-MANUFACT...INSIGHTS-TREND-AND-OPPRTUNITY-OF-MACHINERY-INDUSTRIES-WEBINAR-SERIES-MANUFACT...
INSIGHTS-TREND-AND-OPPRTUNITY-OF-MACHINERY-INDUSTRIES-WEBINAR-SERIES-MANUFACT...OlalaOlala4
 
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdfdinkes4
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP
 
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...Kanaidi ken
 
VendorDayOnline2020 - TKDN.pdf
VendorDayOnline2020 - TKDN.pdfVendorDayOnline2020 - TKDN.pdf
VendorDayOnline2020 - TKDN.pdfIrhamChudori
 
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...Kanaidi ken
 
Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitun...
Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitun...Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitun...
Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitun...Kanaidi ken
 
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Pelatihan/BimTek "KUALIFIKASI VERIFIKA...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Pelatihan/BimTek "KUALIFIKASI VERIFIKA...RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Pelatihan/BimTek "KUALIFIKASI VERIFIKA...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Pelatihan/BimTek "KUALIFIKASI VERIFIKA...Kanaidi ken
 
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di IndonesiaCarbon Pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di IndonesiaAndi Samyanugraha
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Optimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Nasional yang Efektif dan Akuntabel
Optimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Nasional yang Efektif dan AkuntabelOptimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Nasional yang Efektif dan Akuntabel
Optimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Nasional yang Efektif dan AkuntabelPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

Similar to 07.5. Materi Sosialisasi TKDN_PT. SUCOFINDO.pptx (20)

bahan-paparan-sosialisasi-bkpm Republik Indonesia
bahan-paparan-sosialisasi-bkpm Republik Indonesiabahan-paparan-sosialisasi-bkpm Republik Indonesia
bahan-paparan-sosialisasi-bkpm Republik Indonesia
 
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdfAspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
Aspek TKDN Teknologi Baru_Dir KSDK_290322.pdf
 
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahKebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdfhehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
 
Ketentuan UMUM PENGADAAN Barang & Jasa BUMN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
Ketentuan UMUM PENGADAAN Barang & Jasa BUMN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...Ketentuan UMUM PENGADAAN Barang & Jasa BUMN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
Ketentuan UMUM PENGADAAN Barang & Jasa BUMN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
 
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
Bab 5 "Ketentuan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri" *Buku...
 
Sosialisasi Kebijakan Pengenaan Tarif PNBP.pptx
Sosialisasi Kebijakan Pengenaan Tarif PNBP.pptxSosialisasi Kebijakan Pengenaan Tarif PNBP.pptx
Sosialisasi Kebijakan Pengenaan Tarif PNBP.pptx
 
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxINPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
 
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN_ Training "Ketentuan TERBARU_ PEN...
 
INSIGHTS-TREND-AND-OPPRTUNITY-OF-MACHINERY-INDUSTRIES-WEBINAR-SERIES-MANUFACT...
INSIGHTS-TREND-AND-OPPRTUNITY-OF-MACHINERY-INDUSTRIES-WEBINAR-SERIES-MANUFACT...INSIGHTS-TREND-AND-OPPRTUNITY-OF-MACHINERY-INDUSTRIES-WEBINAR-SERIES-MANUFACT...
INSIGHTS-TREND-AND-OPPRTUNITY-OF-MACHINERY-INDUSTRIES-WEBINAR-SERIES-MANUFACT...
 
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
Silabus Pelatihan _"Peranan AUDIT TKDN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
 
VendorDayOnline2020 - TKDN.pdf
VendorDayOnline2020 - TKDN.pdfVendorDayOnline2020 - TKDN.pdf
VendorDayOnline2020 - TKDN.pdf
 
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
Rencana PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Perhitungan & Verifikasi TK...
 
Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitun...
Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitun...Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitun...
Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitun...
 
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Pelatihan/BimTek "KUALIFIKASI VERIFIKA...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Pelatihan/BimTek "KUALIFIKASI VERIFIKA...RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Pelatihan/BimTek "KUALIFIKASI VERIFIKA...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Pelatihan/BimTek "KUALIFIKASI VERIFIKA...
 
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di IndonesiaCarbon Pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
Optimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Nasional yang Efektif dan Akuntabel
Optimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Nasional yang Efektif dan AkuntabelOptimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Nasional yang Efektif dan Akuntabel
Optimalisasi Tata Kelola Industri Hulu Migas Nasional yang Efektif dan Akuntabel
 

Recently uploaded

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

07.5. Materi Sosialisasi TKDN_PT. SUCOFINDO.pptx

  • 1. www.idsurvey.id SOSIALISASI TKDN PT SUCOFINDO SBU - PIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN
  • 2. 2 #AssureYourConfidence SEKILAS PT SUCOFINDO • Profil Perusahaan • Peran Sucofindo di bidangTKDN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN • Regulasi TKDN • Tujuan Penggunaan PDN • Arahan Presiden PERHITUNGAN TKDN • Definisi • TKDN Barang • TKDN Jasa • TKDN Barang & Jasa VERIFIKASI TKDN  Verifikasi TKDN  Alur Verifikasi 01 02 03 04 MATERI
  • 3. 3 1. Seri A (Dwiwarna) NRI 2. Seri B - PT BKI (Persero) dan SGS Saham Visi Menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultansi dan pelatihan. Misi Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham dan pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultansi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha. Tata Nilai Perusahaan 1. Amanah 2. Kompeten 3. Harmonis 4. Loyal 5. Adaptif 6. Kolaboratif Sejarah SUCOFINDO berdiri sejak tahun 1956 dengan kerjasama usaha antara Pemerintah Republik Indonesia dan SGS, Geneva, Switzerland PT Superintending Company of Indonesia (selanjutnya disebut SUCOFINDO) secara resmi telah tergabung dalam Holding Jasa Survei yang diberi nama IDSurvey bersama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai ketua holding dan PT Surveyor Indonesia. PROFIL PT SUCOFINDO KOMPETENSI SUCOFINDO Inspeksi Pengujian Konsultansi Pelatihan Sertifikasi Karyawan 3.500 Jasa 194 Konsumen 13.800 Titik Layanan • 80 Titik Layanan • 65 Laboratorium TITIK LAYANAN JASA SUCOFINDO
  • 4. 4 PERAN SUCOFINDO Penyusunan Roadmap TKDN Memberikan solusi dengan membuat peta jalan dalam implementasi TKDN serta target-target pencapaian hasil TKDN dalam jangka pendek, menengah dan panjang Konsultansi Perencanaan Pengadaaan Membantu menyiapkan strategi pengadaaan dengan database produk dan jasa dalam rangka implementasi TKDN Pelatihan Tata Cara Penghitungan TKDN Memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait regulasi TKDN kepada perusahaan/instansi pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa Sertifikasi TKDN Barang dan Verifikasi TKDN Jasa Melakukan penilaian KDN terhadap produk dan memastikan realisasi / Capaian TKDN terhadap pengadaan barang, jasa dan gabungan barang dan jasa . Pre Assesment TKDN Melakukan penghitungan forecast penilaian TKDN dan memberikan database untuk pemerintah atau pelaku usaha dalam implementasi TKDN Konsultansi Pedoman SOP Pengadanan Barang dan Jasa Memberikan asistensi dan konsultansi SOP bagi industtri dan Pemerintahan dalam penerapan P3DN Assure Your Confidence
  • 5. 5 REGULASI UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 85 : Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pasal 86 : Produk dalam negeri wajib digunakan oleh Lembaga Negara, Kementerian, BUMN, BUMD dalam pengadaan barang/jasa UNDANG-UNDANG Perpres 16 Tahun 2018 jo 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pasal 66 ( 1 dan 2) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri. Kewajiban dilakukan apabila Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen) Your Text Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. PP 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61 : Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BPM paling sedikit 40% PermenPerin 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang “Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)” PermenPerin No. 57 Tahun 2006 Tentang “Penunjukan Surveyor Independen Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian (TKDN)” PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN MENTERI InPres No. 2 Tahun 2022 Tentang “Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha kecil dan Koperasi Dlm Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional bangga Buatan Indonesia pd Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah” INSTRUKSI PRESIDEN 02 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN
  • 6. 6 Susunan Tim Nasional P3DN Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Ketua : Menkomarves Wakil Ketua : Menko Perekonomian Ketua Harian Menteri Perindustrian Sekretaris : Sekjen Kemenperin Anggota: Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan,Menteri Perdagangan, Menteri PUPR, Mendikbud, Menristekdikti, Menkominfo, Menteri BUMN Kepala Bappenas, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet Kepala BPPT, Kepala BKPM, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kepala KPPU, Ketua Umum KADIN • Tim Nasional P3DN melibatkan asosiasi industri dan asosiasi profesi, dibantu oleh Sekretariat • Ketentuan lebih lanjut akan ditentukan oleh Menko Maritim sebagai Ketua Tim Nasional P3DN • Tim Nasional P3DN melapor kepada Presiden sekali dalam 6 bulan, atau sewaktu-waktu diperlukan Timnas sudah harus melapor kepada Presiden 2X Amanat PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 6 02 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN
  • 7. 7 TUJUAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI MENINGKATKAN UTILISASI NASIONAL YANG BEDAMPAK PADA MENINGKATKAN EFISIENSI INDUSTRI SEHINGGA MAMPU BERSAING DIPASAR DUNIA . MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI MENGURANGI KETERGANTUNGAN TERHADAP PRODUK LUAR NEGERI MELALUI PENGOPTIMALAN BELANJA PEMERINTAH PENGHEMATAN DEVISA NEGARA MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA 02 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN
  • 8. 8 IMPLEMENTASI PADA PROSES LELANG 02 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN
  • 9. 9 CONTOH PENGADAAN PRODUK DALAM NEGERI Contoh : Seragam Dinas, Kendaraan Dinas, Alat Tulis Kantor , dll PENGADAAAN BARANG 01 Contoh : Sewa Kendaraan, Jasa Pengamanan/Security, dll PENGADAAN JASA 03 Contoh : Pembangunan Kantor, Perangkat Sistem Informasi, dll PENGADAAN BARANG DAN JASA 03 TKDN + BMP ≥ 40 % Barang Lokal Wajib Digunakan www.p3dn.kemenperin.go.id www.e-katalog.lkpp.go.id 02 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN
  • 12. 12 PROSES PENGADAAN 02 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN • Saat melakukan identifikasi kebutuhan & penetapan Barang/Jasa sudah memperhatikan TKDN (wajib/tdk PDN ?) • Mencari informasi nilai TKDN dari barang & jasa yg dibutuhkan (Barang  Daftar Inventaris B/J; Jasa  perhitungan estimasi) • Perlu menghitung target TKDN yang akan ditentukan PA / KPA
  • 13. 13 PROSES PENGADAAN 02 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN • Penyusunan Spek, HPS & Draft Kontrak memperhatikan TKDN • Memastikan Nilai TKDN yg menjadi target (cek Daftar Inventaris & perhitungan estimasi) PPK • Mencantumkan persyaratan TKDN dalam Dokumen Pemilihan Pokja
  • 14. 14 PROSES PENGADAAN 02 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN • Evaluasi Dokumen Penawaran • Memeriksa data dukung TKDN, cek Daftar inventaris B/J, cek perhitungan TKDN Gabungan B&J, hitung preferensi harga Pokja • Mengajukan Penawaran TKDN Barang; Komitmen TKDN Jasa; Gabungan B/J Penyedia
  • 15. 15 Form Pernyataan TKDN Barang .RefPermenESDMNo.15Thn2013PenggunanPDNpdKegHulu Mugas .RefPermenprinNo.16/M-IND/PER/2/2011tataCaraPerhitunganTKDN Referensi TKDN Ke website P3DN Referensi TKDN Ke website P3DN Referensi TKDN Ke website P3DN
  • 16. 16 Form Pernyataan TKDN Jasa .RefPermenESDMNo.15Thn2013PenggunanPDNpdKegHulu Mugas .RefPermenprinNo.16/M-IND/PER/2/2011tataCaraPerhitunganTKDN
  • 17. 17 Form Pernyataan TKDN Gab Barang& Jasa .RefPermenESDMNo.15Thn2013PenggunanPDNpdKegHulu Mugas .RefPermenprinNo.16/M-IND/PER/2/2011tataCaraPerhitunganTKDN Referensi TKDN Ke website P3DN Referensi TKDN Ke website P3DN
  • 19. 19 HargaEvaluasiAkhir: PenyesuaianataunormalisasihargaterhadapHargapenawaran dalam proses pengadaanbarang/jasa,dimanaunsurPreferensi Hargatelah diperhitungkanberdasarkan capaianTKDNdanstatusperusahaan PreferensiHarga: adalahnilaipenyesuaianataunormalisasihargaterhadapharga penawarandalamprosespengadaanbarang/jasa. *) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan Panitia Lelang untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA). Harga Evaluasi Akhir
  • 20. 20 Harga Evaluasi Akhir Max25% Kriteria Preferensi Barang TKDNProduk≥25% PeraturanPresiden Nomor12Tahun2021Pasal67 Preferensi hargadiberlakukanuntukPengadaanBarang/Jasadengan nilaiHPSpalingsedikitdiatasRp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah) Max7,5% Jasa Konstruksi PerusahaanNasional
  • 21. 21 Harga Evaluasi Akhir HEA=(1–KP) xHargaPenawaran Koefisien Preferensi (KP) =TKDN x Preferensi Tertinggi
  • 22. 22 Contoh Penghitungan HargaPenawaran = Rp.1.050.000.000,- NilaiTKDN = 60% Preferensi = 25% Koefisien Preferensi (KP) =%TKDN X Preferensi Tertinggi =60% X 25% KP =15% HargaEvaluasiAkhir =(1–KP)xHargaPenawaran =(1–15%)xRp1.050.000.000,- HargaEvaluasiAkhir =Rp892.500.000,-
  • 23. 23 Contoh Penghitungan HEA Barang Penyedia Barang/ Jasa Penawaran Harga Penawaran(Rp) Peringkat Penawaran TKDN HEA (Rp) Peringkat Akhir A 1.050.000.000 4 60% 892.500.000 1 B 1.150.000.000 5 50% 1.006.250.000 3 C 1.025.000.000 3 25% 960.937.500 2 D 1.010.000.000 2 20% Tidakdiperbolehkanikuttender E 980.000.000 1 0% HEAtidak merubahnilai kontrak NilaiKontrakmengacupada harga penawaran
  • 24. 24 Contoh Penghitungan HEA Gabungan Barang 1 Laptop 40% 2 Printer 25% 3 Kertas 40% 4 Tinta 0% No. Nama Barang Syarat TKDN
  • 25. 25 Contoh Penghitungan HEA Gabungan Barang Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN 1 Laptop TKDN + BMP > 40% 7.455.000 145 1.080.975.000 35,78% 2 Printer 25% 4.321.000 5 21.605.000 26,07% 3 Kertas TKDN + BMP > 40% 50.000 500 25.000.000 73,39% 4 Tinta 0% 245.000 30 7.350.000 0,00% 1.134.930.000 Penawaran PT. A No. Nama Barang Syarat TKDN Penawaran Total Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN 1 Laptop 40% 6.579.000 145 953.955.000 37,77% 2 Printer 25% 3.233.000 5 16.165.000 0,00% 3 Kertas 40% 45.000 500 22.500.000 82,91% 4 Tinta 0% 200.000 30 6.000.000 25,03% 998.620.000 Penawaran PT. B No. Nama Barang Syarat TKDN Total Penawaran Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN 1 Laptop 40% 7.429.000 145 1.077.205.000 37,77% 2 Printer 25% 3.999.999 5 19.999.995 26,07% 3 Kertas 40% 65.000 500 32.500.000 82,91% 4 Tinta 0% 255.000 30 7.650.000 0,00% 1.137.354.995 No. Nama Barang Syarat TKDN Penawaran Total Penawaran PT. C
  • 26. 26 Contoh Penghitungan HEA Gabungan Barang Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN Preferensi Harga HEA (Rp) 1 Laptop 40% 7.455.000 145 1.080.975.000 35,78% 25% 984.281.786 2 Printer 25% 4.321.000 5 21.605.000 26,07% 25% 4.039.379 3 Kertas 40% 50.000 500 25.000.000 73,39% 25% 40.826 4 Tinta 0% 245.000 30 7.350.000 0,00% FALSE 245.000 1.134.930.000 988.606.991 No. Nama Barang Syarat TKDN Penawaran Total HEA PT. A Harga Penawaran (Rp) Jumlah Total Harga TKDN Preferensi Harga HEA (Rp) 1 Laptop 40% 7.429.000 145 1.077.205.000 37,77% 25% 975.489.918 2 Printer 25% 3.999.999 5 19.999.995 26,07% 25% 3.739.299 3 Kertas 40% 65.000 500 32.500.000 82,91% 25% 51.527 4 Tinta 0% 255.000 30 7.650.000 0,00% FALSE 255.000 1.137.354.995 979.535.744 No. Nama Barang Syarat TKDN Penawaran Total HEA PT. C
  • 27. 27 DEFINISI Preferensi Harga Nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam pengadaan Barang/Jasa. Verifikasi Kegiatan menghitung nilai TKDN Barang/Jasa dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan berdasarkan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen Barang, perusahaan Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa Bobot Manfaat Perusahaan Nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia Tingkat Komponen Dalam Negeri Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa. Produk Dalam Negeri Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. 03 PENGHITUNGAN TKDN
  • 29. 29 #AssureYourConfidence PeraturanMenteriPerindustrian Nomor31Tahun 2022 “Tentang Ketentuan danTataCara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam NegeriAlat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik InVitro)” PeraturanMenteriPerindustrian Nomor6Tahun 2022 “Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery ElectricVehicle)” PeraturanMenteriPerindustrian Nomor22 Tahun 2020 “Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam NegeriProduk Elektronika dan Telematika” PeraturanMenteriPerindustrian Nomor04Tahun 2017 “Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam NegeriUntuk Pembangkit ListrikTenagaSurya”” PeraturanMenteriPerindustrian Nomor16 Tahun2020 “Tentang Ketentuan dan TataCaraPenghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi” PeraturanMenteriPerindustrianNomor29 Tahun2017 “Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam danKomputer Tablet” PeraturanMenteriPerindustrian Nomor16 Tahun2011 “Tentang Ketentuan dan TataCara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN)” CostBased MaterialBased Material+ProcessBased ProcessBased Cost&ProcessBased Cost+ProcessBased Cost+ProcessBased TKDN BARANG 03 PENGHITUNGAN TKDN
  • 30. 30 #AssureYourConfidence BAHAN BAKU & TENAGA KERJA • DalamNegeri • Luar Negeri PERUBAHAN • Sifat • Wujud • Fungsi BARANG/ PRODUK • Nilai Ekonomi Lebih Tinggi BERINVESTASI DI INDONESIA BERLOKASI DI INDONESIA BERPRODUKSI DI INDONESIA Perusahaan Produk 03 PENGHITUNGAN TKDN Syarat Perusahaan Dan Produk
  • 31. 31 TENAGA KERJA BAHAN BAKU FACTORY OVERHEAD TKDN ASALBARANG KEWARGANEGARAAN KEPEMILIKAN Biaya Dalam Negeri Total Biaya Produksi x 100% = KDN KLN KDN KLN KDN KLN 03 PENGHITUNGAN TKDN Konsep Penilaian TKDN
  • 32. 32 Pembelian Bahan Baku Proses Produksi Produk Jadi Delivery BIAYA PRODUKSI Apa yang dihitung ? Layer Pertama Layer Kedua 03 PENGHITUNGAN TKDN
  • 33. 33 1. Bahan Baku Langsung dan Tidak Langsung 2. Jasa Terkait Bahan Baku 3. Tenaga Kerja Langsung 4. Jasa Terkait Tenaga Kerja Langsung 5. Tenaga Kerja Tidak Langsung / Manajemen 6. Mesin Alat Kerja yang Dimiliki Sendiri 7. Mesin Alat Kerja yang Disewa 8. Jasa Terkait Biaya Tidak Langsung Pabrik 9. Rekapitulasi Penilaian TKDN Tenaga Kerja Bahan Baku Factory Overhead PeraturanMenteriPerindustrian Nomor16 Tahun 2011 “TentangKetentuandanTataCara Penghitungan Tingkat KomponenDalamNegeri(TKDN)” Form Penilaian TKDN Manufaktur 03 PENGHITUNGAN TKDN
  • 34. 34 Produk Luar Negeri Produk DalamNegeri 100% 0% Mempunyai Nilai TKDN 0% Tidak Mempunyai Nilai TKDN Bagaimana dengan PDRI (pajak dalam rangka impor) untuk bahan baku asal luar negeri (bahan baku impor)? PDRI (pajak dalam rangka impor) dikategorikan sebagai kandungan lokal. NilaiBahanBakudihitung setelahsampaidilokasipabrik Jika nilai bahan baku <3% (akumulasi 10%), dan barang diproduksi diDalamNegeri,dinilai TKDN=100% PenelusuranBahan Baku/Produk dilakukansampai produsenlayerke-2 Kriteriapenilaiandilakukan berdasarkanasalbarang (negaraasal) 03 PENGHITUNGAN TKDN Penilaian TKDN Bahan Baku
  • 35. 35 BisakahorangIndonesiayangbekerjauntukPMAatau perusahaanasingdikatakanmemilikikandunganlokal? – BagaimanadenganpajakpenghasilandanVisauntuk parapekerjaasingyangbekerjadiIndonesia? - WNI WNA KEWARGANEGARAAN 100% 0% Ya,itubisadikatakanmemilikikandunganlokal. PajakpenghasilandanVisauntukparapekerjaasing dikatakansebagaikandunganlokal. 03 PENGHITUNGAN TKDN Penilaian TKDN Tenaga Kerja
  • 36. 36 Dibuat Dimiliki %TKDN DN DN LN DN+LN 100% 75% 75%+(25% x%SahamDN) LN DN LN DN+LN 75% 0% %SahamDNMaks. 75% 03 PENGHITUNGAN TKDN Penilaian TKDN Alat Kerja
  • 38. 38 Aspek Manufaktur 70 % Dari keseluruhan nilai TKDN Aspek Pengembangan 30 % Dari keseluruhan nilai TKDN Aspek Manufaktur 80 % Dari keseluruhan nilai TKDN Aspek Pengembangan 20 % Dari keseluruhan nilai TKDN PRODUK DIGITAL PRODUK NON DIGITAL PeraturanMenteriPerindustrian Nomor22 Tahun 2020 “TentangKetentuandanTataCara Penghitungan Tingkat KomponenDalamNegeriProduk ElektronikadanTelematika” 03 PENGHITUNGAN TKDN
  • 39. 39 FormPenghitungan TKDNProduk ElektronikadanTelematika 03 PENGHITUNGAN TKDN Penyedia Barang/Jasa : PT. TELEVISI INDONESIA : Kawasan Industri Beringin (KIB) Blok A1 Hasil Produksi : Industri Perakitan Televisi Jenis Produk : Televisi Tipe : TITV0024 Spesifikasi : 24 Inch DVB-T2 Android Standar : KDN KLN Total 1 55.332,87 868.889,39 924.222,27 5,26% 2 113.347,74 - 113.347,74 10,78% 1 8.383,05 - 8.383,05 0,80% 2 5.242,27 - 5.242,27 0,50% 1 273,18 - 273,18 0,03% 2 295,09 98,36 393,45 0,03% 3 - - - 0,00% 4 56,91 - 56,91 0,01% 182.931,11 868.987,76 1.051.918,87 17,39% Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya Tenaga Kerja Langsung Alamat Biaya TKDN (%) Uraian Mesin yang dimiliki Mesin yang Sewa Tenaga Kerja Tidak Langsung Biaya tidak langsung terkait lainnya Biaya Produksi Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya Bahan Baku untuk Material Langsung : PT. TELEVISI INDONESIA : Kawasan Industri Beringin (KIB) Blok A1 : PT. Televisi Indonesia : PT. Ide Karya Bersama : Industri Perakitan Televisi : Televisi : TITV0024 : 24 Inch DVB-T2 Android : TIVINDO English Indonesia I Piranti Lunak 33,33% - Source Code dan Compile 100,0% 23,33% Develop User Interface 100,0% 5,00% Testing & Debugging 100,0% 5,00% II Desain Industri 33,34% 50,00% Product Design (ID) 100,0% 13,34% Mechanical Design (MD) 100,0% 10,00% CNC or Mock Up 0,0% 0,00% III Desain Tata Letak 33,33% 50,00% Schematic Diagram 0,0% 0,00% Engineering Validation Testing/BreadBoarding 0,0% 0,00% Design Circuit Board (PCB) 0,0% 0,00% Design /Production Prototyping 0,0% 0,00% Testing & Calibration PCBA SMT (Jig Test Development) 0,0% 0,00% Rekapitulasi Penghitungan TKDN Pengembangan Barang Elektronika dan Telematika Penyedia Barang/Jasa Alamat Diproduksi Oleh Didesain Oleh TKDN Non Digital Digital 56,67% Hasil Produksi Dokumen Total Nilai TKDN Pengembangan Component Design Jenis Produk Tipe Spesifikasi Merek No. Presentase Bobot
  • 40. 40 FormPenghitungan TKDNProduk ElektronikadanTelematika 03 PENGHITUNGAN TKDN Penyedia Barang/Jasa : PT. TELEVISI INDONESIA : Kawasan Industri Beringin (KIB) Blok A1 Diproduksi Oleh : Didesain Oleh : PT. Ide Karya Bersama Hasil Produksi : Industri Perakitan Televisi Jenis Produk : Televisi Tipe : TITV0024 Spesifikasi : 24 Inch DVB-T2 Android Merek : TIVINDO Non Digital (1) (3) 100 - (3) (2) x (3) I. TKDN BARANG MANUFAKTUR 0% 17,39% 82,61% 12,17% II. TKDN PENGEMBANGAN 0% 56,67% 43,33% 17,00% 29,18% REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN Alamat PT. Televisi Indonesia 30% KDN KLN TKDN (%) URAIAN (2) TKDN ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA (%) 70% Kategori Produk Digital
  • 41. 41 Catatan: • SertifikatTKDNBarangditanda sahkan olehKepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri, KementerianPerindustrian • Satu sertifikat TKDNmewakili satu jenisproduk • Jenisproduk yangdapat ditanda sahkansesuai dengan komoditi Izin UsahaIndustri Perusahaan. • SertifikatTKDNBarangberlaku selama3Tahun.
  • 42. 42 #AssureYourConfidence Alat & Fasilitas Kerja TKDN JASA Konstruksi & Fabrikasi Manajemen Proyek & Perekayasaan Biaya Produksi Jasa Keuntungan Overhead Perusahaan Transportasi, Handling, Asuransi dan Biaya lainnya dalam rangka PELAKSANAAN KONTRAK JASA DIHITUNG TIDAK DIHITUNG Jasa Umum PPn Jual OBYEK PENILAIAN 03 PENGHITUNGAN TKDN TKDN JASA
  • 44. 44 #AssureYourConfidence Harga KONTRAK Biaya Operasional Kontrak Biaya Komersial Biaya Barang & Jasa Material Terpakai Peralatan Terpasang Peralatan & Fasilitas Kerja Tenaga Kerja & Konsultan Manajemen Jasa Umum Keuntungan Pajak Keluaran OBYEK PENILAIAN TKDN BARANG DAN JASA 03 PENGHITUNGAN TKDN
  • 47. 47 #AssureYourConfidence Pengajuan Produk ke SIINAS Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Verifikasi Manufaktur Penulusuran Vendor Input System Online Pelaporan dan QC Panel Review Sertifikat TKDN Finalisasi Nilai TKDN Input Data Verifikasi Pengembangan Pengajuan Ke WEB tkdnsucofindo.id Membuat Self Assessment 04 VERIFIKASI TKDN ALUR PROSES SERTIFIKASI TKDN
  • 49. 49 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat 1. Buka Website SIINas: https://siinas.kemenperin.go.id 2. Klik Registrasi Akun SIINas 3. Input formulir registrasi dengan lengkap. Pastikan NIB dan softcopy IUI ter- upload. 4. Akun SIINas (username dan password) akan dikirim ke e-mail perusahaan yang terdaftar di Website OSS.
  • 50. 50 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat 1. Login menggunakan username dan password SIINas 2. Klik Data Perusahaan 3. Input Data Umum, Alamat Kantor Pusat, Alamat Pabrik, Contact Person, Bidang Usaha, Kapasitas Produksi, dan Perizinan dengan lengkap. Pastikan Bidang Usaha dan Kapasitas Produksi diisi dengan lengkap sesuai Izin Usaha Industri.
  • 51. 51 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat 1. Login menggunakan username dan password SIINas 2. Klik Data Perusahaan 3. Input Data Umum, Alamat Kantor Pusat, Alamat Pabrik, Contact Person, Bidang Usaha, Kapasitas Produksi, dan Perizinan dengan lengkap. Pastikan Bidang Usaha dan Kapasitas Produksi diisi dengan lengkap sesuai Izin Usaha Industri.
  • 52. 52 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat 1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri 2. Klik Pengajuan Baru 3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri 4. Input data dengan lengkap 5. Upload Dokumen Persyaratan 6. Klik Kirim Berkas
  • 53. 53 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat 1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri 2. Klik Pengajuan Baru 3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri 4. Input data dengan lengkap 5. Upload Dokumen Persyaratan 6. Klik Kirim Berkas
  • 54. 54 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat 1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri 2. Klik Pengajuan Baru 3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri 4. Input data dengan lengkap 5. Upload Dokumen Persyaratan 6. Klik Kirim Berkas
  • 55. 55 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat 1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri 2. Klik Pengajuan Baru 3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri 4. Input data dengan lengkap 5. Upload Dokumen Persyaratan 6. Klik Kirim Berkas
  • 56. 56 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat 1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri 2. Klik Pengajuan Baru 3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri 4. Input data dengan lengkap 5. Upload Dokumen Persyaratan 6. Klik Kirim Berkas
  • 57. 57 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat 1. Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri 2. Klik Pengajuan Baru 3. Klik Sertifikat Tanda Sah Tingkat Komponen Dalam Negeri 4. Input data dengan lengkap 5. Upload Dokumen Persyaratan 6. Klik Kirim Berkas
  • 58. 58 #AssureYourConfidence Registrasi Akun SIINAS Input Data Perusahaan Ajukan Permohonan Sertifikasi Proses Penerbitan Sertifikat
  • 59. 59 Self Assessment Verifikasi Penyedia Barang & Jasa Surveyor Independent TATA CARA VERIFIKASI TKDN Penyedia Barang & Jasa membuat penghitungan sendiri disesuaikan dengan kategori TKDN Barang, Jasa dan Gabungan. Melakukan verifikasi dari Self Assessment yang diberikan oleh penyedia barang/jasa untuk dicek kesesuaian terhadap evidence yang diberikan 04 VERIFIKASI TKDN
  • 62. 62 Bobot Manfaat Perusahaan Nilaipenghargaankepada perusahaankarena berinvestasidiIndonesiadan memberikanmanfaatterhadap perekonomiannasional Max 30 % dari 15 % Max 20 % dari 15 % Max 30 % dari 15 % Max 20 % dari 15 % 15 % Berdasarkan jumlah pengeluaran pada satu tahun fiskal sebelum diverifikasi Memberdayakan UsahaMikro danKeciltermasuk Koperasimelaluikemitraan Memeliharakesehatan,keselamatan kerjadan lingkungan(OHSAS18000/45001; ISO14000), Memberdayakan lingkungan (CommunityDevelopment), Memberikanfasilitas pelayananpurna jual 500 Juta (5%) 250 Juta (3%) 1 Milyar (5%)
  • 63. 63 Bobot Manfaat Perusahaan No FaktorPenentuanBobotPerusahaan Kriteria Bobot BatasBobot Maksimum NilaiBMP(%) I PemberdayaanUsahaMikrodanKeciltermasuk KoperasiKecilmelaluiKemitraan -MinimalRp.500juta 5% 30% 4,50% -SetiapKelipatan Rp.500juta 5% II KepemilikanSertifikat: - Kesehatan,KeselamatanKerja(SMK3/OHSAS 18000)(30%);dan -TidakAda 0% 20% 3,00% -Ada 6% - ManajemenLingkungan(ISO14000)(70%) -TidakAda 0% -Ada 14% III PemberdayaanLingkungan(Community Development) -MinimalRp.250juta 3% 30% 4,50% -SetiapKelipatan Rp.250juta 3% IV FasilitasPelayananPurnaJual -Investasiminimal Rp.1Milyar 5% 20% 3,00% -SetiapKelipatan Rp.1Milyar 5% 100% 15,00% Berlaku selama 3 tahun (Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014) Pasal 28 ayat (2)
  • 64. 64 Dokumen Pendukung BMP 1. PemberdayaanUsahaMikro danKeciltermasuk KoperasiKecilmelaluiKemitraan a. Kontrak Kerjasama b. Bukti pembelian 2. KepemilikanSertifikat a. SertifikatISO14000 Series b. SertifikatSMK3/OHSAS18000/45001 Series 3. PemberdayaanLingkungan (Community Development) a. Bukti Pembayaran / BantuanBiaya b. Dokumentasi Kegiatan c. Dokumenserahterima 4. Fasilitas PelayananPurnaJual a. Bukti pembelian/pengadaan peralatan purna jual b. Dokumentasi fotoFasilitas PurnaJual
  • 65. 65 Sertifikat BMP NilaiuntukPemberdayaanUsahaKeciltermasukKoperasiKecilmelalui kemitraandan PemberdayaanLingkungan sekitar dihitung berdasarkan kegiatan pada satu tahun fiskalpajakterakhir sebelumdilakukan verifikasi.Sedangkan untukFasilitas PelayananPurnaJualmerupakanakumulasi sampai dengan tahunterakhirdari verifikasi. Masa Berlaku Sertifikat BMP 3 (Tiga) Tahun
  • 66. 66 TERIMA KASIH Dydi Purwanto Dydi Purwanto Email dydi.purwanto@sucofindo.id dydi.tkdn@gmail.com Telepon +62 21 798 3456 #3666 +62 821 1133 5730 PT SUCOFINDO Graha Sucofindo 4th Floor Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780