Dokumen tersebut membahas tentang pensiun pegawai negeri, mulai dari pengertian pensiun, dasar hukum yang mengatur pensiun, tujuan pemberian dana pensiun, jenis-jenis pemberhentian pegawai, dan tata cara pensiun.

1. INDAH MAWARNI, SE., MM.
KD 3.17 Menerapkan Dokumen
Pensiun Pegawai
KD 4.17 Menyiapkan Dokumen
Pensiun Pegawai
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang
OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN
KELAS XII OTKP

2. PENGERTIAN PENSIUN
PENSIUN adalah pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat yang
berwenang kepada pegawai di lingkungan kerjanya karena telah
mencapai usia lanjut, sebagai tunjangan atau balas jasa yang diterima
seorang pegawai karena dianggap telah melakukan tugas pekerjaannya
dengan baik selama masa aktif bekerja.
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Pasal 10 disebutkan bahwa pensiun adalah
Jaminan hari tua dan balas jasa terhadap
pegawai negeri yang telah bertahun-tahun
mengabdikan dirinya kepada negara.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

3. LANDASAN HUKUM PENSIUN
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang
Dasar Hukum Pensiun :
1) UU No. 11 Th. 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Dudanya PNS.
2) UU No 8 Th. 1974 Jo. UU No. 43 Th. 1999 Ttg Pokok-pokok Kepegawaian.
3) PP No. 7 Thn 1977, PP No. 15 Th 1985, PP No. 15 Th. 1992, PP No. 15 Th. 1993, PP No. Th. 199
7, dan PP No. 10 Th. 2008.
4) PP No. 32 Th. 1979 ttg Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5) PP No. 12 Th. 1981 ttg Perawatan Tunjangan Cacat dan Uang Duka.
6) PP No. 1 Th. 1983 ttg. Perlakuan terhadap Calon PNS yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakan k
arena Dinas.
7) PP No. 49 th. 1980 ttg Pemberhenditan Tunjanga Tambahan Penghasilan bagi PNS, Janda/Duda
PNS.
8) P No. 5 Tahun 1987 ttg Perlakuan Thd Penerimaan Pensiun/Tunjangan yang Hilang
9) PP No. 8 Tahun 1989 ttg pemberhentian dan pemberian pensiun otomatis PNS serta pemberian
Pesiun Jada Duda
10) Peraturan pemerintah No 13 thn 2007 tg penetapan pensiun Pokok pensiunan pegawai negeri si
pil dan janda/Duda.
11) Peraturan kepala BKN No. 3 th 2008 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 1
4 Th. 2008 tentang penetapan pensiun pokk pegawai PNS dan Janda dan Dudanya

4. TUJUAN PEMBERIAN DANA PENSIUN
A. Tujuan Pemberian dana pensiun ini bagi perusahaan
sebagai pemberi kerja:
1) Kewajiban Moral
2) Loyalitas
3) Kompetisi pasar tenaga kerja
B. Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta/karyawan:
1) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan
datang
2) Mendapatkan kompensasi yang lebih baik
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

5. TUJUAN PEMBERIAN DANA PENSIUN
C. Tujuan Pemberian dana pensiun bagi lembaga pengelola d
ana pensiun :
1) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan de
ngna melakukan berbagai investasi
2) Turut membantu dan mendukung program pemerintah
3) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta
D. Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta/karyawan:
1) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan
datang
2) Mendapatkan kompensasi yang lebih baik
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

6. JENIS-JENIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Jenis-Jenis Pemberhentian sebagai PNS, Yaitu :
a) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS;
b) Pemberhentian dengan tidak terhormat.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang
Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai oleh perusaha
an, Yaitu :
a) Pensiun;
b) Pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegaw
ai;
c) Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan;
d) Pemberhentian sementara.

7. JENIS-JENIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI
A. Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS :
1) Pemberhentian karena meninggal dunia atau
hilang
2) Pemberhentian atas pemintaan sendiri
3) Pemberhentian karena mencapai batas usia
pensiun
4) Pemberhentian karena adanya penyederhanaan
organisasi
5) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani
atau rohani
6) Pemberhentian karena hal-hal lain.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

8. JENIS-JENIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI
B. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS:
1) Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji Jabatan Negeri
atau Peraturan Disiplin PNS.
2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana yang lebih
berat.
3) Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah
Pancasila dan atau UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan
atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau
pemerintah
4) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46
(empat puluh enam) hari kerja atau lebih
5) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa
mendurkan diri sebagai PNS.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

9. TATA CARA PENSIUN
Persyaratan pensiun, yaitu jika seorang pegawai
negeri telah mencapai usia sekurang-kurannya 50
(lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk
pensiun sekurang-kuranngya 10 (sepuluh) tahun,
sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal
dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang